MODUL MATA KULIAH PENGANTAR ILMU HUKUM Disusun oleh : TIM Pengajar PIH

1. MODUL MATA KULIAH PENGANTAR ILMU HUKUM Disusun oleh : TIM Pengajar PIH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA DEPOK 2010 SENDI-SENDI ILMU HUKUM

2. DAFTAR ISI BAB I DISIPLIN HUKUM 1. Ilmu-IlmuHukum 2. PolitikHukum 3. FilsafatHukum BAB II KAEDAH (NORMA) DAN KAEDAH SOSIAL BAB III KAIDAH HUKUM 1. Macam-MacamKaidah 2. KaidahHukumAbstrakdanKonkrit 3. IsidanSifatKaidahHukum 4. PerumusanKaidahHukum 5. PenyimpanganTerhadapKaidahHukum 6. BerlakunyaKaidahHukum 2

3. DAFTAR ISI BAB IV TUJUAN HUKUM BAB V PENGERTIAN DASAR SISTEM HUKUM 1. MasyarakatHukum 2. SubyekHukum 3. PeranMenurutHukum 4. PeristiwaHukum 5. HubunganHukum 6. AkibatHukum BAB VI ASAS HUKUM BAB VII PENGGOLONGAN HUKUM 3

4. DAFTAR ISI BAB VIII PEMBIDANGAN HUKUM BAB IX SUMBER HUKUM 1. SumberHukumMateriil 2. SumberHukumFormil BAB X PENGERTIAN SISTEM HUKUM DAN UNSUR-UNSURNYA SistemHukumMenurut Tata Hukum BAB XI YURISPRUDENSI 1. BeberapaAliranYurisprudensi 2. Asas-AsasYurisprudensi . 4

5. DAFTAR ISI BAB XI PENEMUAN HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM 1. PengertianPenemuanHukum 2. MetodePenemuanHukum 3. MetodeKontruksiHukum 5

6. BAB IDISIPLIN HUKUM Yang dimaksud dengan disiplin adalah sistem ajaran mengenai kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. Secaraumumdisiplin dapat dibedakan antara disiplin analitis dandisiplin preskriptif. Yang pertama adalah merupakan suatu sistem ajaran yang titik beratnya menganalisis,memahami serta menjelaskan gejala-gejala yang dihadapi. Contohnya antara lain adalah sosiologi, psikhologi, ekonomi dan seterusnya. Kemudian yang dimaksud dengan disiplin preskiptif adalah sistem ajaran yang menentukan apakah yang seyogyanya atau yang seharusnya dilakukan di dalam menghadapi kenyataan tertentu. Dari pernyataan tersebut nampak dengan jelas bahwa, dalam disiplin preskriptif terkandung adanya nilai-nilai tertentu yang akan dikejar dan bersifat normatif (memberi pedoman patokan). Beberapa bidang studi yang termasuk dalam kelompok disiplin preskriptif adalah hukum filsafat. 6

7. Apabila pembicaraan dibatasi pada disiplin hukum, makamencakup tentang : 1. Ilmu-ilmu hukum 2. Politik hukum 3. Filsafat hukum. 7

8. Ad. 1.Ilmu-ilmu hukum sebagaikumpulan dari berbagai cabang ilmupengetahuan antara lain meliputi : 1) Ilmu tentang kaidahatau normwisseschaft atau sollenwissenschaft,yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah. 2) Ilmu pengertian, yakni ilmu tentang pengertian-pengertian pokok dalam hukum seperti : subyek hukumhak dan kewajiban, peristiwa, hukum dan obyek hukum. 3) Ilmutentang kenyataan atau tatsachenwissenchaftatau seinwissenchaft yangmenyoroti hukum sebagai sikap tindak atau perikelakuan yangantara lain mencakup : 8

9. Sosiologi hukum yakni suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara impiris dan analitis mempelajari hubungan timbal-balik antar hukum sebagai gejala-gejala sosial dengan gejala sosial yang lain. Anthropologi hukum, yakni suatu cabang ilmu pengetahuan yang·mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat-masyarakat sederhana, maupun masyarakat-masyarakat yang sedang mengalami proses modernisasi. Psikologi hukum, yakni suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Perbandingan hukum yang merupakan cabang ilmu pengetahuan yang memperbandingkan sistem-sistem hukum yang berlaku di dalam satu atau beberapa masyarakat. Sejarah hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul daripada sistem hukun suatu masyarakat tertentu. . 9

