1 / 52

SOSIALISASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN TINGKAT KECAMATAN DI KABUPATEN TUBAN

SOSIALISASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN TINGKAT KECAMATAN DI KABUPATEN TUBAN. 1. Anak Saya Tidak Boleh Miskin. LANDASAN HUKUM. PERATURAN PRESIDEN NO. 15 TAHUN 2010 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN INPRES NO. 3 TAHUN 2010 TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN

osmond
Download Presentation

SOSIALISASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN TINGKAT KECAMATAN DI KABUPATEN TUBAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SOSIALISASI PROGRAM KELUARGA HARAPANTINGKAT KECAMATAN DI KABUPATEN TUBAN 1

  2. Anak Saya Tidak Boleh Miskin

  3. LANDASAN HUKUM • PERATURAN PRESIDEN NO. 15 TAHUN 2010 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN • INPRES NO. 3 TAHUN 2010 TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN • KEPMENSOS No.02A/HUK/2008 TENTANG TIM PELAKSANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN • UU no 11 th 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL • RPJM

  4. LATAR BELAKANG • PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN & • PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DI BIDANG • PERLINDUNGAN SOSIAL • PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) MULAI TH 2007 • SBG UPAYA MEMBANGUN SISTIM PERLINDUNGAN SOSIAL • UNTUK RUMAH TANGGA SANGAT MISKIN (RTSM) 4

  5. Apa Kelanjutan Program SLT/ BLT? APA ITU PKH? BANTUAN TUNAI BERSYARAT (BTB) atau Conditional Cash Transfers (CCT) Program PKH BUKAN merupakan kelanjutan program Subsidi Langsung Tunai (SLT) yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. Namun, PKH lebih dimaksudkan kepada upaya MEMBANGUN SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL kepada masyarakat miskin.

  6. DASAR PERTIMBANGAN KEBIJAKAN BTB • Jumlah penduduk di bawah garis Kemiskinan Nasional masih tinggi, yaitu 29,5 juta orang (15,5%); Maret 2009. • Tingginya kasus malnutrisi, berdampak buruk bagi Bumil, berkurangnya produktivitas dan dayatahan tubuh (anemia: 50.5% • Gizi buruk Balita (8.3%; 2.3jt Balita) • Tingginya AKBayi (46/1000 kelahiran hidup) • Tingginya AKBalita (58/1000 kelahiran hidup) • Tingginya AKI (373/100000 ibu melahirkan)

  7. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PENDUDUK DALAM MENGAKSES PELAYANAN KESEHATAN TAHUN 2004-2005 Sumber: SDKI 2002-2003 7

  8. PERSENTASE PENDUDUK UMUR 7-18 TAHUN MENURUT ALASAN TIDAK MELANJUTKAN SEKOLAHTAHUN 2005 8 Sumber: Bapenas

  9. Apa Tujuan PKH? Tujuan utama PKH adalah mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama pada kelompok masyarakat paling miskin (RTSM atau KSM). Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals atau MDGs), jika dilaksanakan secara berkesinambungan, setidaknya hingga tahun 2015.

  10. PKH dan MDGs Program Keluarga Harapan memberikan kontribusi dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan Millennium Development Goals atau MDGs. Ada lima komponen MDGs yang secara tidak langsung akan terbantu oleh PKH. • Pengurangan penduduk miskin dan kelaparan. • Pendidikan dasar • Kesetaraan gender • Pengurangan angka kematian bayi dan balita • Pengurangan kematian ibu melahirkan 10

  11. MANFAAT PKH JANGKA PENDEK: INCOME EFFECTkepada RTSM  melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga 11

  12. MANFAAT PKH JANGKA PANJANG: dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui Peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan dan kapasitaspendapatan anak dimasadepan (price effect) anak RTSM memberikan kepastian kepada si anak akan masa depannya (insurance effect). 12

