1 / 17

Otonomi Perluasan dan Jaminan Akses Pengembangan Tridharma secara utuh Kesetaraan

Semangat dari UU Pendidikan Tinggi. Otonomi Perluasan dan Jaminan Akses Pengembangan Tridharma secara utuh Kesetaraan Penguatan Pendidikan Vokasi Keutuhan jenjang pendidikan. Sistematika dan Ruang Lingkup RUU Pendidikan Tinggi 11 Bab dan 102 Pasal ( Draft RUU PT 9 April ).

jack
Download Presentation

Otonomi Perluasan dan Jaminan Akses Pengembangan Tridharma secara utuh Kesetaraan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Semangat dari UU Pendidikan Tinggi • Otonomi • Perluasan dan Jaminan Akses • Pengembangan Tridharma secara utuh • Kesetaraan • Penguatan Pendidikan Vokasi • Keutuhan jenjang pendidikan

  2. Sistematika dan Ruang Lingkup RUU Pendidikan Tinggi 11 Bab dan 102 Pasal ( Draft RUU PT 9 April ) • Ketentuan Umum • Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi • Penjaminan Mutu • Perguruan Tinggi • Pendanaan dan Pembiayaan • Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Oleh Lembaga Pendidikan Negara Lain • Peran Masyarakat • Sanksi Administratif • Ketentuan Pidana • Ketentuan Peralihan dan Penutup

  3. Azas-Azas Pendidikan Tinggi Kebenaran Ilmiah, Penalaran, Kejujuran, Keadilan, Manfaat, Kebajikan, Tanggung Jawab, Kebhinekaan, Keterjangkauan

  4. Prinsip Otonomi Pengelolaan PT • Nirlaba • Akuntabel • Transparan • Mutu • Efektif dan Efisien

  5. Otonomi Perguruan Tinggi & Kelembagaannya Otonomi Perguruan Tinggi Negeri Otonomi Bidang Akademik Otonomi Bidang Non-Akademik Otonomi Penuh (sesuai perundangan) Satker PPK-Negara (PP 66/2010) Satker PPK-BLU (PP 66/2010) Badan Hukum (akan diatur dgn PP) PPK : Pola Pengelolaan Keuangan Dengan adanya tiga macam tatakelola tersebut, berarti tidak ada penyeragaman (amar putusan MK)

  6. Otonomi Perguruan Tinggi & Kelembagaannya Otonomi Perguruan Tinggi Swasta Otonomi Bidang Akademik Otonomi Bidang Non-Akademik Otonomi Penuh (sesuai perundangan) Ditentukan oleh Badan Penyelenggara PTS Bentuk tatakelola ditentukan oleh Badan Penyelenggara PTS masing-masing, berarti tidak ada penyeragaman (amar putusan MK)

  7. Tata Kelola Non Akademik Perguruan Tinggi Catatan: Pola pengelolaan otonomi dan transisi dari PPK-Negara ke PPK-BLU dan dari PPK-BLU ke Badan Hukum akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

  8. JenjangKarirAkademikDosen Pengaturaneksisting BUP PROFESOR: 70 TAHUN Pengaturanbaru

  9. Tata Kelola & Otonomi(Baru)

  10. Perguruan Tinggi Asing • PerguruanTinggiAsing (negara lain) yang sudahterakreditasidan/ataudiakuidi negaranya,dapatmenyelenggarakanpendidikantinggi di wilayahNKRI. • Pemerintahmenetapkandaerah, jenis, dan program studiyang dapatdiselenggarakanPerguruanTinggiAsing. • PenyelenggarapendidikanAsing wajib: • melakukan kerjasamadenganPerguruanTinggi Indonesia atasizinPemerintah • mengangkat dosendantenagakependidikanwarganegaraIndonesia. • mengembangkanilmudasar di Indonesiadan mendukung kepentingan nasional. • Ketentuan lebih lanjut mengenai Perguruan Tinggi Asing diatur dalam Peraturan Menteri.

  11. Manfaat UU PT

  12. Pasal – Pasal Krusial Dalam RUU Pendidikan Tinggi • PasalKerjasamaInternasional • Pasal 50 • Kerjasamainternasionalpendidikantinggimerupakanprosesinteraksidalampengintegrasiandimensiinternasionalkedalamkegiatanakademikuntuk berperandalampergaulaninternasionaltanpakehilangannilai-nilaikeindonesiaan. • Kerjasamainternasionalsebagaimanadimaksudpadaayat (1) harusdidasarkanpadaprinsipbebasaktif, solidaritas, toleransi,dan rasa salingmenghormatidenganmempromosikannilai-nilaikemanusiaan yang saling memberimanfaatbagikehidupanmanusia. • Kerjasamainternasionalmencakupbidangpendidikan, penelitian, dan pengabdiankepada masyarakat. • Dst...

  13. PasalPeran Serta Masyarakat • Pasal 95 • Masyarakatberperansertadalam pengembanganpendidikantinggi. • Peransertamasyarakatsebagaimanadimaksudpadaayat (1) dilakukan,antara lain,dengancara: • ikutmenentukankompetensilulusanmelaluiorganisasiprofesi, dunia usaha dan dunia industri; • memberikanbeasiswadan/ataubantuanpendidikankepadamahasiswa; • turut serta dalammengawasidanmenjagamutupendidikantinggimelaluiorganisasiprofesiataulembagaswadayamasyarakat; • menyelenggarakan PTS bermutu; • berpartisipasidalamlembaga semi-Pemerintah yang dibentukolehMenteri; • berpartisipasisebagai sponsor dalamkegiatanakademikdankegiatan sosialsivitasakademika; • berpartisipasidalampengembangankarakter, minat, danbakatmahasiswa; • menyediakantempatmagangdanpraktikkepada mahasiswa; • memberikanberbagaibantuanmelaluitanggungjawabsosialperusahaan; • mendukungkegiatanpenelitiandanpengabdiankepadamasyarakat; dan • berbagisumberdayauntukpelaksanaanTridharma.

  14. Terima Kasih..

More Related