1 / 52

OTONOMI DAN PEMBANGUNAN DAERAH

OTONOMI DAN PEMBANGUNAN DAERAH. Slamet Sugiharto Widyaiswara Utama Pusdiklat Depdagri Regional Yogyakarta 2009. TIU mampu memahami, menjelaskan makna, konsep, prinsip, permasalahan dan kebijaksanaan otonomi daerah dan pembangunan daerah dalam sistem NKRI. TIK Memahami dan menjelaskan:

paniz
Download Presentation

OTONOMI DAN PEMBANGUNAN DAERAH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. OTONOMI DAN PEMBANGUNAN DAERAH Slamet Sugiharto Widyaiswara Utama Pusdiklat Depdagri Regional Yogyakarta 2009

  2. TIUmampu memahami, menjelaskan makna, konsep, prinsip, permasalahan dan kebijaksanaan otonomi daerah dan pembangunan daerah dalam sistem NKRI TIK Memahami dan menjelaskan: • Tujuan, prinsip pelaksanaan dan pokok-pokok kebijakan otonomi dan pembangunan daerah • Permasalahan otonomi dan pembangunan daerah • Keterkaitan otonomi daerah dengan pembangunan • Keterkaitan antara otonomi daerah dan pembangunan daerah

  3. MATERI POKOK • Pengertian otonomi dan pembangunan daerah • Perkembangan otonomi • Pembangunan daerah

  4. OTONOMI • Auto: sendiri • Nomia (nomy): aturan • Otonomi: mengatur diri sendiri • Dalam pemerintahan: • Pelimpaham sebagian kewenangan, tugas, kewajiban dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah

  5. PERKEMBANGAN OTONOMI • 1903: Desentralisasi Wet: Dh Swapraja • 1945: UU No 1/1945: penekanan pd dekonsentrasi. Komite Nasional Daerah diangkat Pemerintah Pusat. KDH dipilih dr anggota Komite • 1948: UU No 22/1948: Eksekutif ada di DPRD dan sehari2 dilaksanakan oleh DPD. KDH adalah Ketua DPD, diangkat oleh Pem Pusat dr calon usulan DPRD. KDH bisa diangkat dr Pamong Praja secara langsung • 1957: UU No 1/1957: penekanan pd desentralisasi (otonomi seluas2nya) menimbulkan keresahan di kalangan Pamng Praja • 1959: Penetapan Presiden No 6/1959: Pemda adalah KDH dan DPRD. KDH juga Ketua DPRD. BPH dipilih dr anggota DPRD dan membantu KDH debagai eksekutif • 1965: UU No 18/1965: KDH tidak lagi sbg Ketua DPRD, penekanan pd desentralisasi (otonomi seluas2nya)

  6. PERKEMBANGAN OTONOMI • 1974: UU No 5/1974: desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Pemda adalah KDH dan DPRD • 1999: UU No 22/1999: penekanan pd desentralisasi (otonomi seluas2nya).Legislatif: DPRD, Eksekutif: KDH. KDH diangkat, bertanggung jawab kpd dan diberhentikan oleh DPRD. • 2004: UU No 32/2004

  7. OTONOMI DAERAHUU NO. 32/2004 • Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

  8. PRINSIP OTONOMI DAERAH(PENJELASAN UU 32/2004) • Otonomi seluas-luasnya • Otonomi yang nyata dan bertanggung jawab • Berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat • Menjamin keserasian hubungan antara Daerah dg Daerah lainnya, Daerah dg Pusat • Memelihara dan menjaga keutuhan NKRI • Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan fasilitasi

  9. Pemberian Otonomi Luas diarahkan untuk: • Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat • Meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, serta keanekaragaman daerah

  10. URUSAN WAJIB YANG MENJADI KEWENANGAN PEMDA PROVINSI(UU NO. 32/2004) Urusan dalam skala propinsi yang meliputi: • Perencanaan dan pengendalian pembangunan • Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang • Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat • Penyediaan sarana dan prasaranan umum • Penanganan bidang kesehatan • Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumberdaya potensial • Penanggulangan masalah sosial lintas`kabupaten/kota • Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas`kabupaten/kota

  11. KEWENANGAN PEMDA PROVINSI (LANJUTAN) • Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota • Pengendalian lingkungan hidup • Pelayanan pertanahan termasuk lintas`kabupaten/kota • Pelayanan kependudukan dan catatan sipil • Pelayanan administrasi umum pemerintahan • Pelayann administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota • Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota • Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundangan

  12. Upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara PEMBANGUNAN NASIONAL(UU 25/2004)

  13. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH • Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional (pasal 150 ayat (1)). • Perencanaan pembangunan daerah disusun sesuai kewenangannya yang dilaksanakan oleh Bappeda (pasal 150 ayat (2)).