  13. MANFAAT PKH c. Merubah perilaku RTSM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan akibat antara lain: kurangnya informasi mengenai hak, manfaat, keuntungan dan kesempatan tingginya biaya tidak langsung (transpor, seragam, dll) opportunity cost (anak bekerja lebih “menguntungkan” daripada bersekolah) 13

  14. MANFAAT PKH Menurunkanpekerja anak mencegah turunnya anak-anak bekerja di jalanan, serta mencegah rumah tangga sangat miskin menjadi tuna sosial dan atau penyandang masalah kesejahteraan sosial. Meningkatkankualitas pelayanan dan barang publik melalui: complementary perbaikan akses pendidikan dan kesehatan keluarga sangat miskin penyempurnaan sistem perlindungan sosial dan pelaksanaan desentralisasi (intervensi sekaligus supply dan demand baik di pusat maupun daerah) mempercepat pencapaian MDGs 14

  15. KEKUATAN PKH • Bidang Kesehatan • Menurunkan angka kematian Ibu dan Anak • Mendorong daerah menyiapkan fasilitas kesehatan • Integrasi dengan program Jamkesmas • Bidang Pendidikan • Meningkatkan Angka Partipasi Sekolah (APS) • Mendukung program wajib belajar 9 tahun • Integrasi dengan program Beasiswa Siswa Miskin (BSM) • Mendorong daerah menyiapkan fasilitas pendidikan • Mendorong dalam pelayanan pendidikan lain seperti kejar paket, SLB

  16. KEKUATAN PKH • Pemerintah Daerah • Mendorong daerah dalam penyiapan dana dampingan (cost sharing) • Integrasi dalam Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)

  17. KEIKUTSERTAAN DAERAH DALAM PKH 1. Pemilihan Provinsi: • Kesediaan Pemerintah Provinsi utk melaksanakan PKH • Pemilihan Kab/Kota dan Kecamatan. 2. Dasar pemilihan: • Tingginya angka kemiskinan • Tingginya angka gizi buruk • Tingginya A K I dan A K B • Tingginya angka transisi dari SD / MI ke SMP / MTs • Ketersediaan supply side Pendidikan & Kesehatan 3. Adanya komitmen Kepala daerah (Bupati) untuk melaksanakan PKH (dilengkapi surat Pernyataan).

  18. PEMILIHAN PESERTA • Penyediaan data oleh BPS (melalui SPDKP-2007, melalui PPLS-2008) • Penyampaian data BPS ke UPPKH Pusat   • UPPKH Pusat menetapkan calon peserta PKH berdasarkan kuota RTSM per Kecamatan   • Penyerahan data RTSM dari UPPKH Pusat Ke UPPKH Kab/ Dinas Sosial Kabupaten • Dilakukan Validasi Data

  19. LOKASI PELAKSANAAN PKH Tahun 2007 Di 7 Prop, 48 Kab/Kota dan 337 Kec dengan 387.928 RTSM (DKI, Jabar, Jatim, Sumbar, Gorontalo, Sulut, NTT). Tahun 2008 Dikembangkan pada 13 Prop 70 Kab dan 629 Kec dengan 620.484 RTSM (Banten, NAD, Sumut, DI Yogya, Kalsel, NTB) Tahun 2009 Pengembangan di 150 Kecamatan di 12 Prop dan 43 Kab (lokasi 2007-2008) dengan 120.000 RTSM Tahun 2010 Dikembangkan pada 7 Prop, 18 Kab, 175 Kec dengan 90.000 RTSM (Bengkulu, Kep. Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan) Lokasi Persiapan: (5 Prov, 15 Kab/kota), RIAU, SUMSEL, LAMPUNG, JATENG DAN MALUT

