PROYEKSI PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PENGANGGARAN - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROYEKSI PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PENGANGGARAN PowerPoint Presentation
Download Presentation
PROYEKSI PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PENGANGGARAN

play fullscreen
1 / 45
PROYEKSI PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PENGANGGARAN
448 Views
Download Presentation
elam
Download Presentation

PROYEKSI PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PENGANGGARAN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PROYEKSI PENDAPATAN DAN KEBIJAKAN PENGANGGARAN OLEH Drs. BAMBANG WISNU HANDOYO BALLROOM HOTEL SHERATON, 21 FEBRUARI 2013

  2. SINKRONISASI UU PAKET PENGELOLAAN KEUANGAN UU 25/2004 UU 17/2003 UU 15/2004 UU 33/2004 UU 1/2004 PP PP PP PP PERMENDAGRI 13/2006 UU 32/2004 Pasal 222 Pasal 237 PP 58/2005 PERMENDAGRI 59/2007 PERMENDAGRI 55/2008 Omnibus Regulation PERMENDAGRI 37/2012 Pemerintahan Daerah PERDA 4 Th 2007 PERDA 11 Th 2008

  3. RPJM RPJMD 5 tahun 5 tahun Renstra SKPD 5 tahun 1 tahun 1 tahun Renja SKPD RKPD RKP 1 tahun 1 tahun Dibahas bersama DPRD KUA PPAS NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH RKA-SKPD PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD TAPD RAPERDA APBD 1 tahun SINKRONISASI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD & APBN(UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004)

  4. MELIPUTI : ANATOMI BELANJA APBD BELANJA YG DIARAHKAN (EARMARK) BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT/WAJIB BELANJA YG DITENTUKAN PROSENTASENYA SESUAI AMANAT PER UU BELANJA PEMENUHAN URUSAN SESUAI SPM BELANJA LAINNYA

  5. BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT/WAJIB : • BELANJA PEGAWAI • KEPERLUAN KANTOR SEHARI HARI (LAYANAN DAYA DAN ATK) • BELANJA PEMILUKADA • BELANJA BUNGA • KEGIATAN DPA - L • DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL (A.L. DANA PENDAMPING DAK, DDUB PNPM dan e-KTP) BELANJA YG DIARAHKAN(EARMARK) DAK DBH - DR DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU DANA OTSUS (Untuk Program) DANA BOS DANA INSENTIF DAERAH (DID) DANA PENYESUAIAN (Tunj. Fungsional, TambahanPenghasilan Guru PNS, Sertifikasi Guru) BANTUAN KEUANGAN YG BERSIFAT KHUSUS

  6. BELANJA YG DIARAHKAN DARI SUMBER PENDAPATANNYA (EARMARK) PENDAPATAN DASAR HUKUM PMK 209/PMK.07/2012 PMK 02/PMK.07/2012 PMK 46/PMK.07/2012 PMK 28/PMK.07/2012 PMK 201/PMK.07/2012 PMK 242/PMK.07/2012 PMK 35/PMK.07/2012 DAK DBH - DR DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU DANA OTSUS (Untuk Program) DANA BOS DANA INSENTIF DAERAH (DID) DANA PENYESUAIAN (Tunj. Fungsional, TambahanPenghasilan Guru PNS, Sertifikasi Guru) BANTUAN KEUANGAN YG BERSIFAT KHUSUS PMDN 13/2006-PMDN 21/2011

  7. BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN 20% DARI TOTAL BELANJA • BELANJA URUSAN KESEHATAN 10% DARI TOTAL BELANJA DILUAR GAJI • ALOKASI DANA DESA (ADD) 10% DARI DANA PERIMBANGAN • DBH PAJAK KEPADA KAB/KOTA • BANTUAN PARPOL • INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK • BELANJA MODAL PP 48-2008 TTG PENDANAAN PENDIDIKAN UU 36-2008 TTG KESEHATAN PP 72-2005 TTG DESA UU 28-2009 TTG PAJAK DAERAH & RETRIBUSI DAERAH BELANJA YG DITENTUKAN PROSENTASENYA SESUAI AMANAT PER UU PP 05-2009 TTG BANKEU PARPOL UU 28-2009 TTG PAJAK DAERAH & RETRIBUSI DAERAH PERPRES 5-2010 TTG RPJMN 2010-2014

