1 / 40

Kula nuwun...

Kula nuwun. Arah dan Kebijakan Manajemen Perguruan Tinggi. RAKOR PIMPINAN PTS KESEHATAN KOPERTIS WILAYAH VI, 11 SEPTEMBER 2013. PAYUNG HUKUM. UU No 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen UU No 12 tahun tentang Pendidikan tinggi.

ova
Download Presentation

Kula nuwun...

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Kula nuwun...

  2. Arah dan Kebijakan Manajemen Perguruan Tinggi RAKOR PIMPINAN PTS KESEHATAN KOPERTIS WILAYAH VI, 11 SEPTEMBER 2013

  3. PAYUNG HUKUM • UU No 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional • UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen • UU No 12 tahun tentang Pendidikan tinggi

  4. Arah Kebijakan Manajemen PT • Kondisi kekinian • Tantangan masa depan Membangun Generasi Indonesia Emas 2045 (100 tahun Indonesia Merdeka)

  5. Tantangan PeranPT BONUS SDM Usia Produktif Melimpah Modal Pmbngnan Kompeten Gene-rasi Indo-nesia Emas 2045) PT Bermutu Global Transformasi Pendidikan Tinggi Tdk Kmptn BebanPmbngnan BENCANA

  6. TANTANGAN SEGERA PT MUTU GLOBAL SALING PENGAKUAN KUALIFIKASI NASIONAL DAN INTERNASIONAL

  7. Arah dan Komponen Kebijakan OtonomiPerguruanTinggi Sistempenjaminanmutu internal (SPMI) daneksternal (Akreditasi) 3. PengembanganTridharma PT secarautuh 4. KerangkaKualifikasiNasionalIndonesia (KKNI) 5. Pangkalan Data PerguruanTinggi (PDPT) 6. DiplomaSuplemen (SuratKeterangan PendukungIjazah) 7. Keutuhan Jenis dan Jenjang Pendidikan

  8. 1 Otonomi PerguruanTinggi

  9. OTONOMI PENGELOLAAN PTPasal 63 UU No 12/2012 Otonomi pengelolaan perguruan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. akuntabilitas; b. transparansi; c. nirlaba; d. penjaminanmutu; dan e. efektivitasdanefisiensi.

  10. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT) 2

  11. SistemPenjaminanMutuPendidikanTinggi (SPM-PT) • kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan • SPMI • kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan • SPME • kegiatan penilaian melalui akreditasi untukmenentukankelayakan Program StudiolehLembagaAkreditasiMandiridanPerguruanTinggiolehBadanAkreditasiNasionalPendidikanTinggi, atasdasarkriteria yang mengacupadaStandarNasionalPendidikanTinggi

  12. KriteriaMutu (SistemAkreditasi) Standar 1 Visi, Misi, TUJUAN & CAPAIAN, strategi Standar 2 TATA KELOLA, KEPEMIMPINAN, Sistem PENGELOLAAN& PENJAMINAN MUTU Standar 3 MAHASISWA, HUBUNGAN DENGAN ALUMNI Standar 4 SDM: PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Standar 5 KuriKulum, PEMBELAJARAN , SUASANA AKADEMIK Standar 6 PEMBIAYAAN, FASILITAS, tik Standar 7 PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT/TG JWB SoSial, DAN KERJASAMA

  13. 3 PengembanganTridharmasecarautuh

  14. PENELITIAN BERMUTU PENGABDIAN KPD MASY BERMUTU BUDAYA AKADEMIK • PENDIDIKAN • BERMUTU • Bahan Ajar • (mutakhir, dinamis, • kontekstual) • Metode dan Strategi • Media & PeragaAjar • Motivasi • Evaluasi • Tindak lanjut dan • Pengembangan MASUKAN 1. IPTEK 2. MAHASISWA BARU KELUARAN INOVASI IPTEK 2. MODAL INSANI

  15. 4 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) PERPRES No 8/2012

  16. KKNI 9 • Kerangkapenjenjangankualifikasikompetensi yang dapatmenyandingkan, menyetarakan, danmengintegrasikanantarabidangpendidikandanbidangpelatihankerjasertapengalamankerjadalamrangkapemberianpengakuankompetensikerjasesuaidenganstrukturpekerjaan di berbagaisektor. 8 7 6 5 4 3 2 1

  17. KKNI 9 • KKNI terdiridari 9 (sembilan) jenjangkualifikasi, dimulaidariKualifikasi 1 sebagaikualifikasiterendah dan Kualifikasi – 9 sebagaikualifikasitertinggi • Jenjangkualifikasiadalahtingkatcapaianpembelajaranyang disepakatisecaranasional, disusunberdasarkanukuranhasilpendidikandan/ataupelatihanyang diperolehmelaluipendidikan formal, nonformal, informal, ataupengalamankerja 8 7 6 5 4 3 2 1