  20. STRUKTUR KELEMBAGAAN PKH TIM PENGENDALI PKH/TKPK DEPSOS TIM PENGARAH PUSAT PT POS INDONESIA UPPKH PUSAT TIM KOODINASI TEKNIS PUSAT Tim Teknis Pusat Pusat Pusat TIM KOORDINASI TEKNIS PROVINSI/TKPKD Provinsi Kabupaten Tim Koordinasi Teknis Kabupaten/Kota/TKPKD DINAS SOSIAL KANTOR POS KABUPATEN / KOTA UPPKH KABUPATEN/KOTA KANTOR /PETUGAS POS UPPKH Kecamatan Keterangan: _______ garis komando ------------ garis koordinasi Kecamatan

  21. Ketentuan PKH Komponen KESEHATAN: a. Ibu hamil: Periksa hamil (min. 4 kali) dan mendapatkan vitamin Fe (tambah besi) proses kelahiran yang ditangani tenaga medis terlatih kunjungan setelah melahirkan (min. 2 kali) untuk penyuluhan kesehatan/ibu menyusui dan periksa bayi b. Anak usia 0-6 tahun: usia 0–11 bulan  imunisasi lengkap (BCG, DPT, polio, campak, hepatitis B) dan pemantauan tumbuh kembang anak usia 6-11 bulan  vitamin A sekali usia 12–59 bulan  imunisasi, Vit A di bulan Februari dan Agustus, pemantauan tumbuh kembang pemantauan tumbuh kembang anak usia pra sekolah (5-6 tahun) 21

  22. Komponen pendidikan: anak usia 6-15 tahun terdaftar di SD dan SLTP dengan kehadiran minimal 85% hari sekolah dalam 1 bulan selama tahun ajaran berlangsung. RTSM dengan anak usia >15 tahun namun belum menyelesaikan pendidikan dasar dapat menerima bantuan apabila anak tsb bersekolah atau mengikuti pendidikan kesetaraan dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Ketentuan PKH 22

  23. 3. Bantuan diberikan per 3 bulan kepada ibu/wanita dewasa dalam RTSM ybs. Jika tidak ada ibu, yang menerima adalah nenek, tante/bibi, kakak perempuan. Jika semua tidak ada, baru diberikan kepada ayah. Yang berhak mengambil pembayaran adalah yang namanya tercantum di kartu PKH dan bukan wakilnya. 4. Tidak ada syarat untuk penggunaanuang. Ketentuan PKH 23

  24. SANKSI BAGI RTSM • Pemotongan • Tidakmemenuhikomitmendalamsatutahap. • DalamsatubulanbantuanakandipotongsebesarRp. 50.000 • DalamduabulanbantuanakandipotongsebesarRp. 100.000 • DalamtigabulanbantuanakandipotongsebesarRp 150.000 (dalamkasuslebihdari 1 ART danmasihada ART yang komitmen). • Apabilatiga bulansemua ART tidak memenuhi komitmen,makatidakakanmenerimabantuandalamsatutahap pembayaran (ditangguhkan) Keterangan : Ketentuansanksiberlakusecaratanggungrentenguntukseluruhanggotakeluargapenerima PKH

  25. SANKSI BAGI RTSM 2. Penangguhan sementara • tidak penuhi persyaratan yg ditentukan untuk 1x sikluspembayaran (3 bulan berturut-turut). • tidak mengambil pembayaran untuk 1 x siklus pembayaran ( 3 bulan berturut-turut), harusdaftar kembali untuk melanjutkankeikutsertaannya.

  26. SANKSI BAGI RTSM 3. Pembatalan - Tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. - Tidak mengambilpembayaran selama 1 tahun (4 kali pembayaran). • RTSM ybs tidak dapat menjadi penerima lagi di kemudian hari.

