Download
1 / 16
211 likes | 816 Views
STUDI KEBIJAKAN PUBLIK. Oleh : Dr. Yopik Gani , S.IP., M.Si. PENGERTIAN KEBIJAKAN :. R. DYE (1987) “K ebijakan publik adalah apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan yang tidak dilakukan ”. KEBIJAKAN PUBLIK WUJUD DARI IDEOLOGI NEGARA. IDEOLOGY. POLITICAL SYSTEM.
E N D
STUDI KEBIJAKAN PUBLIK Oleh: Dr. YopikGani, S.IP., M.Si PENGERTIAN KEBIJAKAN : R. DYE (1987) “Kebijakan publik adalah apapun yang dipiliholehpemerintahuntukdilakukan dan yang tidak dilakukan”.
KEBIJAKAN PUBLIK WUJUD DARI IDEOLOGI NEGARA IDEOLOGY POLITICAL SYSTEM PUBLIC POLICY
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI AGENDA PASCA- DEMOKRASI KEBIJAKAN PUBLIK PELAYANAN PUBLIK KEHIDUPAN PUBLIK DEMOKRASI Nugroho, 2011: 16
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PRODUK NEGARA NEGARA KEBIJAKAN PUBLIK RAKYAT
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PERTEMUAN KEPENTINGAN PEMERINTAH DAN RAKYAT PEMERINTAH KEBIJAKAN PUBLIK R A K Y A T
PENGERTIAN ANALISIS KEBIJAKAN : Tindakan yang diperlukanuntukdibuatnyasebuahkebijakan, baikkebijakan yang barusamasekali, ataukebijakan yang barusebagaikonsekuensidarikebijakan yang ada (David S. Savicky, 1993). PERBEDAAN ANALISIS KEBIJAKAN & PERUMUSAN KEBIJAKAN : Analisiskebijakanmerupakankegiatanpokokdalamperumusankebijakankarenamelaluianalisiskebijakanadalahpijakanawalkenapasebuahkebijakanharusdiambil (NUGROHO D. 2004)
HierarkiKebijakanPublikdi Indonesia UU No. 10/2004 UUD UU/PERPU PERATURAN PEMERINTAH PERATURAN PRESIDEN KEPMEN&PERMEN PERATURAN DAERAH
ISU KEBIJAKAN ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK PRODUK KEBIJAKAN PERUMUSAN KEBIJAKAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PRODUK KEBIJAKAN KINERJA KEBIJAKAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KINERJA KEBIJAKAN EVALUASI KEBIJAKAN EVALUASI KEBIJAKAN
MODEL ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK PENUTUP RENCANA IMPLEMENTASI ALTERNATIF TERPILIH ALTERNATIF KEBIJAKAN Tugasseoranganaliskebijkanadalahmemberikanrekomendasikebijakan yang patutdiambiloleheksekutif. Kebijakanbaru IDENTIFIKASI MASALAH KEBIJAKAN PENDAHULUAN Kebijakansebelumnyasdhada
TAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK W. Dunn, 2003
PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK • Identifikasi masalah-masalah kebijakan melalui tuntutan tindakan pemerintah. • Agenda setting atau memfokuskan perhatian media massa dan pejabat publik (pemerintah) pada masalah-masalah publik tertentu untuk memutuskan apa yang diputuskan. • Merumuskan tujuan kebijakan melalui inisiasi dan perkembangannya dengan organisasi perencanaan kebijakan, kepentingan kelompok, birokrasi pemerintah serta presiden dan DPR. • Legitimasi kebijakan melalui kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan oleh partai, kepentingan kelompok, presiden dan DPR. • Implementasi kebijakan, melalui birokrasi yang teratur, belanja/pengeluaran publik dan kegiatan-kegiatan dari badan eksekutif. • Evaluasi kebijakan oleh badan pemerintah itu sendiri, konsultan luar, pers dan publik.
MODEL-MODEL ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK Menurut Lester & Stewart ada 2 model dalamanalisis Kebijakanpublik, yakni: Kebijakan-kebijakanpublikmengalir “kearahkebawah” dariparaelitkemasyarakatluas. Jadi, kebijakan-kebijakanpublikitubukanberasaldari tuntutan2 darimasyarakatluas (R. Dye, 1970). 1. Elitis Kebijakan-kebijakanpublikdihasilkandaribekerjanyaperansubsistem-subsistem yang beradadalamsistemdemokarsai, (Robert Dahl & David Truman, 1961). 2. Pluralis
POLRI DAN KEBIJAKAN PUBLIK UU NO. 2 THN 2002 M. PEMBINAAN S I N E R G I S POLRI POLRI KEBIJAKAN PUBLIK M. OPERASIONAL EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUPOKSI POLRI OPTIMALISASI TUJUAN POLRI (PSL 4, UU NO.2/2002)
PERKAP/KEBIJAKAN PUBLIK POLRI NOMOR 26 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN KEPOLISIAN PeraturanKepolisianyang selanjutnyadisingkatPerpoladalahsegalaperaturan yang dikeluarkanolehPolridalamrangkamemeliharaketertibandanmenjaminkeamananumumsesuai dengan peraturanperundangundangan.
PROSEDUR PEMBENTUKAN PERTURAN KEPOLISIAN • pengajuan saran pembuatanPerkapdaripengembanfungsi yang terkait dengan materimuatanPerkapataudarifungsipembinaanhukumPolri; • arahanKapolri, secaratertulisataulisan; • pembentukanPokjaolehpemrakarsa; • pembuatanrancanganPerkapolehPokja; • pembahasanrancanganPerkapolehPokja dengan mengundangsatker terkait; • pengirimanrancanganPerkaphasilpembahasankefungsipembinaanhukum Polridisertaisoftcopy file; • fungsipembinaanhukumPolrimembentukPokjadanmelakukan pembahasanawaldalamrangkaharmonisasidansinkronisasirancangan Perkap; • pengharmonisasiandansinkronisasirancanganPerkap; • pengirimanhasilharmonisasidansinkronisasidarifungsipembinaanhukum PolrikepadaKasatkerpemrakarsa; • pengirimanrancanganPerkapdariKasatkerPemrakarsakepadaKapolri; • paparanrancanganPerkapdarisatkerpemrakarsakepadaparapejabat utamaMabesPolri (biladiperlukan); • penandatangananPerkapolehKapolri; • registrasiPerkapkeSetumPolriolehSatkerpemrakarsa; • penyerahanPerkap yang telahdiregistrasidariSatkerpemrakarsakepada fungsipembinaanhukumPolrisebanyak 3 (tiga) rangkapaslibesertasoftcopy file; • pengundanganPerkapkedalamBerita Negara Republik Indonesia oleh Menkumdan HAM melaluifungsipembinaanhukumPolri; dan • sosialisasiPerkapolehpengembanfungsidan/ataufungsipembinaanhukum Polri.
S E K I A N & TerimaKasih !
