perpajakan
Download
Skip this Video
Download Presentation
PERPAJAKAN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

PERPAJAKAN - PowerPoint PPT Presentation


  • 173 Views
  • Uploaded on

PERPAJAKAN. P endahuluan M-1. Definisi Pajak.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PERPAJAKAN' - angeni


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
perpajakan

PERPAJAKAN

Pendahuluan

M-1

Tony Soebijono

definisi pajak
Definisi Pajak

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

 Iuran rakyat, Dapat dipaksakan, Tidak adanya, Kontraprestasi, Dipungut oleh negara, Diperuntukkan bagi pengeluaran negara

Tony Soebijono

fungsi pajak
Fungsi Pajak

Fungsi anggaran

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

Fungsi mengatur

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contoh: bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.

Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Tony Soebijono

asas pemungutan pajak
Asas pemungutan pajak

Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (domicile/residence principle): negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila orang pribadi / badan tersebut merupakan penduduk (resident) atau berdomisili di negara itu.

Asas sumber: negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima orang pribadi / badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak diperoleh orang pribadi / badan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (nationality/citizenship principle): Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang / badan yang memperoleh penghasilan.

Tony Soebijono

asas pemungutan pajak indonesia
Asas pemungutan pajak Indonesia
  • Dari ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam UU no 7 /1983 sebagaimana telah diubah dengan UU no 10 /1994, khususnya yang mengatur mengenai subjek pajak dan objek pajak, dapat disimpulkan bahwa:

Indonesia menganut asas domisili dan asas sumber sekaligus dalam sistem perpajakannya. Indonesia juga menganut asas kewarganegaraan yang parsial, yaitu khusus dalam ketentuan yang mengatur mengenai pengecualian subjek pajak untuk orang pribadi.

Tony Soebijono

hukum pajak
Hukum Pajak
  • Keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali ke masyarakat melalui kas negara

Kedudukan Hukum Pajak

  • HukumPerdata

Mencaridasarkemungkinanpemungutanataskejadian,keadaandanperbuatanhukum yang bergerakdalamlingkunganperdata

  • HukumPidana

Adanyasanksiataskealpaandankesengajaanterhadap WP yang melanggarperaturan

Tony Soebijono

jenis jenis pajak
JENIS-JENIS PAJAK
  • Pajak Penghasilan
  • Pajak Pertambahan Nilai & PPn BM
  • Bea Meterai
  • Pajak Bumi dan Bangunan
  • Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

PAJAK PUSAT

Bea Balik Nama

Pajak Kendaraan

PAJAK

PROPINSI

PAJAK DAERAH

PAJAK

KABUPATEN

Pajak Hotel & Restoran

Pajak Hiburan

Pajak Radio

dasar dan teori pemungutan pajak
DASAR DAN TEORI PEMUNGUTAN PAJAK
  • Teori asuransi: pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran premi.Masyarakat seakan mempertanggungjawabkan keselamatan dan keamanan jiwanya kepada negara.
  • Teori kepentingan: negara melindungi kepentingan harta dan jiwa warga negara dengan memperhatikan beban yang harus dipungut dari masyarakat.
  • Teori gaya pikul: Tiap orang dikenakan pajak dgn bobot sama (adil) sesuai gaya pikul dengan ukuran besarnya penghasilan dan pengeluaran seseorang

Tony Soebijono

pajak dan wajib pajak
Pajak dan wajib pajak

Mengapa diperlukan kesadaran membayar pajak ?

  • 77,8% APBN 2004 disumbang dari sektor pajak
  • APBN 2005 masih mengandalkan penerimaan dari pajak
  • Adanya upaya sistematis pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak melalui:
    • Ekstensifikasi pajak
    • Intensifikasi pajak

Tony Soebijono

kegiatan ekstensifikasi pajak
Kegiatan Ekstensifikasi Pajak
  • Pemberian NPWP secara jabatan bagi wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan (Ph di atas PTKP)
  • Pemberian NPWP di lokasi usaha yang berada di sentra perdagangan atau perkantoran
  • Pemberian NPWP atau PKP bagi pengusaha yang belum terdaftar
  • Penentuan jumlah angsuran PPh pasal 25 dan atau jumlah PPN yang harus disetor
  • Penentuan jumlah PPN yang terutang atas transaksi penjualan dalam tahun berjalan kepada pedagang eceran yang mempunyai usaha di sentra perdagangan

Tony Soebijono

ketentuan pidana pasal 38 uu no 16 tahun 2000
KetentuanPidana(Pasal 38 UU No 16 Tahun 2000)
  • Karena kealpaan
    • Tidak menyampaikan SPT; atau
    • Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara
  • Dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar

Tony Soebijono

slide12

Kesalahan Disengaja

    • Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan NPWP; atau
    • Tidak menyampaikan SPT; atau
    • Menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau
    • Menolak untuk dilakukan pemeriksaan; atau
    • Menolak memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau

Tony Soebijono

pengertian fungsi dan cara mendapatkan npwp nppkp
Pengertian, fungsi, dan cara mendapatkan NPWP, NPPKP

Definisi :

NPWP : adalah No Pokok Wajib Pajak yang berguna sebagai identitas Wajib pajak.

NPPKP : adalah No Pokok Pengusaha Kena Pajak yang berguna sebagai identitas Wajib Pajak (PKP)

Fungsi :

NPWP ; Identitas WP, tertib dlm pembayaran dan pengawasan pajak, untuk keperluan dgn dokumen pajak, memenuhi kewajiban pajak, mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu, dan untuk keperluan pelaporan SPT Masa dan Tahunan

NPPKP ; Identitas, pemenuhan kewajiban PPN dan PPnBm, dan pengawasan perpajakan

Cara Mendapatkan NPWP dan NPPKP ; mendaftarkan diri ke kantor DirJen Pajak yang terdekat dengan tempat tinggal WP/PKP

Tony Soebijono

undang undang perpajakan indonesia
Undang-undang perpajakan Indonesia
  • Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan stdd Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
  • Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan stdd Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
  • Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah stdd Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
  • Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan stdd Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
  • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai stdd Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007

Tony Soebijono

ad