  18. DeskripsiKualifikasIpadaKKNI KKNI • DeskripsiKualifikasipada KKNI merefleksikancapaianpembelajaran(learning outcomes) yang perolehseseorangmelaluijalur : • Pendidikan • Pelatihan • Pengalamankerja • Pembelajaranmandiri 9 8 7 6 5 4 3 2 1

  19. S3 S2 S1 S3T KKNI SPESIALIS 2 S2T SPESIALIS 1 9 PROFESI 8 DIV/ S1T 7 6 DIII 5 DII 4 DI SMK 3 SMU 2 PROGRAM AKADEMIK PROGRAM VOKASI PROGRAM PROFESI 1 PENGEMBANGAN KARIR BERBASIS PELATIHAN KERJA PENGEMBANGAN KARIR BERBASIS PENGALAMAN RENCANA KEDEPAN

  20. 5 Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT)

  21. Perubahan Paradigma PDPT Rekamanelektronik Hard copy Mengurangitatapmuka Tatapmuka Debirokratisasi Birokratis Mengurangisekatlayanan Sekatlayanan

  22. Manfaat PDPT • Mendukungkebutuhan PT dalamproses akreditasi, Serdos, Beasiswa, dll • Menyediakanpusatpenyimpanan data pelaporanakademikdan non akademik PT (termasuk publikasi ilmiah) • Mendukung SPMI & SPME • Mempermudahpengiriman data (letakgeografis) • Menjaminkeamanan data di level jaringandanbasisdata • Mendukungintegritasdankonsistensi data • Membantu dalam pengambilan keputusan

  23. 6 DiplomaSuplemen :SuratKeterangan PendukungIjazah

  24. 7 Keutuhan Jenis Pendidikan

  25. ARAH KEBIJAKAN PERAN DOSEN • Pilar Pembangunan Karakter PT • Pengawal Mutu Global PT

  26. Pendidik Profesional Ilmuwan Produktif Berintegritas Tinggi

  27. Kualifikasi Akademik Dosen • Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum : • Lulusan Program Magister untuk Program Diploma atau Sarjana • Lulusan Program Doktor untuk Program Pascasarjana • Kepakaran sesuai bidang ilmu S1, S2, S3

  28. Pendidik Profesional • JabatanFungsionalAkademik (JAFA) : • AsistenAhli • Lektor • LektorKepala • Profesor • Sertifikasi Dosen

  29. Permenpan N0 17/2013 Pasal 26 (3) • Kenaikan jabatan Akademik Dosen untuk menjadi LK atau Profesor harus memiliki ijazah Doktor (S3) atau yang sederajat

  30. Permenpan N0 17/2013 Pasal 26 (4) Kenaikan jabatan Akademik Dosen untuk menjadi : • Lektor minimal wajib memiliki karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah • Lektor Kepala minimal wajib memiliki karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal nasional terkreditasi • Profesor minimal wajib memiliki karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi

  31. Persoalan serius pada Perguruan Tinggi di Indonesia...

  32. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat

  33. PENGERTIAN Plagiat : perbuatansecara sengajaatau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai

  34. Pencegahan Plagiat • Tindakan preventif yang dilakukan oleh Pimpinan PT yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat di lingkungan PT nya Langkah-langkah pencegahan plagiat: • Pimpinan PT mengawasi pelaksanaan kode etik yang ditetapkan oleh Senat; • Pimpinan PT menetapkan dan mengawasi pelaksanaan gaya selingkung; • PT secara berkala mendiseminasikan kode etikkepada mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan dan gaya selingkung yang sesuai agar tercipta budaya antiplagiat.

  35. Penanggulangan Plagiat • Tndakan represif yang dilakukan oleh Pimpinan PT dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiator di lingkungan PTnya yang bertujuan mengembalikan kredibilitas akademik PT ybs. • Langkah-langkah penanggulangan: • membuat persyandingan antara karya ilmiah mahasiswa dengan karya dan/atau karya ilmiah ; • meminta seorang dosen sejawat sebidang untuk memberikan kesaksian secara tertulis tentang kebenaran plagiat; • Mahasiswa yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan pembelaan di hadapan ketua jurusan/departemen/bagian. • Apabila berdasarkan persandingan dan kesaksian telah terbukti terjadi plagiat, maka ketua jurusan/departemen/bagian menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa sebagai plagiator. • Apabila ternyata tidak dapat membuktikan terjadinya plagiat, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada mahasiswa yang diduga melakukan plagiat.

  36. HARAPAN DITJEN DIKTIDALAM MENJAGA MUTU PENDIDIKAN TINGGI

  37. Matur nuwun, dyp

More Related