Kebijakan Akreditasi Perguruan Tinggi (Prodi & Institusi) - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kebijakan Akreditasi Perguruan Tinggi (Prodi & Institusi) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kebijakan Akreditasi Perguruan Tinggi (Prodi & Institusi)

play fullscreen
1 / 34
Kebijakan Akreditasi Perguruan Tinggi (Prodi & Institusi)
387 Views
Download Presentation
ivy-richard
Download Presentation

Kebijakan Akreditasi Perguruan Tinggi (Prodi & Institusi)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. BAN-PT Kebijakan Akreditasi Perguruan Tinggi (Prodi & Institusi) (Berdasarkan UU No. 12 Thn 2012 ttg Dikti) Prof. Dr. H. Mansyur Ramly Ketua BAN-PT 2012-2017 Workshop Akreditasi KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Bogor, 19 Mei 2014

  2. TANTANGAN PERGURUAN TINGGI Kompetensi Standar Global Kompetensi Standar MEA 2015 Standar Nasional PT (SNPT) dan KKNI Standar PT (SPT) Kompetensi Lulusan PT Daya Saing Lulusan PT

  3. VISI INDONESIA Visi 2025 100 tahun kemerdekaan “Mengangkat Indonesia menjadinegara maju dan merupakan kekuatan12 besardunia di tahun2025dan8besarduniapadatahun2045 melaluipertumbuhan ekonomi tinggi yanginklusifdan berkelanjutan” (Sumber: Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia2011 – 2025 ) PencapaianVisi 2025 dan 2045 memerlukanpenyiapangenerasiygmampu berperanaktif dlm kegiatanpembangunan. Dan dimulai sekarang terutama di PT 3 3 3 3 3

  4. Harapan Indonesia: Unleashing Indonesia’s Potential Perlu dipersiapkan social engineering Perlu peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan 4 4 4 4 Sumber: Archipelago Economy: Unleashing Indonesia’s Potential (McKinsey Global Institute, 2012)

  5. PiramidaPendudukIndonesiaTh2000 &2025 (JutaOrang) 2000 2025 5 5 5 Sumber: ProyeksiPenduduk Indonesia 2000 – 2025, BPS – BAPPENAS - UNFPA

  6. Piramida Penduduk Indonesia dan Jepang StrukturDemografi Indonesia MiripDenganJepangsaathendaktinggallandaspada tahun 1950 1 Sumber: BPS & The Economist

  7. MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (ASEAN COMMUNITY) 2015 • Salahsatubutirkesepakatandalam MEA 2015 adalahfreedom of movement for skilled and talented labors; • Kesempatankerja pdindustri Indonesia akan diisi oleh tenaga asing jika tenaga kerja Indonesia tidak memenuhi kualitas/kompetensi yg disyaratkan

  8. Tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN Indonesia sudahharusmembukadiriterhadappersaingan global, terutamapada level Asia Tenggara yang akandimulaitahun 2015 ASEAN Economic Community 2015 Asean Economic Community membawakesempatankerjasamayang luas, namunjugamembawapersaingan yang tajam, siapkahkita? Sumber: ASEAN Secretariat, http://www.asean.org/communities/asean-economic-community 8

  9. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mendorong penyelenggaraan dan pengelolaan PT yg bermutu tinggi menghadapi tantangan persaingan global

  10. JENIS PENDIDIKAN TINGGI • PENDIDIKAN AKADEMIK: merupakan pendidikan Tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yg diarahkan pd penguasaan dan pengembangan cabang iptek; • PENDIDIKAN VOKASI: merupakan pendidikan Tinggi program diploma yg menyiapkan Mahasiswa utk pekerjaan dgn keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan; Pemerintah dapat mengembangkan pendidikan vokasi sampai program doktor terapan; • PENDIDIKAN PROFESI: merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yg menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yg memerlukan keahlian khusus.

  11. SERTIFIKAT PROFESI DAN SERTIFIKAT KOMPETENSI • Sertifikat profesi (SP) merupakan pengakuan utk melakukan praktik profesi yg diperoleh lulusan pendidikan profesi yg diselenggarakan oleh PT bekerjasama dgn Kemdikbud, Kementerian terkait, LPNK, dan/atau organisasi profesi yg bertanggung jawab atas mutu layanan prrofesi, dan/atau badan lain sesuai dgn ketentuan peraturan perundangan-undangan; • Sertifikat profesi (SP) diterbitkan oleh PT bersama dgn Kemdikbud, Kementerian terkait, LPNK, dan/atau organisasi profesi yg bertanggung jawab atas mutu layanan prrofesi, dan/atau badan lain sesuai dgn ketentuan peraturan perundangan-undangan.

  12. SERTIFIKAT PROFESI DAN SERTIFIKAT KOMPETENSI • Sertifikat kompetensi (SK) merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yg sesuai dgn keahlian dlm cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya; • Sertifikat kompetensi (SK) diterbitkan oleh PT bekerjasama dgn organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yg terakreditasi kpd lulusan yg lulus uji kompetensi; • Sertifikat kompetensi (SK) digunakan sebagai syarat utk memperoleh pekerjaan tertentu.

