Download
otonomi dan pembngunan daerah n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OTONOMI DAN PEMBNGUNAN DAERAH. PowerPoint Presentation
Download Presentation
OTONOMI DAN PEMBNGUNAN DAERAH.

OTONOMI DAN PEMBNGUNAN DAERAH.

411 Views Download Presentation
Download Presentation

OTONOMI DAN PEMBNGUNAN DAERAH.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. OTONOMI DAN PEMBNGUNAN DAERAH. • DIKLATPIM TK.IV. • PPMKP CIAWI – BOGOR. • 06 JUNI, 2013.

  2. OTONOMI &PEMBANGUNAN DAERAH DISAMPAIKAN OLEH: SAFUAN TINGAL.

  3. OTONOMI DAN PEMBENGUNANDAERAH. • OTONOMI • PEMBANGUNAN • PEMBANGUNAN NASIONAL • PEMBANGUNAN SEKTOR • PEMBANGUNAN DAERAH.

  4. wajah1 -- Egmond --

  5. Pendidikan Org Dws TUA itu, pasti !!! .tetapi DEWASA itu, pilihan -- Egmond --

  6. Tujuan Pelatihan OTONOMI DAERAH & PEMBANGUNAN DAERAH dlm kerangka NKRI • Tujuan Pelatihan, • Peserta Dpt Menjelaskan; • Tujuan Otonomi Daerah, • Prinsip Otonomi Daerah, • Makna Otonomi Daerah, • Kebijakan Otonomi Daerah, & • Pembangunan Daerah. 1. Desentralisasi Wet 1903 (sblm 1945) 2. UU No. 1/1945 3. UU No 22/1948 4. UU No. 1/1957 5. PenPres No. 6/1959 6. UU No. 18/1965 7. UU No. 5/1974 8. UU No. 22/1999 9. UU No. 32/2004

  7. PEMBANGUNAN • Dari TIDAK ADA menjadi ADA • DARI tidak/BELUM SEMPURNA menjadi SEMPURNA • dari TIDAK BAIK menjadi BAIK • DLL

  8. Prinsip OTONOMI DAERAH dan PEMBANGUNAN INDONESIA (Penjelasan UU 32/2004) • Melindungi bangsa & tumpah darah Indonesia • Memajukan kesejahteraan umum, • Mencerdaskan kehidupan bangsa, • Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, (Cita-Cita Indonesia Merdeka; alinia 4 Pembukaan UUD 45) • BERDASARKAN: • 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, • 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, • 3. Persatuan Indonesia, • 4. Kerakyatan yg dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dlm permusyawaratan/perwakilan, & • 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

  9. Prinsip (lanjutan 1) PRINSIP PENYELENGGARAN OTONOMI DAERAH (Penjelasan UU 32/2004) Prisip otonomi seluas-luasnya = kewenangan mengurus & mengatur semua urusan pemerintahan (diluar urusan pemerintahan pusat), yaitu membuat kebijakan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, & pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Prinsip otonomi nyata = melaksanakan wewenang & kewajiban sesuai potensi nyata & kekhasan daerah (tiap daerah tidak selalu sama) Prinsip otonomi bertanggung jawab= otonomi daerah dilaksanakan sesuai dengan mandat yang diterima dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan nasional Prinsip keserasian antar daerah = menjamin hubungan kerjasama, demi memperkuat keutuhan NKRI

  10. Tujuan • TUJUAN OTONOMI DAERAH (penjelasan UU 32/2004) • Memperkuat integrasi nasional • Mengefektifkan pelaksanaan pemerintahan disemua aspek • Mengurangi kepadatan beban kerja di pemerintahan pusat • Mempercepat pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan • Menciptakan pemerintahan yg tanggap pd tuntutan masyarakat • Mengelola pembangunan ekonomi secara efisien & efektif • Memobilisasi dukungan terhadap kebijakan pembanguan nasional • Memperkuat akuntabilitas pemerintah, swasta, & masyarakat

  11. OTONOMI DAERAH: (p1; a5 ) DAERAH OTONOM: (p1; a6 ) DESENTRALISASI: (p1; a7 ) DEKONSENTRASI: (p1; a8 ) TUGAS PEMBANTUAN: (p1; a9 ) Batasan-Batasan Penting dlm OtoDa(UU 32/2004) • adlh hak, wewenang,& kewajiban daerah otonom • utk mengatur/mengurus sendiri urusan pemerintahan & masyarakat setempat • sesuai peraturan perUU-an Kebijakan • adlh kesatuan masyarakat hukum yg mempunyai batas-batas wilayah • yg berwenang mengatur/mengurus urusan pemerintahan & masyarakat setempat • menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dlm sistem NKRI • adlh penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah (pusat) kpd Daerah Otonom • utk mengatur/mengurus urusan pemerintahan dlm sistem NKRI • adlh pelimpahan wewenang pemerintahan tertentu oleh Pemerintah • kpd Gubernur sebagai Wakil Pemerintah • dan/atau kpd Instansi Vertikal diwilayah tertentu • adlh penugasan dari Pemerintah kpd Daerah dan atau Desa, • untuk melaksanakan tugas tertentu -

