1 / 37

OLEH : KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN

SYARAT DAN PROSEDUR PENGANGKATAN, KENAIKAN PANGKAT DAN PEMBERHENTIAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA. OLEH : KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN.

alexa-ratliff
Download Presentation

OLEH : KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SYARAT DAN PROSEDUR PENGANGKATAN, KENAIKAN PANGKAT DAN PEMBERHENTIAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA OLEH : KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN

  2. LATAR BELAKANG PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL ADALAH UNTUK : 1.Meningkatkanproduktifitaskerja PNS secara personal ; 2. Meningkatkanproduktifitas unit kerja; 3. Peningkatandanpengembangankarier PNS; 4. Peningkatankompetensidalampelaksanaantugasdanmembentuksikapprofessionalisme PNS.

  3. EKSISTENSI JABATAN FUNGSIONAL • Pada dasarnya jabatan fungsional tidak selalu disebut atau digambarkan dalam struktur organisasi, namun secara fungsinya harus ada; • Tidak disebut atau digambarkannya jabatan fungsional tersebut, cukup beralasan mengingat jenis jabatan fungsional jumlahnya cukup banyak (hingga saat ini berjumlah 101) dan senantiasa akan dapat berkurang dan atau bertambah sesuai dengan jenis pekerjaan yang menjadi tuntutan tugas dan fungsi organisasi;

  4. KEISTIMEWAAN PEMANGKU JABATAN FUNGSIONAL • Kenaikan Pangkat bisa dua tahun sekali; • Pangkat/golongan dapat melebihi pangkat/golongan maksimum; • Besar tunjangan jabatan dapat melebihi tunjangan jabatan struktural dan tunjangan funsional umum; • Profesionalitas kerja semakin teruji; • Mudah memperoleh angka kredit minimum.

  5. PERBANDINGAN ANTARA JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL

  6. Ciri Dari Jabatan Fungsional • 1. Kenaikan pangkatnya dikaitkan dengan angka kredit, kecuali beberapa jabatan fungsional tertentu; • 2. Angka Kredit Merupakan : • suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seseorang pejabat fungsional tertentu, dalam mengerjakan butir kegiatan, yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan, dan kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional tersebut • 3. Bagi Pejabat Fungsional yang memiliki Sikap kreatif, dapat dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi dalam waktu 2 tahun sepanjang memenuhi jumlah angka kredit minimal yang dipersyaratkan; • 4. Jabatan fungsional terdiri dari : jabatan fungsional Jenjang keahlian dan jabatan fungsional Jenjang ketrampilan

  7. PNS yg diberi tugas, tanggung jawab,wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang utk melaksanakan kegiatan perencanaan pd unit perencana tertentu KETENTUAN UMUM PERENCANA Suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yg telah dicapai oleh seorang perencana dalam mengerjakan butir kegiatan yg digunakan sebagai salah satu syarat utk pengangkatan dan kenaikan pangkat dalam Jabatan Fungsional Perencana ANGKA KREDIT Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPENNAS) INSTANSI PEMBINA RUMPUN JABATAN MANAJEMEN Pelaksana Kegiatan Teknis Fungsional Perencanaan di lingkungan Instansi Pemerintah dan merupakan jabatan karier yg hanya dapat diduduki oleh seorang yang telah berstatus PNS KEDUDUKAN Menyiapkan, Melakukan dan Menyelesaikan Kegiatan Perencanaan TUGAS POKOK

  8. JABATAN FUNGSIONAL Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1994 DASAR HUKUM Keputusan Menpan No.16/Kep/M.PAN/3/2001 DASAR PELAKSANAAN Keputusan Bersama Kepala Bapennas dan BKN No.Kep.1106/Ka/08/2001 dan No.34a Th.2001 JUKLAK JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA Keputusan Menneg Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bapennas No.234/M.PPN/04/2002 JUKNIS Keputusan Menneg Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bapennas No.235/M.PPN/04/2002 JUKNIS PENILAIAN ANGKA KREDIT Keputusan Menneg Perencanaan Pembangunan Nasional / Ketua Bapennas No.266/M.PPN/06/2002 JUKNIS ORG. DAN TATAKERJA TIM PENILAI