  8. BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN 20% DARI TOTAL BELANJA • BELANJA URUSAN KESEHATAN 10% DARI TOTAL BELANJA DILUAR GAJI • ALOKASI DANA DESA (ADD) 10% DARI DANA PERIMBANGAN • DBH PAJAK KEPADA KAB/KOTA • BANTUAN PARPOL • INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK • BELANJA MODAL BELANJA PEMENUHAN URUSAN SESUAI SPM : BELANJA YG DITENTUKAN PROSENTASENYA SESUAI AMANAT PER UU : • 26 URUSAN WAJIB (diluarpendidikandankesehatan) • 8 URUSAN PILIHAN Dikaitkan dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah (provinsi atau kab/kota) sesuai tugasdan fungsi SKPD

  9. BELANJA LAINNYA BELANJA HIBAH BELANJA BANTUAN SOSIAL BELANJA BANTUAN KEUANGAN BELANJA TIDAK TERDUGA BELANJA SUBSIDI

  10. KONDISI DAN PROYEKSI PENDAPATAN

  11. PAD 2009-2013 • 85 % dariPajak Daerah (PKB, dkk) • 5% dariRetribusi Daerah (akomodirsemuapendapatan SKPD) • 4% dariHasilPengelolaanKekayaan Daerah yang Dipisahkan • 6% dari Lain-lain PAD yang Sah

  12. RENCANA PAD 2014-2018 • 70 % dariPajak Daerah (PKB, dkk) • 13% dariRetribusi Daerah (akomodirsemuapendapatan SKPD) • 8% dariHasilPengelolaanKekayaan Daerah yang Dipisahkan • 9% dari Lain-lain PAD yang Sah Mampukah??? HarusBisa!!!

  13. KEBIJAKAN PENGANGGARAN (PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN)

  14. ESENSI DAN SPIRIT REFORMASI KEUANGAN NEGARA/DAERAH (UU NO.28/2009, UU NO.17/2003, UU NO.1/2004, UU NO.15/2004, PP NO. 58/2005) ANGGARAN BERBASIS KINERJA (PERFORMANCE BUDGET) LOCAL TAX/FEES : • CLOSE LIST SYSTEM • JENIS PDRD BARU • PERLUASAN BASIS PAJAK • DISKRESI TARIF • KEPASTIAN BAGI MASY & DUNIA USAHA SATU KESATUAN ANGGARAN (BUDGET UNIFIED) ANGGARAN MENGIKUTI PROGRAM/KEGIATAN (MONEY FOLLOW FUNCTION) AKUNTABILITAS: PERFORMANCE MEASUREMENT OTONOMI DLM PENGELOLAAN KEUANGAN (AUTONOMOUS AGENCY BUDGET) AKUNTANSI BERBASIS ACRUAL INVESTASI PERMANEN/ NON PERMANEN

  15. ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH Diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja. Sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya(intensifikasi), dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi).

  16. lanjutan Dalam dokumen RPJMD Tahun 2009-2013 pertumbuhan rata-rata Pendapatan Daerah diamantkan pada kisaran 6% setiap tahunnya. Fokus pertumbuhan pada komponen PAD dan komponen dana perimbangan. Tahun 2012 yang lalu, Apakah hal tersebut sudah tercapai? TARGET 2013?

  17. ARAH KEBIJAKAN BELANJA DAERAH Menopang proses pembangunan yang berkelanjutan Ketersediaan pendanaan pelayanan dasar secara memadai Ketersediaan pendanaan untuk program yang menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan

  18. Penganggaran Belanja Daerah • Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. • Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. • Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prastasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan • Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya

  19. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel. • Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah, yaitu: * Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya atk, listrik, telepon, air bersih, internet, dan operasional kendaraan); * Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pengendalian & evaluasi, dan perencanaan; * Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas, program dan kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Daerah, dan kegiatan multi years yang diprioritaskan untuk dilaksanakan pada TA 2014. Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, belanja hibah, belanja sosial, belanja bagi hasil kab/kota, belanja bantuan sosial dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan penyeimbang, serta belanja tidak terduga yang digunakan untuk penanggulangan bencana.

  20. POKOK PIKIRAN PROGRAM KEGIATAN

  21. ARAH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN • SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya) bukan merupakan target pendapatan. • Optimalisasi pelaksanaan dana bergulir sebagai bentuk investasi non permanen. • Penyertaan modal dilakukan secara cermat dan terarah. • SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan) tahun berjalan, apabila berjalan positif agar menambah program/kegiatan dan apabila negatif agar dilakukan pengurangan program/kegiatan yang kurang prioritas dan tidak wajib.

