1 / 6

PERPAJAKAN

PERPAJAKAN. MID SEMESTER – OPEN BOOK NOVEMBER 2012 STIE H. AGUS SALIM BUKITTINGGI. ANALYSIS DESCRIPTIVE “TAX PLANNING MANAGEMENT” Kasus PTKP PPh21 Tahun 2013.

ranae
Download Presentation

PERPAJAKAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. PERPAJAKAN MID SEMESTER – OPEN BOOK NOVEMBER 2012 STIE H. AGUS SALIM BUKITTINGGI

  2. ANALYSIS DESCRIPTIVE “TAX PLANNING MANAGEMENT” Kasus PTKP PPh21 Tahun 2013 • MENDESKRIPSIKAN SECARA KOMPREHENSIF TPM = “Tax Planning Management” DARI Kasus PTKP PPh 21, anda sebagai pimpinan perusahaan. Apa yang akan di lakukan sebagai WP dari Badan/BUT yang dipimpin oleh anda? • BUAT DENGAN RAPIH, SIZE PROPORSIONAL DENGAN KERTAS DOUBLE FOLIO, DAN MENARIK UNTUK DILIHAT.

  3. KASUS : • Pemerintah menaikkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari Rp1,32 juta per bulan menjadi sekitar Rp2 juta per bulan pada awal tahun 2013."Usul kenaikan PTKP yang dicetuskan menjelang peringatan hari buruh internasional atau May Day ini akhirnya dapat disetujui," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar di Jakarta, Senin.

  4. . • Ia mengatakan, kenaikan penghasilan tidak kena pajak itu merupakan salah satu strategi pemerintah untuk mendorong peningkatan kesejahteraan dan daya beli pekerja, yang diyakini bisa ikut menggerakkan perekonomian.Pemerintah menetapkan kebijakan kenaikan PTKP tersebut melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 162/PMK.001/2012.

  5. . • Dalam ketentuan itu, pemerintah memutuskan menaikkan besaran PTKP menjadi Rp24,3 juta per tahun atau Rp2,025 juta per bulan dari sebelumnya Rp15,8 juta per tahun.Muhaimin mengatakan sejak awal tahun kementeriannya telah menyampaikan usul kenaikan PTKP itu kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menteri Keuangan kemudian menindaklanjuti usul itu dan membahasnya lebih lanjut dengan DPR RI.

  6. . • Selain menaikkan PTKP, pemerintah juga berupaya meningkatkan kesejahteraan buruh dengan menyediakan rumah sakit dan klinik-klinik khusus buruh di kawasan-kawasan industri, penyediaan transportasi dan pembangunan rumah susun untuk buruh serta pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

More Related