  9. SYARAT DAN PROSEDUR PENGANGKATAN, KENAIKAN PANGKAT DAN PEMBERHENTIAN JF.PERENCANA KETENTUAN YANG HARUS DIPENUHI DALAM HAL PENGANGKATAN JF.PERENCANA SYARAT TATACARA / ALUR PROSES DALAM HAL PENGANGKATAN JF.PERANCANA PROSEDUR

  10. PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA 1. PENGANGKATAN JF. PERENCANA MELALUI INPASSING 2. PENGANGKATAN JF. PERENCANA MELALUI FORMASI CPNS 3. PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KEDALAM JF. PERENCANA

  11. PERSYARATAN DAN WAKTU PENGANGKATAN JF PERENCANA MELALUI INPASSING DASAR PELAKSANAAN : Pasal 19 dan 20 KeputusanBersamaKepala BAPENNAS DAN BKN Nomor KEP.1106/Ka/08/2001 danNomor 34A Th.2001 • PERSYARATAN : • PNS ygmasihaktifmelaksanakantugasdibidangperencanaanberdasarkankeputusanpejabatygberwenang; • Ijazahserendah-rendahnya S.1 / Diploma IV; • Pangkatserendah-rendahnyaPenataMuda (III/a) • DP.3 1 (satu) tahunterakhirbernilaibaik. WAKTU INPASSING : TMT : 1 Januari 2002 s/d 31 Maret 2002 TMT : 1 April 2002 Kenaikan Pangkat JF. Perencana sudah ditetapkan dengan Angka Kredit disamping memenuhi syarat lainnya sesuai peraturan dan perundangan yg berlaku

  12. PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENGANGKATAN JF PERENCANA MELALUI FORMASI CPNS DASAR PELAKSANAAN : Surat Keputusan Menteri Negara PPN dan Kepala BAPENNAS Nomor KEP.020/M.PPN/12/2001 tentang Pedoman Penyusunan Formasi JF. Perencana • PERSYARATAN : • Adanyapenetapanformasi JF Perencana yang ditetapkan MENPAN; • Ijazahserendah-rendahnya S.1 / Diploma IV; • Lulus Seleksi CPNS untukFormasi JF. PerencanasebagaimanadiaturdalamPeraturanPemerintahNomor 98 Tahun 2000 joNomor 11 Tahun 2002. • PROSEDUR : • UsulPengangkatan CPNS dariPejabat yang berwenangdalamjabatanCalon JF. Perencana • SK Pengangkatan CPNS Calon JF. PerencanaditerbitkanolehPejabat yang berwenangsebagaimanadiaturdalam KMA Nomor 492 Tahun 2003; • Setelahdiangkatsebagai PNS dan minimal 1 TahunmelaksanakantugassebagaiCalonJF.Perencanasertatelah lulus Diklatfungsionaldibidangperencanaandapatditetapkan SK. PengangkatandalamJabatanPerencanadenganangkakreditygditetapkanberdasarkanPendidikan, UnsurUtamadanUnsurPenunjangygdimilikiselamamelaksanakantugasdibidangperencanaan

  13. PERSYARATAN PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KEDALAM JF. PERENCANA • PERSYARATAN : • Pengalamandalamkegiatanperencanaan minimal 2 tahun; • Maksimalberusia 5 Tahunsebelummencapai BUP (51 tahun); • Ijazahserendah-rendahnya S.1 / Diploma IV; • PengkatGol.Ruang Minimal PenataMuda (III/a); • DP.3 1 (satu) Tahunbernilai BAIK; • MemilikiAngkaKreditKomulatifygditetapkanmelaluiDiklatKompetensi JF. Perencanasesuaidenganjenjangjabatannya; • CalonPerencanaygtidak lulus DiklatKompetensi PAK ditangguhkan, danberikesempatankembalidalamwaktu minimal 2 tahunberikutnyasejakmengikutiDiklatKompetensisebelumnya. • Lulus DiklatPenjenjangan JF. Perencana;