  12. Kebijakan (lanjutan 2) URUSAN WAJIB PEM. PROPINSI & KABUPATEN/KOTA (p13-14) nd--

  13. Kebijakan (lanjutan 3) AZAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (psl.20-UU32/2004) 1. Kepastian Hukum 2. Tertib Penyelenggaraan Negara 3. Kepentingan Umum 4. Keterbukaan 5. Proporsional 6. Profesional 7. Akuntabilitas 8. Efektif & Efisien -- Egmond -- (lihat UU.28/1999: Azas Umum Penyelgr NKRI yg bersih & bebas K.K.N)

  14. PERINSIP UTAMA MENUJU GG. • BEKERJA DENGAN HATI NURANI • HINDARI MANIPULASI • TEKAD INDIVIDU UTK BEBAS KKN • KETAQWAAN • MENSYUKURI • YAKIN TIDAK SEORANG PUN TAU ESOK

  15. Ungu Andai Ku Tahu ANDAI KU TAHU KAPAN TIBA AJALKU KU AKAN MEMOHON TUHAN TOLONG PANJANGKAN UMURKU ANDAI KU TAHU KAPAN TIBA MASAKU KU AKAN MEMOHON TUHAN JANGAN KAU AMBIL NYAWAKU Reff: AKU TAKUT AKAN SEMUA DOSA-DOSAKU AKU TAKUT DOSA YANG TERUS MEMBAYANGIKU ANDAI KU TAHU MALAIKAT-MU KAN MENJEMPUTKU IZINKAN AKU MENGUCAP KATA TAUBAT PADA-MU Reff: AKU TAKUT AKAN SEMUA DOSA-DOSAKU AKU TAKUT DOSA YANG TERUS MEMBAYANGIKU AMPUNI AKU DARI SEGALA DOSA-DOSAKU AMPUNI AKU MENANGISKU BERTAUBAT PADA-MU Bridge: AKU MANUSIA YANG TAKUT NERAKA NAMUN AKU JUGA TAK PANTAS DI SURGA ………………………….. ANDAI KU TAHU KAPAN TIBA AJALKU IZINKAN AKU MENGUCAP KATA TAUBAT PADA-MU Back to reff. -- Egmond --

  16. OTONOMI KHUSUS PROP. NANGROE ACEH (UU-PA No:11/1 Agustus 2006) (pengganti UU No: 18/2001) Pemberian kesempatan yg lebih luas, mengatur/mengurus rumah tangga sendiri, termasuk sumber ekonomi, menggali/memberdayakan SDA & SDM, Menumbuhkembangkan peranserta masyarakat, menggali/ mengimlementasikan tata bermasyarakat sesuai nilai luhur masyarakat dan syariat islam, Kebijakan (lanjutan 7) OTONOMI KHUSUS PROP. PAPUA (UU 21/2001) Penerapan kewenangan pemerintah (pusat) secara khusus Penghormatan hak2 dasar orang asli & pemberdayaannya secara strategis & mendasar Penyelenggaran pemerintahan yang baik Pembagian wewenang, tugas dan tanggun jawab yang tegas dan jelas antara badan legislatif, eksekutif & yudikatif serta Majelis Rakyat Papua

  17. Kebijakan (lanjutan 6) MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN • 1..PERENCANAAN: • -RPJP (20 THN), • RPJM (5 THN- renstra), • RKPD (1 THN), 2..PENGORGANISASIAN: * PRINSIPnya pemBAGIan HABIS TUGAS; * Perumusan FUNGSI & TUGAS secara JELAS; * Prinsip FUNGSIONAL * K I S S 4..PENGAWASAN: * SEBAGAI FUNGSI ORGANIK dlm MANAJEMEN UTK MEMASTIKAN TERCAPAINYA TUJUAN & SASARAN KEGIATAN * HAKIKATNYA, MENCEGAH SEDINI MUNGKIN PENYIMPANGAN, KESALAHAN & KEGAGALAN 3..PELAKSANAAN: PELAKSANAAN KEGIATAN TERKOORDINASI dgn BAIK

  18. PEMBANGUNAN ? • TUMBUH • BERKEMBANG • MAJU • MANDIRI • DLL Pembangunan

  19. SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL(SPPN) • Adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah (UU 25 Th 2004 pasal 1 ayat 3).

