slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KEMENTERIAN KESEHATAN RI PowerPoint Presentation
Download Presentation
KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 61

KEMENTERIAN KESEHATAN RI - PowerPoint PPT Presentation


  • 298 Views
  • Uploaded on

KEMENTERIAN KESEHATAN RI. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL d alam S istem J aminan S osial N asiona l. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL. a . Dasar hukum. JAMINAN KESEHATAN BAGI SEMUA ORANG MERUPAKAN HAK AZASI MANUSIA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KEMENTERIAN KESEHATAN RI' - kaili


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional

JAMINAN

KESEHATAN

NASIONAL

slide3

JAMINAN KESEHATAN BAGI SEMUA ORANG MERUPAKAN HAK AZASI MANUSIA.

Setiap negara perlu mengembangkan UHC melalui mekanisme asuransi kesehatan sosial untuk menjamin pembiayaan kesehatan yang yang berkelanjutan.

Deklarasi PBB 1948 ttgHAM

Pasal 25, Ayat (1)

Resolusi WHA ke58 2005 di Jenewa

Pancasila

Sila ke 5

slide4

UUD 1945 PASAL 28H

UUD 45 Pasal 28 H :

slide7

Universal Coverage 2014

RPJMN 2010-2014

MDG 2015

VISI :

MasyarakatSehat yang

MandiridanBerkeadilan

mengapa diperlukan jaminan kesehatan
Mengapa Diperlukan Jaminan Kesehatan

Asuransi

Kessos

(WAJIB)

  • Kehidupanmanusia berpotensi mengalami risiko
  • Manusiabersifatshort sighted
  • Prinsip
  • NASIONAL
  • NIRLABA
  • GOTONG ROYONG
  • EQUITY
  • dll
apa yang terjadi di sekitar kita
Apa yang Terjadi di Sekitar Kita?

Jikaadasanak-famili, tetangga, lingkungananda yang terkenaseranganjantung/perlumasukICU/RS:

JikabiayaperawatanmencapaiRp 50 juta, berapabanyakdarisaudara, jikatidakmemilikiJaminankesehatan, yang sanggupbayarketikahalituterjadi?

jika ia mampu berapa banyak
JikaIaMampu, Berapabanyak?

Jikamobilkitarusakdanperlubiaya > Rp 10 juta, kitapikir, tunda, ataucarialternatif lain?

PelayananRumahSakit? Gelap!!!

slide13

RISIKO  JAMINAN / SECURITY

RISIKO

Conventional Security

Thdp risiko luar/perang

Non-Convetsional Security

Terhadap risiko dlm Sosial Ekonomi (sakit, tua, kecelakaan, PHK, dll)

UU HANKAM/

NATIONAL SECURITY ACT

UU SJSN /

NATIONAL SOCIAL SECURITY ACT

slide15

PENGERTIAN ASURANSI KESEHATAN SOSIAL

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan & perlindungan dlm memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yg diberikan kepada setiap orang yg telah membayar iuran/ iurannya dibayar oleh Pemerintah

slide17

PRINSIP JAMINAN KESEHATAN NASIONAL MENURUT

UU SJSN

Nirlaba

Kehati-hatian

Akuntabilitas

ASURANSI SOSIAL

Kegotong royongan

Pengelolaandanauntukkepentinganpeserta

Keterbukaan

Portabilitas

Peserta

Wajib

Dana amanat

slide19

KEPESERTAAN

Peserta

IURAN

slide23

BEBERAPA PENGERTIAN (4)

PEKERJA PENERIMA UPAH

slide24

BEBERAPA PENGERTIAN (5)

Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan dpt juga mengikutsertakan anggota keluarga yang lain

slide25

BEBERAPA PENGERTIAN (6)

Pasal 4 ayat (3)

PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH

slide26

BEBERAPA PENGERTIAN (7)

Pasal 4 ayat (4)