  14. PROSEDUR PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KEDALAM JF PERENCANA • PROSEDUR: • UsulPengangkatan PNS dariJabatan Lain kedalamjabatanCalon JF. PerencanadariPejabatygberwenangsecarahirarki (Minimal Eselon III); • Melampirkanberkaspersyaratansesuaidenganketentuan (Rangkap 2); • Pejabat Unit Kepegawaianmelakukanverifikasiataskebenarandankeabsahanberkaspersyaratandanlampiranusulpengangkatan; • Pejabat Unit Kepagawaianmenyampaikanrancangan/konsep SK. Pengang- katanpejabatJF.Perancanakepadapejabatygberwenanguntukditandatanganisebagaimanadiaturdalam KMA Nomor 492 Tahun 2003; • Asli SK. Pengangkatanygtelahditetapkanolehpejabatygberwenangdisampaikankepada PNS yang bersangkutandanditembuskanpadapejabatInstansidan unit organisasiterkait; • BapennassebagaiInstansi Pembina JF. Perencana, melakukan monitoring danevaluasiataspelaksanaanpengangkatandimaksudsesuaidgnketentuanygberlaku.

  15. SYARAT DAN PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

  16. JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT SYARAT KENAIKAN PANGKAT KETENTUAN DAN KELENGKAPAN YANG HARUS DIPENUHI SEBAGAI SYARAT MUTLAK UNTUK KENAIKAN PANGKAT/JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA TATACARA / MEKANISME ALUR PROSES PENYELESAIAN KENAIKAN PANGKAT/JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

  17. KENAIKAN PANGKAT PANGKAT:Kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian KenaikanPangkatMerupakan : 1. PenghargaankepadaPegawaiNegeriSipilKarenaTekun, penuhpengabdiandalammelaksanakantugas; 2. KenaikanPangkatbukanhak, sehinggamenjadihakatasannya, apakahkepadaPegawaiNegeriSipil yang menjadibawahannyasudahsepantasnyadiberikenaikanpangkatatautidak 3. Namundemikian, walaupunkenaikanpangkatadalahpenghargaan, hendaklahatasanmemeperhatikannasibPegawaiNegeriSipil yang menjadibawahannya KENAIKAN PANGKAT ADALAH: Penghargaan yang diberikan oleh pemerintah atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara

  18. DASAR HUKUM KENAIKAN PANGKAT PNS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KMA No.56 Th.2007 Tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Nota Usul Mutasi Kepegawaian di Lingkungan Departemen Agama PP. No.99 Th.2000 jo. PP. No.12 Th.2002 Tentang Kenaikan Pangkat PNS Keputusan Kepala BKN No.12 Th.2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Kenaikan Pangkat PNS KMA No.492 Th.2003 Tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama Keputusan Sekjen No.675.A Th.2007 Tentang Juklak Mutasi Kepegawaian di lingkungan Departemen Agama

  19. HAK PEGAWAI KENAIKAN PANGKAT BUKAN PENGHARGAAN ATAS PRESTASI KERJA DAN PENGABDIAN PNS KENAIKAN PANGKAT MERUPAKAN PRESTASI KERJA PEJABAT PERENCANA ANGKA KREDIT PARAMETER

  20. JENJANG PANGKAT GOL/RUANG JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DAN ANGKA KREDITNYA

  21. PERSYARATAN DAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL BERDASARKAN JUKLAK MUTASI No.675.A Tahun 2007 • Persyaratan : • Memiliki masa kerja minimal 2 tahun dalam pangkat terakhir; • Telah memenuhi angka kredit yang ditentukan; • DP.3 dua tahun terakhir bernilai baik; • Dapat melampaui pangkat atasan. • Kelengkapan Administrasi : • Fotocopy sah SK pangkat terakhir; • Fotocopy sah SK pengangkatan dalam jabatan fungsional terakhir; • ASLI penetapan angka kredit (PAK); • ASLI Lembar DP.3 dua tahun terakhir.

