1 / 35

DEWAN PENGAWAS

DE W AS. DEWAN PENGAWAS. UB - BLU. PENGERTIAN BLU.

caleb-holmes
Download Presentation

DEWAN PENGAWAS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. DEWAS DEWAN PENGAWAS UB-BLU

  2. PENGERTIAN BLU • BLU adalahinstansi di lingkunganPemerintahyang dibentukuntukmemberikanpelayanankepadamasyarakatberupapenyediaanbarangdan/ataujasa yang dijualtanpamengutamakanmencarikeuntungandandalammelakukankegiatannyadidasarkanpadaprinsipefisiensidanproduktivitas

  3. KARAKTERISTIK BLU • Berkedudukansebagailembagapemerintah (bukankekayaannegara yang dipisahkan) • Menghasilkanbarang/jasa yang seluruhnya/ sebagiandijualkepadapublik • Tidakbertujuanmencarikeuntungan (laba) • Dikelolasecaraotonomdenganprinsipefisiensidanproduktivitasalakorporasi • Rencanakerja/anggarandanpertanggungjawabandikonsolidasikanpadainstansiinduk • Pendapatan & sumbangandptdigunakanlangsung • Pegawaidapatterdiridari PNS danProfesional Non-PNS • Bukansebagaisubyekpajak

  4. KELEMBAGAAN PTN PK-BLU

  5. SATKER BLU KEMDIKBUD

  6. Status Kemandirian UB • UB telah memperoleh status BLU no. 361/KMK.05/2008 tgl 17 Des 2008 dari Menkeu • BLU:  Pasal 68 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur Badan Layanan Umum (BLU)  PP no. 23 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan BLU

  7. Upaya UB dalamPeningkatanmutulayanan Sejarah UB Syarat Substantif Syarat Teknis Syarat Administratif Visi, Misi, Tupoksi UB Penguatan Pertanggung Jawaban Kondisi UB Saat ini Penguatan Transparansi & Kinerja Disetujui PPK-BLU Penguatan Pendanaan Peningkatan Mutu Layanan PT – BHP Penguatan Layanan Pendidikan DisetujuiDirjenDikti Penguatan Aset & Infrastruktur Daya Saing Bangsa Proposal dan Proses selama 5 tahun Penguatan Sarana & Prasarana

  8. Public Agency BUMN SatuanKerja PERSERO PERUM SATKER PPK-BLU SatuanKerjaBiasa Status hukum terpisah Status hukum tidak terpisah Kekayaan dipisahkan Kekayaan tidak dipisahkan [-] Kontrol pemerintah atas agen [entitas penyedia penyediaan layanan publik] [+] [+] Persaingan Usaha [-] Free Competition Monopoly Private Business Perum PPK-BLU Satker Persero Karakteristik BLU

  9. Layanan Quasi Public Goods PerlunyaDewas BLU FleksibilitasKeuangan KinerjaLayanan BLUadalahagenpemberilayanan, dalamperikatankontrakdenganMenteri/KetuaLembaga. Dalampelaksanaannya, Menteri/KetuaLemgadiwakiliolehDewas (Contratualisme, Separation of Providers & Purchaser) • RencanaBisnisdanAnggaran (RBA) • KinerjaLayanan • KinerjaKeuangan • Kinerja Manfaat Kontrak Performance Manajemen SatkerPPK-BLU Pelaporan Pengawasan DewanPengawas Menteri/KetuaLembaga MenteriKeuangan

  10. Pembinaan dan Pengawasan BLU • Pasal 34 PP no. 23/2005

  11. Pembinaan dan Pengawasan BLU • DewanPengawas (Dewas) BLUadalah organ BLU yang bertugasmelakukanpengawasanterhadappengelolaanBLU. • DewanPengawasmelakukanpengawasanpengelolaan BLU yang dilakukanolehpejabatpengelola BLU terhadappelaksanaanRencanaStrategisBisnis (RSB), RencanaBisnisdanAnggaran (RBA), RKA K/L, DIPA dankepatuhanterhadapperaturanperundang-undangan. • PMK 109/PMK.05/2007