  14. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH • Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan (pasal 152 ayat (1)) • Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan (pasal 153)

  15. Formulasi tujuan Evaluasi Formulasi sasaran Pengumpulan dan Analisis data Implementasi Identifikasi alternatif/Pilihan Perencanaan implementasi Penilaian komparasi Rencana yang dipublikasikan

  16. Alur Perencanaan dan Penganggaran RKA-KL Rincian APBN Pedoman Pedoman Renstra KL Renja - KL Pemerintah Pusat Pedoman Diacu Dijabarkan Pedoman RPJP Nasional RPJM Nasional Pedoman RKP RAPBN APBN Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang Dijabarkan RKP Daerah APBD RPJP Daerah RPJM Daerah Pedoman RAPBD Pedoman Pemerintah Daerah Pedoman Diacu Pedoman Pedoman RKA - SKPD Rincian APBD Renstra SKPD Renja - SKPD UU SPPN UU KN

  17. LIMA PENDEKATAN PROSES PERENCANAAN Politik Teknokratik Parsitipatif Top-down Bottom-up

  18. PENDEKATAN POLITIK • Pemilihan Presiden dan Kepala Daerah dilihat sebagai proses perencanaan: • Rakyat memilih berdasarkan program pembangunan yang ditawarkan calon • Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan calon pada saat kampanye

  19. PENDEKATAN TEKNOKRATIK • Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertanggung jawab • Penanggungjawab pelaksanaan kegiatan: • Ka Bappenas • Ka Bappeda

  20. PENDEKATAN PARTISIPATIF • Melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) • Untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki

  21. PENDEKATAN TOP-DOWN N BOTTOM-UP • Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan • Penyelarasan proses melalui Musrenbang • Musrenbang: • Forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan daerahDari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi dan Nasional

  22. Human Development Report 2006 (UNDP)

  23. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)30 PROPINSI DI INDONESIA SESUAI IHDR 2004

  24. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)20 KABUPATEN/KOTA TERPILIH DI INDONESIA SESUAI IHDR 2004

  25. AGENDA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS SASARAN KEEMPAT adalah meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dengan menyelenggarakan otonomi daerah dan kepemerintahan daerah yang baik. PRIORITAS • REVITALISASI PROSES DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH • Penataan Peraturan Perundang-undangan • Sinkronisasi dan Harmonisasi Undang-undang Sektoral dan Daerah • PeningkatanProfesionalisme Aparat Pemerintah Daerah • Aparat Pemda sebagai Pelayan Masyarakat yang Profesional • Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah • Kelembagaan yangEfektif dan Efisien dengan Manajemen Modern • Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah • Kemandirian Daerah dalam Pendanaan Pembangunan • Peningkatan Kerjasama Antar Daerah • Peran Provinsi dan Kerjasama Antar Daerah, terutama Daerah perbatasan • Penataan Daerah Otonomi • Terhadap keinginan pembentukan Daerah Otonomi baru

  26. AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SASARAN KEDUA adalah berkurangnya kesenjangan pembangunan • PENGURANGAN KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DAERAH • Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh • Peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan khususnya di luar Jawa • Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas • Peningkatan kerjasama ekonomi sub-regional • Peningkatan kerjasama antar daerah. • Pengembangan Kawasan Tertinggal • Pengembangan sarana dan prasarana ekonomi dengan menerapkan skim seperti subsidi keperintisan, dan lain-lain • Peningkatan keterkaitan kegitan ekonomi di wilayah tertinggal dengan pusat pertumbuhan. • Pengembangan Perkotaan • Peningkatan peran dan fungsi kota menengah dan kecil, terutama di luar Jawa sebagai penghela pertumbuhan wilayah; • Pengendalian pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan.