10. Ad. 2. Politik hukum yang merupakan bagian dari disiplin hukum adalah mencakup kegiatan kegiatan nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai. Ad. 3. Filsafat hukum yang juga merupakan bagian dari disiplin hukum, adalah perenungan dan perumusan nilai-nilai, yang mencakup juga penyerasian nilai-nilai,misalnya : penyerasian antara ketertiban dengan ketenteraman, antara kebendaan dengan keahlakan, dan antaraantara kelanggengan atau konservatisme dengan pembaharuan. Uraiantentangdisiplin hukum tersebut dapat divisualisasikan secara lebih lengkap ke dalam sebuah gambar pohon (lihat bagan) yang menggambarkan adanya pembagian : 1) disiplin dasar 2) disiplin pokok 3) disiplin pengarah 4) disiplin cabang dan 5) disiplin ranting. Masing-masing disiplin,tersebut mencakup, ilmu-ilmu hukum tertentu. 10

11. 11

12. PenjelasanGambar Disiplin dasar mencakup : A. Filsafat Hukum B. Sosiologi dan Anthropologi Hukum C. Psikologi Hukum D. Perbandingan Hukum E. Sejarah Hukum (Catatan : B sanpai E disebut Ilmu tentang Kenyataan) II. Disiplin Pokok mencakup : A. Ilmu tentang Kaidah B. Ilmu Pengertian (Catatan : A dan B disebut Ilmu Dogmatik Hukum) III. Disiplin pengarah mencakup : Politik Hukum IV. Disiplin Cabang: A. Ilmu Hukum Tata Negara B. Ilmu Hukum Administrasi Negara C. Ilmu Hukum Pribadi D. Ilmu Hukum Harta Kekayaan E. Ilmu Hukum Keluarga F. Ilmu Hukum Waris G. Ilmu Hukum Pidana. V. Disiplin Ranting terdiri dari : A. Ilmu Hukun Substantif (Hukum Material) B. Ilmu Hukum Ajektif (Hukum Formal). 12

13. BAB II KAEDAH (NORMA) HUKUM DAN KAEDAH SOSIAL Faktor-faktor pendorong untuk hidup bermasyarakat manusia ingin selalu hidup berkelompok dengan sesamanya atau hidup bermasyarakat, karena didorong oleh beberapa hal yakni (teori Maslow): • Hasrat untuk memenuhi makan dan minum atau untuk memenuhi kebutuhan ekonomis. • Hasrat untuk membela diri. • Hasrat untuk mengadakan keturunan. 13

14. Kaedah Sosial sebagai Perlindungan Kepentingan Kaedah Sosial Manusia hidup bermasyarakat mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan manusia tersebut menunjukkan bahwa di antara sesama anggota masyarakat terjadi hubungan atau kontak dalam rangka mencapai dan melindungi kepentingannya. Manusia sebagai pribadi pada dasar­nya dapat berbuat menurut kehendaknya atau bebas. Tetapi manusia sebagai makhluk sosial yang hidup di masyarakat tidak dapat berbuat bebas menurut Kehendaknya. Dalam kontak sosial manusia dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku dan sikap mereka, karena jika tidak demikian akan terjadi ketidak seimbangan dalam masyarakat. Dengan pembawaan sikap pribadinya biasanya manusia ingin dipenuhi kepentingannya terlebih dahulu tanpa mengingat kepentingan orang lain. Jika keadaan seperti itu tidak diatur atau tidak dibatasi oleh ketentuan-ketentuan maka manusia yang lemah akan tertindas. Ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia atau yang menjadi pedoman manusia untuk berperilaku guna menjaga keseimbangan kepentingan mereka dalam masyarakat itu dinamakan kaidah sosial. 14

15. Jenis-jenis Kaedah Sosial • Kaedah sosial yang menjadi pedoman manusia berperilaku dalam masyarakat ada bermacam-macam, yaitu : • 1. Kaedah agama atau kaedah kepercayaan yaitu kaedah sosial yangasalnya dari Tuhan dan berisikan larangan-larangan, perintah-perintah dan anjuran-anjuran. Kaedah ini merupakan tuntunan hidup manusia untuk menuju ke arah yang baik dan benar. Kaedah agama mengatur tentang kewajiban-kewajiban manusia kepada Tuhan dan kepada dirinya sendiri. Pelanggaran terhadap kaedah agama ada sanksinya, namun sanksi itu akan datang dari Tuhan. Contoh-contoh sebagai berikut: • Jangan memuja berhala, berbaktilah kepada Ku saja dan cintailah Aku lebih dari segala sesuatu. • Hormatilah ibu bapaKmu. • Jangan membunuh. • Jangan mencuri. • Jangan berbuat cabul. • Kelima contoh tersebut diambil dari sepuluh perintah Allah. 15

