Implementasi dan evaluasi Kebijakan Publik - PowerPoint PPT Presentation

implementasi dan evaluasi kebijakan publik n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Implementasi dan evaluasi Kebijakan Publik PowerPoint Presentation
Download Presentation
Implementasi dan evaluasi Kebijakan Publik

play fullscreen
1 / 92
Implementasi dan evaluasi Kebijakan Publik
643 Views
Download Presentation
radley
Download Presentation

Implementasi dan evaluasi Kebijakan Publik

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Implementasi dan evaluasi Kebijakan Publik MATERI UJIAN REMIDI POLICY IMPLEMENTATION ILMU PEMERINTAHAN UMY

  2. Materi perkuliahan 1. Proses kebijakan publik 2. Implementasi sebagai bagian dari proses kebijakan 3. Makna Implementasi 4. Pendekatan dalam implementasi 5. Model implementasi 6. Persoalan dalam implementasi 7. Studi implementasi kebijakan 8. Evaluasi sebagai proses kebijakan 9. Pengertian evaluasi 10. Macam-macam evaluasi 11. Permasalahan dalam evaluasi 12. Studi evaluasi kebijakan publik

  3. Referensi : 1. Anderson (1990) Public Policy making 2. Merilee Grindle (1988), Politics and Policy Implementation in the third world 3. George edwards III (1980), Implementing Public policy 4. William N Dunn, (1995)Public policy Analysis 5. Randall Ripley & Grace Franklin (1987), bureaucracy and Policy Implementation 6. Kenneth Dolbeare (1987), Policy evaluations 7. Daniel Mazmanian, Paul Sabatier(1986), Implementation and Public Policy 8. Pressman & Wildavsky, (1988), Implementation 9. Wayne Parsons (2005), Pengantar dan praktek Analisis Kebijaakan

  4. Referensi pembantu : 1. Ryan Nugroho, (2003), Kebijakan Publik, formulasi, Implementasi dan evaluasi 2. Budi Winarno, (2001),Kebijakan Publik 3. Fadillah Putra,(2002) Paradigma kritis dalam studi Kebijakan Publik 4. Samodra Wibowo, dkk,(1994) Evaluasi Kebijakan Publik 5. AG Subarsono,(2005) Analisis Kebijakan Publik 6. Solichin Abdulwahab(1998), Analisis Kebiajakan Publik dari formulasi ke implementasi 7. Hessel Nogi Tangkilisan,(2003) Evaluasi kebijakan Publik 8. Edi Suharto (2005), Analisis kebijakan Publik

  5. Pembahasan materi implementasi dan evaluasi yg akan dilakukan meliputi 2 hal besar : 1. Implementasi dan evaluasi kebijakan sebagai sebuah proses kebijakan 2. Implementasi dan Evaluasi kebijakan sebagai sebuah studi penelitian

  6. Implementasi dan evaluasi sebagai bagian dari proses policy Uraian akan diarahkan pada peran proses implementasi dan evaluasi dalam proses kebijakan, yang antara lain meliputi : 1. Apa dan bagaimana Proses implementasi dan evaluasi kebijakan 2. faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dan evaluasi kebijakan

  7. Implementasi dan evaluasi sebagai sebuah studi penelitian: • Uraian : • Diarahkan pada bagaimana melakukan penelitian implementasi dan penelitian evaluasi, aspek apa yang dikaji dan apa perbedaan diantara keduanya.

  8. Proses Kebijakan publik • Merupakan proses yg rumit dan komplek • Untuk mengkajinya dibagi dalam tahapan-tahapan. Itu untuk mempermudah pemahaman akan proses tersebut (Lindblom, 1986) • Pembagian diantara pakar berbeda-beda

  9. Proses kebijakan publik • 1. Proses Formulasi kebijakan • 2. Proses Pengesahan kebijakan • 3. Proses implementasi kebijakan • 4. Proses Evaluasi kebijakan

  10. Tahap Formulasi kebijakan • Merupakan langkah pertama • Terdiri beberapa kegiatan : Perumusan masalah, penyusunan agenda, pencarian legitimasi, pemilihan alternatif dan pernyataan kebijakan • Proses politik lebih dominan

