Isu Terkini Masalah Kependudukan di Indonesia: Peran BKKBN - PowerPoint PPT Presentation

isu terkini masalah kependudukan di indonesia peran bkkbn n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Isu Terkini Masalah Kependudukan di Indonesia: Peran BKKBN PowerPoint Presentation
Download Presentation
Isu Terkini Masalah Kependudukan di Indonesia: Peran BKKBN

play fullscreen
1 / 40
Isu Terkini Masalah Kependudukan di Indonesia: Peran BKKBN
1114 Views
Download Presentation
morag
Download Presentation

Isu Terkini Masalah Kependudukan di Indonesia: Peran BKKBN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Isu Terkini Masalah Kependudukan di Indonesia:Peran BKKBN Oleh: dr. Sugiri Syarief, MPA Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Disampaikan pada: Program Sarjana Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL Jakarta, 3 Maret 2009

  2. KOMPONEN KEPENDUDUKAN KUANTITAS PENDUDUK KUALITAS PENDUDUK DATA DAN ADM PENDUDUK MOBILITAS PENDUDUK

  3. PROFIL PENDUDUK INDONESIA Empat negara yang memiliki penduduk terbanyak di dunia: 1. Kuantitas/ Jumlah Penduduk Besar 2. Kualitas Rendah 1. MMR : 307/100.000 kelahiran (laporan UN: 220 / 100.000 kelahiran) 2. IMR : 34 per 1.000 (SDKI 2007) 3. 60% penduduk hanya tamat SD atau lebih rendah • HDI peringkat ke 110 dari 177 Negara (thn 2005) –107 (2007) No-1- Norway, No-3 Australia No-25 Singapore dan No-177 Niger

  4. 3. PERSEBARAN PENDUDUK KEPADATAN PENDUDUK SUSENAS 2005 = 0 – 50 Pddk/Km2 = 51 – 100 Pddk/Km2 = 101 – 500 Pddk/Km2 = >500 Pddk/Km2

  5. 4. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SINGLE IDENTITY NUMBER (KTP, SIM, PAJAK, DLL)

  6. PERKEMBANGAN PENDUDUK INDONESIA 1600 – 2000 (Periode 100 tahunan) 225.00 205.8 200.00 AKIBAT ANGKA KEMATIAN MENURUN DENGAN CEPAT PENDUDUK MENINGKAT DENGAN PESAT 175.00 150.00 125.00 100.00 75.00 40.2 50.00 18.3 10.8 14.2 25.00 0.00 1900 2000 1700 1800 1600 Sumber: Hugo, et.al (1987) Sensus, 2000 (BPS) 2 x lipat 5 x lipat

  7. PERKEMBANGAN PENDUDUK INDONESIA 1950 - 2015 248 250.00 234 219 225.00 PENDUDUK LIPAT DUA DALAM 30 – 40 TAHUN 206 200.00 180 175.00 148 150.00 119 125.00 97 100.00 77 75.00 50.00 25.00 0.00 2010 2015 1990 2000 1961 1971 1980 2005 1950 PROYEKSI Sumber: Hasil Sensus & Supas, BPS

  8. LPP 1971-2025 JIKA KB TIDAK BERHASIL MENGENDALIKAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK, SASARAN RPJM DIPERKIRAKAN TIDAK AKAN TERCAPAI PROYEKSI SASARAN RPJM

  9. KOMPOSISI PENDUDUK INDONESIA POTENSI BABY BOOM 118 JUTA > 219 JUTA • PROYEKSI PENDUDUK DENGAN ASUMSI “PENDUDUK TUMBUH SEIMBANG” TAHUN 2015 • (KB BERHASIL) --- SESUAI PROYEKSI PEMERINTAH (BPS): • THN 2O10 : 234,139 JUTA JIWA THN 2015 : 248,180 JUTA JIWA • THN 2020 : 261,539 JUTA JIWA THN 2025 : 273,651 JUTA JIWA

  10. Proyeksi Penduduk Indonesia 1950-2050 325 300 PBB Iskandar 275 250 BPS 225 Widjojo 200 Penduduk PADA TAHUN 2000 PROGRAM KB TELAH BERHASIL MENCEGAH KELAHIRAN SEKITAR 80 JUTA JIWA 175 150 125 100 75 50 25 0 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2040 2050 1950 2030 TAHUN Sumber: Prof. Dr. Sri Murtiningsih Adioetomo

