PELAYANAN PERPAJAKAN ONLINE

1. PELAYANAN PERPAJAKAN ONLINE Oleh :

3. Dalam tahun anggaran (TA) 2007 target penerimaan dari sektor pajak dalam struktur APBN ditetapkan sebesar Rp494,59 triliun, yang terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp261,69 triliun, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp161,04 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp21,26 triliun, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPTHB) sebesar Rp5,38 triliun dan pajak lainnya Rp3,15 triliun. Jika dibandingkan dengan TA 2006 target penerimaan pajak sebesar Rp333 triliun berarti mengalami peningkatan sebesar 67,33%.

4. LATAR BELAKANG • Perkembangan teknologi sistem informasi telah mengubah model bisnis yang selama ini berjalan dari sistem konvensional menjadi sistem elektronis. • Perkembangan tersebut memacu pihak pemerintah dengan pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, model bisnis ini dikenal dengan istilah e-government. • Konteks hubungan yang terbangun adalah antara pemerintah dengan masyarakat (Government to citizen, G2C), pemerintah kepada dunia bisnis (Government to Business, G2B), dan pemerintah kepada pemerintah lainnya (Government to government, G2G).

5. Gambaran hubungan dalam e-government

6. Penerimaan negara dari sektor pajak memiliki peranan penting dalam menunjang penyelenggaraan negara. • Dalam rangka memberikan kemudahan bagi para pembayar pajak untuk melaksanakan ketentuan Pemerintah di bidang perpajakan, maka Direktorat Jenderal Pajak menjalankan sejumlah kebijakan strategis di dalam pemungutan pajak. • Salah satu kebijakan strategis Direktorat Jenderal Pajak adalah Meningkatkan penyuluhan dan pelayanan dengan e-system

7. GAMBARAN UMUM INSTANSI • Visi Direktorat Jenderal Pajak Menjadi Model Pelayanan Masyarakat Yang Menyelenggarakan Sistem dan Manajemen Perpajakan Kelas Dunia, Yang Dipercaya dan Dibanggakan Masyarakat. • Misi Direktorat Jenderal Pajak • Bidang Fiskal : Menghimpun penerimaan Dalam Negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintahan berdasarkan UU Perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi. • Bidang Ekonomi : Mendukung kebijaksanaan Pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan yang minimizing distortion. • Bidang Politik : Mendukung proses demokratisasi bangsa. • Bidang Kelembagaan : Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.

8. GAMBARAN UMUM INSTANSI • Struktur Organisasi

9. IMPLEMENTASI TEKNOLOGI INFORMASI PERPAJAKAN • Pengembangan TI Ditjen Pajak dimulai awal 90-an, yaitu dengan penerapan Aplikasi Pengawasan Pembayaran yang berfungsi untuk mengawasi dan mengevaluasi pembayaran pajak. • Pada awal 1994, mulai diperkenalkan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) untuk menggantikan Aplikasi Pengawasan Pembayaran yang berfungsi sebagai sarana pengawasan SPT sekaligus untuk mengawasi dan mengevaluasi pembayaran pajak, serta dapat juga berperan sebagai sarana pendukung pengambilan keputusan. • Di bidang PBB diperkenalkan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP). • Tahun 2002 pada Kanwil dan KPP WP Besar, SIP dikembangkan menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT).

10. IMPLEMENTASI TEKNOLOGI INFORMASI PERPAJAKAN Ditjen Pajak juga menerapkan aplikasi baru meliputi: • Situs Internet Ditjen Pajak (http://www.pajak.go.id) yang memuat peraturan perpajakan dan informasi perpajakan. • Pengembangan knowledge base di beberapa kanwil yang berisi petunjuk praktis tentang beberapa permasalahan di bidang perpajakan yang dapat dijadikan pedoman oleh fiskus dalam menjawab pertanyaan dari wajib pajak. • Situs Intranet Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan sarana komunikasi internal Ditjen Pajak dan sekaligus pintu masuk menuju program aplikasi PK-PM dan MP3. • Program aplikasi PK-PM yang berfungsi untuk menyandingkan Faktur Pajak Masukan PKP Pembeli dengan Faktur Pajak Keluaran PKP Penjual. • Program aplikasi "kriteria seleksi" sebagai sarana pemilihan pemeriksaan pajak berdasarkan tingkat resiko.

