Kementerian Kesehatan Sekretariat Jenderal Biro Kepegawaian April, 201 2

1. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR DALAM IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN Kementerian Kesehatan Sekretariat Jenderal Biro Kepegawaian April, 2012

2. Permasalahan Kepegawaian • MISMATCH ANTARA KOMPETENSI PNS DENGAN PRASYARATAN JABATAN • DISPARITAS ANTARA KEBUTUHAN PNS DENGAN KETERSEDIAAN TENAGA KERJA DI LAPANGAN • DISTRIBUSI PNS TIDAK PROPORSIONAL DENGAN TUGAS FUNGSI ORGANISASI PEMERINTAH • KONTRIBUSI DAN KINERJA PNS BELUM MENCAPAI STANDAR

4. OPTIMALISASI KINERJA APARATUR DAN EFISIENSI ANGGARAN PENUNDAAN SEMENTARA PENERIMAAN CPNS PENATAAN ORGANISASI (RIGHT-SIZING) DAN PENATAAN PNS PERUMUSAN JUMLAH PEGAWAI YANG TEPAT DAN REVIEW ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (PELAKSANAAN ARAHAN PRESIDEN)

5. POKOK-POKOK MATERI PERATURAN BERSAMA 3 MENTERI PENUNDAAN SEMENTARA PENERIMAAN CPNS MULAI 1 SEPT 2011 S.D 31 DESEMBER 2012

6. 8 KEWAJIBAN YANG HARUS DILAKUKAN SELAMA PENUNDAAN SEMENTARA PENERIMAAN CPNS

7. Area Perubahan Reformasi Birokrasi PELAYANAN PUBLIK Customer Internal Process PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TATA LAKSANA PENGAWASAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN ORGANISASI SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR AKUNTABILITAS KINERJA People & Organization POLA PIKIR & BUDAYA KERJA (MANAJEMEN PERUBAHAN)

8. ORGANISASI SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR Uraian Jabatan (Analisa Jabatan) Struktur Organisasi Penguatan Unit Organisasi Analisa Beban Kerja Perencanaan Pegawai Model Kompetensi AKUNTABILITAS KINERJA Standar Kompetensi Jabatan Asesmen Kompetensi Individu Sistem Akuntabilitas Kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Indikator Kinerja Utama Pengembangan Karir Evaluasi Jabatan Pemeringkatan Jabatan POLA PIKIR & BUDAYA KERJA (MANAJEMEN PERUBAHAN) Database Kepegawaian Manajemen Perubahan PELAYANAN PUBLIK TATA LAKSANA Analisa Kepuasan Publik PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Proses Bisnis Pemanfaatan TI (E-Gov) Peraturan Perundang-undangan

9. Ruang Lingkup

10. Penataan Sistem Rekrutmen Pegawai • 1. PengembanganAlatTes • HasilRapatMenpan, BKN, danKemenkes • Diperlukanteskompetensibidanguntuksetiaptenagakesehatan (sebelumnya 1 jenisteskompetensi) • AlatTessedangdikembangkanoleh Biro Kepegawaian • 2. SedangdikembangkanPedomanOrientasi • PegawaiBaru

11. ANALISIS JABATAN SESUAI PERMENPAN NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN ANALISIS JABATAN • NAMA JABATAN • RINGKASAN TUGAS • HASIL KERJA ( SKP ) • BAHAN KERJA • PERALATAN KERJA • RINCIAN TUGAS • KEADAAN TEMPAT KERJA • UPAYA FISIK • RESIKO BAHAYA • SYARAT JABATAN

