1 / 34

Disampaikan Pada : KEGIATAN PELATIHAN BERSAMA TEKNISI JARDIKNAS DAN PETUGAS SIMKEU DEPDIKNAS

BEBERAPA INFORMASI ANGGARAN & KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SIM KEUANGAN DEPDIKNAS. Disampaikan Pada : KEGIATAN PELATIHAN BERSAMA TEKNISI JARDIKNAS DAN PETUGAS SIMKEU DEPDIKNAS BIRO KEUANGAN DAN PUSTEKKOM SETJEN DEPDIKNAS 21 APRIL S.D. 24 MEI 2009 . LATAR BELAKANG. 2.

jonny
Download Presentation

Disampaikan Pada : KEGIATAN PELATIHAN BERSAMA TEKNISI JARDIKNAS DAN PETUGAS SIMKEU DEPDIKNAS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. BEBERAPA INFORMASI ANGGARAN & KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SIM KEUANGAN DEPDIKNAS Disampaikan Pada : KEGIATAN PELATIHAN BERSAMA TEKNISI JARDIKNAS DAN PETUGAS SIMKEU DEPDIKNAS BIRO KEUANGAN DAN PUSTEKKOM SETJEN DEPDIKNAS 21 APRIL S.D. 24 MEI 2009

  2. LATAR BELAKANG 2 • DEPDIKNAS MEMILIKI ORGANISASI & ANGGARAN YANG BESAR, SEBARAN GEOGRAFIS YANG LUAS DAN KEWENANGAN PERBENDAHARAAN YANG TERDESENTRALISASI DENGAN JUMLAH SATKER SEBANYAK 398 SATKER (TA.2008=399) YANG TERSEBAR DI SELURUH INDONESIA; • DATA DAN INFORMASI MENGENAI DAYA SERAP ANGGARAN, DAN PELAPORAN KEUANGAN TIDAK DAPAT SEGERA DIKETAHUI SECARA CEPAT DAN AKURAT DARI SETIAP UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DEPDIKNAS TERMASUK DARI PROPINSI/ KABUPATEN/KOTA YANG MENGELOLA DANA DEKONSENTRASI/TP DEPDIKNAS; • UNIT AKUNTANSI BELUM TERTIB DALAM PENCATATAN DAN MENGIRIMKAN LAPORAN KEUANGAN SECARA BERJENJANG; • KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR (PERANGKAT KOMPUTER DAN JARINGAN) BELUM MEMADAI; • PERHATIAN DAN KOMITMEN PENANGGUNGJAWAB UNIT AKUNTANSI MASIH RENDAH; • PENGUASAAN TENTANG KETENTUAN KEUANGAN & AKUNTANSI YG RENDAH, BAIK PERATURAN MAUPUN APLIKASINYA • PETUGAS SAI PADA SATKER BELUM DIATUR DENGAN JELAS TERMASUK PENGATURAN INSENTIF. • ADANYA FASILITAS JARDIKNAS

  3. PETA SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN DEPDIKNAS TAHUN 2008 DAN 2009 *) Hasil RDP dengan DPR tambahan 2 Dinas yaitu Dinas Pendidikan Prov. NAD dan Maluku Utara

  4. ALOKASI DANA APBN DEPDIKNAS (1/3)

  5. ALOKASI DANA APBN DEPDIKNAS (2/3)

  6. ALOKASI DANA APBN DEPDIKNAS (3/3)

  7. PERBANDINGAN JUMLAH ANGGARAN DEPDIKNAS PER JENIS KEWENANGAN TAHUN ANGGARAN 2009 Tahun Anggaran 2009 Depdiknas memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.62.098.268.498.000,- yang dialokasikan untuk :

  8. PERBANDINGAN JUMLAH ANGGARAN DEPDIKNAS YANG DIALOKASIKAN UNTUK DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN TA. 2009 dalam ribu rupiah **) **) *) DK = Dana Dekonsentrasi TP=Tugas Perbantuan **) Hasil RDP dengan DPR