16. 2. Kaedah kesusilaan, adalah peraturan hidup yang berasal dari suara hati manusia. Suara hati manusia menentukan perbuatan mana yang baik dan perbuatan mana yang buruk, oleh karenanya kaedah kesusilaan bergantung pada setiap pribadi manusia. Manusia itu berbuat baik atau berbuat buruk karena bisikan suara hatinya. Kaedah kesusilaan mendorong manusia untuk kebaikan akhlak pribadinya guna penyempurnaan manusia. Kaedah kesusilaan melarang juga manusia untuk mencuri, berbuat cabul dan lain-lain, karena hal tersebut juga dirasa bertentangan dengan kaedah kesusilaan yang ada dalam hati nurani setiap manusia yang normal. Kaedah kesusilaan ditujukan kepada sikap batin manusia, asalnya dari manusia sendiri maka yang mengancam setiap pelanggaran kaedah kesusilaan adalah batin manusia itu sendiri. Dengan kata lain sanksi untuk mereka yang melanggar kaedah kesusilaan bukanlah paksaan dari luar dirinya melainkan dari batinnya sendiri, oleh karena itu kaedah kesusilaan bersifat otonom. • Contoh-contoh kaedah kesusilaan misalnya: • Berbuatlah jujur. • Hormatilah sesamamu. • Jangan berzinah. • Jangan mencuri. • Jangan membunuh. 16

17. 3. Kaedah kesopanan adalah peraturan hidup yang timbul dari pergaulan dalam masyarakat tertentu. Kaedah kesopanan, dasarnya adalah kepantasan, kebiasaan atau kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu kaedah kesopanan dinamakan pula kaedah sopan santun, tata krama atau adat. Kaedah sopan santun atau kaedah kesopanan ditujukan kepada sikap lahir setiap pelakunya demi ketertiban masyarakat dan untuk mencapai suasana keakraban dalam pergaulan, sehingga tujuannya bukan manusia sebagai pribadi tetapi manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bersama di tengah masyarakat. Sanksi terhadap setiap pelanggar kaedah kesopanan adalah mendapat celaan dari masyarakat dimana ia berada. Dengan demikian maka sanksi itu dipaksakan oleh kekuasaan dari luar yaitu masyarakat. Karena itu kaedah kesopanan bersifat heteronom. • Contoh-contoh kaedah kesopanan misalnya: • Orang muda wajib menghormati orang yang lebih tua. • Jika seseorang akan memasuki rumah orang lain harus minta izin lebih dahulu. • Mempersilakan duduk seorang wanita hamilyang beradadalamkendaraanumum yang sarat penumpang. 17

18. Kaedah hukum adalah peraturan yang dibuat atau yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara, mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat masyarakat atau aparat negara, sehingga berlakunya kaedah hukum dapat dipertahankan. Kaedah hukum ditujukan kepada sikap lahir manusia atau perbuatan konkrit yang dilakukan oleh manusia. Kaedah hukum tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikannya adalah bagaimana perbuatan lahiriah orang itu. Kaedah hukum tidak akan memberi sanksi kepada seseorang) yang mempunyai sikap batin yang buruk, tetapi yang akan diberi sanksi oleh kaedah hukum adalah perwujudan sikap batin yang buruk itu menjadi perbuatan nyata atau perbuatan konkrit. • Namun demikian kaedah hukum tidak hanya memberikan kewajiban saja tetapi juga memberikan hak. Asal mula dan sanksi bagipelanggar kaedah hukum datang dari luar diri manusia makasifatnyaheteronom. 18

19. Contoh-contoh kaedah hukum misalnya: • Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya (Pasal 2 ayat 1 UU No.1/1974). • Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 BW). • Apabila suatu persetujuan perburuhan dibuat tertulis maka biaya akta beserta lain-lain biaya tambahan harus dipikul oleh majikan (Pasal 1601 d BW). • Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain tanpa hak, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Pasal 338 KUHP). • Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah (Pasal 362 KUHP) . 19

20. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dan Prof. Purnadi Purbacaraka menggolongkan ke empat macam kaedah sosial di atas menjadi dua golongan yaitu: Kaedah Agama / Kepercayaan ASPEK PRIBADI Kaedah Kesusilaan Kaedah Kesopanan ASPEK ANTAR Kaedah Hukum PRIBADI 20

