M. Asichin Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Disampaikan pada :

1. Kebijakan Kearsipan Nasional [Sosialisasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan] Oleh M. Asichin KepalaArsipNasionalRepublik Indonesia Disampaikanpada: Pertemuan Forum Komunikasi BAKOHUMAS Kamis, 10 November 2011.

2. Negara Kesatuan Republik Indonesia

3. Arsip Nasional Republik Indonesia

4. V I S I Menjadikan arsip sebagai simpul pemersatu bangsa

5. Misi ANRI 1. Memberdayakanarsipsebagaitulangpunggungmanajemenpemerintahandanpembangunan. 2. Memberdayakanarsipsebagaibuktiakuntabilitaskinerjaorganisasi. 3. Memberdayakanarsipsebagaialatbuktisah 4. Melestarikanarsipsebagaimemorikolektifdanjatidiribangsadalam kerangka Negara KesatuanRepublik Indonesia. 5. Memberikanaksesarsipkepadapublikuntukkepentinganpemerintahan, pembangunan, penelitiandanilmupengetahuanbagikesejateraanrakyatsesuaiperaturanperUndang-Undangandankaidah-kaidahkearsipandemikemaslahatanbangsa.

6. LATAR BELAKANG Membangun jati diri, identitas dan membangun rasa kesatuan, dan persatuan merupakan keharusan, karena semangat berbangsa, bermasyarakat dan ancaman disintegrasi bangsa, keutuhan NKRI. Krisis multi dimensi setelah runtuhnya ORBA telah membawa pengaruh yang besar terhadap semakin lemahnya rasa kepercayaan diri dalam berbangsa dan bernegara, sikap menguatnya ketergantungan, sikap apatis, inferioritas. Menipisnya semangat nasionalisme dan patriotisme berakibat menyebabkan melemahnya kemampuan bangsa dalam mengelola ciri keindonesiaan yang saling toleransi, saling menghormati, kekeluargaan dan kebersamaan. Sehingga menurun sikap rasa cinta tanah air, bangsa, dan negara Indonesia menimbulkan sikap kohesifitas kelompok etnik, kedaerahan dan keagamaan, sehingga dapat menimbulkan konflik horizontal, kegiatan separatisme, terorisme, dsb.

7. AGRESIVITAS PESERTA DIDIK

8. KEKERASAN: MAHASISWA VS MAHASISWA

9. Akibatnya terjadi perubahan sikap hidup materialistik, individualistik, hedonistik dan presentik Orientasi hidup kekinian yang cenderung melupakan masa lalu dan mangabaikan masa depan Pencerminan adanya pendangkalan rasa kesadaran sejarah (historical consciouness) Perlu membangun kembali rasa kesadaran sejarah bangsa (national historical consciouness) Dimana rekaman itu diperoleh ? Arsip (sebagai rekaman sejarah masa lalu) (Prof. Djoko Suryo, Akuisisi arsip sebagai Upaya Membangun Identitas Dan Jati Diri Bangsa, Rakor Akuisisi dan Penyerahan Arsip, Badan Arsip Daerah Jawa Timur, 28 November 2005

10. Berbagaiperubahanpentingpadatahun 1998 menjaditonggakdimulainya era reformasi : dibidangpolitik, pemerintahan, hukum, ekonomi, danbirokrasi, yang dilandasiolehkeinginanuntukmewujudkanpemerintahandemokratisdanmempercepatterwujudnyakesejahteraanrakyat.

11. PeningkatanJiwaNasionalismedanPatriotisme sertaPenguatanKarakterBangsa (Nation and Character Building) pencitraan arsip sebagai naskah sumber sejarah

12. “….Nasionalisme, Patriotisme, WawasanKebangsaan, Rasa Kebangsaan, Cinta Tanah Air adalahsesuatu yang haruskitakemaskinikan,kitaaplikasikan, kitaaktualisasikanmenghadapitantanganmasasekarangini.” (SambutanPresiden RI padaacaraPembekalanWawasanKebangsaankepadaPesertaPelayaran VI/2006 di Istana Negara, 11 Juli 2006)

13. Lima Topikdan Lima IsuePentingdalamDuniaPendidikan • Pertama adalah hubungan pendidikan dengan pembentukan watak, atau yang kita kenal dengan character building. • Kedua, kaitan pendidikan dengan kesiapan dalam menjalani kehidupan setelah seseorang selesai mengikuti pendidikan itu. • Ketiga, kaitan pendidikan dan lapangan pekerjaan, yang ini juga menjadi prioritas dalam pembangunan 5 tahun mendatang. • Keempat, bagaimana kita membangun masyarakat berpengetahuan atau knowledge society yang kita mulai dari meningkatkan basis pengetahuan masyarakat. • Kelima atau yang terakhir, bagaimana kita bisa membangun budaya inovasi, the culture of innovation yang sangat diperlukan agar negara kita benar-benar menjadi negara yang maju di abad 21 ini. (Sambutan Presiden Republik Indonesia Pada Acara “Puncak Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2010” Istana Negara, 11 Mei 2010)