  22. POTENSI PERMASALAHAN • Laporankeuangandaerah yang belumsesuaikeinginan (WTP). • KesalahanpenganggarandalamrangkapengadaandanpencatatanAsetTetap. • KetepatanpenyusunanLaporanKeuanganmasing-masing SKPD. • Pengelolaandanabergulir. • Pengelolaanbarangpersediaanpada SKPD. • Pengelolaan pos hibahdanbantuansosial.

  23. A. LAPORAN KEUANGAN DAERAH YANG BELUM SESUAI KEINGINAN (HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH) Opini 2006 2007 2008 2009 2010 Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified) 3 4 12 15 32 Wajar Dengan Pengecualian (Qualified) 327 283 324 330 271 Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) 105 122 115 111 43 Tidak Wajar (Adversed) 28 59 31 48 12 Jumlah 463 468 482 504 358 Sumber: IHPS BPK 27

  24. BagaimanaMempertahankanOpiniWajarTanpaPengecualian (WTP) Agar TidakDegradasi BagiSemuaKepala SKPD (SebagaiPenggunaBarang): • AdanyaKomitmendankeseriusandalampengelolaanBarangMilik Daerah (BMD) mulaidari :perencanaankebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusanbahkansampaidengantuntutangantirugi. • Terhadapperencanaanpengadaanbarang : harusdicermatiantara lain:apakahsebagaibarang modal; barang yang akandihibahkankepadapihak lain (Kab/kota, lembagamasyarakat); danbarang pakai habis (yg dapat menjadi barangpersediaan) • Memberikanperhatiandanfasilitasisaranayang memadahikepadaPengurusBarang, PenyimpandanPencatatAkuntansi, untukmembantu agar lebih: mudah, lancardantertibdalampencatatanpadasetiapbarang (akibatadanya: pengadaanbarang, mutasibarang, pemindahtanganan, danpenghapusan)

  25. BagaimanaMempertahankanOpini WTP Agar TidakDegradasi (lanjutan) BagiInspektorat Wilayah ( SebagaiPengawas Internal): • Tingkatkan keseriusanpengawasan internal dalampengelolaan BMD yang dilakukanolehInspektoratterhadapPengguna/SKPD, yang dilakukansecaraperiodiksetiapsemesteran (karenaselamainiada kesan pengawasanbarangbelumdilakukanseseriussebagaimanapadapengawasanuang )

  26. BagaimanaMempertahankanOpini WTP Agar TidakDegradasi (lanjutan) Bagi DPPKA/DPPKAD (sebagaiPembantuPengelolaBarang): • MelakukanBimbinganTeknis (BIMTEK) dan PENDAMPINGAN kepadapengurusbarang, penyimpanbarang, danpetugasakuntansiuntukmeningkatkankapasitasdankapabilitasdalampengelolaan BMD, secaraperiodikdanberkelanjutan • Membentuktimterpaduuntukmelakukanpencermatandanataupenelitianterhadappengadaanbarang yang dilaporkanolehsetiap SKPD dalamhal : verifikasi, klasifikasi, penilaian BMD, kapitalisasiaset, sertabarangpersediaan, sehinggadiperolehhasillaporantersebutmenjadibenarsesuaiStandarAkuntansiPemerintah (SAP) • Melakukankoordinasiuntukrekonsiliasisecaraperiodikterhadapdinamikaperubahan status barangdaerahpadasetiap SKPD, akibatadanyapengadaan, mutasi, pemindahtanganandanpenghapusan. • PengembanganSimtemInformasiManajemenAset yang disesuaikandenganperkembangankebutuhan.