BUKAN PEKERJA

slide27

WNI DI LUAR NEGERI

Jaminan kesehatan bagi Pekerja Warga Negara Indonesia yg bekerja di luar negeri diatur dgn ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.

slide28

SYARAT DAN LOKASI PENDAFTARAN

SYARAT PENDAFTARAN PESERTA

Akan diatur kemudian dgn peraturan BPJS

LOKASI PENDAFTARAN:

Dilakukan di kantor BPJS setempat / terdekat dari domisili peserta.

slide29

PROSEDUR PENDAFTARAN PESERTA

1. Pemerintah mendaftarkan PBI Jaminan Kesehatan sbg Peserta kpd BPJS Kes.

2. Pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya atau pekerja dpt mendaftarkan diri sbg peserta kpd BPJS kes.

3. Bukan pekerja & peserta lainnya wajib mendaftarkan diri & keluarganya sbg peserta kpd BPJS kes.

slide30

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

KEWAJIBAN PESERTA

Membayar iuran

b. Melaporkan data kepesertaannya kepada BPJS Kesehatan dgn menunjukkan identitas Peserta pd saat pindah domisili &/atau pindah kerja.

  • HAK PESERTA
    • Memperoleh identitas Peserta
    • b. Memperoleh manfaat pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yg bekerjasama dgn BPJS Kesehatan
slide32

PENTAHAPAN KEPESERTAAN

Tahap II : seluruh penduduk yg blm masuk sbg Peserta BPJS Kes paling lambat 1 Januari 2019

slide33

PEMBIAYAAN

IuranJaminan Kesehatan sejumlah uang yg dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja &/atau Pemerintah utk program Jamkes(Perpres No. 12 thn 2013 ttg Jaminan Kesehatan)

Peserta PBI Jamkes dibayar oleh Pemerintah.

Peserta Pekerja Penerima Upah dibayar oleh Pemberi Kerja & Pekerja

Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah & peserta bukan Pekerja dibayar oleh Peserta yg bersangkutan

slide37

IUR BIAYA (Additional Charge)

Peserta yg menginginkan kelas perawatan yg lebih tinggi dari pd haknya, dpt meningkatkan haknya dgn mengikuti asuransi kesehatan tambahan

slide40

JENIS PELAYANAN

Ambulans hanya diberikan utk pasien rujukan dari Faskes dg kondisi tertentu yg ditetapkan oleh BPJS Kes.

slide44

MANFAAT JAMINAN KESEHATAN (1)

Ambulans hanya diberikan utk pasien rujukan dr Faskes dgn kondisi tertentu

slide46

PELAYANAN YANG TIDAK DIJAMIN

Tidaksesuaiprosedur

Pelayanan diluar Faskes yg bekerjasama dgn BPJS

Pelayanan bertujuankosmetik

General check up, pengobatan alternatif

Pengobatan utkmendapatkanketurunan, PengobatanImpotensi

Yankes pd saatbencana

Pasien bunuh diri /penyakit yg timbul akibat kesengajaan utk menyiksa diri sendiri/ bunuh diri/narkoba

slide52

MEKANISME PENANGANAN KELUHAN

Penyampaian pengaduan dilaksanakan sesuai dgnketentuan peraturan perundang-undangan

slide53

PENYELESAIAN SENGKETA

Bila sengketa tdk dpt diselesaikan secara musyawarah maka diselesaikan dgn cara mediasi atau melalui pengadilan sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan

slide54

PETA JALAN MENUJU

KEPESERTAAN SEMESTA (UHC)

86,4 juta PBI

KEGIATAN:

Pengalihan, Integrasi, Perluasan

111,6 juta peserta dikelola BPJS Keesehatan

257,5 juta peserta (semua penduduk) dikelola BPJS Keesehatan

Penduduk yang dijamin di berbagai skema 148,2 jt jiwa

60,07 Juta pst dikelola o/ Badan Lain

90,4juta belum jadi peserta

Tingkat Kepuasan Peserta 85%

73,8 juta belum jadi peserta

Pengalihan Peserta JPK Jamsostek, Jamkesmas, Askes PNS, TNI Polri ke BPJS Kesehatan