14. Pendidikannilai, pendidikanbudipekerti, pendidikan moral, pendidikanwatak yang bertujuanmengembangkankemampuanpesertadidikuntukmemberikankeputusanbaik-buruk, memeliharaapa yang baikdanmewujudkankebaikanitudalamkehidupansehari-haridengansepenuhhati. (RencanaAksiNasionalPendidikanKarakter, 2010) PENDIDIKAN KARAKTER

15. KARAKTER Kemendiknas Karakter sebagai nilai-nilai yang khas-baik (tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik, nyata berkehidupan baik, dan berdampak baik terhadap lingkungan) yang terpatri dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku (kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa, 2010)

16. Imam Al-Ghozali (Hujjatul Islam) KarakterlebihdekatdenganAkhlaq, yaituspontanitasmanusiadalambersikap, atauperbuatan yang telahmenyatudalamdirimanusiasehinggaketikamuncultidakperludipikirkanlagi. Apabilalahirtingkahlaku yang indahdanterpujimakadinamakanlahakhlak yang baik. Dan apabila yang lahiritutingkahlaku yang kejidinamakanlahakhlak yang buruk. Tingkahlakuseseorangituadalahlukisanbatinnya

18. Wawasan kebangsaan merupakan jiwa, cita-cita, atau falsafah hidup yang tidak lahir dengan sendirinya. Ia sesungguhnya merupakan hasil konstruksi dari realitas sosial dan politik(socially and politically constructed). (Bennedict Anderson, 2002)

19. Amanat Presiden tentang “Nation and Character Building” Tahun 1963

20. Amanat Pemimpin Besar Revolusi Dalamamanatsaja, LahirnjaPantjasila, sajatelahmengemukakanfikiran-fikiranjangmendasariproses “NATION BUILDING”, jaituadanjakeinginanbersamauntukmembangunkandjiwaBangsajangbersatu, persatuankarakterkarenapersamaannasibdanpatriotisme. Proses “NATION BUILDING” ituterus-menerusmemerlukanaktivitasjangdinamis, pemupukan mental dandjiwajanginginbersatu, persamaanwatakatasdasarpersamaannasib, patriotisme, rasa setia-kawandan rasa loyal terhadap Tanah Air Indonesia. Siapajangtidakberdiridiataslandasan “NATION BUILDING” tadi, sesungguhnjadihinggapiolehpenjakit “retakdalamdjiwa”, karenamungkindjiwanjadikuasaiolehloyalitas-kembaratauloyalitas-ganda. Sajamembenarkanusaha-usahadjiwamudadalampembinaankesatuanBangsaini, denganmenghilangkansikap-sikapdansifat-sifatmenjendiri (eksklusivisme), dengandjalanpenjatuan, pembauran (asimilasi) dalamtubuhBangsa Indonesia. SajagandrungakankesatuandanpersatuanBangsa Indonesia, sajatidakmaumengenalpembatasan “asli” dan “tidakasli”, persukuan, sertapementjilan-pementjilanjangberupaapapundalamkesatuantubuhBangsa Indonesia. Bogor, 15 Djuli 1963. PEMIMPIN BESAR REVOLUSI BANGSA INDONESiA, S U K A R NO

21. Perkembangan Pembangunan Karakter Bangsa Sejak Kemerdekaan • Orde Lama • PresidenRepublik Indonesia yang Pertama • (Ir. Soekarno) • telahmeletakanbentuk/bangunannegarabangsa (National-State) tetapijugadengandasarfilosofinegara/ pandanganhidupnegara(philosipichegronslaag) • Nation and character building • Indonesia dikagumidandihormatiolehbangsa-bangsadi Asia-Afrika (Konfrensi Asia Afrika 1955) • Kemudiansejarahmencatattidakberlanjutkarenaditunggangikepentinganpolitikyaitu“PolitiksebagaiPanglima” • OrdeBaru • Konsep “Manusia Indonesia Seutuhnya” melalui P4 (Pedoman, PenghayatandanPengamalanPancasila), • Kemudiansejarahmencatattidakberlanjutkarenasifatindoktrinasidantiadacontoh “keteladanan” danditunggangikepentinganpolitikyaitu“ekonomisebagaipanglima” • OrdeReformasi • Konsep “ DesainInduk Pembangunan KarakterBangsa” • Perkembangankedepan ?