12. PENGGUNAAN ANALISIS JABATAN UNTUK PERENCANAAN DAN PROGRAM-PROGRAM KEPEGAWAIAN PENATAAN JABATAN • INFORMASI JABATAN • Nama Jabatan • Ringkasan tugas • Hasil Kerja • Bahan kerja • Peralatan Kerja • Rincian Tugas • Keadaan Tmpt Kerja • Upaya Fisik • Resiko Bahaya • Syarat Jabatan PENATAAN ORGANISASI REKRUTMEN, SELEKSI, PENEMPATAN DISTRIBUSI KERJA ANALISIS JABATAN PETUNJUK KERJA P A L U N T U K PENILAIAN PRESTASI PENILAIAN JABATAN. PENGUPAHAN/PENGGAJIAN PROMOSI, MUTASI, ROTASI PERENCANAAN KARIER PENYUSUNAN PERSEDIAN TENAGA KERJA PENYUSUNAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA PELATIHAN MATCHING ? STOP TIDAK PERLU RENCANA TENAGA KERJA SEKARANG PERSIS/ TIDAK ADA KESENJANGAN SUSUN RENCANA TENAGA KERJA SEKARANG SUSUN RENCANA & PROGRAM TENAGA KERJA Y.A.D SELISIH SUSUN RENCANA YANG AKAN DATANG

13. ANALISIS JABATAN • HasilValidasidariMenpandan BKN kebutuhanjabatan di KementerianKesehatan JFU : 96 JFT : 205 Struktural : 2329 • UraianJabatanuntukJabatanFungsional (JFT & JFU) dibuatolehtimkecil (Biro Kepegawaiandan Biro Hukor) • UraianJabatanStrukturaldibuatolehMasing-masing unit kerja • Untukmenampungpegawai yang tidakterakomodir di JFU timkecilmemperbaikinomenklaturbesertauraianjabatannya Contoh : seorangdoktertetapi status belum PNS makadiaakan menjabatsebagai JFU Dokter.

14. Lanjutan…. • Dari Analisis Jabatan tersebut telah dihasilkan 212 Peta Jabatan bagi seluruh Unit Kerja (Pusat & UPT) dilingkungan Kementerian Kesehatan • Informasi yang ada di dalam Peta Jabatan dapat dijadikan dasar untuk • Jalur Karir masing-masing jabatan • Pola Rotasi • Pola Karir

15. Masalah dalam Pembuatan Peta Jabatan • Banyak pegawai (existing) yang sebenarnya jabatannya tidak dibutuhkan oleh struktur (sesuai tupoksi) • Penempatan Jabatan ke dalam Peta Jabatan yang tidak sesuai (tidak menunjang tupoksi)

16. Nama-nama Jabatan Fungsional Umum Hasil Analisis Jabatan

17. Lanjutan….

18. Lanjutan….

20. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur menyelenggarakan fungsi: • penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan, pengembangan dan pengendalian mutu, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan manajemen kesehatan, pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional kesehatan; • pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan, pengembangan dan pengendalian mutu, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan manajemen kesehatan, pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional kesehatan; • pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan, pengembangan dan pengendalian mutu, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan manajemen kesehatan, pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional kesehatan; dan • pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

21. Butir Kegiatan Widyaiswara Madya • melaksanakananalisiskebutuhanDiklat; • menyusunkurikulumDiklatpadaDiklatPrajabatanGolongan I dan II; • menyusunkurikulumDiklatpadaDiklatPrajabatanGolongan III; • menyusunkurikulumDiklatpadaDiklatpim Tingkat IV; • menyusunkurikulumDiklatpadaDiklatpim Tingkat III; • menyusunkurikulumDiklatpadaDiklatpim Tingkat II; • menyusunkurikulumDiklatpadaDiklatPembentukanJabatanFungsional; • menyusunkurikulumDiklatpadaDiklatFungsionalPenjenjangan Tingkat Dasar; • menyusunkurikulumDiklatpadaDiklatFungsionalPenjenjangan Tingkat Lanjutan; • menyusunkurikulumDiklatpadaDiklatFungsionalPenjenjangan Tingkat Menengah;

22. Lanjutan… • menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat IV; • menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional; • menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Lanjutan; • menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; • menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat IV; • menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional; • menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Lanjutan; • menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; • menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat IV; • menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional;

23. Lanjutan… • menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Tinggi; • menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Teknis; • menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat IV; • menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional; • menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Dikat Fungsional Penjenjangan Tingkat Lanjutan; • menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Dikat Teknis; • menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat IV; • menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai spesialisasinya pada Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional; • menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Lanjutan; • menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis;