  11. Hasil Kebijakan Kependudukan dan Kesehatan di Indonesia • Proyeksi Widjojo tanpa penurunan fertilitas, estimasi jumlah penduduk 2000 mencapai 350 jt. • Proyeksi Iskandar (I), CBR menurun 2001, hasil jumlah penduduk 2000 mencapai 280 jt • Sensus 2000, jumlah penduduk 206 juta • Pembangunan ekonomi dan kebijakan kependudukan dan KB menghindarkan kelahiran 80 juta penduduk. • Meskipun begitu jumlah penduduk masa depan masih tetap meningkat

  12. PROGRAM KELUARGA BERENCANA SAAT INI

  13. MISI Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera VISI Seluruh Keluarga Ikut KB

  14. TIGA AGENDA PERUBAHAN MINDSET MANAGEMEN STRATEGI PERUBAHAN PARADIGMA SESUAI DENGAN LINGSTRA YANG BERUBAH • KEUANGAN BERBASIS KINERJA  Balanced Score Card; • SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) • PERUBAHAN VISI, MISI, GRAND STRATEGI & SASARAN DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI YANG MEMADAI

  15. Faktor penentu fertililtas (Kingsley Davis & Judith Blake) • Intercourse Variables: • Umur memulai hubungan kelamin • Selibat permanen • Lamanya berstatus kawin • Abstinensi sukarela • Abstinensi terpaksa • Frekuensi senggama DEMOGRAFI FERTILITAS SOSIAL EKONOMI • Conception Variables: • 7. Infekunditas sengaja • Pemakaian kontrasepsi • Infekunditas tidak disengaja VARIABEL LAINNYA • Gestation Variables: • Mortalitas janin tidak disengaja • Mortalitas janin disengaja

  16. SKENARIO KEBERHASILAN PROGRAM KB 44.4 juta 35.5 juta 17.8 juta Jumlah penduduk Tahun 2007: 226 jt TAMBAHAN PENDUDUK YG TERCEGAH 16 CPR: Contraceptive Prevalence Rate

  17. TOTAL FERTILITY RATE SASARAN TAHUN 2009 TFR = 2,14 Tahun 2015 TFR = 2,1

  18. TFR PER PROVINSI NASIONAL 2.6 • TFR, tidak mengalami perubahan yaitu 2,6, sasaran RPJMN 2009 sebesar 2,2 per WUS Sumber: SDKI 2007

  19. FERTILITAS MENURUT PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN (SDKI 2002/2003) Pendidikan dan Indeks Kesejahteraan TFR Anak Pernah Dilahirkan Wanita 40 - 49 4.3 4.4 4.0 3.7 3.0 Pendidikan • Tidak sekolah • Tidak tamat SD • Tamat SD • Tidak tamat SMP • Tamat SMP atau lebih 2.6 2.7 2.7 2.5 2.5 3.0 2.6 2.7 2.5 2.2 4.4 4.3 4.1 4.0 3.4 Indeks Kesejahteraan (quintile) • Q1 (terendah) • Q2 • Q3 • Q4 • Q5 (tertinggi) 4.0 2.6 TOTAL Semakin tinggi pendidikan, semakin rendah jumlah anak yang dilahirkan; semakin miskin semakin banyak jumlah anaknya RAKYAT MISKIN ANAKNYA BANYAK!

  20. PERCEPATAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA

  21. 1. Program Penggarapan Daerah Miskin • - Melakukan pelayanan melalui Tim KB Keliling; • Menyediakan alokon untuk keluarga miskin; • Melakukan advokasi kepada pemerintahan Kab/Kota agar pelayanan KB keluarga miskin tidak membayar; • Memberikan insentif kepada petugas pelayanan KB

  22. 2. Program Penggarapan Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Kumuh, Pesisir dan Kepulauan • - Meningkatkan frekuensi pelayanan KB; • Melakukan pelayanan KB dengan memanfaatkan bakti-bakti sosial (Baskara Jaya); • Meningkatkan akses informasi dengan mengoptimalkan penggunaan Mupen dan KIP/Konseling; • Menggerakkan tokoh agama/masyarakat/LSOM; • Meningkatkan kegiatan Beyond Family Planning seperti UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera)dan kegiatan BKB (Bina Keluarga Balita) dan BKR (Bina Keluarga Remaja).