21. Ciri-ciri kaedah hukum : Adanya perintah dan atau larangan dan kebolehan. Larangan dan perintah itu harus dipatuhi/ditaati orang dan ada sanksi hukum yang tegas. (Imperatif) Kebolehan tidak harus dipatuhi. (Fakultatif) Setiap anggota masyarakat harus bertingkah laku sedemikian rupa sehingga tata tertib masyarakat tetap terpelihara baik. Hukum merupakan peraturan-peraturan yang beraneka ragam dan mengatur hubungan orang dalam masyarakat. Hukum mewujudkan diri dalam peraturan hidup bermasyarakat yang dinamakan kaedah hukum. Setiap orang yang melanggar suatu kaedah hukum akan mendapat sanksi berupa akibat hukum tertentu yang nyata. Dengan dikenakannya sanksi bagi mereka yang melanggar kaedah hukum, maka hukum itu bersifat mengatur dari memaksa. Sanksi di sini adalah berfungsi sebagai pemaksa manakala seseorang tidak mau patuh dan taat pada hukum. Jika dalam kehidupan bermasyarakat sanksi benar-benar dikenakan secara adil kepada siapa saja yang melanggar hukum, maka akan tercipta ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. 21

22. Pengartian Hukum Arti hukum dapat ditujukan pada cara-cara untuk merealisasikan hukum tersebut, dan juga pada pengartian yang diberikan oleh masyarakat. Di dalam hal ini akan diusahakan untuk menjelaskan pengartian yang diberikan oleh masyarakat, menurut Prof. Purnadi Purbacaraka, yaitu : 1. hukum sebagai ilmu pengetahuan ; 2. hukum sebagai disiplin ; 3. hukum sebagai kaedah ; 4. hukum sebagai tata hukum ; 5. hukum sebagai petugas (hukum) ; 6. hukum sebagai keputusan penguasa ; 7. hukum sebagai proses pemerintahan ; 8. hukum sebagai perikelakuan yang ajeg atau sikap tindak yang teratur ; 9. hukum sebagai jalinan nilai-nilai. 22

23. BAB III KAEDAH HUKUM 1. Macam-macam kaedah hukum adalah salah satu macam kaedah yang mengatur hubungan antar pribadi dalam masyarakat. Manusia sebagai mahluk sosial dalam menjaga kelangsungan hidupnya senantiasa tidak pernah bisa menghindarkan diri dari jangkauan perangkat aturan-aturan hukum. Dimana ada masyarakat di situ adahukum. Sudah barang tentu kehidupan manusia dalam kenyataannya tidak hanya diatur oleh kaedah hukum semata-mata. Kaedah hukum hanyalah salah satu dari berbagai kaedah yang lain. 23

24. Manusia di samping sebagai anggota masyarakat, yang keberadaannya selalu tidak pernah bisa terlepas dari hubungan sesamanya, bagaimanapun juga dia masih bisa dilihat sebagai makhluk mandiri yang punya “kepribadian” yang berbeda dengan manusia yang lain. Jadi sifat kehidupan berkelompok dengan perangkat aturan-aturannya sendiri dan kehidupan pribadi yang juga punya aturannya sendiri merupakan dasar dari adanya berbagai macam kaedah. Oleh karena itu dapatlah dijelaskan bahwa berbagai kaedah yang menguasai kehidupan manusia itu dapat dibedakan menjadi : - Tata Kaedah Aspek hidup Pribadi. - Tata Kaedah Aspek hidup antar Pribadi. 24

25. 2. Kaedah Hukum Abstrak dan konkrit Dari sudut daya cakup maupun hierarki, kaedah hukum meliputi kaedah hukum abstrak atau umum dan kaedah hukum konkrit atau individual. Menurut Hans Kelsen, tata kaedah hukum dari suatu negara itu merupakan suatu sistem kaedah-kaedah sederhana dapatlah diuraikan sebagai berikut : tingkat paling bawah dari tata kaedah tersebut terdiri dari kaedah-kaedahindividual yang di- bentuk oleh badan-badan pelaksana hukum, khususnya pengadilan.Kaedah-kaedah individual tersebut senantiasa tergantung dari undang-undang yang merupakan kaedah-kaedah umum yang dibentuk oleh badan legislatif, dan hukum kebiasaan yang merupakan tingkatan lebih tinggi. Undang-undang dan hukum kebiasaan tersebut tergantung pada konstitusiyang merupakan tingkat tertinggidari tata kaedah hukum yang dianggap sebagai suatu sistem kaedah-kaedah positif. 25 .