  13. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) • Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, (KKNI), adalah Kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. • • KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki Indonesia KKNI 9 8 7 6 5 4 3 2 1

  14. Kesetaraan Kualifikasi Kompetensi Kerja (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) KKNI S3 Subspesialis S3 (T) 9 S2 Spesialis S2 (T) Ahli 8 Profesi 7 S1 D IV 6 D III Teknisi/Analis 5 D II 4 D I 3 Operator SMU SMK 2 1 Pendidikan berbasis Keilmuan Pendidikan berbasis Keahlian Pengembangan Karir berbasis Pelatihan Kerja 14

  15. ORGANISASI PENYELENGGARA DAN PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI Organisasi penyelenggara PT paling sedikit: Penyusun kebijakan; Pelaksana akademik; Pengawas dan penjaminan mutu; Penunjang akademik atau sumber belajar; dan Pelaksana administrasi atau tata usaha Untuk menjamin terlaksananya Penjaminan Mutu pd PT maka diperlukan adanya lembaga penjaminan mutu yg bertanggung jawab dan melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi perkembangan mutu pd PT ybs

  16. Tugas dan Peran Lembaga Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Melakukan koordinasi pelaksanaan penjaminan mutu internal; Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu; Memantau perkembangan indikator mutu dari waktu ke waktu; Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi perkembangan mutu kepada pimpinan

  17. PRINSIP PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI Otonomi pengelolaan PT dilaksanakan berdasarkan prinsip:: Akuntabilitas; Transparansi; Nirlaba; Penjaminan mutu; dan Efektivitas dan efisiensi

  18. KEWAJIBAN AKREDITASI • UU No. 12/2012 mewajibkan AKREDITASI PRODI dan AKREDITASI INSTITUSI; • 10 Agustus 2014 adalah batas akhir masa transisi UU No. 12; • 11 Agustus 2014 seluruh diktum UU No.12 efektif berlaku, termasuk kewajiban akreditasi institusi;

  19. KEWAJIBAN AKREDITASI INSTITUSI Kewajiban akreditasi institusi sejak UU No. 20 Thn 2003 tentang SPN Pasal 61 (2 dan 3): • 2. Ijazahdiberikankepadapesertadidiksebagaipengakuanterhadapprestasibelajardan/ataupenyelesaiansuatujenjangpendidikansetelah lulus ujian yang diselenggarakanolehsatuanpendidikan yang terakreditasi. • 3. Sertifikatkompetensidiberikanolehpenyelenggarapendidikandanlembagapelatihankepadapesertadidikdanwargamasyarakatsebagaipengakuanterhadapkompetensiuntukmelakukanpekerjaantertentusetelah lulus ujikompetensi yang diselenggarakanolehsatuanpendidikan yang terakreditasiataulembagasertifikasi.

  20. SISTEM PENJAMINAN MUTU SPM didasarkan pada PDPT

  21. PARADIGMA SPM-PT SPME BAN P T SPMI Akreditas Institusi Quality Continuously Mutu PT Kelayakan Program PT BM Quality Improvement System Management L AM Akreditas Prodi University Culture EVALUASI DIRI AKREDITASI Good University Governance KKNI PDPT SNPT

  22. GRAND DESIGN SAN Permendikbud Rumusan Kompetensi Khusus SNPT BSNPT Rekomendasi LAM Pembinaan & Pengembangan BAN-PT Instrumen AIPT • Kecukupan • Visitasi (Lap) KEMDI KBUD Proses Asesemen AIPT ASESOR PT Usul Rekomendasi Pendirian LAM-M SPT PT PDPT Nilai dan Peringkat Akreditasi Mutu Investasi Dikti Masy Proses Asesemen Akreditasi Prodi • Kecukupan • Visitasi (Lap) Instrumen Standar Instrumen Lengkap supply Monev, supervisi LAM/LAPS 22 22 22 22 22 Kewenangan Mengakreditasi Masy/Asosiasi Pembentukan

  23. PERAN DAN TUGAS BAN-PT Mengembangkan SAN B A N P T Akreditasi Institusi PT Pemenuhan SMA* prodi/PT baru Rekomendasi pendirian LAM Monev (Surveilen) Kinerja LAM Akreditasi Prodi sebelum ada LAM 23 *SMA: Syarat Minimum Akreditasi

  24. Proses Akreditasi Prodi dan Institusi • Prodi terakreditasi > 75% • Semua prodi memiliki izin peny Persyaratan (FIFS) Usul PT Asesemen Kecukupan Nilai ≥ 201 Keputusan Akhir (Pleno BAN-PT) Visitasi (Asesemen Lapangan) • Prodi: 2 Asesor • Institusi: 3-5 Asesor • Surveilen (Ases lapangan) • Keraguan • Keluhan masy Validasi (BAN-PT) Keputusan Pleno: Nilai dan Peringkat • ≤ 200 : Tak Terakreditasi • 201 - 300 : C • 301 - 360 : B • ≥ 361 : A Banding (Pleno BAN-PT): Alasan dan bukti Pengumuman: SK dan Sertifikat 24 24