  11. Tahap Pengesahan kebijakan • Proses menjadikan sebuah kebijakan mempunyai kekuatan hukum • Dilakukan setelah proses negosiasi, kompromi, bergaining dsb

  12. Tahap implementasi kebijakan • Tahap dimana alternatif yang telah ditetapkan diujudkan dalam tindakan yang nyata • Dilaksanakan oleh unit-unit administratif dengan memobilisasi sumber daya • Tanpa implementasi suatu kebijakan akan sia-sia • Merupakan rantai yang menghubungkan formulasi kebijakan dengan hasil (outcome) kebijakan yang diharapkan

  13. Tahap evaluasi kebijakan • Dilakukan guna menguji kemampuan suatu kebijakan dalam mengatasi masalah • Dapat memberikan informasi tentang keberhasilan dan kegagalan sebuah kebijakan • Dari tahap ini akan ditentukan masa depan kebijakan tsb

  14. Komponen Kebijakan Publik: • Serangkaian tindakan • Dilakukan untuk mengatasi masalah • Lebih berorientasi pada kepentingan publik

  15. Dalam kaitan dengan Implementasi, beberapa komponen Kebijakan publik • 1. Tujuan yang hendak dicapai • 2. Sasaran yang spesifik • 3. Cara mencapai sasaran

  16. Cara mencapai sasaran tsb disebut implementasi • Biasanya diterjemahkan dalam bentuk program aksi dan proyek • Ada kebijakan yang bersifat self executing ada yang non self executing

  17. Apa itu implementasi ? • Jones (1987) ; those activities directed toward putting a program into effect (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya) • Van Horn dan Van meter (1975) : those actions by public and private individual (or groups) that are the achievement or objectives set forth in prior policy ( tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas kebijakan)

  18. Mazmanian & Paul Sabatier • Implementation is the carrying out of basic policy decision usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executive orders or court decisions (implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun bisa pula berbentuk perintah atau petunjuk eksekutif atau keputusan badan peradilan. • Ideally that decision identifies the problem(s) to be addressed, stipulatesthe objective(s) to be pursued and in a variety of ways, structures the implementation process ( idealnya TUS tersebut mengidentifikasikan masalah yg dihadapi, menyebut secara tegas tujuan yg hendak dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan/ mengatur proses implementasinya)

  19. Secara lebih konkrit Mazmanian & Sabatier menyatakan bahwa fokus perhatian dalam implementasi yaitu memahami apa yg senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku, diantaranya adalah : Kejadian dan kegiatan yg timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan yg mencakup usaha mengadministrasikan maupun usaha menimbulkan dampak yang nyata pada masyarakat.

  20. Kesimpulan umum • Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan • Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan • Tujuan kebijakan adalah melakukan intervensi, dan implementasi adalah tindakan intervensi itu sendiri. • Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk mempengaruhi street level bureaucracy (Lipsky) untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku target group.

  21. Mengapa implementasi penting ? • Implementasi merupakan proses yg penting dalam proses kebijakan, dan tak terpisahkan dari proses formulasi kebijakan (Jones, 1987) • Implementasi bahkan jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan hanya berupa impian atau rencana yg bagus dan tersimpan dalam arsip kalau tak diimplementasikan (udoji, 1981)

  22. Tanpa implementasi kebijakan tak akan bisa mewujudkan hasilnya. • Implementasi bukanlah proses yang sederhana, tetapi sangat kompleks dan rumit. • Benturan kepentingan antar aktor baik administrator, petugas lapangan, maupun sasaran sering terjadi • Selama implementasi sering terjadi beragam interprestasi atas tujuan, target maupun strateginya • Implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel, baik variabel individual maupun organisasional

  23. Dalam prakteknya sering terjadi kegagalan dalam implementasi • Banyaknya kegagalan dalam implementasi kebijakan telah memunculkan kajian baru dalam studi kebijakan yaitu studi implementasi kebijakan • Guna menilai keberhasilan atau kinerja sebuah kebijakan maka dilakukan evaluasi kebijakan

  24. Bagaimana melakukan intervensi dalam implementasi? Mazmanian dan Sabatier (1983); memberikan langkah-langkah sbb : 1. Mengidentifikasi masalah yang harus diintervensi 2. Menegaskan tujuan yang hendak dicapai 3. Merancang struktur proses implementasi Dg demikian program harus disusun secara jelas dan harus dioperasionalkan dalam bentuk proyek.