  12. Tujuan Pembentukan Dewas • Untukmenjamin agar kegiatanpemberianlayananumumsatker BLU bersangkutandapatdilaksanakansesuaitujuanpembentukanBLU. • Untukmenjamin agar fleksibilitaspengelolaankeuangan BLU dapatdipertanggungjawabkan. • Untukmenjamin agar semuakewajibansatker BLU dapatdilaksanakandenganbaikdanbenar. • Sebagai fungsi kontrol masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan BLU

  13. SUSUNAN ANGGOTA DEWAS KepmenDikBud 091/P/2012

  14. UNITKHUSUS StrukturOrganisasi UB PK-BLU REKTOR Dewan Pengawas Senat Universitas PR-I PR-II PR-III DewanPertimbangan Pimpinan Universitas PJM Pascasarjana SPI BAAK BAK BAKP BAUK Unsur Pengendalian dan Pengawasan Internal Unsur Penyelenggara Administrasi ProgramVokasi Sekolah UnitBisnis Unit TIK PIDK UB Press dan Percetakan RS Akademik dan Poliklinik UnitLayananPengadaan (ULP) Perpus-takaan LSIH LSSR LabBiosains Unit JPC KantorUrusan Nternasional PIB-LAM Unsur PenunjangAkademik Unsur PenunjangAkademik LPPM LP3 FH FEB FIA FP FPt FT FK FPIK FMIPA FTP FISIP FIB PKH PTIIK Fakultas/Program Lembaga Unsur Penyelenggara Akademik

  15. UNIT BISNIS • BSS • Pengelola Kantin • Poliklinik • RSA • UB Media • Gedung dan Sport Center • UB Hotel • Griya Brawijaya • UB Travel • Pengelola Parkir • Lab Biosains

  16. Kewajiban Dewas (1)

  17. Kewajiban Dewas (2) PMK 109/PMK.05/2007

  18. Kewajiban Dewas (3)

  19. AkuntabilitasDewas Menteri Dik Bud Menteri Keuangan Laporan Pengawasan per Semester, Tahunan dan Ad Hoc Laporan Pengawasan per Semester, Tahunan dan Ad Hoc DEWAS DewasmenyampaikanpertanggungjawabanataspelaksanaantugasnyakepadaMenteriKeuangandanMenteri/PimpinanLembagadalam forum pertanggung-jawabantahunan(PerdirjenNo. PER-08/PB/2008 pasal 3) Pengawasan Terhadap Kinerja, Kepatuhan dan Layanan UB - BLU

  20. LAPORAN DEWAS • Laporan tertulis yang dibuat oleh Dewan Pengawas, yang berisi penilaian tentang pengelolaan BLU oleh Pengelola BLU dengan cara membandingkan kriteria dalam Renstra, RBA, dan peraturan denganpelaksanaannya.

  21. Isi LaporanDewas • Isi laporanDewassekurang-kurangnyamemuat : • PenilaianRenstra, RBA, danpelaksanaannya • Penilaiankinerjapelayanan, keuangan, danlainnya • Penilaianketaatanterhadapperaturanperundang-undangan • Permasalahandalampengelolaan BLU dansolusinya • Saran danrekomendasi (Perdirjen No. PER-08/PB/2008 pasal 4)

  22. 10 Fokus Pengawasan DEWAS • Rencana Strategis Bisnis (RSB) • Dewas harus memastikan RSB yang ada masih berlaku/tidak daluwarsa. • Dewas harus memastikan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) sudah diadopsi ke dalam RSB. • Dewas harus memastikan bahwa RSB sesuai dengan Renstra K/L dan realistis untuk diwujudkan dalam jangka 5 tahun. • Perubahan dalam RSB harus disetujui terlebih dahulu oleh Dewas, sebelum disampaikan kepada Menteri teknis dan Menteri Keuangan. • Dewas harus mengevaluasi target kinerja yang terdapat di dalam RSB dibandingkan dengan capaian pada tahun berjalan.

  23. 10 Fokus Pengawasan DEWAS • Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) • Dewas harus memastikan RBA berdasarkan pagu indikatif/sementara dan pagu definitif telah dievaluasi dan disahkan olehnya sebelum dikirim kepada Menteri teknis. • Dewas mengevaluasi kesesuaian program/kegiatan dalam RBA yang akan dilakukan dengan RSB dan peraturan yang berlaku. • Dewas mengevaluasi penggunaan standar biaya, kesesuaian belanja antara RBA dan RKA satker, kelayakan belanja, dan hal-hal lain untuk memastikan efisiensi belanja telah dilakukan. • Dewas mengevaluasi target pendapatan yang akan dicapai dengan melihat progress PNBP yang telah dicapai oleh satker BLU dalam beberapa tahun terakhir.