22. Kunci keberhasilan hidup yang sesungguhnya ternyata terletak pada attitude, karakter atau watak. Setelah watak, baru keberanian (courage), lalu kemampuan (ability). Bukan semata-mata pada kepintaran, inteligensia, maupun kerja keras. Ini kira-kira kesimpulan yang dikemukakan cendikiawan China Lu Kun (1536-1618) pada Dinasti Ming, Saigo Takamori (1827-1877), serta Kazuo Inamori, pendeta, pebisnis, dan salah satu guru manajemen terkemuka dunia pada saat ini. TM. Luthfi Yazid (Pengajar dan peneliti di Fakultas Hukum Universitas Gakushuin, Tokyo) Majalah Gatra 18 Mei 2011, Hal 63.

23. Perubahan dan/atau penambahan kurikulum yang diinginkan: “ Karakter bangsa khususnya pada generasi muda/pelajar Indonesia” Pancasila Karakter- latin ”kharakter”, ”kharassein”, dan “kharax”, Inggris “character”, Yunani “character” dari “charassein” yang berarti membuat tajam, membuat dalam. Kamus Purwadarminta karakter diartikan “sebagai tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan atau akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari pada yang lain”. (Posted on 03/05/2010 by adetruna)

24. PENTINGNYA ARSIP

25. Pidato/PembacaanTeksProklamasi Proklamasi

26. ProklamasidalamFoto

27. TeksProklamasi Ditulis tangan oleh Bung Karno 27

28. TeksProklamasi Diketik oleh Sayuti Melik 28

29. TeksProklamasi

30. 30

31. 31

33. “Apabila dokumen2 negaraterserakpadaberbagaitempattanpaadanjasuatumekanismejangwadjar, jangdapatmenundjukkanadanja dokumen2 tersebut, apabilaberbagaidokumennegarahilangataudimusnahkan se-mata2 karenatidakdisadari nilai2 dokumen2 tersebutolehsementarapedjabat, makapemerintahtentuakanmenanggungakibatdaripadahilangnjainformasi, jangdapatmenjulitkanpemerintahdalam usaha2-nja memberipelajanankepadarakjat.” [Soeharto, PresidenRepublik Indonesia 1969]

34. PENTINGNYA ARSIP “Pemerintah tanpa arsip ibarat tentara tanpa senjata, dokter tanpa obat, petani tanpa benih, tukang tanpa alat … Arsip merupakan saksi bisu, tak terpisahkan, handal dan abadi, yang memberikan kesaksian terhadap keberhasilan, kegagalan, pertumbuhan dan kejayaan bangsa.” (R.J. Alfaro, 1937)

35. PENTINGNYA ARSIP "Dari semua aset negara yang ada, arsip adalah aset yang paling berharga. Ia merupakan warisan nasional dari generasi ke generasi yang perlu dipelihara dan dilestarikan. Tingkat keberadaban suatu bangsa dapat dilihat dari pemeliharaan dan pelestarian terhadap arsipnya." (Sir Arthur Doughty, 1924)

36. KESIMPULAN UNDANG-UNDANG No.7 Tahun 1971 DIRUBAH

37. Alasan: UU No 7 Tahun 1971 harusdirevisi • MateriMuatanUndang-UndangNomor 7 Tahun 1971, dalambeberapahaldinilaitidaklagimencukupikebutuhandalampengaturanbidangkearsipan, ataukarenaadanyaperubahandanperkembangandimasyarakatsehinggaperludilakukanperubahan, antara lain: • UU Nomor 7 Tahun 1971 lebihmenekankanpadapenyelenggaraanarsipstatis, belumcukup memberikanlandasanuntukpengelolaanarsipdinamis yang secaralangsungberfungsidalamadministrasipemerintahandanpembangunan. • UU Nomor 7 Tahun 1971 memilikisubstansi yang sudahtidaksesuaidengankeadaanmasakini, karenabersifatsentralistikdanbertentangandengannuansadesentralisasi. • UU Nomor 7 Tahun 1971 memilikitujuanlebihkepadakepentinganpemerintah, sehinggapemberdayaanmasyarakattidakmendapatporsi yang selayaknya. • Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara dan berbangsasudahsangatmempengaruhipenyelenggaraankearsipan.

38. Pertimbangan Filosofis, Sosiologis, danJuridis Penyusunan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

39. DasarFilosofis,Sosiologis dan Juridis • DalamrangkamempertahankanNegara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)danmencapaicita-citanasional, Arsipsebagaiidentitasdanjatidiribangsa, sebagaimemori, danbahanpertanggungjawabandalamkehidupanbermasyarakat, berbangsa, danbernegaraharusdikeloladandiselamatkanolehnegara.

