ORGAN DAN FUNGSI KEKUASAAN NEGARA

1. ORGAN DAN FUNGSI KEKUASAAN NEGARA MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2012

2. LIMITATION OF POWER • Pembatasan kekuasaan ciri negara hukum dan menjadi ide dasar faham konstitusionalisme modern. • Lord Acton: Power tends to corrupt, obsolutely power corrupts absolutely • seseorang atau masyarakat tidak menyerahkan seluruh hak alamiah • Fungsi perjanjian masyarakat untuk menjamin dan melindungi hak-hak alamiah • Lahir negara konstitusional (Constitusional state)

3. PEMBAGIAN KEKUASAAN MENURUT JOHN LOCKE DalamSecond Treaties of Civil Government (1690) : • FungsiLegislatif • Fungsieksekutif • FungsiFederatif Pembatasankekuasaanlebihmelihatpadahubungandenganluarnegeri. Kekuasaanperadilanmerupakanbagiandarifungsiekskutif

4. PEMBAGIAN KEKUASAAN MENURUT MONTESQUIEU (1689-1755) • FungsiLegislatif • FungsiEksekutif • FungsiYudikatif Pembatasankekuasaanlebihmelihatpadaperlindungan HAM bagiwarganegara Kekuasaanfederatifmerupakanbagiandarifungsieksekutif.

5. PEMBAGIAN KEKUASAAN MENURUT VAN VOLLENHOVEN • FungsiRegeling • FungsiBestuur • FungsiRechtspraak • Politieuntuksocial order Fungsikekuasaaninibiasadisebut “CaturPraja”.

6. SEPARATION OF POWER & DIVISION/DISTRIBUTION OF POWER • Berasal dari Montesquieu (Perancis) melalui doktrin trias politica hasil penelitian terhadap sistem konstitusi Inggris. • Separation of power merupakan konsep awal trias politica dalam L’Esprit des Lois (1748). • Teori separation of power oleh banyak sarjana dianggap tidak realistis, sehingga banyak yang menggunakan pembagian kekuasaan.

7. Lanjutan… • Banyak juga yang mempersamakan antara separation of power dan division of power. • Di Amerika, division of power digunakan dalam kontek pembagian kekuasaan federal dan negara bagian. Sedangkan separation of power pada tingkat pemerintahan federal. • Arthus Mass menggunakan capital division of power untuk hubungan horisontal dan territorial division of power untuk hubungan vertikal.

8. CIRI DOKTRIN SEPARATION OF POWER G. Marshall dalam “Constitutional Theory” 1971 : • Differentiation (membedakan fungsi2 ketigakekuasaannegara) • Lagal incompatibility of office holding (legislator tidakpunyajabatandiluarlembagalegislatif). • Isolation, immunity, independence (Tidakadaintervensiterhadap organ lain) • Check and balances (keseimbangan) • Coordinate status and lack accountability (punyakedudukan yang sederajat).

9. PENDAPAT ANDA ? Apakah Indonesia menerapkan pemisahan atau pembagian kekuasaan?

10. CABANG KUASAAN LEGISLATIF • FUNGSI PENGATURAN (LEGISLASI) • FUNGSI PENGAWASAN (CONTROL) • FUNGSI PERWAKILAN (REPRESENTASI) • FUNGSI DELIBERATIF & RESOLUSI KONFLIK

11. FUNGSI LEGISLASI • Prakarsa pembuatanundang-undang(lagislation initiation); • Pembahasan RUU (Law Making Process); • Persetujuanataspengesahan RUU (law enactment approval); • PemberianpersetujuanpengikatanatauratifikasiataspejanjianInternasionaldan dokumen2 hukumInternasional (Binding decision making on International agreement and treaties or other legal binding documents)

12. FUNGSI PENGAWASAN • Control of policy making • Control of policy executing • Control of budgeting • Control of budget implemantition (expenditure) • Control of government performances • Control of political appoinment of public officials