  27. 4. Penangguhan bagi kabupaten/kota*: a) tidak dapat menyelesaikan masalah terkait penyediaan pelayanan selama tiga bulan berturut-turut; b) jumlah pengaduan RTSM yang tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya > 20% jumlah penerima bantuan; c) menyatakan keluar dari program. *Bupati/Walikota harus tandatangani MoUpada awal pelaksanaan program SANGSI BAGI DAERAH 27

  28. DUKUNGAN SERVICE PROVIDER KARTU PKH DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI PENGGANTI KARTU JAMKESMAS (sebelum kartu Jamkesmas diterbitkan untuk RTSM PKH) BEA SISWA MISKIN DIBERIKAN KEPADA ANAK-ANAK RTSM PKH

  29. KOORDINASI Monitoring danEvaluasi SIKLUS MEKANISME PKH VERIFIKASI & PEMUTAKHIRAN DATA PEMBAYARAN Penetapan Daerah & Peserta PKH PERT AWAL & VALIDASI REKRUITMEN SDM

  30. PERTEMUAN AWAL • Pengertian • Pertemuan terbuka yang dilakukan pendamping dengan calon peserta PKH • Peserta • Calon peserta PKH • Perangkat desa dan atau kecamatan • Service provider 3. Tempat Pertemuan • Balai Desa/Balai Dusun dsb; rumah perangkat desa/ dusun dsb. • Sekolah • Tempat lainnya yang memenuhi syarat 4. Biaya Pertemuan Partisipasi setempat

  31. 5. Persiapan • Melakukan Koordinasi dengan aparat setempat • Melakukan kunjungan ke Puskesmas/Fasilitas Kesehatan • Melakukan kunjungan ke Sekolah/Fasilitas pendidikan 6. Pelaksanaan • Sosialisasi PKH • Penjelasan Komitmen, Hak, Kewajiban dan Sanksi peserta PKH • Penjelasan perlunya PKH Pendidikan dan Kesehatan • Penjelasan mekanisme dan prosedur pengaduan • Validasi • Penandatanganan perjanjian peserta PKH • Pembentukan kelompok peserta PKH

  32. PEMUTAKHIRAN DATA Pemutahiran data adalah perubahan sebagian atau seluruh data awal yang tercatat pada master data base Pemutakhiran data dilakukan secara rutin jika terjadi perubahan status peserta PKH. Perubahan-perubahan tersebut meliputi: • Perubahan tempat tinggal • Kelahiran, kematian, keguguran • Penarikan anak-anak dari program (kematian, keluar/pindah sekolah dan sebagainya)

  33. PEMUTAKHIRAN DATA(Lanjutan......) • Masuknya anak-anak baru ke sekolah • Ibu hamil • Perubahan nama atau dokumen-dokumen • Perubahan nama Ibu/perempuan penerima PKH (menikah/cerai, meninggal, pindah/bekerja di luar domisili) • Perubahan fasilitas kesehatan yang diakses • Perubahan fasilitas pendidikan yang diakses • Hal-hal lain yang ditentukan kemudian

  34. PEMUTAKHIRAN DATA Harus dilakukan secara terus menerus Media efektif adalah pertemuan kelompok Data harus valid (dilengkapi dokumen yg diperlukan) Dilaksanakan dengan penuh kesungguhan dan cermat Tidak ada mark up data Pada tahun ajaran baru harus mendapat perhatian yg khusus (terjadi perubahan yang drastis)

  35. ALUR PEMUTAKHIRAN DATA

  36. VERIFIKASI KOMITMEN PELAKSANA Service Provider pelayanan kesehatan dan pendidikan HASIL VERIFIKASI Hasil verifikasi di entry oleh Operator sebagai dasar pembayaran setiap tahapan TUJUAN Mengevaluasi kewajiban peserta PKH dalam akses pendidikan dan kesehatan PENGANTARAN DAN PICK UP • Sebelum 2011 pengantaran formulir verifikasi ke faskesdik dilakukan oleh Pos, pada th 2011 dilakukan oleh pendamping. • Kantor Pos berkoordinasi dengan UPPKH Kab/Kota tentang kedatangan kiriman formulir verifikasi kesdik • Hasil pick-up dari faskesdik diserahkan ke UPPKH Kab/Kota