  22. MASA KENAIKAN PANGKAT • Ada 2 periode Kenaikan Pangkat dalam 1 tahun yaitu 1 APRIL dan 1 OKTOBER • SK Kenaikan Pangkat diberikan sesudah masa berlakunya (misalnya : naik pangkat berlaku 1 Oktober 2006, SK baru diterima tanggal 1 Desember 2006), hal ini disebabkan pengajuan ke BKN sesudah masa berlakunya (untuk 1 Oktober, baru bisa diajukan ke BKN secepat-cepatnya 1 Oktober), karena memang terkait dengan formasi • Apabila pengajuan usul kenaikan pangkat per 1 April belum bisa dipertimbangkan, maka bisa diajukan lagi untuk periode 1 Oktober kalau memang syarat-syaratnya telah dipenuhi

  23. KETENTUAN DAN PERSYARATAN UMUMKENAIKAN PANGKAT / JABATAN JF.PERENCANA • Angka Kredit nya terdiri dari minimal 80% unsur Utama dan maksimal 20% dari unsur penunjang ; • Bagi Perencana Madya Golongan /ruang (IV/d) yang mau naik pangkat ke Perencana Utama Golongan Ruang (IV/e) harus mengumpulkan Angka Kredit sekurang-kurangnya 25 % dari kegiatan Perencanaan dan sebanyak-banyaknya 75 % dari Pengembangan Profesi; • Bagi Perencana Pertama Golongan Ruang (III/b) yang mau naik pangkat sampai dengan ke Perencana Madya, Golo/ruang (IV/c) harus mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 30% dari kegiatan Perencanaan dan Sebanyak-banyaknya 75% dari Pengembangan Profesi; • Perencana yang telah memperoleh angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan satu tingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa pangkat/ jabatan yang didudukinya, maka pada tahun berikutnya yang bersangkutan tetap harus mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20% dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan, dan berasal dari Kegiatan Perencanaan

  24. PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA PEJABAT PERENCANA NOMOR PERSETUJUAN PERTIMBANGAN TEKNIS BKN / KANREG BKN / KANREG MENGAJUKAN USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT DAN KENAIKAN PANGKAT BAGIAN KEPEGAWAIAN SURAT PENGANTAR USUL PAK & KP DARI PEJABAT YG BERWENANG KELENGKAPAN KP SK. KP & JABATAN PAK TIM PENILAI PAK SIDANG TIM PENILAI PAK

  25. PERSYARATAN & PROSEDUR PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

  26. PEMBEBASAN SEMENTARA JF. PERENCANA • Dalamwaktu 5 tahunsejakdiangkatdalampangkatterakhirtidakdapatmengumpulkanangkakredit yang ditentukanuntukkenaikanpangkatbagiPerencanaPertamasampaidenganUtama (III/a sd IV/d) • Dalamwaktusatutahunsejakdiangkatdalampangkatterakhirtidakdapatmengumpulkanangkakreditsekurang-kurangnya 25 bagiPerencanaUtama (IV/e) • Dijatuhihukumandisiplintingkatsedangatauberatberupapenurunanpangkatberdasarkan PP.30/80 • Diberhentikansementarasebagai PNS berdasarkan PP Nomor4 Tahun 1966 • DitugaskansecarapenuhdiluarJabatanPerencana • Cutidiluartanggungannegara, kecualiuntukpersalinananakke 4 danseterusnya • MenjalaniTugasbelajarlebihdari 6 bulan