  27. B. KesalahanpenganggarandalamrangkapengadaandanpencatatanAsetTetap. (TAHAPAN SIKLUS PENGELOLAAN BMD YANG DIPERHATIKAN) Prencanaan Kebutuhan dan penganggaran Tuntutan Ganti rugi Pengadaan pembiayaan Penerimaan, Penyimpanan dan penyaluran SIKLUS PENGELOLAAN BMD Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian penggunaan pemindahtanganan Penatausahaan penghapusan Pemanfaatan penilaian Pengamanan dan pemeliharaan

  28. C. KetepatanpenyusunanLaporanKeuanganmasing-masing SKPD • Psl 17 UU 17/03 mengamanatkan bahwa SKPD menyusun laporan keuangan yg t.d. Neraca, LRA, dan CaLK • Penyusunan Laporan keuangan tersebut tidak perlu harus dikerjakan sendiri  tidak perlu unit akuntansi SKPD • Proses penerbitan SPP dan SPM tetap di SKPD • Semua pencatatan akuntansi dilakukan hanya di PPKD/BUD, termasuk pencatatan untuk transaksi SKPD • Semua dokumen pendukung pencatatan akuntansi disimpan di PPKD/BUD • Secara periodik, PPKD menerbitkan Laporan keuangan Pemda dan Laporan keuangan SKPD-SKPD • Laporan keuangan SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD  ADA KETERGANTUNGAN WAKTU TERHADAP SEMUA SKPD

  29. D. Pengelolaandanabergulir. SKPD teknisbertugasmembina, mendampingidanmengawasisertabertanggungjawabterhadappelaksanaandanpengembalian Dana Bergulir. Kepala SKPD tekniswajibmelaporkanpelaksanaandanabergulirkepadaKepala Daerah, berdasarkanlaporanbulanandanlaporanakhirtahundariKelompok/ Koperasi. Tata carapenyusunanlaporankeuangandariKelompok/ KoperasidiaturdalamKeputusanKepala SKPD teknis/KepalaDinasPendapatanPengelolaanKeuangandanAsetselaku PPKD. DPPKA/DPKAD selaku PPKD bertugasmelaporkanpengelolaan Dana BergulirkepadaKepalaDaerah.

  30. Dana Bergulir: • Kelompokpengeluaranpembiayaan; • Jenispenyertaan modal/ investasi; • Obyekdanabergulir ; dan • Rincianobyekdanabergulirkpdkelompokmasyarakatpenerima. PemberdayaanMasyarakat

  31. E. Pengelolaanbarangpersediaanpada SKPD. • Sistem pengelolaan barang persediaandigunakan untuk pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan barang di SKPD. • Persediaan merupakan aset yang berwujud: • Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. • Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi. • Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. • Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

  32. F. Pengelolaan pos hibahdanbantuansosial. • BerpedomanpadaPermendagri 32 Tahun 2011/39 Tahun 2012tentangPedomanPemberianHibahdanBansos Meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

  33. Sekurang-kurangnyaharusberdasaratas: • Peruntukan secara spesifik telah ditetapkan; • Tidakwajibdantidakmengikat; • Bersifatsementaradantidakterusmenerussetiaptahunanggaran, kecualiditentukan lain olehperaturanperundang-undangan; • Memenuhi persyaratanpenerimahibah. PEMBERIAN HIBAH KRITERIA Sekurang-kurangnyaharusberdasaratas: • Selektif : Ditujukanutkmelindungidariresikososial. • Memenuhi persyaratanpenerimabantuan. • Bersifatsementaradantidakterusmenerus, kecualidalamkeadaantertentudptberkelanjutan : • Bersifatsementaradantidakterusmenerusdiartikantidakwajibdantidkharusberulangdiberikansetiaptahunanggaran. • Dalamkeadaantertentudptberkelanjutandiartikandapatdiberikansetiap TA sampailepasdrresikososial. 4. Sesuai tujuan penggunaan : Rehab Sosial, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Jaminan Sosial, Penanggul Kemiskinan dan Penanggul Bencana PEMBERIAN BANSOS

  34. PROSES PEMBERIAN HIBAH 2014 CALON PENERIMA HIBAH USULAN TERTULIS KDH REKOMENDASI EVALUASI SKPD TERKAIT DPRD PERTIMBANGAN TAPD DIBAHAS BERSAMA KUA/PPAS DIBAHAS BERSAMA PERSETUJUAN BERSAMA PERSETUJUAN BERSAMA RAPBD PERKDH APBD PERDA APBD LAMPIRAN III NPHD KEP KDH (NAMA2 PENERIMA) DOKUMEN PENCAIRAN HIBAH TRANSFER

