1 / 19

PERPAJAKAN

PERPAJAKAN. P ajak Penghasilan (Pph 21) perhitungan M-4. Wajib Pajak. SUBYEK PAJAK. MEMILIKI. OBYEK PAJAK. MENJADI. WAJIB PAJAK. Melakukan Pembukuan / pencatatan. BER-NPWP. FUNGSI NPWP / PPKP. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU KUP. SEBAGAI SARANA.

lilka
Download Presentation

PERPAJAKAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERPAJAKAN Pajak Penghasilan (Pph 21) perhitungan M-4 Tony Soebijono

  2. Wajib Pajak SUBYEK PAJAK MEMILIKI OBYEK PAJAK MENJADI WAJIB PAJAK MelakukanPembukuan / pencatatan BER-NPWP Tony Soebijono

  3. FUNGSINPWP / PPKP Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU KUP SEBAGAI SARANA • tandapengenaldiriatauidentitas WP; • dalammelaksanakanhakdankewajibanperpajakan; • ketertibanpembayaranpajak & pengawasanadministrasiperpajakan. • (jugauntukmendapatkanpelayanandariInstansitertentu) Tony Soebijono

  4. Pengertian Pajak Penghasilan 21 • Pajakataspenghasilan yang dikenakanataspenghasilanberupa: • gaji, • upah, • honorarium, • tunjangandan • pembayaran lain dengannamadanbentukapapun yang diterimaolehwajibpajakorangpribadidalamnegerisehubungandenganpekerjaanataujabatanjasadankegiatan Tony Soebijono

  5. Unsur-unsur PPh Pasal 21 • Wajib Pajak • Pemotong Pajak • Obyek Pajak • Tarif Pajak Wajib Pajak PPh Pasal 21 • Pegawai Tetap • Pegawai Lepas • Penerima Pensiun • Penerima Honorarium • Penerima Upah Tony Soebijono

  6. Bukan Wajib Pajak PPh Pasal 21 • Pejabatperwakilandiplomatikdankonsulatataupejabat lain darinegaraasing • PejabatperwakilanorganisasiinternasionalsebagaimanadimaksuddalamkeputusanMentriKeuangan No. 611/KMK.04/1994 sepanjangbukanwarganegara Indonesia dantidakmenjalankanusahaataupekerjaan lain Tony Soebijono

  7. Pemotong Pajak PPh • Pemberi kerja baik orang pribadi, badan, BUT baik induk maupun cabang • Bendaharawan pemerintah pusat /daerah, Instansi, Departemen, KBRI, dll • Dana Pensiun, PT. TASPEN, ASTEK, JAMSOSTEK, THT • BUMN/ BUMD • Yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi, organisasi Tony Soebijono

  8. Obyek Pajak PPh Pasal 21 • Penghasilan Teratur • Penghasilan Tidak Teratur • Upah harian, mingguan, satuan & borongan • Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja • Uang tebusan pensiun, Pesangon THT, dll • Honorarium dengan nama dan bentuk apapun • Imbalan dengan nama dan bentuk apapun • Penghasilan natura yang diberikan oleh bukan wajib pajak Tony Soebijono

  9. Pengurang Penghasilan yang diperbolehkan • BiayaJabatan 5 % • IuranPensiun • BiayaPensiun Tony Soebijono

  10. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PENGHASILAN BRUTO PEGAWAI TETAP PENERIMA PENSIUN PEG. TIDAK TETAP, PEMAGANG, CAPEG MULTILEVEL MARKETING GAJI, TUNJANGAN TERKAIT DGN GAJI UANG PENSIUN BULANAN,TUNJANGAN HONORARIUM KOMISI D I K U R A N G I DIKURANGI: -BIAYA JABATAN, -IURAN YG TERIKAT DGN PENGH. TETAP (Jamsostek, pensiun dll) DIKURANGI: BIAYA PENSIUN, PTKP PENGHASILAN NETO DIKURANGI PENGHASILAN KENA PAJAK (dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh) TARIF PS.17 UU PPh Tony Soebijono

  11. TARIF PASAL 17 UU nomor 36 tahun 2008 LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK TARIF SAMPAI DENGAN Rp 50 JUTA 5% DI ATAS Rp 50 JUTA SAMPAI DENGAN Rp 250 JUTA 15% DI ATAS Rp 250 JUTA SAMPAI DENGAN Rp 500 JUTA 25% 30% DI ATAS Rp 500 JUTA Tony Soebijono

  12. BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) UU nomor 36 tahun2008 DiubahSesuaiPeraturanMenteriKeuanganNomor 162/PMK.011/2012, terhitungmulai 1 Januari 2013, PTKP (penghasilantidakkenapajak) yang berlakuadalahsebagaiberikut: UNTUK DIRI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TAMBAHAN UNTUK WAJIB PAJAK KAWIN TAMBAHAN UNTUK SEORANG ISTERI YG PENGHASILANNYA DIGABUNG DENGAN PENGHASILAN SUAMI TAMBAHAN UNTUK SETIAP ANGGOTA KELUARGA SEDARAH SEMENDA DALAM GARIS KETURUNAN LURUS SERTA ANAK ANGKAT YG MENJADI TANGGUNGAN SEPENUHNYA MAKSIMAL 3 ORANG Rp24.300.000,00 Rp2.025.000,00 Rp24.300.000,00 Rp2.025.000,00 PENERAPAN PTKP DITENTUKAN OLEH KEADAAN PADA AWAL TAHUN PAJAK ATAU AWAL BAGIAN TAHUN PAJAK Tony Soebijono