  25. TUJUH STANDAR AKREDITASI BAN-PT Standar 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian Standar 2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu Standar 3. Mahasiswa dan Lulusan Standar 4. Sumber Daya Manusia Standar 5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik Standar 6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta SistemInformasi Standar 7. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama

  26. Bobot Penilaian Borang Menurut Standar

  27. SPM: SNPT DAN SPT Standar Nasional Pendidikan Standar Penelitian StandarPengabdian Kepada Masyarakat SNPT Ditetapkan oleh Menteri atas usul Badan SNPT SPT SPT SNPT 1. standar bidang akademik 2. standar bidang non akademik SPT Ditetetapkan oleh setiap perguruan tinggi

  28. STANDAR, PERINGKAT DAN DAYA SAING A K R E D I T A S I Daya Saing Internasional A S T A N D A R Sangat Baik SPT S P M I B Daya Saing Nasional Motivasi/dorongan utk meningkatkan daya saing Baik Daya Saing Lokal SNPT C Terakre-ditasi Tak Terakreditasi PDPT

  29. Kebijakan Mutakhir • SE Dirjen Dikti 160/2013: Status akreditasi anugerah Prodi; • SE Dirjen Dikti 194/E.E3/AK/2014: Status akreditasi anugerah Institusi; • Surat Dirjen Dikti: Jumlah dosen tetap per prodi minimal 60% dari keseluruhan dosen yg digunakan; • Majelis BAN-PT melakukan verifikasi terhadap hasil AK para asesor; • Ada potensi prodi yg reakreditasi tidak divisitasi. Status akreditasinya berdasarkan hasil AK

  30. KEBIJAKAN AKREDITASI ‘C ANUGERAH’ UU No. 12 THN 2012: DIKTI Pasal 97 (huruf a): izin pendirian PT dan izin penyelenggaraan Prodi yg sudah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku. Pasal 33 (3): Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi. Pasal 60 (4): Perguruan Tinggi yang didirikan harus memenuhi standar minimum akreditasi.

  31. Kebijakan ‘C Anugerah’ Akreditasi Prodi (Berdasar SE Dirjen Dikti 160/2013) • Berdasar UU No. 12/2012 Pasal 97, dan Pasal 33 Ayat 3, maka izin prodi yang sudah terbit sebelum 10 Agustus 2012 dinyatakan berlaku, dan telah memenuhi persyaratan minimum akreditasi, maka dinyatakan telah terakreditasi C (SE Dirjen Dikti 160/2013); • Prodi tsb wajib mengajukan reakreditasi ke BAN-PT paling lambat 31 Agustus 2013; • Prodi yg tidak mengajukan reakreditasi ke BAN-PT hingga 31 Agustus 2013 maka izinnya dicabut.

  32. Kebijakan ‘Pemutihan’ Akreditasi Institusi (Berdasar SE Dirjen Dikti 194/E.E3/AK/2014) • Berdasar UU No. 12/2012 Pasal 97, dan Pasal 60 Ayat 4, maka ijin PT yg sudah terbit sebelum 10 Agustus 2012 dinyatakan berlaku, dan telah memenuhi persyaratan minimum akreditasi, maka dinyatakan telah ‘memenuhi syarat minimum akreditasi’. Artinya legal menerbitkan ijazah; • PT tersebut diwajibkan mengikuti proses reakreditasi pada BAN-PT sesuai dengan SE Dirjen Dikti No. 194/E.E3/AK/2014

  33. Kebijakan ‘Anugerah’ Akreditasi Institusi (Berdasar SE Dirjen Dikti 194/E.E3/AK/2014) PT Mengajukan surat permohonan reakreditasi AIPT ke BAN-PT dgn melampirkan izin pendirian PT yg telah mengajukan surat permohonan reakreditasi mengajukan dokumen AIPT dlm kurun 5 thn Jika status reakreditasi belum terbit maka status akreditasi lama berlaku terus sd terbitnya nilai baru 10-08-2014 10-08-2019 Ijin terbit sebelum 10 08 2012 Jika PT tidak mengajukan permohonan maka izin penyelenggaraannya dicabut PT yg tidak mengajukan dokumen AIPT izin penyelenggaraannya dicabut Izin pendirian PT yg terbit dinyatakan telah memenuhi syarat min akreditasi, berlaku 5 th dan wajib mengajukan reakreditasi ke BAN-PT • PT yg memenuhi ketentuan di atas dan belum terakreditasi dinyatakan dlm proses akreditasi dan legal menerbitkan ijazah; • PT yg sebelumnya telah terakreditasi, status akreditasinya berlaku terus

  34. ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ Terima Kasih