963 PELANGGARAN DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

1. 963 PELANGGARAN DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA BADAN PENGAWAS PEMILU

2. PROLOG • Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum merupakan tahapan yang paling krusial dan strategis bagi semua pihak. Bagi peserta pemilu, tahap ini akan menjadi pertaruhan apakah hasil jerih payah mereka selama masa kampanye akan diapresiasi positif oleh pemilih dengan memberikan suara kepada mereka. Bagi pemilih, pada tahap inilah mereka akan dapat menjalankan perannya untuk memilih para wakil rakyat. Sementara bagi penyelenggara pemilu, tahap ini menjadi puncak kegiatan sekaligus indikator utama untuk menilai kesuksesan penyelenggaraan pemilu. • Namun, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dan Panwaslu Propinsi serta Panwaslu Kabupaten/Kota, terlihat bahwa kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu 2009 ini tidak optimal. Banyak terjadi permasalahan menyangkut distribusi surat suara, maupun pelanggaran oleh penyelenggara pemilu baik di level KPU maupun jajaran di bawahnya, sehingga menyebabkan munculnya banyak protes dan ungkapan ketidakpuasan dari masyarakat.

3. TOTAL PELANGGARAN : 963 • PELANGGARAN ADMINISTRASI 619 KASUS • TINDAK PIDANA PEMILU : 138 KASUS • LAIN – LAIN : 206 KASUS

4. PelanggaranAdministrasi • Surat Suara Tertukar Antar Daerah Pemilihan (238 Kasus) • Logistic pemilu tidak cukup, (183 kasus). • Kotak suara sudah dalam kondisi terbuka sebelum dimulainya upacara pemungutan suara (12 kasus). • Pemilih tidak terdaftar di DPT atau DPT tambahan tetapi dapat memberikan suara (22 kasus). • Penghitungan suara tidak selesai pada tanggal dan hari yang sama (49 kasus).

5. PelanggaranPidana • Money politic, (33 kasus). • Pemilih memberikan suara lebih dari satu kali, (14 kasus). • Sengaja mengaku diri sebagai orang lain (18 Kasus) • KPPS tidak menjaga, mengamankan kotak suara(10 kasus). • Intimidasi kepada pemilih(17 kasus).

6. PELANGGARAN LAIN - LAIN • Konflik Kekerasan (8 Kasus) • Terdaftar di DPStetapi tidak terdaftar di DPT (196 Kasus)

7. Tindak Lanjut oleh Bawaslu dan Panwaslu Propinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota • 259 pelanggaran administrasi yang telah ditindaklanjuti kepada KPU, • 40 pelanggaran pidana yang telah diteruskan kepada instansi yang berwenang.

8. PERMASALAHAN LAIN (1): BURUKNYA ADMINISTRASI PEMILU OLEH KPU • MeskipuntelahditopangdengankeluarnyaPerppunomor 1/2009, KPU tetapsajatidak maksimal mewujudkan DPT yang mampumenjaminhakpemilih untuk memberikan suara. Bahkan dalam banyaktemuanBawaslu, DPT banyakdiisidengan ghost voters. • Dampakkesemrawutan DPT inimenyebabkantingginyaangkagolput yang disebabkankarenalemahnyaadministrasi pemilu dan voters administration sehinggamenyebabkanpemilihdipaksagolput. • Dalam halini, Bawaslu dan jugamasyarakattelahberkali-kali mengingatkan KPU baiksecara formal maupun informal, namunkurangdiabaikan.

9. PERMASALAHAN LAIN (2):ManajemenLogistik Pemilu • Terdapatbeberapabentukkekisruhan dalam manajemenlogistik: • Surat suara tertukarantar Daerah Pemilihan. • Jumlahsurat suara kurang. • Surat suara untuk pemilu ulangdipergunakansebagaiakibatdarikekuranganjumlahsurat suara. • Terkaitdengansurat suara tertukar, KPU mengeluarkansuratnomor 676 dan 684, yang isinyajustrubertentangandengankehendak UU sertaputusan MK. • Terkaitdenganhaltersebut, BawaslutelahmenginstruksikankepadaPanwasluKabupaten/Kota agar meminta dilakukan pemungutan suara ulang, gunamenjaminhakpemilih agar bernilai, sertamenjaminhakketerpilihancaleg.

10. PERMASALAHAN LAIN (3):TidakOptimalnyaSosialisasittgPeserta Pemilu yang Dibatalkan • Tidakoptimalnyakinerja KPU Kabupaten/Kota dalam mensosialisasikandaftarpeserta pemilu yang dibatalkan status kepesertaannya dalam pemilu diwilayah yang bersangkutan, dikarenakantidakatauterlambatmenyerahkanlaporanawaldanakampanye. • Dalam halini, beberapa KPU Kabupaten/Kota tidakmemberikanpenjelasan yang memadaitentangcakupanpembatalantersebut. Bahkanbeberapa KPPS menjelaskankepadapemilihbahwapartai yang dibatalkantersebutbesertaseluruhnamacalegdisemuatingkatantidakbolehdipilih. Akibatnya, banyakmunculkeluhan dan laporandaricaleg yang merasadirugikan. • Dalam halini, Bawaslutelahmengingatkan KPU agar mensosialisasikansecara massif dan jelaskepadapemilihmengenaisanksipembatalanini, namunkurangditindaklanjutidengan optimal

11. 1. SuratSuaratertukarantar Daerah Pemilihan sebanyak 238 kasus