  20. RENCANA PEMBANGUNANUU No. 25 Th 2004 20 TAHUN5 TAHUN1 TAHUN NASIONAL RPJPN RPJM RKP RENJA -KL VISI,MISI / PROGRAM KEPALA DAERAH RKA-KL RKPD DAERAH RPJMD RPJPD RENSTRA SKPD RENJA SKPD RKA SKPD APBD

  21. SKEMA SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMBUKAAN UUD 1945 Tujuan dibentuknya pemerintah Negara Indonesia Dalam bentuk Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Nasional Dijabarkan dalam RPJP Nasional 20 Thn Mengacu kepada 20 Thn RPJP Daerah PEMERINTAH DAERAH 5 Thn RPJMD Visi, Misi dan Program Kepala Daerah RKPD merupakan penjabaran RPJM Daerah mengacu kpd RKP memuat kerangka ekonomiDaerah. prioritas pembangunan Daerah, Renja, dan pendanannya. RKP TAHUNAN 1 Thn Mengacu kepada RKPD -- Egmond --

  22. Rencana PEMBANGUNAN DAERAH (Bab VII UU 32/2004) • Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh: • Pemerintahan daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota (dilaksn Bappeda) • sesuai kewenangannya, secara berjangka: • 20 thn (RPJP: renc pembgn jk pjg) & • 5 thn (RPJM; renc pembgn jk menengah) • Renstra Daerah • 1 thn (RKPD: renc kerja pembgn daerah) • ditetapkan dengan Perda • dengan memperhatikan arah RPJP & RPJM Nasional Pembangunan -

  23. RENCANA PEMBANGUNAN • Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun. • Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)adalah dokumen perencanaan untu periode 5 (lima) tahun, • Rencana Pembangunan Jangka Menengah SatuanKerja Perangkat Daerah (Renstra – SKPD)adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

  24. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJP • RPJP Nasional. DitetapkandenganUndang-Undang. • RPJP Daerah. Ditetapkandengan PERDA.

  25. LANJUTAN;RENCANA PEMBANGUNAN • RPTN(Rencana Pembangunan TahunanNasional) yang selanjutnyadisebutRencanaKerjaPemerintah(RKP)adalahdokumenperencanaanNasionaluntukperiode 1 (satu) tahun. • RPTD(Rencana Pembangunan Tahunan Daerah) yang selanjutnyadisebutRencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD) adalahdokumenperencanaan Daerah untukperiode 1 (satu ) tahun. -- Egmond --

  26. RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN KEMENTERIAN /LEMBAGA/DAERAH • Renja – KL(Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian /Lembaga yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga adalah dokumen perencanaan Kementerian / Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun. • Renja SKPD(Rencana Pembangunan Tahuan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan KerjaPerangkatDaerahadalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. -- Egmond --

  27. KEUANGAN DAERAH ( Bab VIII UU 32/2004) SUMBER PENDAPATAN DAERAH A. Pendapatan Asli Daerah (PAD): 1) Pajak Daerah 2) Retribusi Derah 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan 4) Lain-lain PAD yg sah B. Dana Perimbangan: 1) Dana Bagi Hasil (bagi hasil pajak, hasil pengel.sumberdaya alam) 2) Dana Alokasi Umum (berdasarkan prosentase APBN, ditetapkan dgn UU) 3) Dana Alokasi Khusus (khusus prioritas nasional, dan prioritas tertantu daerah) C. Lain-lain pendapatan yg sah (hibah, dana darurat, dll) Keuangan

  28. TIGA DIMENSI STRUKTUR ORGANISASI (tinjauan teori organisasi by. Stephen Robin,1995) 1. KOMPLEKSITAS: yaitu dimensi tkt difrensiasi fungsi & tugas dlm suatu organisasi ; a. Difrensiasi Horizontal; unit-unit dibedakan menurut orientasi kerjanya b. Difrensiasi Vertikal; unit-unit dibedakan menurut hirarchy/level c. Difrensiasi Spasial; unit-unit dibedakan menurut geografi / lokasi (dlm-nya tdpt juga difrensiasi horizontal & vertikal) 3 Dimensi Org’si 2. FORMALISASI : yaitu dimensi pekerjaan-pekerjaan dalam suatu organisasi distansarisasi menurut fungsi dan tugas 3. SENTRALISASI / DESENTRALISASI : yaitudimensitingkatpengambilankeputusandalamdalamsuatuorganisasisecaraterpusat/ter-distribusi