  25. Lineberry (1984) menyatakan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam implementasi : 1. Pembentukan unit organisasi atau staf pelaksana 2. penjabaran tujuan dalam berbagai aturan pelaksana (Standard operating procedures/SOP) 3. Koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran pada kelompok sasaran serta pembagian tugas diantara badan pelaksana 4. pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan

  26. Menurut Anderson 1979) ada 4 aspek dalam implementasi kebijakan : 1. Who is involved policy implementation ? 2. The nature of administrative process (hakekat dari proses administrasi) 3. Compliance with policy (kepatuhan pada kebijakan) 4. The effect of implementation (dampak dari pelaksanaan kebijakan)

  27. Ripley & Franklin (1985) ; Ada dua fokus dalam melakukan implementasi : 1. Compliance (kepatuhan) : apakah implementor patuh pada aturan, juklak, jadwal dsb ? 2. What happening ? : mempertanyakan bagimana kinerja implementasi, apa yang dicapai dsb. Dalam hal ini beberapa hal yang penting : a. Banyaknya aktor yang terlibat b. Kejelasan tujuan c. Partsipasi semua unit pemerintahan d. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi

  28. Kesimpulan umum aktivitas implementasi meliputi : 1. Siapa pelaksananya 2. Berapa besar dana dan darimana diperoleh ? 3. Siapa sasarannya 4. Bagaimana manajemennya 5. Bagaimana kinerja dan keberhasilannya diukur

  29. Faktor penentu keberhasilan implementasi 1. Logika kebijakan itu sendiri 2. Kemampuan pelaksana dan ketersediaan sumber 3. Manajemen yang baik 4. Lingkungan dimana kebijakan diimplementasikan

  30. Sering terjadi suatu program tidak mampu mewujudkan tujuannya( kegagalan implementasi) • Ketidakmampuan program mewujudkan tujuan disebut oleh Andrew Dunsire sebagai implementation gap yaitu suatu kondisi dimana dalam proses kebijakan terjadi perbedaan antara apa yang diharapkan pembuat kebijakan dengan apa yg senyatanya terjadi. • Implementation gap ini sangat dipengaruhi oleh implementation capacity dari orgs pelaksana (Goggin, 1990)

  31. Persoalan dalam implementasi 1. Interprestasi : Kebijakan lebih bersifat strategis, sehingga Birokrat perlu menginterprestasikan atau mengoperasionalkan kebijakan tersebut 2. Pendayagunaan resources 3. Manajemen program

  32. Prasarat keberhasilan implementasi : • 1. Tiadanya hambatan eksternal • 2. Tersedianya resources yg memadai • 3. Good policy • 4. Hubungan ketergantungan yg minimum • 5. Pemahaman & kesepakatan thd tujuan • 6. Tugas ditetapkan dengan urutan yg tepat • 7. Komunikasi dan koordinasi lancar • 8. Ada dukungan otoritas

  33. Kegagalan implementasi A. Tak bisa diimplementasikan B. Unsucsessfull implementation Penyebab kegagalan sebuah kebijakan : 1. Bad policy : perumusannya asal-asalan, kondisi internal belum siap, kondisi eksternal tak memungkinkan dsb 2. Bad implementation : pelaksana tak memahami juklak, terjadi implementation gap dsb) 3. Bad Luck

  34. Faktor lain penyebab publik tak mau melaksanakan kebijakan (Anderson, 1979) • Kebijakan bertentangan dg sistem nilai masyarakat • Adanya konsep ketidakpatuhan selektif thd hukum • Keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi/ kelompok • Tidak adanya kepastian hukum (terjadi pertentangan antara kebijakan satu dg lainnya)

