1 / 10

Dewan Standardisasi Nasional

Dewan Standardisasi Nasional. Dewan Standardisasi Nasional. Dewan Standardisasi Nasional (DSN): badan non struktural yang bertugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan membina kerjasama antar instansi teknis berkenaan dengan kegiatan standardisasi dan metrologi nasional.

amil
Download Presentation

Dewan Standardisasi Nasional

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Dewan Standardisasi Nasional

  2. Dewan Standardisasi Nasional • Dewan Standardisasi Nasional (DSN): badan non struktural yang bertugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan membina kerjasama antar instansi teknis berkenaan dengan kegiatan standardisasi dan metrologi nasional

  3. Standar Nasional Indonesia (SNI) • Landasan hukum : PP 15/1991 • Diberlakukan mulai April 1994 • Berlaku nasional (seluruh Indonesia) • Penetapan oleh Instansi Teknis setelah disetujui DSN

  4. Other standards… • Departemen Pertanian (Standar Pertanian Indonesia/SPI) • Departemen Perindustrian (Standar Industri Indonesia/SII) • Departemen Perdagangan (Standar Perdagangan/SP) • Departemen Kesehatan (Depkes)

  5. Dirjen POM (Pengawasan Obat dan Makanan) • Di bawah Depkes • MD (makanan dalam negeri), ML (makanan luar negeri), SP (Sertifikat Penyuluhan) • MD dan ML untuk perusahaan yang beroperasi secara nasional, SP untuk industri rumah tangga

  6. Persyaratan SP lebih ringan daripada MD • Untuk makanan olahan dengan umur simpan kurang dari 7 hari tdk perlu wajib daftar • SP, MD, ML : wajib • SNI : belum wajib

  7. Pengawasan dan sangsi • Permenkes 329/Menkes/Per/XII/76 • Inpres No.2 tahun 1991 • UU RI No. 23 th. 1992 tentang kesehatan,psl 80: pidana penjara maks. 15 th untuk produksi mkn yang berbahaya bagi kesehatan atau pelanggaran persyaratan, dan pidana dengan denda maks. 300 jt rupiah • KUHP Bab XXV, psl 386: pemalsuan diancam pidana maksimal 4 tahun penjara

  8. Evaluasi dan Penataan Standarisasi Mutu Pangan Indira Prabasari Nafi Ananda Utama

  9. Pembagian tugas standarisasi • Diperdagangkan dlm btk dan kondisi yg sama • Diperdagangkan sbg produk olahan dg bhn baku dr hsl panen (industri hulu) • Diperdagangkan sbg produk olahan dg bhn baku dari industri hulu (industri hilir) • Bahan tambahan makanan (organik dan non organik) dan air

  10. Departemen Pertanian: point (1) dan (2) yg tdk sensitif thd cemaran mikrobia dan bhn kimia • Deperindag: point (3) yg tdk sensitif thd cemaran mikrobia dan bhn kimia • Depkes: point (4) dan point (1), (2), dan (3) yg sensitif thd mikrobia dan bhn kimia

More Related