Perencanaan dan penganggaran responsif gender
Download
1 / 33

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER - PowerPoint PPT Presentation


  • 245 Views
  • Uploaded on

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER. BAPPEDA KABUPATEN CILACAP.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER' - hedda-gardner


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  • Perencanaan Responsif Gender (PRG) adalah Perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender, yang di lakukan melalui pengintregasian pengalaman aspirasi , kebutuhan potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.

GENDER adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi , dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.


Istilah gender budgeting
ISTILAH GENDER BUDGETING:

  • Bermacam-macam istilah yang digunakan:

    • Gender responsif budget atau anggaran responsif gender

    • Anggaran gender atau gender budgets

    • Anggaran perempuan atau women’s budget

    • Anggaran yang sensitif gender atau gender-sensitive budgets

  • Semua terminologi ini mengacu pada satu hal yaitu upaya untuk menjamin agar anggaran yang dialokasikan dapat mendorong keadilan dan kesetaraan gender.


Pengertian arg anggaran responsif gender
Pengertian ARG(Anggaran Responsif Gender)

  • Upaya untuk menjamin agar anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah beserta kebijakan dan program yang mendasarinya dilaksanakan untuk menjawab kebutuhan setiap warga negara dari kelompok manapun, baik laki-laki maupun perempuan.

  • Merupakan anggaran yang disusun dan disyahkan melalui proses analisis dalam perspektif gender


Tujuan anggaran responsif gender
TujuanAnggaranResponsif Gender

Akuntabilitas anggaran

berdampak gender

Meningkatkan

kesadaranisu

dan program

responsif gender

Mengubah alokasi

anggaran & program

utk meningkatkan

kesetaraan gender


Perencanaan responsif gender
PerencanaanResponsif Gender

Perencanaan yang responsif gender dilakukan dengan memasukkan perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah.

Bisa mempertajam analisis tentang kondisi daerah karena terpetakan kesejangan dalam pembangunan manusia, laki-laki dan perempuan.

Membantu mempertajam target group/ kelompok sasaran karena data terpilah.

Tidak selalu berupa penambahan program baru dan biaya tambahan bilamana analisis gender diterapkan.

Pemberdayaan perempuan sebagai urusan wajib di daerah tidak mampu menjawab semua isu kesenjangan gender di berbagai bidang.


Mengidentifikasi masalah, menilai dan menyusun prioritas kebutuhan orang miskin (laki-laki dan perempuan)

1

Mengukur program dan proyek (output, outcome dan impact)

ANGGARAN

RESPONSIF

GENDER

Menetapkan program dan proyek sesuai kebutuhan masy

4

2

3

Menetapkan anggaran unt membiayai program dan proyek

Skema : Integrasi Gender dlmAnggaranKinerja

atau Performance-based budget


PEMAHAMAN PENTING ! kebutuhan orang miskin (laki-laki dan perempuan)

Anggaran yang responsif gender bukan anggaran 50% untuk laki-laki dan 50% untuk perempuan

Bukan pula anggaran yang terpisah untuk perempuan dan laki-laki

Anggaran yang responsif gender mencakup seluruh anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan.

Perlu kerangka Regulasidan Kerangka Pendanaan dalam menjawab isu gender


Dukungan kebijakan
Dukungan Kebijakan kebutuhan orang miskin (laki-laki dan perempuan)

Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 menegaskan PUG dalam semua tahapan perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah

PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Permendagri No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Permendagri No. 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Azas Permendagri No, 15 Tahun 2008


Bagaimana melakukan perencanaan yang responsif gender
Bagaimana Melakukan Perencanaan yang Responsif Gender? kebutuhan orang miskin (laki-laki dan perempuan)

Dalam melakukan keseluruhan proses perencanaan kebijakan maupun perencanaan program pembangunan agar responsif gender (terrmasuk perencanaan kegiatan pembangunan), diperlukan piranti analisis gender. Salah satu alat analisis gender adalah “Gender Analysis Pathway” (GAP), atau Alur Kerja Analisis Gender.


