1 / 18

PERPAJAKAN

PERPAJAKAN. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan M- 12. Definisi. BPHTB adalah Pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan

jered
Download Presentation

PERPAJAKAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. PERPAJAKAN Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan M-12 Tony Soebijono

  2. Definisi • BPHTB adalah Pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan • Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan • Hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, UU No.16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

  3. SUBJEK BPHTB • Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Subjek BPHTB yang dikenakan kewajiban membayar BPHTB menurut perundang-undangan perpajakan yang menjadi Wajib Pajak. Tony Soebijono

  4. OBJEK BPHTB OBJEK BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan

  5. Obyek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, meliputi: a. Pemindahan hak karena: • jual beli; • tukar-menukar; • hibah; • hibah wasiat, yaitu suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian hak atas tanah dan atau bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia; • waris; • pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, yaitu pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dari orang pribadi atau badan kepada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya sebagai penyertaan modal pada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya tersebut; Tony Soebijono

  6. Obyek BPHTB lanjutan • pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, yaitu pemindahan sebagian hak bersama atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama pemegang hak bersama; • penunjukan pembeli dalam lelang, yaitu penetapan pemenang lelang oleh Pejabat Lelang sebagaimana yang tercantum dalam Risalah Lelang; • pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu adanya peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai salah satu pihak kepada pihak yang ditentukan dalam putusan hakim tersebut; • hadiah, yaitu suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada penerima hadiah. Tony Soebijono

  7. Obyek BPHTB lanjutan • Pemberian hak baru karena: • kelanjutan pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak; • di luar pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atau dari pemegang hak milik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. o Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. o Objek pajak yang diperoleh karena waris dan hibah wasiat pengenaan BPHTB-nya diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 111 Tahun 2000; o Objek pajak yang diperoleh karena pemberian hak pengelolaan pengenaan BPHTB-nya diatur lebih lanjut dengan PP Nomor 112 Tahun 2000; Tony Soebijono

  8. Hak atas tanah meliputi: • hak milik, yaitu hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah; • hak guna usaha (HGU), yaitu hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku; • hak guna bangunan (HGB), yaitu hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang ditetapkan. Tony Soebijono

  9. Hak atas tanah meliputi: lanjutan • hak pakai, yaitu hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, • hak milik atas satuan rumah susun, yaitu hak milik atas satuan yang bersifat perseorangan dan terpisah. Hak milik atas satuan rumah susun meliputi juga hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan. • hak pengelolaan, yaitu hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain, berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga. Tony Soebijono

  10. OBJEK PAJAK YANG TIDAK DIKENAKAN BPHTB • Perwakilandiplomatik, konsulatberdasarkanasasperlakuantimbalbalik • Negara untukpenyelenggaraanpemerintahandanatauuntukpelaksanaanpembangunangunakepentinganumum • Badanatauperwakilanorganisasiinternasional yang ditetapkandenganKeputusanMenteridengansyarattidakmenjalankanusahaataumelakukankegiatan lain diluarfungsidantugasbadanatauperwakilanorganisasitersebut • Orangpribadiataubadankarenakonversihakataukarenaperbuatanhukum lain dengantidakadanyaperubahannama • Orangpribadiataubadankarenawakaf • Orangpribadiataubadan yang digunakanuntukkepentinganibadah Tony Soebijono

  11. Pengenaan Tarif BPHTB • TARIF PAJAK DITETAPKAN SEBESAR5% (LIMA PERSEN) • Dasar penghitungan pajak BPHTB bagi ahli waris berdasarkan Peraturan Pemerintah No.111 Tahun 2000 adalah sebagai berikut: Nilai Perolehan Objek Pajak dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (sesuai Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak setempat) dikalikan 5%, kemudian dikalikan lagi 50%. Tony Soebijono

  12. NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NPOPTKP) • NPOPTKP ditetapkan secara regional paling banyak Rp 60 juta,kecuali dalam hal perolehan hak karena waris, atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, NPOPTKP ditetapkan secara regional paling banyak Rp 300 juta. Tony Soebijono

  13. NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK KENA PAJAK(NPOPKP) • NPOPKP = NPOP – NPOPTKP • PAJAK TERHUTANG = TARIF PAJAK x NPOPKP Tony Soebijono

  14. SAAT DAN TEMPAT PAJAK YANG TERUTANG • Jualbeliadalahsejaktanggaldibuatdanditandatanganinyaakta • Tukar-menukaradalahsejaktanggaldibuatdanditandatanganinyaakta • Hibahadalahsejaktanggaldibuatdanditandatanganinyaakta • Warisadalahsejaktanggal yang bersangkutanmendaftarkanperalihanhaknyake Kantor Pertanahan • Pemasukandalamperseroanataubadanhukumlainnyaadalahsejaktanggaldibuatdanditandatanganinyaakta • Pemisahanhak yang mengakibatkanperalihanadalahsejaktanggaldibuatdanditandatanganinyaakta • Lelangadalahsejaktanggalpenunjukanpemenanglelang Tony Soebijono

  15. SAAT DAN TEMPAT PAJAK YANG TERUTANG • Pajak yang terutangharusdilunasipadasaatterjadinyaperolehanhak • TempatPajak yang terutangadalahdiwilayahKabupaten Daerah Tingkat II atauKotamadya Daerah Tingkat II, atauPropinsi Daerah Tingkat I untukKotamadyaAdministratif yang meliputiletaktanahdanataubangunan Tony Soebijono

  16. Contoh soal Tanggal 14 Mei 2012, WP “Indika” membeli tanah dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Rp 55.000.000, NPOPTKP Rp 60.000.000 NPOP lebih kecil dari NPOPTKP maka perolehan hak atas tanah tersebut tidak dikenakan BPHTB Pada tanggal 17 Agustus 2011 joko membeli tanah dengan : NPOP Rp 180 juta NPOPTKP Rp 60 juta NPOPKP Rp 120 juta Pajak terhutang 5% x Rp 120 jt = Rp 6 jt

  17. contoh: • Seorang isteri/anak yang memperoleh warisan dari suami/ayahnya atas sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan nilai pasar sebesar Rp.500.000.000,-. Terhadap tanah dan bangunan tersebut telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) pada tahun yang bersangkutan mendaftar ke Kantor Pertanahan setempat dengan Nilai Jual Objek Pajak sebesar Rp.900.000.000,. Apabila di Kabupaten/kota letak tanah dan bangunan tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak setempat menetapkan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak dalam hal waris sebesar Rp.300.000.000,-, maka besarnya BPHTB atas tanah dan bangunan tersebut adalah: • -Nilai Perolehan Objek Pajak (sesuai NJOP) : Rp. 900.000.000,- • -Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak : Rp.300.000.000,- • -Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak : Rp.600.000.000,- • -BPHTB yang seharusnya terhutang = 5% x Rp.600.000.000,- = Rp. 30.000.000,- • -BPHTB terhutang = 50% x Rp.30.000.000,-= Rp.15.000.000,- • Maka Pajak BPHTB yang dibebankan kepada ahli waris tersebut adalah sebesar Rp.15.000.000,-. Tony Soebijono

  18. thx

More Related