  13. CONTOH PENERAPAN PTKP WP “A” SEORANG PEGAWAI MEMPUNYAI SEORANG ISTRI DAN 3 ANAK. BESARNYA PTKP YG DIBERIKAN : - WP SENDIRI Rp24.300.000 - STATUS KAWIN Rp2.025.000 - ANAK (3 x Rp2.025.000) Rp6.075.000 JUMLAH PTKP Rp32.400.000 Tony Soebijono

  14. WP “A” SEORANG PEGAWAI MEMPUNYAI SEORANG ISTRI DAN 3 ANAK. Bilapenghasilanistri “A” tsbtidaksemata-mataditerimaataudiperolehdarisatupemberikerjaygtelahdipotongpajakberdasarkanketentuanpasal 21, danpekerjaantsbadahubungannyadenganusahaataupekerjaanbebassuamiatauanggotakeluargalainnya, makapenghasilanistri “A” digabungdgnpenghasilan “A” BESARNYA PTKP YANG DIBERIKAN : - WP SENDIRI Rp 24.300.000 - STATUS KAWIN Rp 2.025.000 - ISTRI BERUSAHA Rp 24.300.000 - ANAK (3 x Rp 2.025.000) Rp 6.075.000 JUMLAH PTKP Rp 56.700.000 (PTKP maximal) Tony Soebijono

  15. PENGHASILAN ATAU KERUGIAN BAGI WANITA KAWIN Pasal 8 ayat (1) PENGHASILAN ATAU KERUGIAN BAGI WANITA YANG TELAH KAWIN DIANGGAP SEBAGAI PENGHASILAN ATAU KERUGIAN SUAMINYA • KECUALI • Penghasilantsbsemata-mataditerimaataudiperolehdarisatupemberikerjaygtelahdipotongpphpasal 21, Dan • 2. Pekerjaantsbtidakadahubungannyadenganusahaataupekerjaanbebassuamiatauanggotakeluargalainnya. Tony Soebijono

  16. CONTOH Pasal 8 ayat (1) WP ‘A” MEMPEROLEH PENGHASILAN Rp 100.000.000,00 MEMPUNYAI ISTRI SBG PEGAWAI DGN PENGHASILAN SEBESAR Rp 50.000.000,00 TDK DIGABUNG DGN PENGHASILAN ‘A’ DAN SUDAH FINAL JIKA : -. PENGH. TSB DIPEROLEH DARI SATU PEMBERI KERJA YANG TELAH DIPOTONG PPh 21 -. PEKERJAAN TSB TDK ADA HUB. NYA DGN USAHA/ PEKERJAAN BEBAS SUAMI/ANGGOTA KELUARGA LAINNYA. BILA ISTRI “A” SELAINMENJADI PEGAWAI JUGA MEMPUNYAI USAHA SALON KECANTIKAN DGN PENGHASILAN SEBESAR Rp 75.000.000,00; SELURUH PENGH. ISTRI SEBESAR Rp 125.000.000 (50 JUTA + 75 JUTA) DIGABUNGKAN DGN PENGH. “A”. DGN DEMIKIAN TOTAL PENGHASILAN “A” YG DIKENAKAN PPh SEBESAR Rp 225.000.000,00. POTONGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN ISTRI TIDAK BERSIFAT FINAL DAN DPT DIKREDITKAN DLM SPT TAHUNAN PPh Tony Soebijono

  17. SUAMI-ISTRI DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH Pasal 8 ayat (2) dan (3) HIDUP BERPISAH MENGADAKAN PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA DAN PENGHASILAN SECARATERTULIS PENGHITUNGAN PAJAKNYA BERDASAR - Penghasilan Neto suami isteri digabung - Besarnya pajak yg harus dilunasi oleh masing-masing suami-isteri, sebanding dgn Penghasilan Neto PENGHITUNGAN PKP DAN PENGENAAN PAJAKNYA DILAKUKAN SENDIRI-SENDIRI Tony Soebijono

  18. CONTOH PENGHITUNGAN PPh BAGI SUAMI-ISTRI YG MENGADAKAN PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA DAN PENGHASILANSECARA TERTULIS Pasal 8 ayat (3) CONTOH : 1. PENGHASILAN NETO SUAMI (A) DARI PEGAWAI Rp 100.000.000,00 2. PENGHASILAN NETO ISTRI DARI PEGAWAI DAN SALON Rp 125.000.000,00 JML PENGHASILAN Rp 225.000.000,00 PTKP (K/I/3) Rp56.700.000,00 PKP Rp168.300.000,00 PPh TERUTANG Rp27.745.000,00 PENGENAAN PPh MASING-MASING SUAMI-ISTERI DIHITUNG SBB : PPh SUAMI : Rp 100.000.000,00 X Rp27.745.000,00= Rp12.311.111,00 Rp 225.000.000,00 PPh ISTERI : Rp 125.000.000,00 X Rp27.745.000,00 = Rp15.413.889,00 Rp 225.000.000,00 Tony Soebijono

  19. thx Tony Soebijono

More Related