II MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK

1. IIMANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK (SISTEM, PROSES DAN STRATIFIKASI)

2. PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK (Thomas R Dye) Kebijakan publik adalah “Whatever government choose to do or not to do”. (Mustopadidjaja AR) Suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu , atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraanNegara dan Pembangunan.

3. KESIMPULAN PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK KEBIJAKAN PUBLIK ADALAH SERANGKAIAN TINDAKAN YANG DITETAPKAN DAN DILAKSANAKAN ATAU TIDAK DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH YANG MEMPUNYAI TUJUAN ATAU BERORIENTASI PADA TUJUAN TERTENTU DEMI KEPENTINGAN MASYARAKAT (ISLAMY, 1984)

4. KESIMPULAN ……. • RESPON SISTEM POLITIK TERHADAP DEMMAND / CLAIMS DAN SUPPORT YANG MENGALIR DARI LINGKUNGANNYA; • SERANGKAIAN TINDAKAN YANG MEMPUNYAI TUJUAN TERTENTU YANG DIIKUTI DAN DILAKSANAKAN OLEH PELAKU ATAU SEKELOMPOK PELAKU GUNA MEMECAHKAN MASALAH TERTENTU; • SUATU KEPUTUSAN YANG DIBUAT DENGAN MELIBATKAN PUBLIK ATAU YANG MEWAKILINYA, DAN SUBSTANSINYA UNTUK KEPENTINGAN ATAU BERPIHAK PADA PUBLIK.

5. IMPLIKASINYA, KEBIJAKAN PUBLIK ADALAH : • BENTUK PERDANANYA BERUPA TINDAKAN PEMERINTAH; • TIDAK CUKUP HANYA DINYATAKAN, TETAPI DILAKSANAKAN DALAM BENTUKNYA YANG NYATA; • BAIK MELAKUKAN SESUATU ATAU TIDAK MELAKUKAN SESUATU, DILANDASI MAKSUD DAN TUJUAN TERTENTU; • HARUS SENANTIASA DITUJUKAN BAGI KEPENTINGAN MASYARAKAT.

6. ELEMEN KEBIJAKAN PUBLIK • SELALU MEMPUNYAI TUJUAN. • BERISI TINDAKAN ATAU POLA TINDAKAN PEJABAT PEMERINTAH. • APA YANG BENAR-BENAR DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH. • BERSIFAT POSITIF. • BERDASARKAN PERATURAN DAN BERSIFAT OTORITATIF.

7. ESENSI KEBIJAKAN PUBLIK. • UNTUK MEMECAHKAN MASALAH YANG TUMBUH KEMBANG DI MASYARAKAT. • UNTUK MENGATUR DAN MENGENDALIKAN MASYARAKAT. • MENGALOKASIKAN SUMBER DAYA KEPADA MASYARAKAT. • DILAKUKAN OLEH INSTANSI YANG BERKEWENANGAN.

8. MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK Suatupengaturan yang diperlukanuntukmerencanakankegiatanFORMULASI,IMPLEMENTASI, danEVALUASIhasilkebijakanpublikdenganmemanfaatkansumberdaya yang adasecaraefektifdanefisiensertamemperhatikanlingkungan internal daneksternaldalamrangkamencapaitujuan yang telahditetapkan.

9. MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK MKB SUATU PENGATURAN YANG DIPERLUKAN UNTUK MERENCANAKAN KEGIATAN FORMULASI IMPLEMENTASI EVALUASI GOALS EFEKTIF EFISIEN MEMANFAATKAN SUMBER DAYA INTERNAL DAN EKSTERNAL MEMANFAATKAN LINGKUNGAN

10. MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK Membahas pengertian kebijakan publik dan pengelolaannya, dari perspektif sistem, proses dan stratifikasi 1. SISTEM KEBIJAKAN PUBLIK; 2. PROSES PENGELOLAAN KEBIJAKAN PUBLIK; 3. STRATIFIKASI KEBIJAKAN PUBLIK.

11. 1. SISTEM KEBIJAKAN PUBLIK • ANDERSON RESPONSE DARI SISTEM POLITIK TERHADAP DEMANDS/CLAIM YANG MENGALIR DARI LINGKUNGANNYA • MUSTAPADIDJAJA TATANAN KELEMBAGAAN YANG BERPERAN ATAU MERUPAKAN WAHANA DALAM PENYELENGGARAAN SEBAGIAN ATAU KESELURUHAN PROSES KEBIJAKAN (FORMULASI, IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KINERJA KEBIJAKAN)

12. SISTEM ….. • Kebijakan publik adalah suatu respons dari sistem politik terhadap demand / claims yang mengalir dari lingkungannya (Anderson). • Definisi tsb mencerminkan Elemen KP: 1. Stake holder kebijakan. 2. Kebijakan publik (policy contents)William Dunn 3. Lingkungan kebijakan (policy environment) 4. Kelompok Sasaran Kebijakan (Target Group ) – (Mustopadijaya).

