PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Muhtar Mahmud

1. PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Muhtar Mahmud

2. Elemen Penerimaan Daerah • Pendapatan Asli Daerah; • Dana Perimbangan; • Pinjaman Daerah; dan • Lain-lain Penerimaan yang Sah.

3. Unsur Pendapatan Asli Daerah • Pajak Daerah • Retribusi Daerah • Hasil Perusahaan Milik Daerah • Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang Dipisahkan • Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

4. Sumber Andalan PAD • Pajak Daerah • Retribusi Daerah

5. Dasar Hukum Pajak & Retribusi Daerah • Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

6. KEBIJAKAN UMUM

7. TUJUAN dan KEBIJAKAN

8. 1. CLOSED-LIST

10. DAFTAR RETRIBUSI DAERAH 1. Retribusi Jasa Umum

11. 2. Retribusi Jasa Usaha

12. 3. Retribusi Perizinan Tertentu

13. 2. TARIF MAKSIMUM **Tarif PBB-KB yang ditetapkan dalam Perda dapat diubah dengan Perpres (s/d 31 Desember 2012)

15. 3. PENETAPAN TARIF

16. 4. PENGAWASAN

18. 5. BAGI HASIL PAJAK PROVINSI *) untuk air permukaan yang berada hanya pada 1 kabupaten/kota

19. 6. EARMARKING

20. 7. INSENTIF PEMUNGUTAN

21. 8. Masa Berlaku

22. PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BARU

23. JENIS PAJAK BARU (Provinsi)

24. PENGALIHAN PAJAK PROVINSI (Kabupaten/Kota)

25. JENIS PAJAK BARU (Kabupaten/Kota)

26. PENGALIHAN PAJAK PUSAT (Kabupaten/Kota)

27. PENGALIHAN PAJAK PUSAT (Kabupaten/Kota)

28. JENIS RETRIBUSI BARU

29. JENIS RETRIBUSI BARU

30. JENIS RETRIBUSI BARU

31. JENIS RETRIBUSI BARU Pertimbangan: Seluruh kewenangan perizinan dan pungutannya telah diserahkan ke daerah.

32. P E N U T U P

33. BEBERAPA PEMIKIRAN • SatuPerdadapatmengaturlebihdarisatujenispungutan: • Misal : SatuPerdauntukpajakdaerah • SatuPerdauntukretribusidaerah • Perda PDRD sebaiknyadiberlakukanpadaawaltahunanggaran, khususnyauntukjenispajak yang dialihkandariprovinsiataupusat. • Penetapantarifseyogyanyadidasarkanpadakajian yang mendalam, sehinggatidakmenurunkanpendapatandan/atautidakmembebanimasyarakat/duniausaha.

34. PERAN PEMERINTAH • MelakukansosialisasidanPembinaanmengenai PDRD • MerumuskanPeraturanPelaksanaan UU PDRD • Memberikanbimbinganteknis PDRD • Memberikanpelatihandibidang PDRD • (BPHTB dan PBB-PP) • Memberikanfasilitasiuntukkelancaranpemungutan PDRD • Melakukanpengawasanataspemungutan PDRD

35. HAL-HAL YANG PERLU DILAKUKAN DAERAH • Pajak Daerah danRetribusi Daerah hanyadapatdipungutdenganmenetapkanPeraturan Daerah. • Persiapanuntukmemungutjenis, objekdantarifbaru(2010): • a. MenyusunPerda: • - objekbaru (pajak hotel, pajakrestoran, PKB, BBN-KB) • - tarifbaru (pajakparkir, pajakhiburan, mineral bukanlogamdanbatuan, • PKB, BBN-KB, PBB-KB) • - jenispajakbaru (BPHTB ) • b. Menyediakananggaranuntukpenyusunanperda. • 3. Persiapanuntukmemungut PBB-Perdesaan & Perkotaan(2010-2013): • 4. Menginventarisirseluruhperda-perda PDRD untukdisesuaikandengan UU Nomor 28 Tahun 2009 (2010-2011). • 5. Mengkajipotensipajakdanretribusididaerahnya(2010-2013): • (untukpenetapanjenispajakdanretribusi, tarif yang sesuaidayapikulmasyarakat, kebijakankhusus / insentifuntukinvestasi).

36. TerimaKasih