  27. Pengembangan Wilayah Perbatasan • Fasilitasi pemda agar wilayah perbatasan menjadi beranda depan • Pengamanan wilayah perbatasan dari kegiatan illegal • Pengembangan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan • Pemulihan Kawasan Konflik • Rehabilitasi sarana dan prasarana sosial ekonomi • Percepatan proses rekonsiliasi • Penataan Ruang • Pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan keseimbangan pembangunan antar fungsi; • Pengelolaan Pertanahan • Penegakan hukum yang adil dan transparan • Pembuatan peta dasar dan pembangunan sistem pendaftaran tanah • Pengembangan sistem informasi pertanahan

  28. PEMBANGUNAN PERDESAAN • Dengan lintas program yang dilaksanakan di kawasan perdesaan untuk: • meningkatkan kegiatan ekonomi di perdesaan antara lain melalui pengembangan agribisnis dan KUKM di perdesaan; • meningkatkan sarana dan prasarana perdesaan, antara lain mencakup pengembangan jaringan irigasi, pembangunan jalan dan jembatan, pelayanan air minum, serta listrik perdesaan; • meningkatkan kualitas sumber daya manusia di perdesaan melalui program pendidikan, kesehatan, dan keluarga berencana; • meningkatkan pengelolaan pertanahan dan tata ruang di perdesaan; • meningkatkan perlindungan sumber daya alam dari kegiatan pemanfaatan yang tidak terkendali dan eksploitatif di perdesaan, terutama kawasan-kawasan konservasi dan kawasan lain yang rentan terhadap kerusakan.

  29. KOMPAS, 17/7/2006

  30. KOMPAS, 17/7/2006

  31. KOMPAS, 17/7/2006

  32. PEMBERDAYAAN • Suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian, baik dibidang ekonomi, sosial budaya dan politik.

  33. BIDANG EKONOMI • Upaya peningkatan pendapatan dan tingkat kesejahteraan hidup yang bertumpu pada kekuatan ekonomi sendiri. BIDANG SOSIAL - BUDAYA • Upaya peningkatan kehidupan sosial – budaya yang berakar pada nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat setempat. BIDANG POLITIK • Upaya peningkatan kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri, dari proses perencanaan pemantauan, evaluasi.

  34. FAKTOR2 KEBERDAYAAN • Memperkuat Pendidikan • Memperkuat Kesehatan • Memperkuat Penguasaan Masyarakat terhadap Sumber – sumber Ekonomi • Mengembangkan nilai-nilai Sosial Buadaya Masyarakat

  35. UNSUR – UNSURPEMBERDAYAAN MASYARAKAT • Pemberian Motivasi (motivating); • Pemberian Penguatan (empowering); • Pemberian Perlindungan (protecting).

  36. Mengapa partisipasi dua alasan • Pertama, hal itu menjamin bahwa warga bisa berperan, berkontribusi dan memperoleh layanan pembangunan yang baik; • Kedua, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dapat membangun checks-and-balance, karena janji-janji pejabat dan anggota DPRD dapat dikontrol melalui saluran-saluran organisasi masyarakat yang mewakili aspirasi konstituennya.

  37. model yang telah diadopsidaerah untuk memperbaiki dan mengangkat kualitas maupun kuantitas partisipasi warga (1) Model penerbitan kerangka hukum dan peraturan. (2) Model perbaikan mekanisme perencanaan dan penganggaran. (3) Model fasilitasi dan penguatan forum deliberatif. (4) Model ketersediaan sumber daya (dana).

  38. Potensi Pengembangan Partisipasi Masyarakat (1) • Partisipasi dapat menjadi faktor untuk melakukan koreksi dari kebijakan daerah yang penting seperti perencanaan dan alokasi anggaran. • Efek dari tindakan koreksi ini semakin tinggi di daerah-daerah dimana masyarakat warganya aktif dan dimana aturan daerah yang ada mendukung. • Pelibatan warga dan organisasi masyarakat warga dalam tata pemerintahan menjadi sumber munculnya pendekatan dan program pembangunan yang lebih inventif dan inovatif. • Hal itu lebih berkembang di dalam situasi dimana pimpinan daerah dan elit setempat juga memiliki cara berpikir yang inovatif.

  39. Potensi Pengembangan Partisipasi Masyarakat (2) • Keterlibatan aktif kelompok marjinal berpotensi menjadi alat untuk menghasilkan program yang bersifat afirmatif dan menghapus kebijakan yang bersifat diskriminatif. • Semakin terorganisir kelompok marjinal, semakin tinggi kemungkinan mereka untuk memiliki kemampuan mempengaruhi. • Proses partisipatoris berpotensi menjadi media komunikasi yang bisa mengurangi potensi konflik dengan syarat forum dikelola sebagai forum deliberatif.

