POWER POINT HUKUM ADMINISTRASI NEGARA WIDYAWATI BOEDININGSIH,SH.,MH. OKTOBER 2010 – INTENSIVE

1. POWER POINT HUKUM ADMINISTRASI NEGARA WIDYAWATI BOEDININGSIH,SH.,MH. OKTOBER 2010 – INTENSIVE

2. POWER POINT : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA WIDYAWATI BOEDININGSIH,SH.,MH

3. BAB I – PENDAHULUAN • PENGANTAR • OBYEK ( NEGARA ) • ISTILAH HAN • LETAK HAN • DEFINISI HAN • RUANG LINGKUP HAN

4. HK ADMINISTRASI NEGARA WIDYAWATI BOEDININGSIH,SH.,MH PENGANTAR

5. PENGANTAR : DASARNYA HUKUM : PIH + PHI + ILMU NEGARA

6. MKDKH P H I + P I H Hk.PERDATA / HK.PIDANA/ Hk.INTERNASIONAL Hk.ADAT/ Hk.DAGANG / DSB

7. PIH + PHI + ILMU NEGARA HUKUM TATA NEGARA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

8. HUKUM : HUKUM PRIVAAT HUKUM PERDATA HUKUM DAGANG HUKUM PUBLIEK HUKUM PIDANA HUKUM INTERNASIONAL HUKUM TATA NEGARA DAS DAL

9. Hk PRIVAAT : “Hk yang mengatur hubungan2 antaraorang yang satudenganorang yang lain, denganmenitikberatkankepadake – pentinganperseorangan” Contoh :

10. a>HukumPerdata / BurgerlijkRecht: “ Rangkaian peraturan2 Hukum yang me ngaturhubunganhukumantaraorang yang satudenganoranglain,dengan menitikberatkankepadakepentingan perseorangan “ BW (BURGERLIJK WETBOEK ) / KHUS /KITAB UNDANG-UNDANG HK SIPIL

11. Diresmikanpada 1 Oktober 1838 • b> HukumDagang: • “Keseluruhanaturanhukum yang mengaturdengandisertaisanksiterhadapperbuatanmanusiadidalamusahamerekauntukmenjalankanperdagangan “ • KUHD / Wetboek Van Koophandel Indonesia • ( W.K ) – mulaiberlaku 1 Mei 1848

12. HUKUM PUBLIK / HUKUM NEGARA : “ Hukum yang mengaturhubunganantaranegaradenganalat-alatperlengkapanatauhubunganantaranegaradenganperseorang an ( Warga Negara ) “ HukumPidana :” Hukum yang mengaturttg pelanggaran & kejahatanthdkepentingan umum “

13. HukumInternasional:” Sekumpulanhukum yang sebagianbesarterdiriatas asas-asas & peraturantingkahlaku yang mengikat Negara2 & karenaitu ditaatidalamhubungan negara2” HK PERDATA INTERNAS & HK PUBLIK INTERNAS

14. Hukum Tata Negara : “Sekumpulanperaturanhukum yang me - ngaturorganisasidarinegara,hubungan antaralatperlengkapannegaradalamgaris vertikal &horizontal,sertakedudukan Warga Negara & Hak-hakAsasi “

15. HUKUM : privaatRecht * isiHk.PerdataHkDagang Hk.Pidana PubliekRecht HI HAN Hk.Tata Negara

16. TEMPAT BERLAKUNYA • SUMBERNYA • BENTUKNYA • WAKTU BERLAKUNYA • FUNGSINYA HUKUM MATERIIL • HUKUM FORMIL

17. HUKUM MATERIIL : HUKUM PERDATA HUKUM PIDANA HUKUM HUKUM TATA NEGARA FORMIL HUKUM ADMINISTRASI

18. HUKUM FORMIL : HUKUM ACARA PERDATA HUKUM ACARA PIDANA PLKH HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

19. OBYEK NEGARA ILMU NEGARA HUKUM TATA NEGARA FH HK ADMINISTARSI NEGARA ILMU ADMINISTRASI NEGARA - FIA

20. HTN + HAN Tidakadaperbedaanprinsip hanyakhususdidalamhukum ADMINISTRASI NEGARA ILMU ADMINISTRASI NEGARA Beda HK ADMINISTRASI NEGARA

21. HAN AdministratiefRecht – Belanda DroitAdministratief - Perancis Administrative Law - Inggris VerwaltungsRecht - Jerman

22. ISTILAH HAN : 1.H T P SK Mendikbud RI N0 : 0198/V/1978; pernah digunakan di Unair,UGM , Unibraw; Unpad 2.HTUP Wiryono Projodikoro 3.HTUN UU No.14 / 1970 Tap II / MPR / 1983 UU No.5 / 1986

23. HTUN : UUDS 1950 → Pasal ……. KRIS → Pasal …… UU No.14 / 1970 → Pasal ….. UU No.8 /1974 → Pasal 35 Kurikulum UI

24. LETAK HAN DLM KERANGKA HUKUM • HTN Dalam arti Luas • Hukum yang tidak termasuk dalam Hk.Pri- vaat & Hk.Pidana • Merupakan Hukum Antara , artinya : Terletak antara Hukum Perdata & Pidana ( Sehingga mempunyai pengaruh terutama Watak & Sifat )

25. HUBUNGAN DENGAN HK.PERDATA;HK PIDANA & HUKUM TATA NEGARA HUKUM TATA NEGARA

26. RUANG LINGKUP HAN 1.Dasar –dasar & Prinsip- prinsip Umum dari HAN. 2.Hukum tentang Organisasi 3.Hukum tentang Aktivitas2 daripada Adm Neg 4.Hk ttg Sarana2 daripada Adm Negara 5.Hk Administrasi Pemerintah Daerah 6.Hk ttg Peradilan Administrasi Negara

27. DEFINISI HAN 1.LOGEMANN “ Hukum yang mengatur bagaimana cara Pemerintah ikut berperan di dalam kehidupan Sosial “ 2. Prof,Dr.PRAYUDI ATMOSUDIRDJO “ Adalah Hukum mengenai seluk beluk Administrasi Negara “

28. 3. GERANDO “Hukum yang mengaturhubungantimbalbalikantaraPemerintahdan yang dipemerintah “ 4. VAN VOLEN HOVEN “ Rangkaian & peraturan yang mengatur organ tertinggi & organ rendahsetelah organ tersebutmelakukankewenangannya .”

29. 5. DE HANN “ MerupakanInstrumenyuridisbagiPemerintah / Penguasauntuksecaraaktifmengendalikankehidupanmasyarakat .” PEMERINTAH WARGA

30. KESIMPULAN : DEFINISI HAN “HUKUM MATERILL : “Merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat di dalam masyarakat “ Contoh :

31. HUKUM FORMIL : “Kumpulan ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesailan masalah-masalah dan mendapatkan keadilan dari Hakim apabila kepentingannya atau hak-haknya dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya bagaimana cara mempertahankan kebenarannya apabila ia dituntut oleh orang lain .” *Kesimpulan