  27. PEJABAT PERENCANA YANG DIBEBASKAN DARI JABATANNYA, KARENA TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT MINIMAL, MAKA : • KenaikanpangkatnyatidakdptdilakukanberdasarkanperaturandiluarketentuanJF. Perencana • Tidakberhakatastunjanganjabatannya • SK Pembebasansementaradarijabatanberlakuterhitungmulai : • Tanggalberlakunyahukumandisiplin • Tanggalberlakunya SK Pembebasansementara • Tanggalpelantikandalamjabatan lain • Tanggalberlakunyacutidiluartanggungannegara • Tanggalmasukpendidikanbagi yang tugasbelajar

  28. PROSEDUR PEMBEBASAN SEMENTARA JF.PERENCANA KARENA TDK MENCAPAI ANGKA KREDIT : PIMPINAN UNIT KEPEGAWAIAN MEMBUAT SURAT PERINGATAN APABILA SETELAH 4 TAHUN SEJAK TMT. PENGANGKATAN JFP : BERDASARKAN LAPORAN TIM PENILAI JF.PERENCANA 1. Belum Pernah Mengajukan PAK 2. Angka Kredit yg dipersyaratkan untuk KP belum terpenuhi • Tembusan : • Kepala BKN, Jakarta; • KepalaBapennascq. KapusPembinaanPerencana, Jakarta; • DirjenAnggaran, Dep.Keuangan, Jakarta; • Kepala KPPN, Jakarta; • Pimpinan Unit PerencanaYbs. Jangka 1 Tahunbagi JFP Gol.Ruang : III/a-IV/d dan 6 Bulan JFP Gol.Ruang : IV/e makaPejabatKepegawaianygberwenangberdasarkan KMA 492/2003 menerbitkanSK.PembebasanSementara JFP

  29. PROSEDUR PEMBEBASAN SEMENTARA JF.PERENCANA KARENA SEBAB LAIN : BERDASARKAN DOKUMEN YG MENYATAKAN BAHWA PEJABAT JFP : DIJATUHI HUKDIS TK.SEDANG / BERAT; DIBERHENTIKAN SEMENTARA SEBAGAI PNS; TDK DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS SECARA PENUH SBG PERENCANA; PIMPINAN UNIT KEPEGAWAIAN MENYIAPKAN USULAN PEMBEBASAN SEMENTARA PERENCANA KEPADA PEJABAT YG BERWENANG MENGANGKAT, MEMINDAHKAN DAN MEMBERHENTIKAN BERDASARKAN KMA.492/2003 • ASLI SK.PemberhentianSementara JFP ygditetapkanolehPejabatygberwenangberdasarkan KMA.492/2003 disampaikankepada : • Kepala BKN, Jakarta; • KepalaBapennascq. KapusPembinaanPerencana, Jakarta; • DirjenAnggaran, Dep.Keuangan, Jakarta; • Kepala KPPN, Jakarta; • Pimpinan Unit PerencanaYbs.

  30. KETENTUAN DAN PERSYARATAN PENGANGKATAN KEMBALI JF. PERENCANA • PengangkatankembalikedalamJabfungPerencanasetelahmenjalanipembebasansementaradapatdipertimbangkanapabila : • Apabilatelahmemperolehangkakredit yang dipersyaratkandalamjangkawaktusatutahunsejakdibebaskansementara; • Telahselesaimenjalankanhukumandisiplintingkatsedangatauberat; • Dinyatakantidakbersalaholehpengadilan yang memilikikekuatanhukumtetap; • Telahselesaimenjalanitugasdiluarjabatanperencana; • TelahdiangkatkembaliolehinstansisemulasetelahCLTN; • Telahselesaimelaksanakantugasbelajar. • Jenjangjabatan PNS yang diangkatkembaliditetapkanberdasarkanjumlahangkakredit yang telahdimilikidanangkakreditbaru yang diperolehselamaperencana yang bersangkutandibebaskansementara • Perencana yang dijatuhihukumanringandansedang, angkakreditbaru yang diperolehselama yang bersangkutandibebaskansementara, tidakdapatdiikutsertakandalamperhitunganangkakredit.