26. Sahnya kaedah. Kaedahyang lebih rendah senantiasa tergantung atau didasarkan pada kaedah-kaedah yang lebih tinggi pada tingkat tertib hukum nasional (national legal order), konstitusi menduduki tempat yang paling tinggi. Jadi dalam tertib hukum nasional negara kita, Undang-undang Dasar 1945 merupakan kaedah hukum yang tertinggi, sehingga segala bentuk perundang-undangan yang ada seharusnya merupakan pencerminan jiwa dan asas-asas yang terkandung dalam Undang-undang Dasar 1945. Konsekuensi dari ajaran Hans Kelsen tersebutlah bahwa setiap bentuk perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 seharusnya dinyatakan tidak berlaku atau dicabut, setelah melalui suatu proses pengujianmelaluiMahkamahKonstitusi ( Psl. 24 C UUD `45) Pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang menyangkut isinya dinamakan pengujian secara material (meteriele toetsingsrecht). Sedangkan pengujianyang menyangkut tentang tata cara pembuatannya dinamakan pengujian secara formal (formeele toetsingsrecht). 26

27. Menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang no.14 tahun 1970). Pengujian secara material terhadap perundang-undangan di Indonesia hanya dimungkinkan terhadap peraturan-peraturan yang derajatnya lebih rendah dari undang-undang. Hal tersebut dapat di baca dalam pasal 26 ayat (1) Undang-undang no.14 tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut : “Mahkamah Agung berwenang, untuk menyatakan tidak sah semua perundangan dari tingkat yang lebih rendah dari undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”. Kamudian ayat (2) dari undang-undang tersebut menambahkan bahwa : “Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubung dengan pemeriksaan tingkat kasasi. Pencabutan dari peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah tersebut, dilakukan oleh instansi yang bersangkutan”. 27

28. Konstitusi sebagai kaidah hukum positif merupakan kaidah hukum tertinggi yang tidak tergantung pada suatu bentuk kaidah hukum positif, tetapi ditentukan oleh suatu kaedah yang dirumuskan oleh pemikiran yuridis yang merupakan kaidah dasar yang hipotetis. Uraian mengenai hal tersebut dapat digambarkan dalam suatu bagan sebagai berikut : Kaedah Dasar yang hipotetis Konstitusi Hukum kebiasaan Undang-undang di bentuk oleh badan legislatif Kaidah-kaidah Individual di bentuk oleh badan pelaksana hukum 28

29. Kaedah hukum konkrit atau kaedah hukum individual dapat dijelaskan dengan beberapacontoh dibawah ini : 1) Seseorang telah melakukan perbuatan yang diancam oleh ketentuan hukum pidana yang berlaku, misalnya mencuri. Melakukan pencurian diancam pidana oleh ketentuan pasal 362 KUHP. Jika orang tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam pasal yang bersangkutan, maka hukuman dapat dijatuhkan oleh Pengadilan. Keputusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman terhadap orang tersebut merupakan kaedah hukum konkrit yang khusus ditujukan kepadaorang tertentu, yakni si pelaku. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang dipakai sebagai dasar untuk penjatuhan hukuman yang merupakan kaedah hukum abstrak yang berlaku umum, artinya berlaku bagi siapa saja yang memenuhi rumusan pasal tersebut. 2) Kaedah hukum konkrit tidak selalu berasal dari badan peradilan yang berupa keputusan tertentu, tetapi dapat pula berasal dari badan pemerintahan (bestuur),misalnya berbagaiijin yang dikeluarkan badan yang berwenang pada orang-orang tertentu untuk dapat melakukan suatu kegiatan tertentu. Contohnya adalahijin yang dikeluarkan untuk melakukan impor/ekspor barang-barangtertentu, ijin untuk mendirikan bangunan,ijin mengemudikan kendaraan bermotor dan berbagai ijin yang lain. Berbag·ai ijin yang dikeluarkan oleh “bestuur” tersebut juga merupakan kaidah-kaidah hukum konkrit/individual. 29

30. Dari contoh-contoh yang dikemukakan di atas terlihat bahwa yang diatur adalah tentang sikap tindak atau perilaku tertentu yangkhusus dan kongkrit dari pihak-pihak tertentu saja. Kemudian, yang perlu diperhatikan adalah bahwa kaedah-kaedah individual yangdikeluarkan tersebut harus mempunyai dasar atau pijakan hukum; yakni ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan hukum yang berlaku dan mempunyai derajat yang lebih tinggi. 30