  35. PROSES PEMBERIAN BANSOS YANG DIRENCANAKAN 2014 CALON PENERIMA BANSOS USULAN TERTULIS KDH REKOMENDASI EVALUASI SKPD TERKAIT DPRD PERTIMBANGAN TAPD DIBAHAS BERSAMA KUA/PPAS DIBAHAS BERSAMA PERSETUJUAN BERSAMA PERSETUJUAN BERSAMA RAPBD PERKDH APBD PERDA APBD LAMPIRAN III KEP KDH (NAMA2 PENERIMA) DOKUMEN PENCAIRAN BANSOS TRANSFER/TUNAI

  36. PROSES PEMBERIAN BANSOS YANG TIDAK DIRENCANAKAN 2014 CALON PENERIMA BANSOS INDIVIDU/KEL USULAN TERTULIS /SRT KETERANGAN PEJABAT YG BERWENANG KDH REKOMENDASI DPRD SKPD TERKAIT EVALUASI NAMA PENERIMA DAN BESARAN PENGAWASAN PPKD DOKUMEN PENCAIRAN BANSOS TRANSFER/TUNAI REKAPITULASI PENYALURAN BANSOS ( 5 JAN TH BERIKUT)

  37. KONVERSI BELANJA HIBAH DAN BANSOS LRA SKPD KONSOLIDASI LRA PEMDA KONVERSI (SAP) LRA SKPD • BELANJA LANGSUNG • JENIS BELANJA BARANG DAN JASA OBJEK BELANJA: • HIBAH BARANG/JASA YG AKAN DISERAHKAN KPD PIHAK KETIGA/MASY • BANSOS BARANG YG AKAN DISERAHKAN KPD PIHAK KETIGA/MASY • BARANG & JASA LAINNYA • BELANJA TIDAK LANGSUNG • JENIS BELANJA: • BELJ. PEGAWAI • BELJ. BUNGA • BELJ. SUBSIDI • BELJ. HIBAH • BELJ. BANSOS • BELJ BAGI HASIL • BELJ .BANTUAN KEUANGAN • BELJ .TDK TERDUGA • BELANJA OPERASI • BELJ. PEGAWAI • BELJ. BARANG • BELJ. BUNGA • BELJ. SUBSIDI • BELJ. HIBAH • BELJ. BANTUAN SOSIAL

  38. PERMASALAHAN-PERMASALAHAN YANG DIHADAPI OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENJALANKAN KEBIJAKAN DAN SISTEM PENGELOLAAN KEUDA • Tiap SKPD belum secara keseluruhan melakukan sinkronisasi dokumen perencanaan (RPJM-RKPD-KUA-PPAS) sehingga program dan kegiatan yang dituangkan dalam RKA-SKPD tiap tahun itu-itu saja sehingga program dan kegiatan yang dilakukan belum mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD-KUA-PPAS; • Keterbukaan dan kebesaran hati disetiap SKPD belum terbentuk sehingga tetap memaksakan diri setiap tahun anggaran naik walaupun SKPD bersangkutan tidak mendukung secara langsung tema dan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam tahun berkenaan; • Tenaga teknis disetiap SKPD (akuntan, tehnik sipil, penilai aset) belum mencukupi sehingga menghambat proses desentralisasi pengelolaan keuangan daerah di SKPD;

  39. Lanjutan … 4. Ketentuan tentang pengelolaan keuangan di daerah sering berganti sehingga membingungkan; 5. Saran dan pendapat dari TAPD kurang mendapat respon positif dari SKPD (contoh : setiap penyusunan dan perubahan APBD selalu dilakukan sosialisasi terlebih dahulu oleh Ketua TAPD namun kriteria-2 yang disampaikan sering diabaikan); 6. Evaluasi RAPBD oleh Depdagri kurang mempertimbangkan kondisi riil daerah (contoh : masih adanya intervensi terhadap pengalokasian belanja di tiap-tiap kode rekening dan hal-hal teknis lainnya); 7. Anggota TAPD teknis (TAPD paijo!) belum semuanya satu suara dalam memberikan bimbingan kepada SKPD sehingga membingungkan SKPD.

  40. Lanjutan … • Keterbatasan tenaga akuntan di tiap SKPD, padahal SKPD diwajibkan menyusun laporan keuangan berdasarkan SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH; • Egoisme Bidang dan Subbidang di SKPD, sehingga program dan kegiatan atas selera pribadi serta sarat dengan belanja yg bersifat penunjangan. Contoh : setiap lembar DPA selalu ada honor tim, lembur, perjalanan dinas;

  41. SEKIAN & MATUR NUWUN