  9. ANGGARAN DEPDIKNAS PER JENIS PENGELUARAN TAHUN ANGGARAN 2009 dalam ribuan rupiah

  10. ANGGARAN DEPDIKNAS PER UNIT UTAMA PER JENIS PENGELUARAN TAHUN ANGGARAN 2009 dalam ribuan rupiah *) *) *) RevisiPagudariSetjenkeDiktiberdasarkanhasil RDP dengan DPR sebesar Rp.4 milyaruntukperjenisbelanjabelumdisesuaikan.

  11. PENGELOLAAN ANGGARAN

  12. PENGELOLAAN ANGGARAN

  13. BAGAN AKUN STANDAR (BAS) Sebagai pedoman untuk : PERTANGGUNG JAWABAN & PELAPORAN PERENCANAAN PELAKSANAAN DIPA RKAKL LAPORAN KEUANGAN SPM

  14. PERMENDIKNAS NO.16 TAHUN 2008 TGL.23 MEI 2008 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN DEPDIKNAS

  15. TUJUAN PERMENDIKNAS • MENEGASKAN TANGGUNGJAWAB PENCATATAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA SETIAP JENJANG UNIT AKUNTANSI DI LINGKUNGAN DEPDIKNAS. • MEMBERIKAN PEDOMAN PENCATATAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN DEPDIKNAS YANG MENTAATI SAI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN; • UNTUK MENGHASILKAN LAPORAN KEUANGAN DEPDIKNAS YANG SESUAI DENGAN : • SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH, • TEPAT WAKTU, DAN • MENDAPATKAN OPINI AUDIT WAJAR TANPA PENGECUALIAN DARI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN,

  16. HAL PENTING BERKAITAN PERMENDIKNAS NO.16 TAHUN 2008 • PENETAPAN PETUGAS SAK DAN SIMAK-BMN (OPERATOR, VERIFIKATOR & VALIDATOR) OLEH SEKRETARIAT JENDERAL ATAS NAMA MENDIKNAS; • SETIAP SATKER WAJIB MENYEDIAKAN DANA OPERASIONAL PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MELIPUTI: • BIAYA PENGADAAN SARANA PENUNJANG ANTARA LAIN KOMPUTER DAN SERVER; • BIAYA UNTUK OPERASIONAL PENYUSUNAN LK • HONORARIUM BULANAN UNTUK PETUGAS SAI; • TANGGUNGJAWAB INFRASTRUKTUR JARDIKNAS OLEH PUSTEKKOM; • TANGGUNGJAWAB PENYEDIAAN SARANA KOMPUTER DAN SERVER OLEH MASING-MASING UNIT AKUNTANSI • WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN SECARA BERJENJANG OLEH MASING-MASING UNIT AKUNTANSI; • SISTEM PENCATATAN MENGACU PADA POS; • SANKSI DIKENAKAN KEPADA : • PEMIMPIN SATUAN KERJA BERUPA HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI MULAI DARI YANG SIFATNYA RINGAN SAMPAI DENGAN BERAT. • SATUAN KERJA BERUPA PENUNDAAN PENCAIRAN DANA KEGIATAN. Gubernurdan/atauKepala Daerah dapatmemberikan SANKSI baikatasdasarinisiatifnyasendiriatauatasdasar instruksiMenteri. 16

