Negara hukum dan hak asasi manusia
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 22

NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PowerPoint PPT Presentation


  • 2186 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. Pengertian Hukum yaitu :. Seperangkat asas dan akidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat dan meliputi juga lembaga dan proses yang mewujudkan berlakunya kaidah tersebut dalam kenyataan.

Download Presentation

NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Negara hukum dan hak asasi manusia

NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA


Negara hukum dan hak asasi manusia

NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PengertianHukumyaitu :

Seperangkatasasdanakidah yang mengaturkehidupanmanusiadalammasyarakatdanmeliputijugalembagadanproses yang mewujudkanberlakunyakaidahtersebutdalamkenyataan.

Konsep Negara Hukumyaitu :

  • Nomokrasi Islam

  • Rechstaat

  • Rule Of Law

  • Socialist Legality

  • Negara Hukum Pancasila


Negara hukum dan hak asasi manusia

KonsepNomokrasi Islam


Negara hukum dan hak asasi manusia

Konsep Rechstaat


Negara hukum dan hak asasi manusia

Konsep Rule of Law


Negara hukum dan hak asasi manusia

Konsep Socialist Legality

Konsep Negara Hukum Pancasila


Negara hukum dan hak asasi manusia

Sejarah HAM

HAM munculsbgjawabandaribanyaknyapenindasanmanusiaolehpenguasa yang tiranisehinggatumbuhkesadaranakanharkatdanmartabatnyasebagaimanusia.

Perlindungan HAM yg universal dihasilkansetelahpasca-perangdunia II, majelisumum PBB menyetujuiDeklarasi Universal HAM padatgl 10 november 1948. Munculnyadeklarasi HAM krnbanyaknyakejadiandiluarprikemanusiaanygmenimbulkankorbanjiwamanusiadalamjumlahbesar.

Tujuan HAM yaitu mempertahankan hak2 dasar manusia yang mutlak dimiliki oleh setiap manusia sebagai individu sejak lahir hingga mati.


Negara hukum dan hak asasi manusia

PengertianHakAsasiManusiadlmbahasaindonesiaadalah

Hak-hakygbersifatmelekatygsecaraalamiahmanusiatidakbisahiduptanpaadanyahak-haktersebut.

HAM menurut Prof. PadmoWahyonoadalahhakygmemungkinkanoranghidupberdasarkansuatuharkatdanmartabattertentu.

Hubungan HAM denganHukumyaitu :

HAM moderendituangkandalambentukinstrumen /dokumenhukum yang diakuibaiksecarainternasionalmaupunsecaranasional.


Negara hukum dan hak asasi manusia

JENIS HAM YAITU :

HAM dasar ( con: hak untuk hidup, hak untuk memiliki keturunan, hak untuk memiliki sesuatu secara halal )

HAM politik ( con : hak berserikat dan berkumpul, hak mengemukakan pendapat, hak untuk memilih dan dipilih, dll )

HAM sosial, ekonomi dan kebudayaan ( hak mendapatkan pekerjaan, hak mendapatkan pendidikan dan hak untuk mendapatkan informasi )

Hak untuk membangun yaitu hak asasi bagi suatu negara untuk membangun negaranya, tanpa campur tangan negara lain atau asing.

Kedudukan Hukum dari HAM yaitu :

Dorongan moral, konvensi HAM (mengikatmenurutinternasional), mengikatsecaranasionalmerupakanbagiandarihukumnasional.


Negara hukum dan hak asasi manusia

KONSEP DAN CIRI NEGARA HUKUM

Diawali pendapat dari Immanuel Kant yang mengartikan Negara Hukum adalah Negara Hukum Formal ( negara berada dalam keadaan statis atau hanya formalis yang biasa disebut dengan Negara Penjara Malam)

Konsep Negara Hukum menurut Jimlyyaitu :

a. Supremasi hukumb. Persamaan dalam hukumc. Asas legalitasd. Pembatasan kekuasaane. Organ - organ eksekutif independentf. Peradilan bebas dan tidak memihakg. Peradilan tata usaha negarah. Peradilan tata negarai. Perlindungan HAMj. Bersifat demokratisk. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negaral. Transparansi dan kontrol sosial


Negara hukum dan hak asasi manusia

Ciri Negara Hukum menurut F. J. Stahl

a) Pengakuan terhadap hak - hak asasi manusiab) Pemisahan kekuasaan negarac) Pemerintahan berdasarkan undang - undangd) Adanya peradilan administrasi

NEGARA HUKUM INDONESIA

1) Landasan Yuridis Negara Hukum Indonesia

Negara Indonesia adalah negara hukum yang telah tertuang dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 perubahan ketiga, yang berbunyi " Indonesia adalah Negara Hukum ", sebelumnya landasan negara hukum indonesia terdapat dalam bagian penjelasan umum UUD 1945 tentang sistem pemerintahan negara, yaitu sebagai berikut :


Negara hukum dan hak asasi manusia

  • Negara berdasarkan atas hukum bukan berdasarkan kekuasaan belaka

  • Sistem Konstitusional, pemerintahan berdasarkan atas suatu konstitusi

  • Tidak bersifat Absolut ( kekuasaan yang tidak terbatas )

2) Perwujudan Negara Hukum di Indonesia

Negara indonesia menurut UUD 1945 mengandung prinsip - prinsip

sebagai berikut :

  • Norma hukumnya bersumber pada pancasila

  • sebagai hukum dasar nasional

  • Menganut sistem konstitusi

  • Kedaulatan rakyat atau prinsip Demokrasi

  • Prinsip persamaan kedudukan dalam hukum

  • Adanya organ pembentuk UU ( Presiden dan DPR )

