Modul B :

1. Modul B: Disampaikan Oleh : BAMBANG RAHADI ADI SUSILO EUIS ELIH NURLAELIH

2. Pokok Bahasan • Prinsip dasar KLHS • Perbedaan antara KLHS dan AMDAL • Mengapa KLHS penting? • Manfaat dan biaya KLHS

3. KLHS PROSES SISTIMATIS DAN KOMPREHENSIF UNTUK UNTUK MENGEVALUASI DAMPAK LINGKUNGAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN ASPEK SOSIAL EKONOMI SERTA PRINSIP-PRINSIP KEBERLANJUTAN DARI USULAN KRP

4. Prinsip-prinsip dasar pengelolaan KLHS

5. B1: Menurut anda apa prinsip-prinsip dasar untuk menyelenggarakan KLHS?

6. KLHS harus sesuai dengan tujuan KLHS harus mendorong lahirnya pemikiran untuk alternatif –alternatif baru pembangunan melalui: • Identifikasi isu-isu utama lingkungan atau pembangunan berkelanjutan yang perlu dipertimbangkan dalam KRP • Analisis dampak setiap alternatif strategi pembangunan dari KRP, khususnya isu-isu yang relevan dan memberikan masukan untuk optimalisasi. • Mengkajipaling tidak dampak kumulatif yang mendasar dari KRP dan memberi masukan untuk optimalisasi. • Memaparkan proses KLHS, kesimpulan dan usulan rekomendasi kepada para pengambil keputusan.

7. Inti KLHS adalah komunikasi KLHS mendukung perencanaan pembangunan, bukan menggantikannya. Melalui proses KLHS dapat diangkat isu-isu terkini dan terbangun kepercayaan di kalangan pemangku kepentingan. Kesimpulanyang tertuang dalam KLHS tidak mengikat, para pakar serta pejabat dapat menggunakan hasil KLHS tsb untuk menguji berbagai alternatif lain yang belum pernah diperhitungkan sebelumnya. KLHS harus dilaksanakan oleh para ahli yang dipercaya oleh pihak-pihak berkepentingan sebagai tenaga ahli yang handal& fasilitator yang netral. Akan sangat membantu apabila Ketua Tim KLHS dapat menjadi mitrakerja bagipara pengambil keputusan, dan mempunyai akses untuk konsultasi dan negosisasi informal sehingga dapat mewarnai keputusan-keputusan penting dalam proses perencanaan.

8. Pedoman untuk melakukan KLHS Satu KLHS untuk setiap proses perencanaan. Diprakarsai oleh pihak yang menyusun KRP (Ditjen PenataanRuang,Kementerian PU; Ditjen Bangda,Kementerian Dalam Negri, Gubernur, Bupati, Walikota, dan lain sebagainya) Diaplikasikan sedini mungkin pada awal proses perencanaan Fokus pada isu-isu lingkungan hidup atau pembangunan berkelanjutan Mengevaluasi secara kritis berbagai alternatif Melibatkan peluang keterlibatanpemangku kepentingan dan masyarakat Dilakukan dengan metode yang tepat, efektif – biaya dan teknik analisa.

9. Implementasi KLHS • Sesuaikebutuhan (fit for the purpose) • Berorientasipadatujuan (obyective led oriented) • Didotrong motif keberlanjutan (sustainability-led oriented) • RuanglingkupKomprehensif (comprehensive scope) • Relevandenganpengambilkeputusan (decision-relevant) • Terpadu (Integrated) • Transparan (Transparent) • Partisipatif (participative) • Akuntabel (accountable) • Efektifdalampembiayaan (cost-efectif)

10. Untuk Indonesia • Keterkaitan (Interdependency) • Keseimbangan (Equilibrium) • Keadilan (Justice)

11. HARAPAN Tiap Kabupaten hendaknya mulai mengaplikasikan KLS untuk penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten dan KRP

12. Perkembangan internasional KLHS European Union: SEA Directive (2001); atauUni Eropa: Panduan KLHS (2001). Setiap tahun, berkat adanya Panduan KLHS ini, sekitar 1.000-2.000 KLHS dilakukan di 27 negara anggota UE. United Nations Economic Commission for Europe (UNECE): Protocol on SEA to the Convention on EIA in Transboundary Context (2003); atauKomisi Ekonomi PBB untuk Eropa (UNECE): Protokol KLHS ke Konvensi AMDAL untuk Lintas Batas. Ditandatangani oleh 37 negara. OECD/DAC: Good Practice Guidance on SEA in Development Cooperation (2006); atau OECD/DAC: Pedoman Praktek KLHS yang Baik untuk Kerjasama Pembangunan. Pedoman ini didukung oleh lembaga-lembaga donor yang juga aktif di Indonesia.