31. 3.Isi dan sifat Kaedah Hukum Suatu kaedah hukum jika ditinjau dari segi isinya dapat dikenal adanya tiga macam kaedah. Ketiga macam kaedah tersebut adalah: - Kaedah hukum yang mengandung atau berisikan suruhan (“gebod”). - Kaedah hukum yang mengandung atau berisikan larangan (“verbod”) - Kaedah hukum yang mengandung atau berisikan kebolehan (“mogen”). Dari ketiga macam kaedah hukum tersebut dapat diberibeberapa contoh sebagai berikut : a. kaedah hukum yang berisikan suruhan yang terdapat dalam hukum Tata Negara kita adalah ketentuan yang terdapat dalam pasal 22 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut : - Dalam hal-ikhwal kegentingan yang memaksa, Presidenberhakmenetapkan peraturan Pemerintah sebagai penggantiUndang-undang. - Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. - Jika tidak dapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut. 31

32. b. kaedah hukum yang berisikan larangan. Kaedahinidapat ditemukan dalam pasal 8 dari UU No. 1 Tahun 1974 yang padadasarnya menyatakan bahwa suatu perkawinan dilarang dilangsungkanantar dua orang yang : - berhubungan darah dalan garis keturunan ke bawah ataupun ke atas. - berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antar saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua dan antar seseorang dengan saudara neneknya. 32

33. c. kaidah hukum yang berisikankebolehandapat dijumpai dalam pasal 29 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun1974;yang menyatakan bahwa pihak-pihak yang menikah dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disyahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan pada waktu atausebelum perkawinan dilangsungkanasalkan tidak melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan. Di samping pembedaan kaedah hukum menurut isinya, kaedah hukum dapat pula dibedakan menurut sifatnya, yang dapat dikelompokkan ke dalam: 1) Kaedah-kaedah hukum yang bersifat imperatif (kaedahsuruhandanlarangan) 2) Kaedah-kaedah hukum yang bersifatfakultatif (kaedahkebolehan). 33

34. 4. Perumusan Kaedah Hukum Kaedah hukum sebagai bagian dari tata kaedah yang mengatur aspek hidup antar pribadi bertujuan untuk mencapai kedamaian hidup bersama. Seperti halnya dengan kaedah-kaedah yang lain, kaedah hukum juga mematoki atau memberi pedoman, di samping sifat membatasi, perilaku/sikap tindak pribadi dalam hubungannya dengan pribadi lain. Supaya pedoman tersebut dapat dimengerti, maka kaedah hukum perlu dirumuskan sedemikian rupa sehingga dengan rumusan-rumusan tersebut selanjutnya dapat dijadikan pedoman bersama. Perumusan kaedah hukum dapat digolongkan ke dalam dua pandanganyakni: a. pandangan hipotetis atau bersyarat, (“hypothetical judment”') Suatu kaedah hukum digolongkan ke dalam pandangan hipotetis bilamana perumusan kaedah tersebut menunjuk adanya hubungan antara suatu kondisi tertentu dengan konsekuensi tertentu. Berbagai ketentuan dalam undang-undang pidana menunjukkan adanya hubungan tersebut. Sebagai contoh dapat dibaca bunyi pasal-pasal, dalam KUHP, misalnya : Pasal 362. “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratusrupiah”. 34

35. b. pandangan katagoris (“catagorical judment”). Dari berbagai pasal undang-undang dapat ditemukan adanya pasal-pasal yang tidak menunjukkan hubungan kondisi dan konsekuensi. Pasal-pasal seperti itu termasuk dalam pandangan kategoris contohnya seperti : 1. Pasal 10 KUHP, Pidana terdiri dari : a. Pidana pokok. 1) pidana mati; 2) pidana penjara; 3) pidana kurungan; 4) pidana denda; b. Pidana Tambahan. 1) pencabutan hak-hak tertentu; 2) perampasan barang-barang tertentu; 3) pengumuman putusan hakim. 2. Pasal 3 ayat(1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. “Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. 35

36. 5. Penyimpangan terhadap kaidah hukum Hukum sebagai kaedah hidup antar pribadi dalam kenyataannya dapatdisimpangi. Artinya berbagai tindakan yang tidak sesuai atau tidakcocok dengan ketentuan-ketentuan kaedah hukum dapat saja ditemukan dalam kehidupan. Mengenai penyimpangan terhadap kaedah hukum ini dapat berupa: A.Pengecualian atau dispensasi sebagai penyimpangan dari patokan atau pedoman dengan dasar yang sah itu mengenal dua dasar yang berdeda, yakni: 1) Pembenaran (rechtvaardigingsgrond), misalnya dalam hukum pidana : a. “Noodtoestand”, umpamanya, dua orang terapung di laut dengansebilah papan. b. “Wettelijkvoorschrift”, umpamanya, sebagaimana tercantumdalam pasal50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, “Tiada boleh dihukum adalah ia yang melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang (eksekutor)” 36