13. FUNGSI REPRESENTASI • Political representation system • Territorial atau regional representation system • Functional representation system Contoh : DPR, DPD, dan Utusan Golongan. • Lembaga perwakilan tanpa representasi tidak bermakna. Sehingga ada Representation in presence dan Representation in ideas. • Tercermin melalui struktur parlemen satu kamar (unicameral parliament) dan dua kamar (bicameral parliament) serta tiga kamar (tricameral parliament)

14. FUNGSI DELIBERATIF & RESOLUSI KONFLIK • Pedebatan publik dalam rangka rule and policy making • Perdebatan dalam rangka penjalankan pengawasan • Menyalurkan aspirasi dan kepentingan yang beraneka ragam • Memberikan solusi saluran damai terhadap konflik sosial.

15. CABANG KUASAAN EKSEKUTIF • Sistem Pemerintahan 1. Sistem Pemerintahan Parlementer 2. Sistem Pemerintahan Presidensiil 3. Sistem Pemerintahan campuran • Kementerian Negara 1. Diangkat dan bertanggungjawan kepada Presiden dan dipimpin oleh Presiden 2. Diangkat dan bertanggungjawab kepada Parlemen dan dipimpin perdana menteri.

16. CABANG KUASAAN YUDISIAL The Judicial Principles of Modern Constitutional State : a. The Principle of Judicial Independence • The Principle of Judicial Impartiality

17. THE BANGALORE PRINCIPLES OF JUDICIAL CONDUCT (INDIA, 2001) • Independence Principle (Prinsip independen) • Impartiality Principle (Prinsip tidak berpihak) • Integrity Principle (Prinsip Integritas) • Propreity Principle (Prinsip Kesopanan) • Equality Principle (Prinsip Persamaan) • Competence and Diligence Principle (Prinsip kompetensi dan kecerdasan)

18. ORGAN KEKUASAAN NEGARA • Organ kekuasaan negara ada dua kategori : organ utama (main state’s organ) dan organ bantu (auxiliary state’s organ). • Main state’s organ adalah pelaksana utama dari ketiga kekuasaan negara. Contoh : MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, MA serta MK. • Auxiliary state’s organ adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan dari check and balances antar lembaga negara. Contoh : BPK dan Komisi Yudisial.

19. PERBANDINGANSISTEM KEKUASAAN NEGARA

20. AMERIKA SERIKAT • Konstitudi disahkan pada 17 September 1787 dan berlaku 4 Maret 1989 serta telah mengalami beberapa kali perubahan. • AS sebagai negara Republik Federal • Terdapat 3 lembaga kekuasaan negara : Congress, President dan Federal Supreme Court dengan pola hubungan checks and balances. • Menganut sistem bicameral terdiri dari House of Representative dan Senate.

21. Lanjutan… • Semua UU harus disetujui HoR dan Senate • President tidak terlibat dalam pembuatan RUU tetapi mempunyai hak veto terhadap UU • Senate berwenang meng-impeach Presiden dan Wakil Presiden serta semua pejabat sipil • Presiden memegang kekuasaan eksekutif dan dibantu Wakil Presiden untuk masa jabatan 4 tahun yang dipilih oleh sebuah Electoral College • Ketua dan hakim agung diangkat oleh Presiden • Federal Supreme Court memegang kekuasaan yudisial serta sebagai Interpreter of the constitution

22. PERANCIS • Perancis mendesain sebagai negara Republik • Kekuasaan legislatif berada pada parlemen • Menerapkan sistem bicameral yakni National Assembly dan Senate • Sistem pemerintahan menganut sistem campuran antara presidensiil dan parelementer, yakni kekuasaan eksekutif di tangan Presiden yang dipilih secara langsung sejak 1962 dan Perdana Menteri yang wajib ditunjuk Presiden dari partai yang menguasai mayoritas di parlemen

23. Lanjutan… • Mempunyai Constitutional Council yang berwenang melakukan Judicial Preview terhadap RUU yang disusun Parlemen • Presiden menjamin independensi kekuasaan kehakiman yang dibantu oleh High Council of Judiciary (Hampir sama dengan Komisi Yudisial) • High Council of Judiciary diketuai oleh Presiden dan wakilnya menteri kehakiman dan para hakim dari Court of Cassation (MA) yang dinominasi oleh High Council of Judiciary.