  35. Studi implementasi ; • Mrpk studi untuk mengetahui proses implementasi • Tujuan utamanya adalah untuk memberi umpan balik pada pelaksana kebijakan • Untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana atau standard yg ditetapkan • Untuk mengetahui hambatan dan problem yg muncul dalam proses implementasi

  36. Beberapa pakar beranggapan bahwa studi implementasi perlu melihat output kebijakan, shg sering disebut juga evaluasi implementasi • Dalam evaluasi implementasi dilihat dampak jangka pendek akibat proses implementasi tersebut • Biasanya bersifat deskriptif kualitatif • Metode pengumpulan data = metode penelitian sosial lainnya • Karena bertujuan untuk memberikan umpan balik maka biasanya digunakan metode yg lain spt, FGD, rapat, brainstorming dsb. Juga catatan-catatan harian pribadi dapat dijadikan sumber data yang akurat (Bryan & White, 1987)

  37. Perkembangan studi (penelitian) implementasi (Gogin dkk (1990) 1. Penelitian generasi pertama, fokus : a. Bagaimana suatu aturan diujudkan sebagai hukum dan bagaimana suatu hukum dijadikan program b. Upaya menunjuukkan sifat kekomplekan dan dinamika implementasi c. menekankan pentingnya subsistem kebijakan d. Mengidentifikasi faktor yg berhub dg hasil suatu program e. mendiagnosis bbrp penyakit yg sering mengganggu pelaksana

  38. Penelitian generasi kedua, Fokus : 1. Jenis dan isi kebijakan 2. organisasi pelaksana dan sumberdaya 3. pelaksana kebijakan : sikap, motivasi, hub antar pribadi, komunikasi dsb 4. Hasil : pengakuan bahwa implementasi bisa berubah setiap saat, identifikasi faktor penentu keberhasilan, berbagai persoalan yg muncul dsb

  39. Penelitian generasi ketiga, fokus : • 1. Komunikasi antar lembaga pemerintahan • 2. penyusunan desain penelitian • 3. Mengkaji variabel-variabel prediktor dalam implementasi

  40. Pendekatan dalam studi implementasi : • 1. Pendekatan strukural (peran organisasi) • 2. Pendekatan prosedural dan manajemen (Misal : Network planning and Controll/ NPC, Program Evaluation and Review Tehnique / PERT dsb) • 3. Pendekatan Perilaku (komunikasi, informasi, sikap dsb) • 4. Pendekatan politis (aspek-aspek antar departemental/ politik)

  41. Beberapa model Implementasi (Parsons, 1997) • 1. Model analisis kegagalan (implementasi sbg proses interaksi antara tujuan dan tindakan( Pressman & Wildavsky, 1973), implementasi sebagai politik adaptasi saling menguntungkan ( Mc Laughin, 1975) • 2. model Top down (mengidentifikasi faktor yang menyebabkan keberhasilan implementasi (Van Meter van Hoirn (1975), Grindle (1980), Sabatier & Mazmanian (1979) dsb • 3. model Bottom up (mengidentifikasi faktor lain dan interaksi organisasi antara Pemerintah dg warga negara (lipsky, 1971), Implementasi sebagai proses yg disusun melalui konflik dan bergaining (Wetherly, 1977), Implementasi sebagai proses alur (Smith, 1973) • 4. model sintesis (Ripley & Franklin (1985), Nakamura & Smallwood (1986) dsb

  42. Model-model Top down : • 1. Donalds Van meter & Carl E. Van Horn • 2. George C Edwards III • 3. Merilee Grindle • 4. Daniel H Mazmanian & Paul Sabatier