  37. PEMBAYARAN • Dasar Pembayaran • Penghitungan pembayaran tahap pertama didasarkan pada data hasil validasi. • Pembayaran tahap selanjutnya didasarkan atas pemutakhiran data dan verifikasi komponen kesehatan dan pendidikan

  38. BESARAN BANTUAN • CATATAN: • Bantuan kesehatan berlaku untuk RTSM dengan balita dan/atau ibu hamil • Besar bantuan adalah 16% rata-rata pendapatan RTSM per tahun • Batas minimum dan maksimum adalah antara 15-25% pendapatan rata2 RTSM per tahun 43

  39. MEKANISME PEMBAYARANPROGRAM KELUARGA HARAPAN PROPINSI BARUMELALUI BRI

  40. OPEN SYSTEM OPEN SYSTEM DALAM PKH ADALAH SISTEM PENAMBAHAN RTSM PESERTA PKH SECARA TERBUKA, UNTUK MENJARING RTSM YANG TELAH MASUK DATA BPS (DATA PPLS – PROYEK PENDATAAN PERLINDUNGAN SOSIAL TAHUN 2008), NAMUN BELUM MENJADI PESERTA PKH. OPEN SYSTEM INI TIDAK MENAMBAH KUOTA JUMLAH RTSM AWAL DI SETIAP KECAMATAN PESERTA PKH, TETAPI MENGGANTIKAN BARCODE KELUARGA/RT YANG TELAH DIVALIDASI OLEH PENDAMPING PKH TERMASUK BUKAN PESERTA PKH. • OPEN SYSTEM 2010 ADALAH PELAKSANAAN KEDUA KALI SETELAH TH 2009. • SETELAH DIVALIDASI OLEH PENDAMPING, TERDAPAT 404 RTSM PESERTA PKH TAMBAHAN, MENGGANTIKAN BARCODE/ NOMOR PKH YANG TIDAK AKTIF LAGI DARI 9 KECAMATAN (BANGILAN, SINGGAHAN, RENGEL, JENU, TAMBAKBOYO, GRABAGAN, WIDANG, TUBAN DAN JATIROGO)

  41. REALISASI PEMBAYARAN DANA BANTUAN PKH TAHAP 1 2011UPPKH KABUPATEN TUBAN • Data dari pendamping PKH telah dicocokkan/ direkonsiliasikan dengan Pos Tuban. • Pembayaran dilaksanakan tepat waktu tgl. 12 – 13 Maret 2011. • SISA : Kembali ke Kas Negara karena kemudian diketahui bahwa RTSM ybs ineligible, misal anak tidak sekolah/ tidak memenuhi syarat PKH, bukan RTSM/ mampu, atau pindah alamat setelah resi/wesel dari Pos tercetak.

  42. REALISASI PEMBAYARAN DANA BANTUAN PKH TAHAP 2 2011UPPKH KABUPATEN TUBAN • Data dari pendamping PKH telah dicocokkan/ direkonsiliasikan dengan Pos Tuban. • Pembayaran dilaksanakan tepat waktu tgl. 1-3 Juli 2011.

  43. REALISASI PEMBAYARAN DANA BANTUAN PKH TAHAP 3 2011UPPKH KABUPATEN TUBAN • Data dari pendamping PKH telah dicocokkan/ direkonsiliasikan dengan Pos Tuban. • Pembayaran dilaksanakan tepat waktu tgl. 17 – 18 September 2011.

  44. REKRUITMEN PENDAMPING dan OPERATOR PKH • TUJUAN • Diperolehnya tenaga Pendamping dan Operator PKH yang mempunyai kompetensi dan pengalaman serta bertanggung jawabnya • Terwujudnya pelaksanaan dan kesinambungan PKH sesuai dengan yang direncanakan • Terlaksananya kegiatan pendampingan yang berkualitas dan berkelanjutan • Terlaksananya pengolahan data secara on line

More Related