Integrasi Kepesertaan Jamkesda dan askes komersial ke BPJS Kesehatan

Perpres Dukungan Operasional Kesehatan bagi TNI Polri

Pengalihan Kepesertaan TNI/POLRI ke BPJS Kesehatan

Penyusunan Sisdur Kepesertaan & Pengumpulan Iuran

Pemetaan Perusahaan & sosialisasi

Perluasan Peserta di Usaha Besar, Sedang, Kecil & Mikro

B

S

K

Sinkronisasi Data Kepesertaan: JPK Jamsostek, Jamkesmas dan Askes PNS/Sosial -- NIK

Pengukuran kepuasan peserta berkala, tiap 6 bulan

Kajian perbaikan manfaat dan pelayanan peserta tiap tahun

slide55

PETA JALAN ASPEK PERATURAN PERUNDANGAN

Sebagian besar Peraturan Pelaksana disahkan

KEGIATAN-KEGIATAN:

Seluruh Peraturan Pelaksana disahkan

Sebagian besar Peraturan Teknis sudah dibuat

Belum ada peraturan pelaksana yang disahkan

PP PBI

Peraturan Pelaksana dan Peraturan Teknis disempurnakan

Per pres jaminan Kesehatan

Penyesuaian Per Pres Jaminan Kesehatan

Penyesuaian Per Pres Jaminan Kesehatan

Perpres dukungan Operasional Kes bg TNI Polri

PP Modal Awal dan Pengelolaan Dana

PP Pelaksanaan UU BPJS

Perpres Tata Cara Pemilihan Dewas & Direksi BPJS

Kepres Pengangkatan Pertama Kali Dewas & Direksi BPJS

slide56

PETA JALAN ASPEK PELAYANAN KESEHATAN

  • Jumlah mencukupi
  • Distribusi merata
  • Sistem rujukan berfungsi optimal
  • Pembayaran dg cara prospektif dan harga keekonomian untuk semua penduduk
  • Distribusi blmmerata
  • Kualitas bervariasi
  • Sistem rujukan blmoptimal
  • Cara Pembayaran blm optimal
  • Perluasan & Pengemb. faskes &nakes secara komprehensif
  • Evaluasi & penetapan pembayaran

KEGIATAN-KEGIATAN:

Implementasi roadmap: pengembangandanpemantauan faskes, nakes, sistem rujukan, infrastruktur lainnya.

Rencanaaksi pengembangan faskes,nakes, sistem rujukan & infrastruktur

Kajian berkala BPJS Kesehatanterhadapfasyankes (pemberipelayanankesehatan) terhadapstandar yang ditetapkan

Penyusunan Standar, prosedur dan pembayaran faskes

Peningkatanupayakesehatanpromotifpreventifbaikmasyarakatmaupunperorangan

Implementasi pembayaran Kapitasi dan INA-CBGs serta penyesuaian besaran biaya dua tahunan dengan harga keekonomian

slide57

PETA JALAN ASPEK MANFAAT DAN IURAN

Manfaat sama untuk semua penduduk

Manfaat bervariasi belum komprehensif sesuai kebutuhan medis

  • - Manfaat standar
  • Komprehensif sesuai keb medis
  • - Berbeda non medis

KEGIATAN-KEGIATAN

Iuran bervariasi

Iuran :

Masih berbeda PBI dan Non PBI

Konsensus manfaat

Penetapan manfaat dlm Perpes JK, termasuk koordinasi manfaat

Penyesuaian Perpres Jamkes

Penyesuaian Perpres Jamkes

Kajian berkala tahunan tentang upah , iuran, efektifitas manfaat , dan pembayaran antar wilayah