24. AFRIKA SELATAN • Konstitusi Afrika Selatan (1996) mendesain sebagai negara Republik Federal • Mempunyai tiga cabang utama kekuasaan : legislatif, eksekutif dan yudisial. • Kekuasaan legislatif berada di tangan parlemen : National Assembly dan Council of Provinces • Presiden sebagai the head od state dan the head of national executive • Kekuasaan yudiisial dilakukan oleh Constitutional Court dan Supreme Court yang terpisah dan independen dari kekuasaan lainnya.

25. KOREA SELATAN • Konstitusi Koea Selatan (1987) mendesain sebagai negara kesatuan berbentuk republik • Mempunyai tiga kekuasaan negara : eksekutif, legislatif dan yudisial. • Kekuasaan legislatif di tangan National Assembly yang dipilih lewat pemilu untuk masa 4 tahun • National Assembly juga berwenang menetapkan anggaran belanja & mengajukan impeachment ke MK terhadap Presiden, perdana menteri, menteri, hakim konstitusi, hakim, pejabat audit, anggota komisi pemilu, dan pejabat publik lain.

26. Lanjutan… • Presiden sebagai head of state dan head of executive yang dipilih lewat pemilu untuk masa 5 tahun dan tidak boleh dipilih kembali. • Presiden sebagai head of executive dibantu oleh sebuah State Council dan para menteri yang dipilih oleh State Council. • Kekuasaan yudisial dipegang oleh Supreme Court dan Constitutional Court

27. Lanjutan… • Constitutional Court Korea Selatan mempunyaibeberapakewenangan : • Mengujikonstitusionalitasundang-undangataspermohonanpengadilan; • Impeachment; • Pembubaranpartaipolitik; • Sengketaantarlembaganegara, pemerintahpusatdandaerah, sengketadiantarapemerintahan-pemerintahandaerah; dan • Constitutional complain yang diaturdalamundang-undang..

28. INDONESIA • Konstitusi Indonesia mendesain sebagai Negara Kesatuan berbentuk Republik • Terdapat tiga cabang kekuasaan : eksekutif, Legislatif dan yudisial • Kekuasaan eksekutif berada pada Presiden yang dibantu oleh Wakil Presiden yang dipilih lewat Pemilu untuk 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih hanya untuk satu kali masa jabatan. • Kekuasaan legislatif oleh MPR, DPR dan DPD • Kekuasaan Yudisial dilakukan oleh MA dan peradilan di bawahnya dan oleh MK serta KY

29. KEKUASAAN EKSEKUTIF DI INDONESIA • Presiden sbg Kepala Negara & Kepala Pemerintahan • Menerapkan sistem pemerintahan presidensial • Presiden berhak mengusulkan RUU dan dalam kegentingan memaksa berhak menetapkan Perppu. • Mengesahkan UU paling lama 30 hari sejak disetujui. • Pemegang kekuasaan tertinggi atas AD, Al, dan AU. • Mengangkat duta dan konsul & duta negara lain • Menyatakan keadaan bahaya • Memberi Grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi • Memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain

30. KEKUASAAN LEGISLATIF DI INDONESIA • Kekuasaanlegislatifdilakukanoleh MPR, DPR, dan DPD • Sistemlembagaperwakilannyatidakjelas, apa unicameral, bicameral ataukahtricameral? • MPR terdiridarianggota DPR dananggota DPD • MPR mempunyaikewenangan : • Mengubahdanmenetapkan UUD 1945 • MelantikPresidendan/atauWakilPresiden • MPR hanyadapatmemberhentikanPresidendan/atauWakilPresidenmenurut UUD 1945

31. KEKUASAAN LEGISLATIF DI INDONESIA • DPR mempunyai fungsi Legislasi, Control dan Budgeting. • DPR memegang kekuasaan legislasi • Persetujuan pengangkatan beberapa pejabat publik seperti Kapolri, Panglima TNI, pimpinan KPK. • DPR mempunyai hak Interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat • Anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul atau pendapat, dan hak imunitas. • Anggota DPR berjumlah 560

32. ALAT KELENGKAPAN DPR • Pimpinan DPR • BadanMusyawarah • Komisi • BadanLegislasI • BadanAnggaran • BadanAkuntabilitasKeuangan Negara • BadanKehormatan • BadanKerjaSamaAntarParlemen • BadanUrusanRumahTangga • PanitiaKhusus • Alatkelengkapan lain yang diperlukandandibentukolehrapatparipurna, sepertiPanwas Century.

