otonomi daerah n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OTONOMI DAERAH PowerPoint Presentation
Download Presentation
OTONOMI DAERAH

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

OTONOMI DAERAH - PowerPoint PPT Presentation


  • 397 Views
  • Uploaded on

OTONOMI DAERAH. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Dosen Pengampu : ROBIYANOOR, S.H. A. Pengertian Otonomi Daerah. adalah pemberian wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah untuk secara mendiri dan berdaya untuk membuat keputusan mengenai kepentingan daerahnya. B. Latar Belakang OTDA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'OTONOMI DAERAH' - sissy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
otonomi daerah

OTONOMI DAERAH

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Dosen Pengampu : ROBIYANOOR, S.H

a pengertian otonomi daerah
A.Pengertian Otonomi Daerah

adalah pemberian wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah untuk secara mendiri dan berdaya untuk membuat keputusan mengenai kepentingan daerahnya.

b latar belakang otda
B. Latar Belakang OTDA
  • Jakarta Sentris;
  • Perimbangan Keuangan Tidak Adil; dan
  • Kesenjangan Ssosial antara daerah.
c tujuan dan prinsip otda
C. Tujuan dan Prinsip OTDA
  • Tujuan :

- mencegah pemusatan

kekuasaan;

- terciptanya pemerintah

yang efisien; dan

- partisipasi masyarakat.

slide5
Prinsip :

Terciptanya efesiensi dan efektivitas;

Serana pendidikan politik;

Persiapan karier politik;

Menciptakan stabilatas politik;

Menciptakan kesetaraan politik; dan

Akuntabalitas publik bertanggung jawab.

d perkembangan otda di indonesia
D. Perkembangan OTDA di Indonesia
  • UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah;
  • UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Keungan Pusat dan Daerah;
  • UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; dan
  • UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
e model desentralisasi
E. Model Desentralisasi

adalah pola penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan kepada daerah otonomi untuk mengatur dan menangani urusan pemerintahan dalam sistem NKRI.

  • Desentralisasi Model Rondinelli :

- Dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang kepada Gubenur dan intansi vertikal diwilayah tertentu;

- Delegasi yaitu pelimpahan pengambilan keputusan dan wewenang kepada suatu organisasi yang tidak secara langsung dibawah pengawasan pemerintahan pusat;

slide8
Devolusi adalah transfer kewenangan untuk pengambilan keputusan, keuangan dan manajemen kepada unit otonomi pemerintah daerah; dan
  • Privatisasi adalah tindakan pemberian kewenangan dari pemerintah kepada badan-badan sukarela, swasta dan swadaya masysrakat.
f pembagian urusan pemerintahan
F. Pembagian Urusan Pemerintahan

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan dibagi menjadi urusan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Profinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Urusan Pemerintah Pusat : politik luar

negeri, pertahanan, keamanan, yustisi,

agama, moniter dan fiskal nasional.

slide10

Political equality;

  • Local accountability; dan
  • Local responsive

G. Tujuan utama OTDA dalam Demokrasi.

prasyarat untuk mencapai tujuan otda
Prasyarat untuk mencapai tujuan OTDA:
  • Memiliki teritorial kekuasaan yang jelas;
  • Memiliki pendapatan daerah sendiri;
  • Memiliki badan perwakilan; dan
  • Memiliki kepla daerah yang dipilih melalui Pemilu.
h implementasi otda
H. Implementasi OTDA
  • Otonomi Daerah dalam Pembinaan Wilayah;
  • Otonomi Daerah dalam Pembinaan SDM;
  • Otonomi Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan;
  • Otonomi Daerah dalam Hubungan; Fungsional Eksekutif dan Legeslatif; dan
  • Otonomi Daerah dalam Membangun Kerja Sama Tim.
slide13
Inti pelaksanaan otonomi daerah ialah keleluasaan pemda untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas dan peran serta aktif masyarakat.