  31. PROSEDUR PENGANGKATAN KEMBALI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA PEJABAT FUNGSIONAL PERENCANA YG TELAH MEMENUHI KETENTUAN DAN PERSYARATAN PENGANGKATAN KEMBALI, MAKA PIMPINAN UNIT KEPEGAWAIAN MENYIAPKAN USULAN PENGANGKATAN KEMBALI JF.PERENCANA KEPADA PEJABAT YG BERWENANG MENGANGKAT, MEMINDAHKAN DAN MEMBERHENTIKAN BERDASARKAN KMA.492/2003 UNTUK MENETAPKAN SK.PENGANGKATAN KEMBALI JF.PERENCANA BERDASARKAN PANGKAT DAN JENJANG JABATAN YG SESUAI DENGAN ANGKA KREDIT YG DIPEROLEH • ASLI SK.PengangkatanKembaliJF.PerencanaygditetapkanolehPejabatygberwenangberdasarkan KMA.492/2003 disampaikankepada : • Kepala BKN, Jakarta; • KepalaBapennascq. KapusPembinaanPerencana, Jakarta; • DirjenAnggaran, Dep.Keuangan, Jakarta; • Kepala KPPN, Jakarta; • Pimpinan Unit PerencanaYbs.

  32. JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA AKAN DIBERHENTIKAN DARI JABATANNYA APABILA : • Tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara • Dijatuhi hukuman disiplin berat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berupa pemberhentian sebagai PNS berdasarkan PP.30/1980; • Dijatuhi hukuman penjara berdasarkan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap;

  33. PEJABAT FUNGSIONAL PERENCANA YANG DIBERHENTIKAN DARI JABATANNYA MAKA : • Tidak wajib melaksanakan tugas perencanaan pada Jabfung Perencana; • Tidak berhak menerima tunjangan jabatan; • Kenaikan pangkatnya dipertimbangkan berdasar- kan ketentuan yang berlaku diluar JF.Perencana; • Tidak dapat diangkat kembali kedalam Jabfung Perencana

  34. PEJABAT PERENCANA YANG TELAH DIBERHENTIKAN DARI JABATANNYA DAPAT DINAIKAN PANGKATNYA SECARA REGULER APABILA : • Pangkatnya masih dalam batas ketentuan pangkat tertinggi berdasarkan pendidikannya; • Telah 4 tahun atau lebih dalam pangkat tersebut; • Memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat secara reguler lainnya.

  35. PROSEDUR PEMBERHENTIAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA BERKAS DAN DOKUMEN PEJABAT PERENCANA YG DIUSULKAN PEMBERHENTIANNYA DISAMPAIKAN KEPADA PEJABAT YG BERWENANG MENGANGKAT, MEMINDAHKAN DAN MEMBERHENTIKAN BERDASARKAN KMA.492/2003 PIMPINAN UNIT KEPEGAWAIAN MEMPERHATIKAN BERKAS DAN DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK DIBERHENTIKAN DARI JF.PERENCANA, • ASLISK.PemberhentianJF.PerencanaygditetapkanolehPejabatygberwenangberdasarkan KMA.492/2003 disampaikankepada : • Kepala BKN, Jakarta; • KepalaBapennascq. KapusPembinaanPerencana, Jakarta; • DirjenAnggaran, Dep.Keuangan, Jakarta; • Kepala KPPN, Jakarta; • Pimpinan Unit PerencanaYbs.

  36. = SEKIAN TERIMA KASIH = SEMOGA BERMANFAAT CONTACT PERSON : Drs. TEGUH SARWONO, M.Si Telp. 021-82417434 Hp. 08158036533 Office : Biro Kepegawaian Lt.III Departemen Agama Jakarta / Jalan Lapangan Banteng Barat No.3-4 Jakarta Pusat Created By.Iwan.K-2010. Subbag Per-UU Kepeg.

More Related