11. Program Aplikasi Monitoring Pelaporan dan Pembayaran Pajak (MP3) yang berfungsi untuk memonitor dan mengawasi penerimaan pajak secara on-line. • Program aplikasi e-registration (e-reg), sistem pendaftaran wajib pajak (memperoleh NPWP) secara online. • Program aplikasi e-filing, sistem menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) secara on-line. Program aplikasi e-SPT yang merupakan sarana bagi wajib pajak untuk dapat menyampaikan SPT melalui media elektronik. • Sistem Informasi Geografis (SIG) yang telah dikembangkan menjadi suatu "smart map" sehingga dapat memuat info rinci yang terkait dengan suatu nomor objek pajak (NOP). • Program terbaru adalah pengembangan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) untuk menggantikan SIP. Sistem ini dikembangkan hanya pada kantor yang telah menerapkan administrasi modern.

12. PORTAL PELAYANAN PERPAJAKAN Pengembangan e-Government pada DJP untuk mencapai tujuan: • membangun jaringan informasi guna mendukung pelayanan publik dengan kualitas memuaskan, dapat diakses masyarakat luas, serta dengan biaya yang terjangkau; • mendorong kerjasama antar lembaga pemerintah dan swasta secara interaktif untuk meningkatkan perekonomian nasional; • membentuk mekanisme dan saluran komunikasi antar lembaga pemerintah dengan publik; • membentuk sistem manajemen dan proses kerja yang lancar, transparan dan efisien antar lembaga pemerintah. • Dalam rangka mencapai tujuan di atas telah dibagun Portal pelayanan perpajakan dalam Situs Internet Ditjen Pajak (http://www.pajak.go.id) yang memuat peraturan perpajakan dan informasi perpajakan serta beberapa layanan online.

13. PORTAL PELAYANAN PERPAJAKAN

15. Situs tersebut dibangun situs ini dengan Open Source Software (OSS), yaitu: • Operating System: OpenBSD 3.8 • Programming Language: Python 2.3.5 • Web Application Framework: Zope 2.8.9.1, CMF 1.6.4, Plone 2.5.3 • Web Server: NGINX 0.5.32 • Database Server: PostgreSQL 8.1.3

16. e-Registration (studi kasus) merupakan sistem pendaftaran wajib pajak (memperoleh NPWP) secara online : sistem pendaftaran dan atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui sistem yang terhubung langsung secara on-line dengan Direktorat Jenderal Pajak.

17. e-Registration Tujuan utama sistem ini adalah memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk mendaftar setiap saat dan dimana saja serta memberikan fasilitas terkini bagi Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri secara on-line dengan memanfaatkan teknologi internet.

19. e-Registration Tata cara pendaftaran NPWP secara online.

20. KESIMPULAN • Dalam rangka memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih baik, Direktorat Jenderal Pajak memerlukan dukungan teknologi informasi yang memadai sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan organisasi. • Ditjen Pajak sebagai organisasi pemerintah yang terkait dengan seluruh sektor kehidupan masyarakat memerlukan improvisasi di bidang teknologi informasi, sehingga mampu mengantisipasi dinamika bisnis.

21. Pemanfaatan teknologi informasi secara tepat diharapkan mampu mendukung program transparansi dan keterbukaan, dimana kemungkinan terjadinya KKN, termasuk di dalamnya penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisasi. • Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pengawasan maka akan mendukung peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak secara efektif dan efisien

22. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi para pembayar pajak untuk melaksanakan ketentuan Pemerintah di bidang perpajakan, maka Direktorat Jenderal Pajak menjalankan sejumlah kebijakan strategis di dalam pemungutan pajak. • Salah satu kebijakan strategis Direktorat Jenderal Pajak adalah Meningkatkan penyuluhan dan pelayanan dengan e-system (pelayanan perpajakan secara online)

23. Matur Nuwun