40. Untukmenjaminketersediaanarsip yang autentikdanterpercaya, menjaminpelindungankepentingannegaradanhak-hakkeperdataanrakyat,sertamendinamiskansistemkearsipandiperlukanpenyelenggaraankearsipan yang susaidenganprinsip, kaidahdanstandarkearsipan. • Menghadapitantanganglobalisasidanmendukungterwujudnyapenyelenggaraannegaradankhususnyapemerintahan yang baikdanbersih, sertapeningkatankualitaspelayananpublik, penyelenggaraankearsipanharusdilakukandalamsuatusistempenyelenggaraankearsipannasional yang komprehensifdanterpadu;

41. Untukmencapaitujuantersebutmakadiperlukansikaptanggungjawabdarisetiapaparatur (dansiapapun yang ikutberperan) dalammenjalankantatakehidupanberbangsadanbernegara, • melaluiorganisasidimanaiabekerja. • Ketentuandanpengaturan yang berkaitandenganpenyelenggaraankearsipanmasihbersifatparsialdantersebardalamberbagaiperaturanperundang-undangan.

42. Penyelenggaraankearsipannasionalsaatinibelumbersifatterpadu, sistemik ,dankomprehensif yang semuanyatidakterlepasdaripemahamandanpemaknaanumumterhadaparsip yang masihterbatasdansempitdiberbagaikalangan, termasukpenyelenggaranegara. • Untukmencapaitujuantersebutmakadiperlukansikaptanggungjawabdarisetiapaparatur (dansiapapun yang ikutberperan) dalammenjalankantatakehidupanberbangsadanbernegara, • melaluiorganisasidimanaiabekerja.

43. UU Nomor 7 Tahun 1971 tentangKetentuan-KetentuanPokokKearsipanperludisesuaikandenganperkembangandankebutuhankehidupanbermasyarakat, berbangsa, danbernegarayang dipengaruhiolehperkembangantantangannasionaldan global sertaperkembanganteknologiinformasidankomunikasi.

44. HAL HAL YANG DILAKUKAN OLEH LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH TERHADAP UU No.43 TAHUN 2009

45. Penyelenggaraan Kearsipan Penyelenggaraan kearsipan provinsi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan dilaksanakan oleh lembaga kearsipan provinsi. Penyelenggara kearsipan kabupaten/kota menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota dan dilaksankan oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota. (Pasal 6 ayat (2) dan (3)). Pembinaan kearsipan provinsi dilaksanakan oleh lembaga kearsipan provinsi terhadap pencipta arsip dilingkungan daerah provinsi dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota. Pembinaan kearsipan kabupaten/kota dilaksanakan oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota terhadap pencipta arsip dilingkungan kabupaten/kota. (Pasal 8 ayat (2) dan (3)).

46. Lembaga Kearsipan Lembaga kearsipan terdiri atas: a. ANRI b. Arsip Daerah Provinsi c. Arsip Daerah Kabupaten/Kota d. Arsip Perguruan Tinggi Arsip Daerah Provinsi wajibdibentuk oleh pemerintah daerah provinsi, Arsip Daerah kabupaten/kota wajib dibentuk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota , dan arsip perguruan tinggi wajib dibentuk oleh perguruan tinggi negeri (pasal 16 ayat (3) dan (4))

47. Tugas Arsip Daerah • Arsip daerah provinsi wajib melaksanakan pengelolaan arsip statis dari: • SKPD, Provinsi dan Penyelenggara pemerintah daerah provinsi • Lembaga negara di daerah provinsi dan kabupaten/kota • Perusahaan • Orpol • Ormas • Perorangan • Pengelolaan arsip inaktif yang retensi sekurang-kurangnya 10 tahun yang berasal dari SKPD provinsi dan penyelenggara pemerintah daerah provinsi. • Pembinaan kearsipan terhadap penciptaan arsip dilingkungan daerah provinsi dan terhadap arsip daerah kabupaten/kota • (pasal 22 ayat (4) dan pasal (23)) • Catatan: untuk arsip daerah kabupaten/kota sama dengan provinsi

48. Kewajiban Terhadap Arsip Terjaga Penciptaan arsip pada lembaga negara, pemerintah daerah, Perguruan tinggi negeri dan BUMN dan/atau BUMD membuat daftar arsip dinamis berdasar 2 katagori: a. Arsip terjaga b. Arsip Umum 2. Penciptaan arsip sebagai mana di atas wajib menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip dinamis dalam katagori arsip terjaga.

49. Arsip Terjaga Adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.

50. PeranKearsipandalam Pelaksanaan UU ITE dan UU KIP