Data pembuka wawasan

DATA PEMBUKA WAWASAN kebutuhan orang miskin (laki-laki dan perempuan)


Data dan statistik gender
Data dan statistik gender kebutuhan orang miskin (laki-laki dan perempuan)

  • Data gender adalah data mengenai hubungan/relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai dimensi pembangunan.

  • Statistik gender adalah sederetan ringkasan dari data gender hingga dapat dengan mudah menggambarkan totalitas perbedaan laki-laki dan perempuan dalam status, peran dan kondisi.


Data pembuka wawasan1
Data Pembuka Wawasan kebutuhan orang miskin (laki-laki dan perempuan)

Merupakan data atauinformasiuntukmemperlihatkanadanyakesenjangan gender yang cukupberarti

Data pembukawawasanmerupakan :

Data pilahberdasarkanjeniskelamin yang menjelaskantingkatkesenjangan.

Data atauinformasi yang menjelaskaninsidenkhusus yang tidakbisadiperbandingkanantarjeniskelamin, misalnya data mengenaikekerasanterhadapwanita, angkakematianibu.


Data terpilah
Data Terpilah kebutuhan orang miskin (laki-laki dan perempuan)

  • Adalah data kuantitatif atau data/informasi kualitatif yang dikumpulkan berdasarkan jenis kelamin, laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan

  • Dapat menggambarkan status, peran, kondisi umum dari laki dan perempuan dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat, misal angka melek huruf, tingkat pendidikan, kepemilikan usaha, lapangan pekerjaan, perbedaan upah, kepemilikan rumah dan tanah, serta pinjaman dan lainnya.

  • Merupakan data pembuka wawasan tentang status, peran dan kondisi laki-laki dan perempuan


Lanjutan data terpilah
Lanjutan Data Terpilah kebutuhan orang miskin (laki-laki dan perempuan)

  • Digunakanutkmelokalisirataumempersempitruangpemecahanmasalahpembangunan

  • Data dapatdipilahmenurutberbagaikarakterisrikatauciri

  • Terpilahmnrtseks: analisis gender

  • Terpilahmnrtgolsosekanalisiskemiskinan

  • Terpilahmnrtumur: analisiskohort

  • Terpilahmnrtwilayah: analisisspasial

  • Terpilahmnrtwaktu: analisisderetwaktu


Data insiden khusus konten
Data kebutuhan orang miskin (laki-laki dan perempuan)InsidenKhusus (Konten)

Data dari sebuah kejadian yang bisa dialami hanya oleh laki-laki atau perempuan saja sebagai sebuah kesenjangan. Contoh : temuan penelitian tentang endemik kanker leher rahim di daerah terdampak.

Data kesenjangan spesifik yang menimpa kelompok rentan. Contoh : Jumlah penyandang cacat beradsarkan jenis kelamin.

Data kualitatif yang menggambarkan akibat kesenjangan relasi laki-laki ataupun perempuan. Contohnya jumlah kasus HIV AIDS Ibu dan anak.


Data berdasarkan analisis gap
Data Berdasarkan Analisis GAP kebutuhan orang miskin (laki-laki dan perempuan)

DATA AKSES

DATA KONTROL/WEWENANG

DATA PARTISIPASI

DATA MANFAAT


Data akses
DATA AKSES kebutuhan orang miskin (laki-laki dan perempuan)

Yaitu data peluangmemanfaatkansumberdayamencakup :

Sumberdayaalam

Sumberdayamanusia

Sumberdayakeuangan

Ketersediaanlayananpemerintah.

Contoh :

Proporsilaki-lakidanperempuan yang mengikutipelatihanlayanantertentu (kesehatan, pendidikan)

Jumlahanak yang melakukanpenimbangandiPosyandu

Jumlahperempuan yang melahirkandiRumahBersalin.