  17. PENCATATAN & PENANGGUNGJAWAB UNIT AKUNTANSI (PASAL 2)

  18. TANGGUNGJAWAB INFRASTRUKTUR DAN KONTEN (Pasal 4) AYAT (1) AYAT (2)

  19. TANGGUNGJAWAB PENGADAAN INFRASTRUKTUR Pasal 5 AYAT (1) AYAT (2)

  20. PEMELIHARAAN DAN PEMUTAHIRAN PERANGKAT LUNAK (Pasal 6) • PENYELENGGARAAN, PEMELIHARAAN, DAN PEMUTAHIRAN PERANGKAT LUNAK SIMKEU DEPARTEMENYANG SESUAI PERATURAN PERUNDANG–UNDANGAN,TERMASUK KESESUAIAN DENGAN PERANGKAT LUNAK YANG DITETAPKAN DEPKEU MENJADI TANGGUNGJAWAB BIRO KEUANGAN. • PENYELENGGARAAN, PEMELIHARAAN, DAN PEMUTAHIRAN PERANGKAT LUNAK SISTEM OPERASIYANG SESUAI PERATURAN PERUNDANG–UNDANGAN,MENJADI TANGGUNGJAWAB MASING-MASING UNIT AKUNTANSI. • UNTUK MENJAMIN INTEROPERABILITAS, KAPASITAS DAN KESESUAIAN STANDAR ARSITEKTUR JARDIKNAS, PENYELENGGARAAN, PEMELIHARAAN, DAN PEMUTAHIRAN PERANGKAT LUNAK SIMKEU DEPARTEMEN DAN SISTEM OPERASI, DIKOORDINASIKAN DENGAN PUSTEKKOM.

  21. PENCATATAN & PELAPORAN PASAL 8 • SETIAP TRANSAKSI KEUANGAN YANG DILAKUKAN OLEH SATKER, DICATAT DALAM SAK DAN/ATAU SIMAK-BMN SESUAI DENGAN SIFAT TRANSAKSI DAN DOKUMEN SUMBER YANG DIGUNAKAN (AYAT 1) • PENCATATAN TRANSAKSI DILAKSANAKAN SETELAH TRANSAKSI YANG BERSANGKUTAN DIVERIFIKASI OLEH PETUGAS VERIFIKATOR DAN DI VALIDASI OLEH PETUGAS VALIDATOR (AYAT 2). • KETENTUAN MENGENAI PENCATATAN DOKUMEN SUMBER DAN PENCATATAN TRANSAKSI KE DALAM SAI DIATUR DALAM PROSEDUR OPERASI STANDAR (POS) Ayat

  22. PROSEDUR OPERASI STANDAR (POS)

  23. MEKANISME DAN WAKTU PENGIRIMAN LRA & SIMAK-BMN(Pasal 9 &10) LAPORAN KEUANGAN DEPDIKNAS SAK SIMAKBMN • LAP .REAL. ANGGARAN • LRA PENDAPATAN • LRA BELANJA • NERACA • CALK UAPB UAPA KIRIM KIRIM UAPPA-ES1 SETIAP JUMAT MINGGU II & IV UAPPB-ES1 SETIAP JUMAT MINGGU IV KIRIM Catatan: Apabila hari Senin,Rabu & Jum’at, bertepatan hari libur, laporan dikirimkan pada hari kerja sebelumnya; KIRIM UAPPA-W SETIAP RABU MINGGU II & IV UAPPB-W SETIAP RABU MINGGU IV KIRIM KIRIM ADK UAKPA SETIAP SENIN MINGGU II & IV UAKPB SETIAP SENIN MINGGU IV

  24. WAKTU PENGIRIMAN LAPORAN DANA DEKON & TP (Pasal 12 & 13) UAPA/B ADK/Laporan SETIAP JUMAT MINGGU IV UAPPA/B-E1 GUBERNUR/ PEMDA UAPPA/B-W DEKON/TP ADK/Laporan SETIAP RABU MINGGU IV UAKPA/B DEKON/TP Apabila hari Rabu & Jum’at, bertepatan hari libur, laporan dikirimkan pada hari kerja sebelumnya;

  25. PETUGAS SAI (Pasal 14) • Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menetapkan petugas verifikator, validator, dan operator untuk Aplikasi SAK dan SIMAK BMN atas usulan Kepala kantor/satker. • Verifikator merupakan pegawai yang bertanggungjawab untuk memeriksa dokumen sumber atau data transaksi sebelum dan setelah direkam oleh operator ke dalam sistem aplikasi. • Validator merupakan pegawai yang bertanggungjawab untuk memberikan otorisasi kepada operator untuk merekam data transaksi ke dalam aplikasi. • Operator merupakan pegawai yang bertanggungjawab untuk merekam data transaksi ke dalam aplikasi untuk masing-masing RKA-KL, DIPA, SPM dan SAI. • Verifikator, validator, & operator tidak dapat dirangkap.