  29. beda UU 22/1999 ---------------------- UU 32/2004 • Ketentuan umum • Pembentukan daerah & kawasan khusus • Pembagian urusan pemerintahan • Penyelenggaraan pemerintahan • Kepegawaian daerah • Peraturan daerah & peraturan kpl daerah • Perencanaan pembangunan daerah • Keuangan daerah • Kerjasama & penyelesaian perselisihan • Kawasan perkotaan • Desa • Pembinaan & pengawasan • Pertimbangan dalamkebijakan otonomi daerah • Ketentuan lain • Peraturan peralihan • Ketentuan penutup • Ketentuan umum • Pembagian daerah • Pembentukan & susuanan daerah • Kewenagan daerah • Bentuk & susunan pemerintahan daerah • Peraturan daerah & keptsn kpl daerah • Kepegawaian daerah • Keuangan daerah • Kerjasama & penyelesaian perselisihan • Kawasan perkotaan • Desa • Pembinaan & pengawasan • Pertimbangan dalam kebijakan otonomi daerah • Ketentuan lain • Peraturan peralihan • Ketentuan penutup

  30. ALASAN (idil) PERUBAHAN UU 22/1999 menjadi UU 32/2004 • Alasan Idil Perubahan UU 22/1999 Menjadi UU 32/2004 • Amandemen UUD 45 • Tap MPR/IV/2000 ttg Rekomendasi Kebijakan dlm Penyelgrn OtoDA • UU 12/2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD • UU 22/2003 tentang SusDuk Anggota MPR, DPR, DPRD • UU 23/2003 tentang Pemilu Presiden & Wkl. Presiden • Orientasi konstruktif NKRI ALASAN HAKIKI ? YANG HAKIKI : ------ KITA DENGAR NASEHAT -- Egmond --

  31. Tombo Ati tomboatiiku limo perkaranekapingpisanmoco Qur'an lanmaknanekapingpindosholatwengilakononokapingteluwongkangsholehkumpulonokapingpapat kudu wetengingkangluwekaping limo dzikirwengiingkangsuwesalahsawijinesopobisongelakonimugi-mugiGusti Allah njembatani[2x]obathatiada lima perkaranyaygpertama, baca Qur'an danmaknanyayang kedua, sholatmalamdirikanlahygketiga, berkumpullahdngorangsholehygkeempat, perbanyaklahberpuasaygkelima, dzikirmalamperpanjanglahsalahsatunyasiapabisamenjalanimoga-mogaGusti Allah mencukupi[2x]

  32. SYSTEM PENYELENGGARAAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA LEGISLATIF YUDIKATIF EKSEKUTIF

  33. Moral Kepemimpinan Nasional 1. Ing Ngarso Sung Tulodo 2. Ing Madyo Mangun Karso 3. Tut Wuri Handayani

  34. GAYA PIMNASINDO

  35. GAYA PIM. Ir. SOEKARNO • ORATOR • KHARISMATIS • ‘WERUH - • SADURUNGING • WINARAH’ The Great Man -- Egmond --

  36. GAYA PIM. SOEHARTO 1. OJO GUMUNAN 2. OJO KAGETAN 3. OJO DUMEH - 11 AZAS PIMPINAN TNI - HASTA BRATA - SABAR - SALEH - SAREH 3 SA VISI INTUISI RATIO

  37. “ Sesuai kondisi geografi Indonesia, kita membutuhkan armada laut dan udara yang kuat “ (Habibie) -- Egmond --

  38. Gus Dur “ Menempatkan Indonesia pada posisi yang menonjol dalam percaturan politik global “ -- Egmond --

  39. “Pengakuaniniperlusayasampaikan, karenamenyadaribahwabangsadanrakyatkitahariini, beradadalamsituasi yang sangatmerindukanadanyaRujukanNilaiEtikadan Moraldalampenyelenggaraankehidupanberbangsadanbernegara” Proyeksi PIMNAS Masa Depan (Pidato Pelantikan Wakil Presiden RI, 21 Oktober 1999) -- Egmond --

  40. GAYA PIM “ Bhirawa Anoraga “ Gagah Perkasa di luar, Lembut di dalam.

  41. SEWA HARIAN UNIT APARTEMEN, KALIBATA CITY. 250 – 350 RIBU.Fasilitas : 2 Kt, 2 Ac, Tv,Kulkas, Dispenser, Kichen Set, RuangDuduk-Sofa.Hubungi : 087889888948, 085217177486, 08159003156 . -- Egmond --

  42. wajah2

  43. -- Egmond --