hukum lingkungan dan otonomi daerah n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HUKUM LINGKUNGAN DAN OTONOMI DAERAH PowerPoint Presentation
Download Presentation
HUKUM LINGKUNGAN DAN OTONOMI DAERAH

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

HUKUM LINGKUNGAN DAN OTONOMI DAERAH - PowerPoint PPT Presentation


  • 236 Views
  • Uploaded on

HUKUM LINGKUNGAN DAN OTONOMI DAERAH. Era baru Otonomi Daerah diawali dengan lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 (efektif Mei 2001) UU 22/1999 memiliki banyak kelemahan, sehingga diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004. UU ini dilengkapi dengan PP No. 38Tahun 2007 (Pembagian Urusan Pemerintahan)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HUKUM LINGKUNGAN DAN OTONOMI DAERAH' - lacy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hukum lingkungan dan otonomi daerah
HUKUM LINGKUNGAN DAN OTONOMI DAERAH
  • Era baru Otonomi Daerah diawali dengan lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 (efektif Mei 2001)
  • UU 22/1999 memiliki banyak kelemahan, sehingga diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004.
  • UU ini dilengkapi dengan PP No. 38Tahun 2007 (Pembagian Urusan Pemerintahan)
  • Melalui produk hukum tersebut, diberikan kewenangan yang luas kepada daerah, termasuk dalam pengelolaan LH dan SDA
slide2

URUSAN PEMERINTAHAN

ABSOLUT

(Mutlak urusan Pusat)

(Pasal 10 ayat dan 3)

CONCURRENT

(Urusan bersama

Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota)

(Ps. 10 ayat 3 dan 11 ayat 1)

Eksternalitas, Akuntabilitas, Efisiensi

  • Pertahanan
  • Keamanan
  • Moneter
  • Yustisi
  • Politik Luar Negeri
  • Agama

PILIHAN/OPTIONAL

(Sektor Unggulan)

Ps. 11 ayat 3

WAJIB/OBLIGATORY

(Pelayanan Dasar)

Ps. 11 ayat 3

Contoh: kesehatan,

pendidikan, lingkungan

hidup, pekerjaan umum,

dan perhubungan

Contoh: pertanian,

industri, perdagangan,

pariwisata, kelautan dsb

Tetapkan dengan Perda

(Ps. 12 ayat 3 PP 38/2007)

slide3

Produk Hukum Daerah Bidang Lingkungan dan SDA

  • Atas dasar PP kewenangan, maka semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan tersebut diatur lebih lanjut dengan produk hukum daerah
  • Produk hukum tersebut dapat berbentuk Perda dan Peraturan Gubernur/Bupati/ Walikota
dua implikasi otonomi daerah
Dua implikasi Otonomi daerah
  • Implikasi positif

Lingkungan dan SDA dikelola makin baik untuk kesejahteraan daerah.

  • Implikasi negatif

Lingkungan makin rusak, karena sifatnya yang sektoral, kewilayahan, dan economic oriented

Perlu Kebijakan Hukum yang tepat

slide8

TATA HUBUNGAN KELEMBAGAAN

Pemerintah Pusat

Provinsi A

Provinsi B

Kabupaten

Kota

Kabupaten

Kota

22