24. Lanjutan… • menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Lanjutan; • menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis; • melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat IV; • melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional; • melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Lanjutan; • melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis;

25. EVALUASI JABATAN • KelasJabatanStruktural • Eselon I : 16 – 17 • Eselon II : 14 – 15 • Eselon III : 10 – 11 • Eselon IV : 8 – 9 • KelasJabatan JFT Kesehatan tertinggidiantaraKementerian/Lembaga JFT Utama Non Kesehatan Max 13 dan JFT UtamaKesehatan (dokdiknis) Max 15 • Hal tersebutmendongkrakKelasJabatanuntukparaDirekturRumahSakit • KelasJabatan JFU MengikutiPola BKN danMenpanterendah1dantertinggi 7 • RendahnyaKelasJabatanuntukEselon III disebabkanTupoksidalam SOTK tidakmencerminkankeadaansekarang yang dikerjakanmasing-masingjabatantersebutsehinggaperluadarevisiTupoksidalam SOTK

26. KEMAJUAN PROSES PENETAPAN KELAS JABATAN

27. Lanjutan…. • Kita ada pada tahap 3, dimana kita sudah menyerahkan dokumen FES (Nilai dan Kelas Jabatan), Peta Jabatan, dan Informasi faktor • Diharapkan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Kelas Jabatan antara Sekjen Kementerian Kesehatan, Deputi SDM Menpan, dan Deputi Kindang BKN dilaksanakan akhir April

28. Contoh Kapusdiklat Aparatur

30. STANDAR KOMPETENSI JABATAN • Kamusstandarkompetensidasardanbidangbaruakandibuat 2012 • Telah dibuat Draft pedomanpenyusunanstandarkompetensijabatan

31. ASSESSMENT INDIVIDU BERDASARKANKOMPETENSI • Sudahadatempatuntuk assessment centre. Mekanismedanpelaksanaan competency assessment untukberbagaijabatan di Kemenkessedangdalam proses penyempurnaan • Certificate Assessor Training sudahdilakukanuntuk 20 orang • Rekrutmensedangdilakukanpengembanganalattes • PenempatanPegawaiStandarKompetensi

32. PENERAPAN SISTEM PENILAIAN KINERJA INDIVIDU/PEGAWAI (SKP) • Output yang akandinilaidalamSasaranKerjaPegawaiakanmengambil data dariAnalisisJabatan, yaituhasilkerjamasing-masingjabatan. OKI AnalisisJabatantidakbolehsalah • Hasil SKP akanmempengaruhitunjangankinerjapegawai

33. CONTOH FORM SASARAN KERJA PEGAWAI SASARAN KERJA DIDAPAT DARI HASIL KERJA DALAM ANJAB

34. CONTOH PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI

35. Pengembangan Database Pegawai • SedangdilakukanpengembanganSistemInformasiKepegawaianuntuk database meliputi : • UraianJabatan • StandarKompetensiIndividu • SKP • Nilai FES danKelasJabatan • Dll

36. PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERBASIS KOMPETENSI • Proses pengembangan analisa kebutuhan pelatihan dikaitkan dengan hasil assessment dan penilaian kinerja sedang dilakukan • Penyempurnaan sistem evaluasi hasil pelatihan • Penyempurnaan modul pelatihan berbasis kompetensi

37. KESIMPULAN PRODUK Visi, Misi, Tujuan KebutuhanPegawai UraianTugas (ABK) Jabatanapasajadanberapa lama AnalisisJabatan Struktural : 6 F EvaluasiJabatan Fungsional : 9 F Remunerasi Job class UraianJabatan Tugas I Tugas II Tugas III Tugas IV Tugas V StandarKompetensiJabatantertentu AssesmenIndividu UntukMasalahtugastugastersebut DiklatBerbasisKompetensi PenilaianKinerja YG SudahMenjabat HasilKerja Target brp % dalam 1 thn SKP DATABASE PolaKarir * PeningkatanPelayananPublikdanKesejahteraanPegawai

38. Terima Kasih