Telaah utilisasi kontinyu untuk menjamin efisiensi, menurunkan moral hazard, dan kepuasan peserta dan tenaga/fasilitas kesehatan

slide58

PETA JALAN ASPEK ASPEK KEUANGAN

  • Belum ada standar akuntansi untuk jaminan sosial nirlaba
  • Belum ada PP pegelolaan dana jaminan sosial
  • PP Pengelolaan Dana Amanat diundangkan
  • Standar akuntansi JS diundangkan
  • Dana cadangan akumulatif sehat
  • Pengelolaan Efisien &Akuntabel

KEGIATAN-KEGIATAN EFISIEN DAN AKUNTABEL

Kebijakan Pengelolaan Dana Amanat

Penyusunan Kebijakan akuntansi keuangan khusus BPJS

Penyempurnaan Sistem & Prosedur Akuntansi & Keuangan

Penyusunan dan publikasi akuntabilitas dan kecukupan dana tiap semester sebagai indikator efisiensi dan akuntabilitas publik

Laporan Keuangan Penutup dan Pembuka

Penyusunan ketentuan cadangan tehnis & valuasi aktuaria

Analisis Estimasi Dampak Fiskal & Produktifitas

slide59

PETA JALAN ASPEK

KELEMBAGAAN & ORGANISASI

KEGIATAN-KEGIATAN PENYEMPURNAAN TATA KELOLA

Pengelolaan bervariasi oleh banyak Badan

BPJS Kesehatan beroperasi dengan baik

BPJS Kesehatan mengelola seluruh penduduk dengan indikator efisien dan memuaskan

Penyiapan Beroperasinya BPJS Kesehatan

Pemantapan organisasi dan manajmen

Perubahan AD/ART dan Atribut PT Askes

Pengembangan jumlah kantor perwakilan dan cabang

Menyusun berbagai Sisdur

Pengembangan kompetensi dan kinerja SDM BPJS dan Faskes

Koordinasi pengalihan kepesertaan

Pembentukan dan beroperasinya PMO

Susun Pedoman Good Governance (GCG)

Implementasi tata keclola (good governance) yang baik dan pelaporan publik

Penyusunan dan Standarisasi Bisnis Proses

Pengembangan kebijakan berbasis data, information warehouse, Jaringan dan Infrastruktur sistem informasi

Blue Print IT

Pengembangan Aplikasi

slide60

PETA JALAN ASPEK

SOSIALISASI, PENGAWASAN DAN MONITORING

Manfaat bervariasi belum komprehensif sesuai kebutuhan medis

BPJS Kesehatan beroperasi dengan baik

KEGIATAN-KEGIATAN

BPJS Kesehatan mengelola JKN secara efisien, akuntabel, dan memuaskan

Penyusunan strategi sosialisasi

Sosialisasi menjelang BPJS Kesehatan

Sosialisasi dan publikasi ilmiah menuju universal coverage

Monitoring semesteran dampak sosialisasi (perkembangan kespesertaan dan kepuasan peserta)

Susun bahan-bahan sosialisasi

Peralihan Verifikator Inddependen

Koordinasi dan Monitoring menjelang BPJS Kesehatan

Analisis Laporan BPJS Kes tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Analisis Laporan BPJS Kes tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Analisis Laporan BPJS Kes tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Analisis Laporan BPJS Kes tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Analisis Laporan BPJS Kes tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Analisis Laporan BPJS Kes tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Penyusunan Indikator Kinerja

Penyusunan Pedoman Monitoring dan Pengawasan Operasional BPJS Kesehatan

Monitoring dan Pengawasan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan oleh DJSN

Penyusunan Pedoman Pengawasan Keuangan BPJS Kesehatan

Pelaksanaan Pengawasan Keuangan oleh BPK/akuntan publik/ OJK

slide61

JAMINAN

KESEHATAN

NASIONAL

Untuk Indonesia yang lebih sehat