  24. 10 Fokus Pengawasan DEWAS • Dewas memberikan masukan/saran kepada pemimpin BLU apabila terdapat ketidakpatuhan terhadap alokasi belanja satker BLU. • Dewas membuat kertas kerja penelaahan RBA/Revisi RBA dan dapat memberitahukannya kepada Menteri teknis apabila terdapat indikasi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. • Dewas memonitor ketepatan waktu penyampaian RBA Definitif (7 hari kerja setelah tahun anggaran berjalan) kepada Kementerian Keuangan. • Dewas mengevaluasi efektivitas pelaksanaan RBA tahun sebelumnya dan dituangkan ke dalam laporan Dewas.

  25. 10 Fokus Pengawasan DEWAS 3. Tarif Layanan • Dewas harus memastikan akuntabilitas seluruh pungutan kepada masyarakat harus telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan. Sebagai catatan, saat ini baru Universitas Hasanuddin yang memiliki PMK tarif layanan. • Dewas mengevaluasi tarif layanan yang dikenakan agar memenuhi aspek kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat. Tarif layanan yang ditetapkan tidak boleh terlalu mahal yang mengakibatkan tidak terjangkau oleh masyarakat, namun juga harus mempertimbangkan kelangsungan BLU untuk melayani masyarakat dan berinvestasi. • Dewas dapat mengevaluasi besaran tarif layanan yang dikenakan kepada masyarakat, dan menyarankan kepada pemimpin BLU untuk mengajukan perubahan tarif layanan kepada Menteri Keuangan.

  26. 10 Fokus Pengawasan DEWAS 4. Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU • Dewas harus memastikan bahwa BLU minimal sekali dalam setiap triwulannya telah mengajukan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) BLU kepada KPPN. Saat ini masih terdapat satker BLU yang belum menyampaikan SP3B BLU sesuai ketentuan. • Dewas harus menyampaikan bahwa ketepatan waktu penyampaian SP3B BLU merupakan salah satu indikator kinerja keuangan satker BLU. • Dewas dapat mengevaluasi efektivitas pelaksanaan SOP pengelolaan keuangan intern satker BLU dengan memperhatikan waktu penyampaian SP3B BLU. • Dewas dapat menilai kinerja satker berdasarkan pada penyerapan dana BLU dan pendapatan BLU yang diterima sesuai SP3B BLU. • Untuk belanja yang bersumber dari RM APBN, pertanggungjawabannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

  27. 10 Fokus Pengawasan DEWAS 5. Pengelolaan Kas • Dewas harus memastikan satker BLU telah memiliki SOP Pengelolaan Pendapatan dan Belanja BLU atas dana yang berasal dari PNBP. • Dewas harus memastikan bahwa satker BLU telah memiliki ijin pembukaan rekening dari Menteri Keuangan (cq Kuasa BUN Pusat) atas Rekening Operasional BLU, Rekening Dana Kelolaan BLU, dan Rekening Pengelolaan Kas BLU yang dimiliki. • Dewas memberikan nasehat kepada satker BLU dalam hal uang yang mengendap dalam deposito (idle money) melebihi kebutuhan operasional dalam 6 bulan ke depan agar dapat digunakan untuk kepentingan belanja investasi atau hal lainnya yang berdaya guna. • Dewas mengingatkan kepada BLU bahwa dana idle hanya boleh diinvestasikan untuk jangka pendek (tidak lebih dari 12 bulan) pada instrumen yang aman dan tidak boleh digunakan untuk investasi jangka panjang tanpa seijin Menteri Keuangan.