  23. 3. Program Penggarapan Daerah Khusus Unmet Need Di atas Sasaran RPJMN 2004-2009 • - Meningkatkan akses informasi dan pelayanan KB melalui kegiatan KIE; • Meningkatkan pelayanan KB melalui Program Pelayanan KB Rumah Sakit (PKBRS); • Membentuk dan mengembangkan pusat-pusat pelayanan kesehatan reproduksi vasektomi, rekanalisasi, konseling HIV/AIDS; • Meningkatkan pelayanan KB mandiri

  24. 4. Program Penggarapan Daerah CPR Rendah (<67%) dan/atau TFR tinggi (>2,2) • - Melakukan Intensifikasi KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi); • Meningkatkan pemakaian kontrasepsi dengan efektivitas dan kelangsungan yg lebih tinggi (MOP, MOW, Implant, IUD); • Melakukan pelayanan KB post partum (PUS hamil); • Meningkatkan pelayanan KB rumah sakit (PKBRS)

  25. 5. Program Pengembangan Jaringan Operasional KB • - Mengangkat PLKB dengan sistem kontrak; • Memanfaatkan tenaga PLKB purna tugas; • Memanfaatkan LSOM sebagai petugas PLKB; • Memanfaatkan tenaga kader yang ada; • Memanfaatkan tenaga penyuluh dari sektor lain; • Melakukan capacity building bagi pengelola program dari kabupaten/kota ke bawah

  26. Dampak Tidak Berhasilnya Program KB terhadap kondisi kependudukan di Indonesia 1. Kemiskinan meningkat. Tingkat kelahiran penduduk miskin lebih besar  penduduk miskin bertambah lebih cepat. 2. Kualitas penduduk rendah. TFR msh tinggi  penyediaan pelayanan dasar tidak memadai 26

  27. 3 . Pengangguran meningkat. TFR masih tinggi pertumbuhan ekonomi masih sekitar 6%, diperkirakan pengangguran bertambah 1,5 juta 4. Kebutuhan energi meningkat. pertambahan penduduk tinggi  penyediaan fasilitas yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan energi 5. Kebutuhan akan pangan meningkat. Pertambahan penduduk besar  penyediaan biaya lebih besar untuk pengadaan pangan . 27

  28. Pengaruh terhadap capaian HDI (Human Development Index) Indonesia HDI atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  kesehatan, pendidikan, dan pendapatan keluarga Upaya peningkatan HDI akan mengalami hambatan manakala program KB tidak berhasil , karena : 28

  29. 1) Angka Harapan Hidup rendah. Angka kelahiran tidak dapat diturunkan  angka kematian bayi dari keluarga miskin sulit diturunkan

  30. Akses pendidikan rendah. • meningkatnya jumlah penduduk miskin  kesempatan penduduk bersekolah dan melanjutkan pendidikan lebih tinggi semakin sulit

  31. 3) Kemiskinan Struktural Meningkat. Keluarga miskin kemungkinan akan melahirkan kemiskinan pula  daya beli terhambat.

  32. MDGs • Halving extreme poverty and hunger, • Achieving universal primary education • Promoting gender equality • Reducing under-five mortality by two- thirds • Reducing maternal mortality by three- quarters • Reversing spread of HIV/AIDS, malaria & TB • Ensuring environmental sustainability • Developing a global partnership for development, with targets for aid, trade and debt relief.

  33. RENUNGAN PROFIL GENERASI MENDATANG JIKA PERTUMBUHAN PENDUDUK TIDAK DIKENDALIKAN • Kemiskinan • Kesehatan Ibu • Kesehatan Anak • Pendidikan • Lingkungan • Pengangguran MDG’s TIDAK AKAN TERCAPAI DOOR TO DISASTER WINDOW OF OPPORTUNITY

  34. UU No. 10/1992 • KB : Peningkatan kepedulian dan peranserta masy. Dalam: • pendewasaan usia perkawinan, • pengaturan kelahiran, • pembinaan ketahanan keluarga, • Dan • peningkatan kesejahteraan keluarga

  35. TERIMA KASIH

  36. CONTOH VISI MISI KELUARGA BERENCANA KAB BANTUL • Visi Pemerintah Kabupaten Bantul • Bantul Projotamansari, Sejahtera, Demokratis dan Agamis • Visi • BANTUL SEJAHTERA 2015 • Visi tersebut mengandung pengertian bahwa tujuan bersama antara pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bantul yang ingin mewujudkan kondisi Kabupaten Bantul pada tahun 2015 yaitu kebutuhan dasar keluarga telah terpenuhi secara lahir dan batin yang diwujudkan melalui misi

  37. Misi • Misi I • 1.Memberdayakan Keluarga dalam rangka mewujudkan Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga • a.Pemberdayaan Keluarga Miskin • Menurunnya Proporsi Keluarga Miskin. • Peningkatan Kualitas SDM Keluarga Miskin dan terbukanya akses kesempatan kerja serta modal kerja. • Meningkatkan produktifitas keluarga miskin. • Tersedianya system informasi program (SIP) pengentasan kemiskinan. • Terjadinya sinergi antar program dan kemitraan dalam usaha menanggulangi kemiskinan secara terpadu. • Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. • Meningkatkan kelembagaan Ekonomi Desa. • b. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga • Meningkatnya jumlah keluarga yang mempunyai kegiatan Ekonomi Produktif. • Meningkatnya partisipasi mitra usaha dalam kegiatan kelompok UPPKS. • Berkembangnya program penguatan modal usaha. • Meningkatnya penyerapan modal usaha oleh kelompok UPPKS • c.Ketahanan Keluarga • Meningkatnya partisipasi keluarga dalam Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). • Berkembangnya Kuantitas dan Kualitas Kelompok BKB, Kelompok BKR dan Kelompok BKL.