  43. Model Van Meter & Van Horn • Studi Implementasi hakikatnya mrpk penilaian atas kinerja kebijakan • Kinerja kebijakan dipengaruhi oleh : • 1. Standard (ukuran dasar) dan tujuan kebijakan. Ini berkaitan dg sejauhmana standard direalisasikan, sebab : sering telalu luas dan kabur, shg susah diukur • 2. Sumber- sumber Kebijakan : Dana SDM, Fasilitas • 3. Komunikasi antar organisasi & keg pelaksanaan, khususnya mengkomunikasikan standard aturan, shg diperoleh ketepatan dan konistensi sekaligus ebagai alat ukur dalam pengawasan • 4. Karakteristik badan pelaksana : menyangkut karakteristik, norma dan pola hub yang ada. Dalam hal ini yg harus dicermati adalah : a. kompetensi dan jumlah staff b. Rentang kendali (hierarki) c. Dukungan politik yg dimiliki d. Kekuatan organisasi e. Derajad keterbukaan dan kebebasan komunikasi f. Keterkaitan dg pembuat kebijakan 5. Kondisi sosial ekonomi dan politik 6. Sikap pelaksana, meliputi pesepsi pelaksana atas masalah, tandard dan tujuan serta ejauhmana bertentangan dg kepentingan pelaksana

  44. Model G. Edwards III • Didasari pertanyaan : 1. Prakondisi apa yg diperlukan agar implementasi berhasil 2. Hambatan utama yg menyebabkan implementasi gagal Ada 4 variabel penting dalam implementasi : 1. Komunikasi 2. Sumber-sumber 3. Sikap pelaksana 4. Struktur Birokrasi

  45. Komunikasi, penting sebab : 1. Setiap pelaksana harus memahami apa yg dilakukan 2. pelaksana harus memahami juklak 3. Pelaksana hrs konsisten pada juklak 4.Sering ditemukan hambatan dalam penyampaian inf pd hierarkhi orgs yg berlapis-lapis 5. Semakin baik komunikasi akan semakin baik implementasi 6. Mengurangi distori informasi 7. transparansi

  46. Sumber- sumber ini menyangkut : 1. Staff yg memadai dan berkeahlian sesuai kebutuhan 2. Informasi tentang kebijakan 3. Wewenang yg dimiliki pelaksana 4. Fasilitas yg ada • Sikap pelaksana meliputi : • Sikap dan dukungan aparat pelaksana 2. Perilaku birokrasi

  47. Struktur birokrasi, meliputi : 1. Prosedur kerja dan ukuran dasarnya 2. Hierarkhis struktur organisasi 3. koordinasi, desentralisasi, kewenangan dsb

  48. Karakterisitik umum Birokrasi (Ripley & Franklin, 1985) • 1. Pervasiveness : birokrasi ada dimana mana dan mrpk instrumen sosial yg dipilih untuk mengatasi peroalan publik • 2. Selective importance; Birokrasi dominan dalam implementasi dan mempunyai kepentingan yg berbeda dalam tiap tahap. • 3. Birokrasi banyak memp tujuan sosial yg berbeda : - Birokrasi dicipt untuk memberikan pelayanan yg sebenarnya menjadi tg jwb pemerintah - Birokrasi diciptakan untuk mempromosikan kept sektor ekonomi ttt (petani, buruh, pengusaha dsb) - Birokrasi diciptakan untuk mendistribusikan keuntungan, hak dan pelayanan di berbagai bidang (pendidikan, kesehatan dsb) shg masy bisa memanfaatkannya

  49. Karakteristik birokrasi (lanjutan) • 4. Size and Complexity: Birokrasi disusun untuk konteks urusan publik yang luas dan kompleks, sehingga banyak yang diserahkan ke swasta • 5. Survival; Birokrasi jarang mati, mempunyai naluri tetap hidup (jml peg tambah, urusan menjadi lebih besar dsb) • 6. Tidak netral (krs sering harus menunggu atau memahami apa yg menjadi kehendak otoritas diatasnya) tetapi juga tidak sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan luar. Sikap birokrast thd tujuan kebijakan mrpk faktor penting dalam implementasi

  50. Model Grindle • Ide dasar : Setelah kebijakan ditransformasikan dalam program aksi, maka tindakan implementasi itu belum tentu lancar, akan tetapi tergantung pada implementability dari program tersebut. • OKI ia membagi faktor yg mempengaruhi implementasi menjadi dua yaitu Content of policy dan Context of policy