13. SISTEM …………… • Dynamic Model David Easton banyak dipakai dalam sistem kebijakan oleh para pakar dalam policy study; • Model ini berdasarkan System Theory (input – process – Output dan – Feedback); • Easton membagi lingkungan kebijakan ke dalam dua kelompok yaitu : (1) Intra Environment ; (2) Extra Societal Environment). • Dari kedua kelompok ini mengalir dua input : (1) Demand/Claim. (2) Support

14. DAVID EASTON INPUT PROCESS OUTPUT Demand /Claim Support Policy Process Policy Output INTRA DAN EXTRA ENVIRONMENT Feedback

15. TOTAL ENVIRONMENT Ecological System SISTEM KEBIJAKAN PUBLIK The Political System Information Feedback Conversion of Demand Info Outputs Informative Feedback The Intra Societal Environmental Biological System I NPUT S AUTHOR I T I E S Personality System The Flow of Effects From The Environments Social System Demand . Outputs International Political Systems The Extra Societal Environmental Support International Ecological Systems International Social Systems (Feedback Loop)

16. SISTEM KEBIJAKAN PUBLIK Political System/Model Theory : • INSTITUSIONAL, pembuatan kebijakan berdasarkan struktur organisasi pemerintah (legislatif, eksekutif, yudikatif); • ELIT MASSA, dibuat oleh kelompok elit yang merasa mampu, sedangkan masyarakat apatis; • KELOMPOK, dibuat atas desakan kelompok kepentingan yang kuat; • MODEL SISTEM POLITIK (David Easton)

17. SISTEM KEBIJAKAN PUBLIK • Thomas R. Dye : Public policy is whatever the Government chooses to do or not to do. (What Governments Do, Why they do it, and What difference it Makes) Kebijakanpublikbukanhanyakebijakan yang secarasengajadibuat, tetapijugaygsengajatakdibuatolehpemerintah karena sudah dapat diatur oleh masyarakat itu sendiri.

18. 2. PROSES PENGELOLAAN KEBIJAKAN PUBLIK (Anderson) • Penyusunan Agenda, yaitu mengidentifikasi masukan masalah kebijakan, apa yang menjadikan masalah tersebut menjadi masalah publik dan bagaimana mengembangkan menjadi agenda pemerintah; • Formulasi Kebijakan, yaitu mengembangkan alternatif kebijakan dan menentukan yang terlibat dalam formulasi tersebut.

19. Proses ………….. • Adopsi kebijakan, yaitu bagaimanan kebijakan diundangkan, apa saja content kebijakan, prosesnya bagaimana dan siapa yang mengadopsi kebijakan tersebut. • Implementasi kebijakan, yaitu menetapkan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, dan apa dampaknya terhadap muatan kebijakan.

20. Manajemen KP Proses ……………….. • Evaluasi kebijakan, yaitu menilai efektivitas serta dampak kebijakan, tuntutan terhadap kebijakan sehingga perlu dilakukan perubahan atau pencabutan kebijakan.

21. PEMAHAMAN KEBIJAKAN PUBLIK DIKEMBANGKAN DARI “ISU KEBIJAKAN” DAN BUKAN HANYA DARI “MASALAH KEBIJAKAN”. “ISU KEBIJAKAN” TERDIRI ATAS “MASALAH KEBIJAKAN”(dalamartisudahadakejadian yang harusdiatasi) dan“KEBUTUHAN KEBIJAKAN” (yaitukebutuhan yang mungkinmunculdimasadepan yang perludiantisipasimelaluikebijakanpublik).

22. POINT PENTING STUDI KEBIJAKAN PUBLIK • AKAN SELALU MUNCUL “MASALAH KEBIJAKAN PUBLIK” SEBAGAI “INPUT KEBIJAKAN” DARI DUA KUTUB, YAKNI : 1. DARI HAL-HAL YG SUDAH DIATUR, KARENA : - ADANYA PERGESERAN PARADIGMA; - MENINGKATNYA TUNTUTAN MASYARAKAT; - TIMBULNYA KONFLIK; - TIMBULNYA MASALAH BARU KARENA KEBIJAKAN PUBLIK TSB. - DLL 2. DARI HAL-HAL YANG MEMANG BELUM/TIDAK DIATUR.

23. SYARAT ISU KEBIJAKAN TIGA PRASYARAT AGAR ISU KEBIJAKAN DAPAT MASUK AGENDA SISTEMIK (COBB dan ELDER; Islamy, 2001): • Isutersebutmemperolehperhatian yang luasatausetidak-tidaknyadapatmenimbulkankesadaranmasyarakat; • Adanyapersepsidanpandangan/pendapatpublik yang luasbahwabeberapatindakanperludilakukanuntukmemecahkanmasalahtersebut; • Adanyapersepsi yang samadarimasyarakatbahwamasalahtersebutadalahmerupakansuatukewajibandantanggungjawab yang sahdaribeberapa unit pemerintahuntuk memecahkannya.