  • Sistem Presidensiil

  • Kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain ( eksekutif )


Negara hukum dan hak asasi manusia

3) Hubungan Negara Hukum dengan Indonesia

Secara normatif hubungan negara hukum dengan indonesia sangat erat dan secara hukum dipandang sebagai sebuah kemanfaatan

Menurut Sri Soemantri yang terpenting dalam Negara Hukum, yaitu :1. Pemerintahan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang – undangan

2.Adanya jaminan terhadap hak - hak asasi manusia

3.Adanya pembagian kekuasaan dalam negara

4.Adanya pengawasan dari badan - badan peradilan ( rechterlijke controle )


Negara hukum dan hak asasi manusia

Dengan dinyatakannya dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara maka dengan ini dapat kita pahami bahwa segala tingkah laku manusia baik melakukan perbuatan hukum atau tidak melakukan perbuatan harus menuruti peraturan yang berlaku

Jadi dengan diundangkan dan diberlakukannya peraturan atau undang-undang, maka dengan ini dianggap semua orang sudah mengetahui tentang undang-undang atau peraturan tersebut.


Negara hukum dan hak asasi manusia

Perwujudan Negara Hukum Di Indonesia.

Negara Indonesia menurut UUD 1945 mengandung prinsip – prinsip sebagai tersebut :

Norma hukumnya bersumber pada Pancasila sebagai hukum dasar nasional, Sistemnya yaitu sistem konstitusi, Kedaulatan rakyat atau prinsip demokrasi, Prinsip persamaan kedudukan dalam hukum, Adanya organ pembentuk UU (Presiden dan DPR), Sistem Pemerintahan adalah Presidensiil, Kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain (eksekutif) .


Negara hukum dan hak asasi manusia

NEGARA HUKUM FORMIL DAN MATERIL

Hukum formil adalah hukum dasar tertulis (Undang-Undang Dasar) dan diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang cara mengajukan perkara baik gugatan maupun permohonan,memeriksa perkara dan memberikan putusan dengan tujuan untuk mempertahankan hukum materil.

Hukum materil dapat disebut juga dengan hukum dasar yang tidak tertulis (Convensi) yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara meskipun sifatnya tidak tertulis


Negara hukum dan hak asasi manusia

HAKIKAT HAK ASASI MANUSIA

Hakikat hak asasi manusia, yaitu :

  • HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun di warisi, HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.

  • HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal usul sosial, dan bangsa.

  • HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain.


Negara hukum dan hak asasi manusia

HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Perkembangan pemikiran HAM di Indonesia:

Pemikiran HAM periode sebelum kemerdekaan yang paling menonjol pada Indische Partij adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakukan yang sama

Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang di Indonesia telah berlaku 3 UUD dalam 4 periode, yaitu:

  • Periode 18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949, berlaku UUD 1945

  • Periode 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950, berlaku konstitusi Republik Indonesia Serikat

  • Periode 17 Agustus - 5 Juli 1959, berlaku UUD 1950

  • Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, berlaku Kembali UUD 1945


Negara hukum dan hak asasi manusia

Sebagai negara yg berdasar atas hukum maka segala sesuatu yg berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara tentu harus berlandaskan kepada aspek yuridis atau aspek hukum.

1. HAM di dalam UUD 1945

Ada beberapa pendapat yang berbeda dari para tokoh pejuang bangsa, sbb :

A. Yang tidak menyetujui HAM dimasukkan dlm UUD 1945 antara lain :

  • Ir. Soekarno, menentang dimasukkannya HAM dlm UUD 1945 karena HAM berdasarkan individualisme yg harus dihilangkan/ditiadakan

  • Soepomo, S.H., HAM bersifat individualisme sehingga bertentangan dengan paham negara kekeluargaan


Negara hukum dan hak asasi manusia

B. Yang menyetujui HAM dimasukkan dlm UUD 1945 antara lain :

  • Drs. Moh.Hatta, HAM perlu dimasukkan dlm UUD 1945 untuk menghindari penyalah gunaan kekuasaan oleh negara terhadap warga negara

  • Moh.Yamin, HAM Perlu dimuat dlm UUD 1945, sebagai perlindungan kemerdekaan terhadap warga negara

Dalam UUD 1945 hasil amandemen ternyata, keberadaan HAM di Indonesia didukung oleh aspek-aspek yuridis konstitusional dan tercantum dlm pasal 28 UUD 1945. Selain HAM, setiap manusia mempunyai kewajiban dasar terhadap manusia yang lain, masyarakat bangsa, dan negara.


Negara hukum dan hak asasi manusia

2. UU RI No. 39 Th 1999

HAM menurut UU ini ialah seperangkat hak yg melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yg Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yg wajib dihormati oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak yg terdapat dlm UU ini yaitu hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, dll.

Arti kewajiban dasar UU ini adalah seperangkat kewajiban yg apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya HAM.


Negara hukum dan hak asasi manusia

Pelanggaran HAM Di Indonesia

Menjelang lahirnya orde reformasi dan berakhirnya masa orde baru mulailah HAM menjadi topik dalam melengkapi perjalanan kehidupan politik di Indonesia di samping demokrasi.

Contohnya : kasus tanjung priok terjadi dalam masa orde baru.

Banyak kasus yg tidak terjangkau oleh hukum secara wajar/belum pernah tuntas, mengingat kondisi negara dewasa ini yg sedang mengalami masa reformasi di segenap bidang kehidupan dan kesulitan memperoleh data/saksi yg dapat membantu kelancaran jalannya setiap persidangan kasus HAM.


  • Login