  26. ALOKASI DANA DAN HONORARIUM UNTUK SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (Pasal 15) • Setiap satker wajib mengalokasikan dana operasional penyusunan laporan keuangan setiap tahun dalam DIPA. • Petugas SAI diberikan honorariumatautunjanganfungsional setiap bulansesuaidenganperaturanperundang-undangan. • Honorarium dibayarmenggunakandanaoperasional.

  27. PEMANTAUAN, PEMBINAAN, KOORDINASI DAN PENGAWASAN (Pasal 16 & 17) PASAL 16 PASAL 17

  28. BAB VII SANKSI (Pasal 18 &19) Sanksi • SANKSI DIKENAKAN KEPADA : • PEMIMPIN SATUAN KERJA BERUPA HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI MULAI DARI YANG SIFATNYA RINGAN SAMPAI DENGAN BERAT. • SATUAN KERJA BERUPA PENUNDAAN PENCAIRAN DANA KEGIATAN. • Gubernurdan/atauKepaladaerahdapatmemberikansanksi, baikatasdasarinisiatifnyasendiriatauatasdasar instruksimenteri.

  29. LANGKAH PENTING KEARAH WDP&WTP (1/2) PastikanbahwasemuarinciananggarantelahmenggunakanAkun yang tepatmenurutpedoman BAS Pastikanbahwasetiaptransaksi (data sumber) telahterekamdalam SAK & SIMAK-BMN; Pastikanbahwasetiapsatkermenyelenggarakan SAK & SIMAK-BMN; Tiapsatkermelakukanrekonsiliasidgn KPPN secararutin, danmelakukankoreksisesegeramungkin; Setiapjenjang unit akuntansimelakukanrekonsiliasi internal antara SAK dan SIMAK-BMN; SetiapJenjangAkuntansi (UAKPA, UAPPA-W/E1 dan UAPA) melakukankegiatannyasecaraefektif Jadwal-jadwalpelaporanwajibditaati 29

  30. LANGKAH PENTING KE ARAH WDP&WTP (2/2) Meningkatkan komitmen semua pimpinan satker untuk penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan melalui: (1) penetapan pegawai yang khusus menangani LK. (2) Pegawai yang telah dilatih, agar tidak dimutasikan; (3) penyediaan fasilitas/alat kerja yang cukup, (4) pemberian pelatihan yang lebih intensif dan ekstensif. (5) pengalokasian dana yang cukup. (6) Dukungan dasar hukum. (7) Membangun sistem yang handal. Bimbingan secara terus menerus di setiap Satker; Meningkatkan peran Itjen sebagai mitra dlm penyeleng. SAI. 30

  31. SistemInformasi DAN ManajemenKeuangan 2009 BiroKeuangan DepartemenPendidikanNasional

  32. APLIKASI PELAPORAN SIMKEU PROSES PELAPORAN KEUANGAN BERJENJANG 402 Satker 31 UAPPB-W 7 Unit Utama Departemen Satker Satker Unit Utama Satker UAPPA/B-W Satker Satker Unit Utama Biro Keuangandan Biro Umum SekretariatJenderal Depdiknas Satker Satker Satker UAPPA/B-W Satker Unit Utama Satker Satker Unit Utama Satker UAPPA/B-W Satker

  33. MEKANISME TRANSAKSI TERPUSAT Pokok Bahasan

  34. Sekian TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGAN

More Related