1 / 18

DEWAN PENGAWAS

DEWAN PENGAWAS. UNIVERSITAS BRAWIJAYA. Latar Belakang :. SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 091/P/2012 Tentang Dewan Pengawas pada PTN yang Diselenggarakan oleh Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU.

kennan-bradley
Download Presentation

DEWAN PENGAWAS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. DEWAN PENGAWAS UNIVERSITAS BRAWIJAYA

  2. Latar Belakang : • SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 091/P/2012 Tentang Dewan Pengawas pada PTN yang Diselenggarakan oleh Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU. • Wujud konkrit dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 • Sebagai salah satu syarat terbentuknya Universitas Brawijaya menjadi Badan Layanan Umum atau BLU • Sebagai fungsi kontrol masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan BLU

  3. Pengertian Dewan Pengawas • Berdasarkan Permen 33 Tahun 2009 Pasal 1 Nomor 2 Dewan Pengawas adalah organ pada PTN PK-BLU yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan PTN PK-BLU • Berdasarkan Statua 2009 pasal 27 Dewan Pengawas adalah satuan fungsional yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Universitas.

  4. Status Kemandirian UB •  UB telah memperoleh status BLU no. 361/KMK.05/2008 tgl 17 Des 2008 dari Menkeu • BLU:  Pasal 68 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur Badan Layanan Umum (BLU)  PP no. 23 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan BLU

  5. Dasar Hukum : • Peraturan Pemerintah no. 23 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan BLU • PeraturanMenteriKeuanganNomor 09/Pmk.02/2006tentangPembentukanDewanPengawasPadaBadanLayananUmum • Peraturan Menteri Keuangan No. 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum. • Permendiknas Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengangkatan Dewan Pengawas pada PTN di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yg Menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU

  6. Dasar Hukum : • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2008 Tentang Penetapan UB Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU • Statua UB pasal 27-31 Tentang Dewan Pengawas • Pola Tata Kelola UB • Kepmendikbud No. 091/P/2012 tentang Dewan Pengawas pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Bdan Layanan Umum

  7. Struktur Organisasi UB - BLU Senat Universitas REKTOR Dewan Pengawas PR-I PR-II PR-III Unsur Pimpinan/Pemimpin BLU PJM SPI Unsur Pemantau dan Evaluasi BAU BAAK BAPSI BAK Biro PusatBisnis Unsur Pelaksana Administrasi Unsur Usaha Bisnis Unit LMKU UnitPenerbitan LSIH Unit JPC Unit Lain Perpus UnitTIK Unit InBis Unit Bahasa Unit Pel. Kesehatan Unit Pemb. Agama Unit Lain Unsur Penunjang Akademik Unsur Penunjang Non Akademik FIB Program Pend. Vokasi Program Pasca sarjana FH FE PKH LPPM LP3 FT FPt FK FIA FP FPIK FMIPA FTP FISIP Lembaga Fakultas / Program setara Fakultas Unsur Pelaksana Akademik Program

  8. UNITKHUSUS StrukturOrganisasi UB PK-BLU REKTOR Dewan Pengawas Senat Universitas PR-I PR-II PR-III DewanPertimbangan Pimpinan Universitas PJM Pascasarjana SPI BAAK BAK BAKP BAUK Unsur Pengendalian dan Pengawasan Internal Unsur Penyelenggara Administrasi ProgramVokasi Sekolah UnitBisnis Unit TIK PIDK UB Press dan Percetakan RS Akademik dan Poliklinik UnitLayananPengadaan (ULP) Perpus-takaan LSIH LSSR LabBiosains Unit JPC KantorUrusan Nternasional PIB-LAM Unsur PenunjangAkademik Unsur PenunjangAkademik LPPM LP3 FH FEB FIA FP FPt FT FK FPIK FMIPA FTP FISIP FIB PKH PTIIK Fakultas/Program Lembaga Unsur Penyelenggara Akademik

  9. Syarat Dewan Pengawas Berdasarkan Peraturan Mendiknas Nomor 33 Tahun 2009 Pasal 4: Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang bagi PTN PK-BLU yang memiliki: • realisasi penerimaan tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, sebesar Rp15.000.000.000,00,- (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp30.000.000.000,00,- (tiga puluh miliar rupiah), dan/atau • nilai aset menurut neraca, sebesar Rp75.000.000.000,00,- (tujuh puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp200.000.000.000,00,- (dua ratus miliar rupiah). Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang bagi PTN PK-BLU yang memiliki: • realisasi penerimaan tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, lebih besar dari Rp30.000.000.000,00,- (tiga puluh miliar rupiah), dan/atau • nilai aset menurut neraca, lebih besar dari Rp200.000.000.000,00,- (dua ratus miliar rupiah)

  10. Komposisi Dewan Pengawas : Bagi keanggotaan Dewan Pengawas yang berjumlah 3 (tiga) orang meliputi: • 1 (satu) orang dari unsur Departemen; • 1 (satu) orang dari unsur Departemen Keuangan; • 1 (satu) orang dari unsur tenaga ahli Bagi keanggotaan Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang meliputi: • 1 (satu) orang dari unsur Departemen; • 1 (satu) orang dari unsur Departemen Keuangan; • 3 (tiga) orang dari unsur tenaga ahli.

  11. Tugas Dewan Pengawas Peraturan Mendiknas Nomor 33 Tahun 2009 Pasal 5 : • Ayat 1 : melakukan pengawasan terhadap pengelolaan PTN PK-BLU yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola PTN PK-BLU mengenai pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan • Ayat 4 : Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri dan Menteri Keuangan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dan sewaktu-waktu apabila diperlukan

  12. Kewajiban Dewan Pengawas Peraturan Mendiknas Nomor 33 Tahun 2009 Pasal 5 : • Ayat 4 : • memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dan Menteri Keuangan mengenai Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan Pejabat Pengelola PTN PK-BLU; • melaporkan kepada Menteri dan Menteri Keuangan apabila terjadi gejala penurunan kinerja PTN PK-BLU; • mengikuti perkembangan kegiatan PTN PK-BLU; • memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dan Menteri Keuangan mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan PTN PK-BLU; dan • memberikan masukan, saran, atau tanggapan ataslaporan keuangan dan laporan kinerja PTN PK-BLU kepada Pejabat Pengelola PTN PK-BLU.

  13. Kewajiban Dewan Pengawas Peraturan Mendiknas Nomor 33 Tahun 2009 Pasal 5 : • Ayat 5 : Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan Pengawas mengadakan pertemuan dengan Pimpinan PTN PK-BLU paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

  14. DEWAS Kep Mendikbud 091/P/2012

  15. Terima kasih

More Related