13. Perkembangan KLHS di Asia Indonesia adalah negara ke-3 di antara negara-negara transisi Asia yang memutuskan untuk mengembangkan sistem KLHS Cina (sejak 2003) dan Vietnam (sejak 2005) telah memiliki kerangka hukum, panduan teknis dan praktek-praktek KLHS; Malaysia sedang merancang dokumen internal untuk melakukan KLHS. Thailand dan Filipina telah mempersiapkan rancangan peraturan perundang-undangan KLHS & menunggu diundangkannya; dan Laos, Kamboja dan Fiji sedang bereksperimen dengan KLHS dengan dukungan donor.

14. KLHS-Disusun di Indonesia

15. KLHS-Disusun di Indonesia

16. RELUNG KLHS

17. Perbedaan antara KLHS & AMDAL

18. Perbedaan AMDAL dan KLHS

19. Mengapa KLHS penting?

20. Selain AMDAL, mengapa KLHS penting? • Pengambil keputusan harus semakin mempertimbangkan dampak jangka panjang dan kumulatif dari berbagai proyek. • AMDAL perlu, tetapi tidak mampu untuk mengukur dampak kumulatif secara sistematis. • KLHS suatu KRP selain dapat menelaah secara efektif dampak yang bersifat strategik, juga dapat memperkuat dan mengefisienkan proses penyusunan AMDAL suatu rencana kegiatan.

21. Selain AMDAL, mengapa KLHS penting? • Pengambil keputusan harus semakin mempertimbangkan dampak jangka panjang dan kumulatif dari berbagai proyek. • AMDAL perlu, tetapi tidak mampu untuk mengukur dampak kumulatif secara sistematis. • KLHS suatu KRP selain dapat menelaah secara efektif dampak yang bersifat strategik, juga dapat memperkuat dan mengefisienkan proses penyusunan AMDAL suatu rencana kegiatan.

22. Manfaat dan biaya KLHS Diadopsi dari Dusik, Fisher dan Sadler, 2003

23. KLHS menghemat biaya • Sebagai upaya dini untuk mengeliminasi proyek pembangunan yang pada kemudian hari tidak layak karena pertimbangan lingkungan (selain proses perencanaan proyek yang membutuhkan sumber daya yang tidak kecil – waktu dan uang) • Membantu pemerintah menghemat biaya sebagai akibat dapat dicegahnya masalah kesehatan dan masalah lingkungan berskala besar yang timbul sebagai akibat kebijakan strategik yang bermasalah (contoh, kebijakan subsidi pupuk dan pestisida).

24. KLHS menghemat waktu • Merupakan alat untuk resolusi konflik sejak dini.KLHS mengurangi risiko konflik dengan para pemangku kepentingan lingkungan hidup,serta mencegah risiko tertundanya implementasi keputusan strategis. • Studi AMDAL sebaiknya difokuskan (dan kemungkinan dibatasi saja) pada proyek-proyek pembangunan yang mengimplementasikan keputusan strategis– ini akan menghemat waktu dan biaya

25. KLHS memperbaiki kepercayaan publik dan kepemilikan KRP • Membuka diri terhadap hal-hal yang dipandang penting oleh masyarakat (termasuk mereka yang memiliki keahlian tinggi)sebagai masukanuntuk proses formulasi KRP • Jika dilaksanakan dengan baik, KLHS dapat memobilisasi dukungan dari para pemangku kepentingan untuk implementasi keputusan-keputusan strategis

26. KLHS memperbaiki mutu pengambilan keputusan yang bersifat strategis • Meningkatkan koherensirencana pembangunan ekonomi denganrencana pengelolaan lingkungan hidup • Mendorong pemerintah untuk menetapkan secara resmi tujuan dan sasaran lingkungan yang hendak dicapai • Mendorong pembangunan ekonomi berubah gradual ke pembangunan berkelanjutan.

27. Biaya KLHS kecil/marginal • Biaya KLHS bervariasi, tergantung karakteristik KRP yang ditelaah • Terdapat berbagai variasi biaya pembuatan KLHS. Di Eropa, biaya KLHS bervariasi dari EUR 3,000 -100,000 • Biaya tersebut relatif kecil – dibandingkan dengan keuntungan finansial KLHS. • KLHS yang terintegrasi dengan proses formulasi KRP biayanya cenderung lebih murah dibanding KLHS yang bersifat “ex-post” dan terpisah.

28. Biaya yang timbul selama pelaksanaan KLHS • Biaya terbesar KLHS timbul saat KLHS dilaksanakan untuk pertama kalinya, di mana data dasar sedang disistematikkanserta pendekatan dan peralatan yang tepat sedang dikembangkan • KLHS dapat dibangun dgn bersandar pada informasi yang diperoleh dari kajian sebelumnya atau kajian terkait, sehingga biaya KLHS dapat berkurang signifikan.

29. B-2 Apa peran atau tanggung jawab anda berkaitan dengan KLHS? Apa dukungan yang diperlukan agar peran dimaksuddapat dijalankan dengan baik?

30. TERIMA KASIH