slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Otonomi Daerah, Korupsi dan Penegakan Hukum PowerPoint Presentation
Download Presentation
Otonomi Daerah, Korupsi dan Penegakan Hukum

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Otonomi Daerah, Korupsi dan Penegakan Hukum - PowerPoint PPT Presentation


  • 304 Views
  • Uploaded on

Otonomi Daerah, Korupsi dan Penegakan Hukum. ”Apa yang mempersatukan kita dari Sabang sampai Marauke? Jawaban yang sinis menyatakan bahwa Indonesia dari barat sampai timur disatukan oleh korupsi.”. (Media Indonesia, Selasa, 15 Oktober 2002). Otonomi Daerah dan Korupsi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Otonomi Daerah, Korupsi dan Penegakan Hukum' - nirav


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Otonomi Daerah,

Korupsi dan Penegakan Hukum

slide3

”Apa yang mempersatukan kita dari Sabang sampai Marauke?

Jawaban yang sinis menyatakan bahwa Indonesia dari barat sampai timur disatukan oleh korupsi.”

(Media Indonesia, Selasa, 15 Oktober 2002)

slide4

Otonomi Daerah dan Korupsi

Dalam konteks otonomi daerah, korupsi terjadi mengikuti kekuasaan yang terdesentralisasi ke tingkat lokal. Peluang korupsi semakin besar ketika posisi legislatif menjadi sangat besar. Peran legislatif sebagai pengawas eksekutif ternyata tidak diimbangi dengan adanya pengawas terhadap legislatif itu sendiri.

slide5

Desentralisasi Korupsi

Dari catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) mulai Januari hingga Desember 2004, terdapat 239 kasus korupsi di berbagai daerah dengan bermacam aktor, modus dan tingkat kerugian yang diderita oleh negara.

Sebagian besar dilakukan oleh anggota parlemen (DPRD)

slide6

Menurut TA. Legowo terdapat 3 hal yang menjadi penyebab terjadinya desentralisasi korupsi pada era otonomi daerah

Program otonomi daerah hanya terfokus pada pelimpahan wewenang dalam pembuatan kebijakan, keuangan dan administrasi dari pemerintah pusat ke daerah, tanpa disertai pembagian kekuasaan kepada masyarakat.

Tidak ada institusi negara yang mampu mengontrol secara efektif penyimpangan wewenang di daerah.

Legislatif gagal dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga kontrol.

slide7

MODUS KORUPSI DI DAERAH

Korupsi Pengadaan Barang

Penggelembungan (mark up) nilai barang dan jasa dari harga pasar.

Kolusi dengan kontraktor dalam proses tender.

proses tender.

slide8

MODUS KORUPSI DI DAERAH

Markup Budget/Anggaran

Biasanya terjadi dalam proyek dengan cara menggelembungkan besarnya dana proyek dengan cara memasukkan pos-pos pembelian yang sifatnya fiktif. Misalnya dalam anggaran dimasukkan pembelian komputer tetapi pada prakteknya tidak ada komputer yang dibeli atau kalau komputer dibeli harganya lebih murah.

slide9

MODUS KORUPSI DI DAERAH

Penghapusan barang inventaris dan aset negara (tanah)

Memboyong inventaris kantor untuk kepentingan pribadi.

Menjual inventaris kantor untuk kepentingan pribadi.

slide10

MODUS KORUPSI DI DAERAH

Pungli penerimaan pegawai, pembayaran gaji, keniakan pangkat, pengurusan pensiun dan sebagainya.

slide11

MODUS KORUPSI DI DAERAH

Pemotongan uang bantuan sosial dan subsidi (sekolah, rumah ibadah, panti asuhan dan jompo)

slide12

MODUS KORUPSI DI DAERAH

Bantuan fiktif

Penyelewengan dana proyek

Proyek fiktif fisik

Manipulasi hasil penerimaan penjualan, penerimaan pajak, retribusi dan iuran

Manipulasi proyek-proyek fisik (jalan, jembatan, bangunan, kantor, sekolah, asrama)

Daftar Gaji atau honor fiktif

slide13

MODUS KORUPSI DI DAERAH

Manipulasi dana pemeliharaan dan renovasi fisik

Pemotongan dana bantuan (inpres, banpres)

Proyek pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) secara fiktif (tidak ada proyek atau intensitas)

Manupulasi ganti rugi tanah dan bangunan

Manipulasi biaya sewa fasilitas dan transportasi

slide14

MODUS KORUPSI DI DAERAH

Pembayaran fiktif uang lauk pauk Pegawai Negeri sipil, prajurit, tahanan dan lain-lain

Pungli Perizinan; IMB, sertifikat SIUPP, besuk tahanan, ijin tinggal, ijin TKI, ijin frekuensi, impor ekspor, pendirian apotik, RS, klinik, Delivery Order pembelian sembilan bahan pokok agen dan distributor

Pungli kependudukan dan Imigrasi

Manipulasi Proyek Pengembangan Ekonomi Rakyat

slide15

MODUS KORUPSI DI DAERAH

Korupsi waktu kerja

Jalur Cepat Pembuatan KTP/SIM

Penyelewengan dalam Penyelesaian Perkara (Mafia Peradilan)

Sumber : The Habibie Center dan MTI

slide19

Kasus Korupsi Menurut Sektor

Kecenderungan Korupsi Semester I 2006, TIM ICW

slide20

Lembaga Negara yang Terlibat Korupsi

Kecenderungan Korupsi Semester I 2006, TIM ICW

slide21

Otonomi Daerah dalam perspektif pemerintah adalah otonomi administrasi dan otonomi financial yang telah mengabaikan desentralisasi dalam kerangka politik, atau dalam bahasa TA Legowo disebut desentralisasi demokratik. Oleh karenanya, dua hal penting dalam desentralisasi demokratik yakni partisipasi dan akuntabilitas tidak menjadi visi praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah.

slide22

Desentralisasi tanpa desentralisasi demokratik melahirkan monopoli atas sumber daya ekonomi daerah oleh elit lokal (legislative dan eksekutive) mengandung bahaya yakni penyelewengan kekuasaan dan korupsi.