  28. 10 Fokus Pengawasan DEWAS 6. Pengelolaan BMN • Dewas harus memastikan bahwa pengadaan barang/jasa yang dilakukan telah memenuhi ketentuan Perpres 54/2010 jo. Perpres 70/2012 agar akuntabilitasnya dapat terjaga. • Dewas memberikan nasehat bahwa pemanfaatan BMN dapat dilakukan oleh BLU hanya dalam rangka tupoksi/menunjang tupoksi dan hasilnya merupakan PNBP BLU. • Dewas harus memastikan bahwa tarif layanan pemanfaatan BMN untuk menunjang tupoksi telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam PMK tarif layanan. • Dewas memberikan nasehat dalam rangka penghapusan barang inventaris yang dimiliki oleh BLU. • Dewas menjelaskan bahwa pemanfaatan BMN di luar tupoksi harus mendapatkan ijin dari Pengelola BMN.

  29. 10 Fokus Pengawasan DEWAS 7. Pengelolaan Utang • Dewas harus memastikan bahwa satker BLU memiliki SOP Pengelolaan Utang yang baik. • Dewas menyampaikan kepada BLU bahwa utang yang diperbolehkan hanyalah utang jangka pendek (utang dagang) untuk kepentingan operasional satker BLU. Utang berupa pinjaman uang tidak diperkenankan. • Dewas menyampaikan bahwa utang jangka panjang tidak diperkenankan berasal dari bank umum, kecuali yang berasal dari BUN. • Dewas memberikan pertimbangan kepada BLU sebelum melakukan utang/pinjaman kepada pihak lain.

  30. 10 Fokus Pengawasan DEWAS 8. Pengelolaan Piutang • Dewas harus memastikan bahwa satker BLU memiliki SOP Pengelolaan Piutang yang berisi mekanisme penentuan kualitas piutang. • Dewas harus memberikan persetujuan atas penghapusan piutang bersyarat BLU untuk nilai piutang Rp 200 s.d. 500 juta per individu. • Dewas harus menjelaskan bahwa penghapusan piutang bersyarat hanya menghapusbukukan piutang BLU, bukan menghapuskan hak tagih sehingga BLU tetap harus mengelola piutang dimaksud. • Dewas menyampaikan bahwa piutang yang diberikan dalam bentuk piutang dagang, bukan uang.

  31. 10 Fokus Pengawasan DEWAS 9. PenilaianKinerja Keuangan dan Layanan • Dewasharusmengawasidanmemberikannasehatkepadasatkermengenaikinerjakeuangandankinerjateknis/layanan BLU. • Kinerjakeuangan BLU terdiridariaspekkeuangan (rasio kas, rasio lancar, periode penagihan piutang, perputaran aset tetap, return of asset, return of equity, danrasio belanja operasional terhadap pendapatan operasional) danaspekkepatuhan (RBA definitif, laporan keuangan SAK, SP3B BLU, tarif layanan, sistem akuntansi, persetujuan rekeningdan SOP). • Sementarakinerjalayananterdiridaribiaya pelayanan (cost of service), penggunaan (utilization), kualitas dan standar pelayanan (quality and standards), cakupan pelayanan (coverage), kepuasan (satisfaction).

  32. 10 Fokus Pengawasan DEWAS 10. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan • Satker BLU harus memiliki sistem akuntansi BLU yang ditetapkan oleh Menteri teknis. • Dewas menjelaskan kepada satker BLU untuk menyampaikan LK berdasarkan SAK dan SAP. LK SAK dihasilkan dari sistem akuntansi keuangan BLU, sementara LK SAP sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai SAP. • Dewas dapat melakukan penilaian kinerja keuangan berdasarkan LK SAK dan memberikan nasehat bagi perbaikannya ke depan.

  33. CARA KERJA DEWAS UB • Rapat Rutin dan Pleno Dewas • Rapat dengan Pejabat terkait dengan mekanisme Hearing dan Presentasi • Review Laporan Keuangan, Hasil Temuan dan Tindak Lanjut Bid. Non Akademik, Kinerja UB-BLU • Pembuatan Konsep Solusi Permasalahan BLU • Sosialisasi Hasil Temuan dan Konsep Solusi secara Rutin • Laporan ke Menteri Dikbud dan Menteri Keuangan • Membentuk Tim Pendamping (sementara belum ada Sekretaris Dewas) untuk membantu penyediaan data, penyusunan SOP, Laporan, Review Laporan dsb. • Kantor (Sekretariat) di Lantai 6 Rektorat UB

  34. DEWAS Terima kasih

More Related