37. 2)Bebas kesalahan (schuldopheffingsgrond), yang contohnya adalah berat lawan (overmacht) pasal 48 Kitab Undang-undangHukum Pidana hal tersebut diatur, sebagai berikut : “Tiada boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan karena terdorong berat lawan”. Contohnya, seorang kasir menyerahkan uang kas, oleh karena ditodong dengan senjata api. 37

38. B. Delict adalah penyimpangan dari patokan atau pedoman yang tidak mempunyai dasar sah; yang dimaksudkan dengan delict tidaklah sama dengan apa yang disebut peristiwa pidana (delict dalam arti sempit), akan tetapi juga peristiwa perdata seperti perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad), sebagaimana antara lain, disimpulkan dari pasal 1365 B.W. Kecuali itu juga peristiwa tata usaha negara, seperti “detournement de povoir” dan peristiwa tata negara, seperti excess de pouvoir; jadi, istilah delict di sini dipergunakan dalam arti luas. Tidak hanya meliputi bidang hukum, akan tetapi juga mencakup hukum perdata dan juga hukum tata usaha negara, misalnya : 1)Dalam bidang hukum perdata contohnya adalah hal ganti rugi tambahan (aanvullende schadevergoeding). 2) Dalam bidang hukum tata usaha negara, yakni berupa pemecatan dari jabatan atau skorsing & terhadap seorang pegawai, pencabutan izin usaha,pencabutan Surat lzin Mengemudi (sanksiadministratif). 3) Dalam bidang hukum pidana, hukumanitudisebut punishment yang merupakansiksaan, yakni: - Siksaan riil atau material, misalnya, hukuman mati, hukuman denda, penyitaan barang, dan seterusnya. - Siksaan idiil atau moral, misalnya, pengumuman keputusanhakim, pencabutan hak, wajib mengadakan selamatan dalam hukum adat, dan lain sebagainya. 38

39. 6. BERLAKUNYA KAEDAH HUKUM Menurutsasarannya: 1. Yuridis : • Hans Kelsen : berhubungan dengan stufen thorie “bahwa hukum merupakan susunan kaedah” (yang harus Hirarekie) • Zevenbergern : “bahwa suatu tata kaedah hukum Menurut terbentuk menurut cara ditetapkan (pasal 5 UUD `45Radbruch) dari segi sasaran • Logeman : merupakan hubungan sebab dan akibat (Menghubungkan Peristiwa Hukum dengan Akibat Hukum) sifatnya memaksa 2. Sosiologis : berlakunya kaedah hukum adalah efektivitas dari kaedah hukum tersebut a. Teori Kekuasaan : dapat dipaksakan oleh penguasa (Power Theori (Gustav Raddbrucl) b. Teori Pengakuan : Kaedah Hukum berlaku karena penerimaan (pengakuan) 3. Filosofis : Kaedah Hukum harus sesuai dengan cita- cita hukum sebagai nilai-nilai positif (Pancasila) 39

40. KeberlakuankaedahhukumdarisegilandasanmenurutLogeman : a. Lingkuplakuwilayah (tempatterjadiperistiwahukum). b. Lingkuplakupribadi (apaperandarimasing-masingpribadi). c. Lingkuplakumasa (waktu) berhubungandenganjangkawaktu. d. Lingkuplakuihwalberhubungandenganobjekataubenda. 40

41. BAB IVApakah Tujuan Hukum? Untuk menjawab pertanyaan itu bukanlah hal yang mudah sebab masalah tujuan hukum sama halnya dengan rumusan definisi hukum. Dalam definisi hukum, setiap sarjana hukum mempunyai pandangan atau pendapat yang berbeda antara satu dengan lainnya dalam merumuskan hal tersebut.

42. Apakah Tujuan Hukum? Menurut Van Apeldoorn, Tujuan hukum adalah mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Kepentingan dari perorangan dan kepentingan golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain Pertentangan kepentingan selalu menyebabkan pertikaian. Hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan diantaranya karena hukum dapat mencapai tujuan jika menuju peraturan yang adil.