33. KOMISI-KOMISI

34. KOMISI II

35. KOMISI III

36. KOMISI IV

37. KOMISI V

38. KOMISI VI

39. KOMISI VII

40. KOMISI VIII

41. KOMISI IX

42. KOMISI X

43. KOMISI XI

44. KEKUASAAN LEGISLATIF DI INDONESIA • DPD beranggotakan 4 orang dari setiap provinsi • DPD mempunyai fungsi legislasi, kontrol dan budgeting yang terbatas. • DPD dapat mengajukan RUU kepada DPR yang terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. (Pasal 22D ayat (1) UUD 1945)

45. Lanjutan… • DPD ikutmembahas RUU yang terkaitdengan: otonomidaerah, hubunganpusatdandaerah, pembentukandanpemekaransertapenggabungandaerah, pengelolaansumberdayaalamdanekonomilainnyasertamemberikanpertimbangankepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitandenganpajak, pendidikan, dan agama. (Pasal 22D ayat (2) UUD 1945)

46. Lanjutan… • DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi lainnya serta pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. (Pasal 22D ayat (3) UUD 1945)

47. ALAT KELENGKAPAN DPD 1. Komite I Membidangiotonomidaerah; hubunganpusatdandaerahsertaantar- daerah; pembentukan, pemekaran, danpenggabungandaerah; pemukimandankependudukan; pertanahandantataruang; sertapolitik, hukum, dan HAM. 2. Komite II Membidangipertaniandanperkebunan; perhubungan; kelautandanperikanan; energidansumberdaya mineral; kehutanandanlingkunganhidup; pemberdayaanekonomikerakyatandandaerahtertinggal; perindustriandanperdagangan; penanaman modal; danpekerjaanumum. 3. Komite III Membidangipendidikan; agama; kebudayaan; kesehatan; pariwisata; pemudadanolahraga; kesejahteraansosial; pemberdayaanperempuandanketenagakerjaan.

48. ALAT KELENGKAPAN DPD 4. Komite IV membidangianggaranpendapatandanbelanjanegara (APBN); pajak; perimbangankeuanganpusatdandaerah; lembagakeuangan; dankoperasi, usahamikro, kecil, danmenengah. • PanitiaPerancangUndang-Undang • PanitiaUrusanRumahTangga • BadanKehormatan • PanitiaHubunganAntarLembaga DPD • Kelompok DPD di MPR PanitiaAkuntabilitasPublik

49. KEKUASAAN YUDISIAL DI INDONESIA • Kekuasaanyudusialdilakukanoleh MA danempatperadilandibawahnyasertaoleh MK. • MA mempunyaiwewenang • Mengadilipadatingkatkasasi; • Mengujiperaturanperundang-undangandibawah UU terhadap UU; dan • Wewenang lain yang diberikanoleh UU. • Independensidanmartabat hakim di MA (sertaperadilandibawahnya) dijaminoleh KY. • KY berwenangmengusulkanpengangkatan hakim agung.

50. Lanjutan… • MK punya 4 kewenangandansatukewajiban : • Menguji UU terhadap UUD 1945; • MembubarkanPartaiPolitik; • SengketahasilPemiludanPemilukada; • Sengketakewenanganlembaganegara; dan • Impeachment Presidendan/atauWakilPresiden • Putusan MK bersifat final danmengikat (final and legal binding) • Hakim Konstitusiterdiridari 9 orang yang masing-masing 3 diusulkandari DPR, Presidendan MA.