Data partisipasi
DATA PARTISIPASI kebutuhan orang miskin (laki-laki dan perempuan)

Data yang menunjukan Knowledge, Attitude, Practice, (KAP) dariseseorang, kelompok, masyarakatdalamaktivitaspembangunanmencakupaktivitas :

Perencanaan. Contohnyajumlahperempuandanlaki-lakidalammengikutiMusrenbang.

Pelaksanaan , contohnyajumlahremaja yang menjadipemilihmuda.

Monitoring danEvaluasi, contohnyajumlahperempuandanlaki-laki yang terlibatdalampendataanpendudukmiskin.


Data kontrol
DATA KONTROL kebutuhan orang miskin (laki-laki dan perempuan)

Yaitu data yang menunjukankemampuanseseorang, danataumasyarakatuntukmengambilkeputusan yang menentukanmelakukanatautidakmelakukansesuatu.

Individu, misalnya : jumlahperempuan yang memutuskanmelahirkandiBidanDesa.

Kelompokataubersamamasyarakat. Contohjumlahperempuanpengurus BPD, jumlahperempuanpengurusharianpartaipolitik

Pemerintah, misalnyajumlahpejabateselon 2 dipemerintahdaerahtertentu.


Data manfaat
DATA MANFAAT kebutuhan orang miskin (laki-laki dan perempuan)

Data dari hasil pembangunan yang dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat. Contohnya : Jumlah penerima bantuan sosial tahun tertentu, proporsi petani perempuan yang meningkat pendapatannya setelah menerima bantuan alat produksi pertanian.

Data kecenderungan (trend) dari suatu kejadian, atau fenomena yang berkembang. Contoh, data 3 tahun IPG, data 3 tahun APK


Sumber data dan jenis data
Sumber Data dan Jenis Data kebutuhan orang miskin (laki-laki dan perempuan)

  • Data PembukaWawasanbisaberupa :

    • Hasil study baseline

    • Hasilintervensikebijakan/program/kebijakan yang sedangdansudahdilakukanataupun data yang berupapencatatanpelaporan internal K/L/SKPD tentangintervensi yang sudahdansedangdilakukan

  • Jenis Data bisaberupa:

    • Data statistikKuantitatif, misalnya data BPS, data Sektor, atau data sekunder yang relevanlainnya

    • Data Kualitatif; misalnya data yang diperolehdariobservasi, FGD, danwawancaramendalam, atau data hasilrisetkualitatif


Gender budget statement gbs

GENDER BUDGET STATEMENT (GBS ) kebutuhan orang miskin (laki-laki dan perempuan)

Pernyataan Gender Budget Statement merupakan dokumen yang menginformasikan suatu kegiatan telah responsif terhadap isue gender yang ada dan apakah telah dialokasikan dana/anggaran pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut


Pernyataan Gender Budget Statement merupakan dokumen yang menginformasikan suatu kegiatan telah responsif terhadap isue gender yang ada dan apakah telah dialokasikan dana/anggaran pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut.

Untuk kegiatan yang responsif gender GBS merupakan bagian dari KAK / TOR yaitu gambaran tentang penjabaran Rencana Aksi yang akan dilakukan


Perumusan masalah
PERUMUSAN MASALAH menginformasikan suatu kegiatan telah responsif terhadap isue gender yang ada dan apakah telah dialokasikan dana/anggaran pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut.

GBS dalam praktek penganggaran daerah biasanya disusun pada saat persiapanRKA-SKPD.

Integrasi perspektif gender dalam KUA-PPAS dapat dilakukan jika GBS dipersiapkan lebih awal sehinggaintegrasi ini akan memperkuatkan pengarusutamaan gender melalui PPRG.


GBS menginformasikan suatu kegiatan telah responsif terhadap isue gender yang ada dan apakah telah dialokasikan dana/anggaran pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut. disusun berdasarkan hasil analisis gender atau GAP.