  38. Misi II • Meningkatkan kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi untuk mendukung kebijakan kependudukan. • a. Kesejahteraan Keluarga dan Keluarga Berencana • Menurunya proporsi Unmeet need • Meningkatnya kelestarian kesertaan KB • Menurunnya TFR • Meningkatnya Proporsi Keluarga Sejahtera yang menggunakan pelayanan mandiri. • Meningkatnya usia kawin pertama wanita 21 tahun. • Meningkatnya proporsi keluarga yang memahami tentang Kesehatan Reproduksi. • Menurunya tingkat kegagalan penggunaan alat kontrasepsi. • b. Operasional Kependudukan • Komitmen politis untuk melindungi Meningkatnya derajat kesehatan ibu, bayi dan anak balita. • Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana pelayanan Konseling Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga. • Meningkatnya partisipasi pria dalam program Kesejahteraan Keluarga dan Keluarga Berencana. • Meningkatnya komitmen politis untuk perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

  39. Misi III • Memperkuat Jaringan Kelembagaan untuk mendukung kelancaran Program Kesejahteraan Keluarga, Ketahanan Keluarga dan Keluarga Berencana • a. Penguatan dan Pemantapan Jaringan Kelembagaan • Penguatan Kelembagaan Desa dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam program Kesejahteraan Keluarga, Ketahanan Keluarga dan Keluarga Berencana. • Meningkatnya peran serta masyarakat dan LSOM dalam Program Kesejahteraan Keluarga Ketahanan Keluarga dan Keluarga Berencana. • Tersedianya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk tehnis, pedoman operasional tentang Kesejahteraan Keluarga, Ketahanan Keluarga dan Keluarga Berencana. • Tersedianya sarana pencatatan dan pelaporan. • Meningkatnya kualitas SDM keluarga • Meningkatnya partisipasi tenaga program dalam program Kesejahteraan Keluarga, Ketahanan Keluarga dan Keluarga Berencana. • Mantapnya mekanisme operasional Kesejahteraan Keluarga, Ketahanan Keluarga dan Keluarga Berencana.

  40. Misi IV • Mendukung Kemitraan dalam rangka Pengembangan Jaringan Informasi Program Kesejahteraan Keluarga dan Keluarga Berencana • a.Penguatan dan Pengembangan Jaringan Informasi • Tersedianya data Keluarga Miskin, Keluarga Sejahtera, Ketahanan Keluarga dan Keluarga Berencana. • Mantapnya pengelolaan pelayanan informasi dan Program Penanggulangan Kemiskinan, Program Kesejahteraan Keluarga, Ketahanan Keluarga dan Keluarga Berencana. • Adanya hasil kajian periodic hasil program. • Adanya inovasi program Penanggulangan Kemiskinan, Kesejahteraan Keluarga, Ketahanan Keluarga dan Keluarga Berencana. • b. Advokasi KIE Kesejahteraan Kelaurga, Ketahanan Keluarga dan Keluarga Berencana • Meningkatnya komitmen politis terhadap program Penanggulangan Kemiskinan, Kesejahteraan Keluarga, Ketahanan Keluarga dan Keluarga Berencana. • Tersedianya sarana KIE Program Penanggulangan Kemiskinan, Kesejahteraan Keluarga, Ketahanan Keluarga dan Keluarga Berencana. • Meningkatnya Jangkauan Pelayanan KIE Program Penanggulangan Kemiskinan, Kesejahteraan Keluarga, Ketahanan Keluarga dan Keluarga Berencana. • Meningkatnya kepedulian Keluarga terhadap program Penanggulangan Kemiskinan, Kesejahteraan Keluarga, Ketahanan Keluarga dan Keluarga Berencana. • Berkembangnya pusat konseling Program Penanggulangan Kemiskinan, Kesejahteraan Keluarga, Ketahanan Keluarga dan Keluarga Berencana. • Meningkatnya kemampuan keluarga dalam pengambil keputusan terkait masalah Penanggulangan Kemiskinan, Kesejahteraan Keluarga, Ketahanan Keluarga dan Keluarga Berencana.