  40. Beberapa kelemahan yang mempengaruhi kualitas dan efektivitas partisipasi: PEMDA • Belum meratanya pemahaman di jajaran pemerintahan (termasuk DPRD) tentang • pentingnya dan apa keuntungan kongkrit dari partisipasi. • apa dan bagaimana cara melakukan partisipasi yang baik, • Belum meratanya kemauan politik di jajaran pemerintahan (termasuk DPRD) untuk tidak melihat partisipasi sebagai formalitas proyek. • Inisiatif partisipasi juga tidak jarang tergantung pada keinginan individu/kelompok kecil tertentu, tentunya hal ini bisa mengancam keberlanjutan suatu prakarsa, khususnya pada saat terjadi pergantian posisi (mutasi jabatan).

  41. Beberapa kelemahan yang mempengaruhi kualitas dan efektivitas partisipasi: PERATURAN • Kebijakan dan peraturan yang mengatur proses partisipasi dalam tata pemerintahan daerah (mis. Perda Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas) tidak cukup mengikat dan tidak memberikan insentif yang cukup berarti untuk diterapkan secara serius dan berkelanjutan: • Di beberapa daerah, peraturan tersebut tidak disusun melalui proses yang partisipatif, dan kurang tersosialisasi dengan baik. • Walaupun di kebanyakan daerah prosesnya dilakukan secara partisipatif, ternyata kompromi politik dalam penyusunan peraturan ini menyebabkan pengurangan efek sangsi dan daya paksanya. • Sementara itu proses monitoring dan penegakan hukum dari aturan-aturan ini juga belum menjadi prioritas dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi

  42. Beberapa kelemahan yang mempengaruhi kualitas dan efektivitas partisipasi: • Forum-forum warga atau forum multi-pihak yang berpotensi menjadi media penyalur suara warga seringkali tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan mempertahankan diri menjadi lembaga yang demokratis dan kuat. • Anggota atau peserta forum membutuhkan penguatan-penguatan untuk menjadikan dirinya lebih kompeten dalam berpartisipasi. • Walaupun masalah yang dihadapi setiap forum dan asosiasi berbeda secara detilnya, ada beberapa persoalan dasar yang dihadapi yaitu yang terkait dengan aspek kepemimpinan, transparansi, kompetensi, dan akses terhadap sumber daya.

  43. pra-kondisi bagi terbangunnya partisipasi yang berkualitas • Pertama, adanya kepemimpinan, kemauan dan sikap yang mendukung dari para pengambil keputusan maupun staf level menengah; • Kedua, adanya kultur berasosiasi yang menghasilkan warga yang kompeten; • Ketiga, adanya kewenangan dan sumber daya; • Keempat, adanya kebijakan lokal yang mendukung.

  44. tiga karakteristikforum partisipasi yang ideal • Berpengaruh: proses yang berlangsung memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan dan pengambilan keputusan, • Inklusif: merepresentasikan populasi dan terbuka terhadap perbedaan cara pandang maupun nilai-nilai, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk berperan serta, • Deliberatif: proses yang dijalankan harus memungkinkan adanya dialog yang terbuka, membuka akses terhadap informasi, saling menghargai, ruang untuk saling memahami dan membangun kerangka isu bersama, dan menuju kepada kesepakatan bersama

  45. DAYA SAING • Kemampuan daya tarik (attractiveness) atau kemampuan membentuk dan menawarkan lingkungan paling produktif dan kinerja unggul yang berkelanjutan bagi dunia usaha (termasuk menarik talenta, investasi, dan faktor bergerak lainnya)

  46. PENENTU DAYA SAING1 • Lingkungan fisik • Infrastruktur • Sumber daya alam • Lingkungan peraturan perundangan • Kelembagaan • Perijinan • Insentif • Lingkungan sikap mental • Sikap perilaku penduduk • Sikap perilaku birokrat

  47. PILAR DAYA SAING (Forum Ekonomi Dunia) • Kelembagaan • Infrastruktur • Ekonomi makro • Kesehatan • Pendidikan dasar, tinggi, pelatihan • Efisiensi pasar • Kesiapan teknologi • Kecanggihanberbisnis • Inovasi

More Related