slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dalam Pasal 54 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan : PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dalam Pasal 54 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan :

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Dalam Pasal 54 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan : - PowerPoint PPT Presentation


  • 247 Views
  • Uploaded on

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dalam Pasal 54 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan :' - selia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

PELAKSANAAN PUTUSAN LEMBAGA PERADILAN (PERDATA) Oleh DR. Hj. Marni Emmy Mustafa, SH.,MH (Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat)Disampaikan pada :Rapat Kerja Teknis Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi Pengkajian dan Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara serta Pembekalan Teknis Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Tahun 2013Bandung, 24 Oktober 2013

slide2

Dalam Pasal 54 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan :

  • Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.
  • Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh Ketua Pengadilan.
  • Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.
pengertian eksekusi
Pengertian Eksekusi
  • Subekti menyebut eksekusi dengan istilah pelaksanaan putusan, yang dalam HIR Bab kesepuluh bagian kelima pengertian eksekusi disebut dengan istilah menjalankan putusan
slide4

Menjalankan putusan pengadilan melaksanakan isi putusan pengadilan yakni melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah (tereksekusi atau pihak tergugat) tidak mau menjalankannya secara sukarela.

slide5

Pada prinsipnya, hanya putusan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yang dapat dijalankan. Prinsip atau asas ini harus diperhatikan pada waktu akan melakukan eksekusi. Jika betul-betul telah mempunyai kekuatan hukum tetap baru eksekusi putusan tersebut dijalankan.

slide6

Lanjutan . . . .

  • Akan tetapi terhadap asas/prinsip tersebut masih ada pengecualiannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, yaitu :
  • Pelaksanaan putusan lebih dahulu
  • Pelaksanaan putusan provisi
slide7

Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah :

  • putusan Pengadilan Negeri yang diterima baik oleh kedua belah pihak yang berperkara;
  • putusan perdamaian;
  • putusan verstek yang terhadapnya tidak diajukan verzet atau banding;
  • putusan Pengadilan Tinggi yang diterima baik oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi;
  • putusan Mahkamah Agung dalam hal kasasi.
macam macam putusan
Macam-Macam Putusan
  • Menurut sifatnya ada 3 (tiga) macam putusan, yaitu :
  • Putusan Declaratoir
  • Putusan Constitutief
  • Putusan Condemnatoir
putusan declaratoir
Putusan Declaratoir
  • Putusan declaratoir ialah putusan yang hanya sekedar menerangkan atau menetapkan suatu keadaan saja, tidak perlu dieksekusi.
putusan constitutief
Putusan Constitutief
  • Putusan constitutief ialah putusan yang menciptakan atau menghapuskan suatu keadaan, tidak perlu dilaksanakan.
putusan condemnatoir
Putusan Condemnatoir
  • Putusan condemnatoir, yaitu putusan yang berisi penghukuman. Pihak yang kalah dihukum untuk melakukan sesuatu.
putusan yang bersifat condemnatoir
Putusan Yang Bersifat Condemnatoir
  • Ada Perintah
  • melakukan suatu perbuatan tertentu
  • tidak melakukan suatu perbuatan
  • menyerahkan sesuatu barang
  • Mengosongkan sebidang tanah dan / atau bangunan
  • menghentikan suatu perbuatan atau keadaan
  • Membayar sejumlah uang
upaya eksekusi
Upaya Eksekusi
  • Upaya Paksa Langsung
  • Upaya Paksa Tidak Langsung
a upaya paksa langsung
A. Upaya Paksa Langsung

1. Eksekusi Riil (rieele executie) :

  • Menyerahkan sesuatu barang selain uang
  • Mengosongkan tanah/bangunan
  • Melakukan sesuatu
  • Tidak melakukan sesuatu
slide15

2. Eksekusi pembayaran sejumlah uang (verhaal executie) :

(Vide Pasal 196 HIR/208 RBG).

  • Penyitaan barang - barang bergerak / tidak bergerak
  • Pelelangan
  • Pembayaran kepada kreditur
b upaya paksa tidak langsung
B. Upaya Paksa Tidak Langsung
  • Melalui tekanan psichis kepada terhukum agar mau memenuhi prestasi yang diwajibkan

1. Gijzeling (sandera badan)

(Pasal 209 s.d. 224 HIR / Pasal 242 s.d. 256 Rbg. Jo. PERMA No. 1 Tahun 2000)

slide17

2. Dwangsom (uang paksa)

Pasal 606 a – 606 Rv

  • hukuman tambahan
  • Bersifat accessoir
  • tekanan psichis
slide18

Penundaan Eksekusi

1. adanya perlawanan pihak III (derden verzet)

2. Adanya gugatan baru

3. Adanya NOVUM yang menurut pertimbangan KPN bukti baru tesebut cukup kuat

slide19

Putusan yang dinyatakan

non executable

1. putusan yang tidak mengandung perintah

2. obyek gugatan tidak jelas

3. obyek gugatan tidak berada di tangan tergugat

hambatan eksekusi
Hambatan Eksekusi
  • Hambatan Eksekusi antara lain :
  • biaya yang wajib dibayarkan karena besarnya biaya belum dipenuhi oleh pemohon,
  • adanya perlawanan dari termohon atau pihak ketiga
  • adanya peninjauan kembali,
  • bunyi/redaksi putusan tidak jelas,
  • ada dua putusan yang saling bertentangan,
  • dalam eksekusi putusan serta merta karena pemohon tidak dapat menyediakan jaminan senilai objek eksekusi,
  • dikabulkannya bantahan pembantah,
  • pengerahan preman-preman di tempat eksekusi
studi kasus
Studi Kasus
  • Isi Putusan Mahkamah Agung :

Menyatakan bahwa memberikan ijin kepada Penggugat untuk mengurus surat-surat balik nama ke Kantor BPN Indramayu dan diberi kuasa untuk menandatangani surat-surat sebagai penjual maupun pembeli.

slide22

KRONOLOGIS PENGRUSAKAN PN DEPOK OLEH MASSA

YANG MEMAKSA UNTUK DILAKSANAKAN EKSEKUSI

slide23

KRONOLOGIS PENGRUSAKAN PN DEPOK OLEH MASSA

YANG MEMAKSA UNTUK DILAKSANAKAN EKSEKUSI