43. Dalamliteraturdikenalbeberapateoritentang Tujuanhukum. Antara lain: 1. TeoriEtis menurutteorietishukumsemata-matabertujuanuntukkeadilan. Isihukumditentukanolehkeyakinankita yang etistentang yang adildantidak. Para ahli yang menganutteoriiniadalahGeny. AristotelesdalambukunyaEthicaNicomacheadanRhetoricamengatakanhukummempunyaitugas yang suciyaknimemberikepadasetiaporangapa yang berhakditerima. AnggapanituberdasarkanetikadanAristotelesberpendapatbahwahukumbertugashanyamembuatkeadilan (etischetheorie).

44. Lanjutan Teori Etis…. Tentang isi keadilan sukar untuk memberi batasannya. Aristoteles membedakan adanya dua macam keadilan, yaitu: #Justitia distributiva #Justitia Commutativa Justitia distributiva, menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya. Jatah ini tidak sama untuk setiap orangnya, tergantung pada kekayaan, kelahiran,pendidikan,kemampuan, dan sebagainya, sifatnyapun proporsional. Justitia Commutativa, memberi kepada setiap orang sama banyaknya. Dalam pergaulan di masyarakat justitia commutativa merupakan kewajiban setiap orang terhadap sesamanya. Di sini yang dituntut adalah kesamaan. Yang adil ialah apabila setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukan dan sebagainya.

45. Lanjutan Teori Etis… Kalau Justitia distributiva itu merupakan urusan pembentuk undang-undang maka justitia commutativa terutama merupakan urusan hakim. Hakim memperhatikan hubungan perorangan yang mempunyai kedudukan prosesuil yang sama tanpa membedakan orang (equality before the law). Kalau justitia distributiva itu sifatnya proporsional, maka justitia commutativa karena memperhatikan kesamaan, sifatnya mutlak.

46. 2. TeoriUtilitis menurutteoriinihukuminginmenjaminkebahagiaan yang terbesarbagimanusiadalamjumlah yang sebanyak-banyaknya (the greatest good of the greatest number). Padahakekatnyamenurutteoriinitujuanhukumadalahmanfaatdalammenghasilkankesenanganataukebahagiaan yang terbesarbagijumlahorang yang terbanyak. Penganutteoriiniantara lain adalah Jeremy Bentham. MenurutJeremy Benthamhukumharusmenujukearahbarangapa yang berguna(mengutamakanutilitet, utiliteitstheorie) Namun yang dirumuskanoleh Bentham tersebuthanyalahhal-hal yang berfaedahdantidakmempertimbangkantentanghal-hal yang konkret. Sulitbagikitauntukmenerimaanggapan Bentham sebagaimana yang telahdikemukakanbahwaapa yang berfaedahlebihditonjolkanmakadiaakanmenggesernilaikeadilankesamping. Jikakepastian yang diutamakanmakaakanmenggesernilaikegunaanataufaedahdannilaikeadilan.

47. Beberapa Pendapat Tentang Teori Tujuan Hukum Menurut Bellefroid bahwa isi hukum harus ditentukan menurut dua asas yaitu keadilan dan faedah. Tujuan Hukum menurut Bellefroid adalah menambah kesejahteraan umum atau kepentingan umum yaitu kesejahteraan atau kepentingan semua anggota masyarakat. Van Kant mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu. Utrecht mengemukakan bahwa hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia.

48. 3. Teori Campuran Teori ini dianut oleh Mochtar Kusumaatmadja, menurut beliau tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, tujuan hukum adalah kedamaian hidup antar pribadi yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi. Van Apeldoorn tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. sedangan Soebekti berpendapat bahwa hukum itu mengabdi kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Dalam mengabdi kepada tujuan negara itu dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban.

49. Tugas Kaedah Hukum Dalam tata kaedah hukum telah dapat disimpulkan bahwa tujuan kaedah hukum adalah kedamaian hidup antar pribadi. Meliputi dua hal yaitu ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi. Sedangkan Tugas kaedah hukum bersifat Dwi Tunggal yaitu: - Memberkan kepastian hukum  Ketertiban - Memberikan Kesebandingan dalam hukum ketenangan/ketentraman individu

50. Hubungan Hukum dengan Kekuasaan “HukumdanKekuasaan” 1. Yang dapatmemberiataumemaksakansanksiterhadappelanggarankaedahhukum – Penguasamempunyaikekuasaanuntukmemaksakansanksi. 2. Hukumadakarenakekuasaan yang sah – kekuasaansahlah yang menciptakan “Hukum”