24. FAKTOR MASUKNYA ISU DALAM AGENDA PEMERINTAH (ANDERSON): • Bila terdapat ancaman terhadap keseimbangan antara kelompok (group equilibrium), maka kelompok-kelompok tersebut akan mengadakan reaksi dan menuntut tindakan pemerintah untuk mengambil prakarsa guna mengatasi ketidakseimbangan tersebut; • Kepentingan politik; • Timbulnya krisis atau peristiwa luar biasa, yang mendapatkan perhatian luar biasa dari masyarakat;

25. Adanya gerakan protes/demonstrasi dari masyarakat; • Masalah-masalah khusus atau isu-isu politik yang timbul di masyarakat yang menarik perhatian media komunikasi dan melalui reportasenya telah menyebabkan masalah-masalah atau isu-isu tersebut semakin menonjol sehingga lebih banyak lagi perhatian masyarakat dan para pembuat kebijakan tertuju pada masalah atau isu-isu tersebut.

26. PROSES PENGELOLAAN KP(Policy Making, Anderson)

27. DIMENSI : SOSIAL POLITIK DAN EKONOMI PK LK KP KS ELEMEN SISTEM KEBIJAKAN( Menurut Prof.Mustopadidjaja, AR) Policy System Notasi : LK Lingkungan Kebijakan PK Pengelola Kebijakan KP Kebijakan Publik KS Kelompok Sasaran

28. APLIKASI ELEMEN SISTEM KEBIJAKAN PK : ……………… ……………… ……………… LK : ……………… ……………… ……………… KP : ……………… ……………… ……………… LK : ……………… ……………… ……………… KS : ……………… ……………… ………………

29. ProsesPengelolaan KP Konsep Dasar Pembuatan Kebijakan Publik Serta Analisisnya WILLIAM N.DUNN MUSTOPADIDJAJA Pengkajian Persoalan Penentuan Tujuan Perumusan Alternatif Penyusunan Model Penentuan Kriteria Penilaian Alternatif Perumusan Rekomendasi • PerumusanMasalah • Peramalan • Rekomendasi • Pemantauan • Evaluasi

30. HUBUNGAN SISTEM DAN PROSES KEBIJAKAN POLICY MAKING PROCESS Dimensi : Sosial Politik dan Ekonomi Dimensi : Teknis PK I EK F LK KP Feed back KS Policy Cycle Policy System

31. STRATIFIKASI KEBIJAKAN PUBLIK

32. STRATIFIKASI KP Meliputi : 1. Kebijakan stratejik (Umum). 2. Kebijakan taktis (Manajerial). 3. Kebijakan operasional (Teknis). Kebijakan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan yang lebih tinggi.

33. VARIASI KEGIATAN ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK STUDI ISI KEBIJAKAN ( CONTENT ) STUDI TENTANG PROSES KEBIJAKAN ( PROCESS ) STUDI TENTANG OUTPUT KEBIJAKAN STUDI EVALUASI ( STUDI DAMPAK ) STUDI TENTANG INFORMASI UNTUK PEMBUATAN KEBIJAKAN PROSES KEPENASIHATAN ( ADVOCACY PROCESS) NASIHAT KEBIJAKAN ( POLICY ADVOCACY )

34. TYPES OF STUDY OF PUBLIC POLICY-MAKING ANALYST AS POLITICAL ACTOR POLITICAL ACTOR AS ANALYST POLICY STUDIES (Knowledge of policy and the policy process) POLICY ANALYSIS (Knowledge in the policy process)

35. 7 VARIAN ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK • STUDIES OF POLICY CONTENT : yaknistudiatauupayamempelajarikebijakanpublik yang diarahkanpadapertanyaanmengenaiasalmuasalnyadanberkembangnyasubstansitertentu yang menjadiobyekkebijakanpublik. • STUDIES OF POLICY PROCESS : perhatianstudiditujukankepadatahapanmunculnyasuatukebijakankepermukaan, sertapengaruhberbagaifaktorterhadapberkembangnyaisutersebut. • STUDIES OF POLICY OUTPUTS : berupayamengetahuimengapaterjadiberagamkualitas output kebijakandiberbagaidaerah/area. • EVALUATION STUDIES : merupakanperbatasanantarakegiatan analysis of policy dan analysis for policy. Studievaluasimerupakanstuditentangdampakkebijakanterhadappopulasi.

36. INFORMATION FOR POLICY MAKING : merupakanupayapenghimpunan, pengolahandanpenyusunan data gunamembantupembuatkebijakanmenentukankeputusannya; • PROCESS ADVOCACY : yakniupayauntukmeningkatkankualitassistempembuatankebijakan. Peningkatantersebutdapatberupapenyempurnaanmekanismepemerintahan (seperti : realokasifungsidantugaspokok); • POLICY ADVOCACY : yaknikegiatanuntukmemperjuangkangagasanatauopsitertentudalamproseskebijakan, baikdilakukansecaraindividuataumelaluisuatu “pressure Group”.

37. MENUJU III - DINAMIKA PROSES KP DALAM DIMENSI SOSEKPOL