Sebagai sebuah pernyataan untuk memastikan anggaran sudah responsif gender

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan PAG.

Analisis situasi, yang berisikan:

1. Gambaran kesenjangan akses, partisipasi, manfaat, kontrol antara perempuan dan laki-laki,

2. Gambaran adanya faktor penghambat di internal (organisasi pemerintah, kelompok sasaran)dan atau eksternal (masyarakat secara luas); yang keduanya dapat dihubungkan denganbagian latar belakang dalam KAK.


Pasal menginformasikan suatu kegiatan telah responsif terhadap isue gender yang ada dan apakah telah dialokasikan dana/anggaran pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut. 4 Permendagri No. 15 Tahun 2008

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berspektif gender yang dituangkan dlm RPJMD, Rentra SKPD, Renja SKPD

(2) Penyusunan kebijakan program dan kegiatan pembangunan berspektif gender sebagaimana dimakdud ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.


Dalam menginformasikan suatu kegiatan telah responsif terhadap isue gender yang ada dan apakah telah dialokasikan dana/anggaran pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut.Permendagri No. 67 Tahun 2011 disebutkanbahwa:

  • Hasilanalisis gender dituangkandlmpenyusunan Gender Budget Statement (GBS)

  • Hasilanalisis gender yang terdapatdlm GBS menjadidasar SKPD dlmmenyusunkerangkaacuankegiatandanmerupakanbagianygtakterpisahkandengandokumen RKA/DPA SKPD.


Siapa yang harus melakukan perencanaan yang responsif dan dimana
Siapa yang harus melakukan Perencanaan yang Responsif dan dimana?

Perencanaan pembangunan yang responsif gender(perencanaan kebijakan maupun perencanaan program/ kegiatan) harus dilakukan oleh para perencana / pembuat kebijakan dan para perencana program / kegiatan. Perencanaan pembangunan tersebut harus dilakukan diseluruh tingkatan administrasi Pemerintah yang meliputi tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.


Pasal dimana? 13 Permendagri No 15 Tahun 2008

Bupati / Walikota menetapkan Badan / Kantor / Dinas yang membidangi tugas pemberdayaan masyarakat sebagai koordinator penyelenggaraan pengarustamaan gender di kabupaten / kota.


Pasal dimana? 14Permendagri No 15 Tahun 2008

  • Dalam upaya percepatan perkembangan pengarustamaan di seluruh SKPD di Kabupaten / Kota di bentuk Pokja PUG Kabupaten / Kota.

  • Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala / Pimpinan SKPD

  • Bupati / Walikota menetapkan Ketua Bappeda sebagai Ketua Pokja Kabupaten / Kota dan Kepala Badan / Dinas / Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai kepala Sekretariat Pokja PUG Kabupaten / Kota.

  • Pembentuk Pokja PUG Kabupaten / Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati / Walikota.


Hal yang sudah dilakukan pemerintah kabupaten cilacap
Hal yang dimana?sudahdilakukanPemerintahKabupatenCilacap

Menetapkan Pokja PUG Kabupaten Cilacap dengan surat keputusan Bupati Cilacap No 411/123/29/Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender ( PUG ) Kabupaten Cilacap Tahun 2011

Surat Edaran Bupati Cilacap No 050/2864/ 27 tanggal 21 Juni 2012 Perihal PPRG di kabupaten Cilaca . Intinya bahwa seluruh SKPD berkewajiban menyusun PPRG pada tahun 2013 dan melaporkan langkah langkah SKPD pada Bupati.


TERIMA KASIH dimana?

PPRG dapat mempercepat terwujudnya kesetaraan dan keadilan bagi laki-laki dan perempuan melalui pemberian manfaat yang adil bagi kesehjahteraan laki-laki dan perempuan termasuk anak laki-laki dan perempuan.


ad