1 / 32

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. Penerimaan Peserta Didik Baru dan Tata Kelola Sekolah. Permendikbud 51/2018 tentang PPDB Permendikbud 18/2016 tentang PLS Permendikbud 82/2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

le
Download Presentation

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PenerimaanPesertaDidikBarudan Tata KelolaSekolah • Permendikbud 51/2018 tentang PPDB • Permendikbud 18/2016 tentang PLS • Permendikbud 82/2015 tentangPencegahandanPenanggulanganTindakKekerasan di LingkunganSatuanPendidikan • Permendikbud 75/2016 tentangKomiteSekolah

  2. Proses Pembelajaran 21st Century Learning Skills   Communication Skills Kemampuanberkomunikasi Kompetensi Lulusan PPDB Tata KelolaSekolah Critical Thinking and Problem Solving berpikirkritis dan menyelesaikanmasalah Creativity kreativitas RagamPotensiMasalahdalam Tata KelolaSekolah: Tidakmeratanyakualitas & aksespendidikan TindakKekerasan Pungutan Liar Collaboration Kemampuanuntukbekerjasama

  3. PARADIGMA PEMERATAAN PENDIDIKAN INDONESIA Sekolah yang bermutudapat di nilaidengankriteria yang lebihobjektif A. SebelumKebijakanZonasi Sekolah yang disebut ‘favorit’ mendapatkaninputansiswa yang seluruhnyamemilikinilaitinggi (karena PPDB melaluiseleksinilai UN/USBN) Guru di Sekolah ‘favorit’ memberikanpengajarandengankondisikompetensisiswa yang sudahtinggi Sekolah ‘favorit’ meluluskansiswadengannilai yang tinggi B. SetelahKebijakanZonasi Guru di SekolahNegerimendapatkantantangan yang samadalammengelolakompetensisiswa yang beragam agar seluruhsiswadapatmenjadiunggul SeluruhSekolahNegerimendapatkankesempatan yang samadalamhalmenerimasiswadengankompetensi yang beragam (heterogen) ‘SekolahBermutu’ dapatdilihatsecaraobjektifmelaluiinputan yang heterogendanlulusan yang memilikinilai yang baikkarena proses pembelajaran yang dilaksanakan di Sekolah

  4. PRINSIP DAN TUJUAN TUJUAN PRINSIP • mendorong peningkatan akses layanan pendidikan • pedoman bagi: • nondiskriminatif • objektif • transparan • akuntabel • berkeadilan • kepala daerah untuk membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB dan menetapkan zonasi • kepala Sekolah dalam melaksanakan PPDB

  5. A. TIDAK MERATANYA KUALITAS & AKSES PENDIDIKAN PPDB BerbasisZonasi PPDB BerbasisPersaingan UN • Mendekatkansiswadenganlingkungansekolah • Peningkatanaksespendidikan • Kondisikelas yang heterogenmendorongsiswauntukbekerjasama • Peningkatankapasitas guru • Mendukung pelaksanaan SPM dan PPK • Sejalan dengan kebijakan masuk PTN (SNMPTN atau SBMPTN) • Menghilangkanpraktikjualbelikursidanpungli • SesuaiketentuanKeterbukaanInformasiPublik, ketentuannilaidikecualikan • AlatukurintervensiPemerintahPusatdanPemda • Siswamenempuhperjalananjauh/tinggalterpisahdr orangtua • Penekanan “kompetisi” pd siswa (eksklusivitasanak dg UN tinggi) • Ketidakadilan bagi anak yang tidak mampu • Cap anak bodoh dan pintar hanya berdasarkan nilai UN (diskriminatif) • IntervensiPemerintahPusat/Pemdahanyakpd“sekolahfavorit” • Guru kurangtermotivasiuntukmeningkatkankompetensidiri • Suburnyapraktikjualbelikursi & pungli

  6. JALUR PPDB DALAM RANGKA UPAYA PEMERATAAN PENDIDIKAN Permendikbud 51/2018 PRESTASI 5% Calon Siswa hanyamemilih salah 1 jalurdalamsatuzonasi • DomisilicalonSiswadi luar zonasi • Berdasarkan: • USBN/UN, dan/atau • Hasil perlombaan dan/ataupenghargaanakademik/non akademiktingkatinternasional/nasional/kab/kota • Contohpenghargaan: • Duta Lingkungan, Duta Pariwisata maksimal ZONASI • sekolah negeri wajib menerima calon Siswayang berdomisili sesuai zonasi • termasuk kuota bagiSiswa: • tidak mampu; dan/atau • penyandang disabilitas sekolah inklusif • SMA/SMK Negeri wajib menerima Siswadarikeluarga tidak mampu minimal 20% dari daya tampung* • *Pasal 53A PP 17/2010 jo PP 66/2010 90% minimal PERPINDAHAN TUGAS/ PEKERJAAN ORANG TUA 5% DomisilicalonSiswadi luar zonasi, saatseleksiprioritasdarijarak. dibuktikan Surat Penugasan Orang Tua dan Surat Domisili setempat maksimal jikatidak terpenuhimakasisakuotadialihkan ke jalur zonasiatauprestasi Catatan: Bencanaalam/sosialtidakmenjadijalurtersendiri diskresi

  7. JALUR ZONASI (Permendikbud 51/2018) BUKTI DOMISILI PENYALURAN KELEBIHAN SISWA • DomisiliberdasarkanKartuKeluarga • diterbitkan minimal 1 tahunsebelum PPDB • (utk TA 2019/2020 dapatditerbitkan minimal 6 bulansblm PPDB) • KK dapatdiganti Surat Keterangandomisilidari RT/RW yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa • menerangkan siswaybstelah berdomisili minimal 1 tahun sejakditerbitkannya Surat Keterangan • contoh: anaktentara yang sejak lama dititipkankesanakkeluargatanpamengubah KK • Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga atau Surat KeteranganDomisilidalamsatuwilayahkab/kota yang samadenganSekolahasal • SekolahwajibmelaporkeDinas Pendidikan jikaberdasarkanhasilseleksijumlahcalonsiswa pada Sekolahybsmelebihidayatampung • Dinas pendidikan wajib menyalurkan kelebihan calon SiswakeSekolah lain dalamzonasi yang sama • Jikadalamzonasi yang samatidaktersedia, SiswatsbdisalurkankeSekolah lain dalamzonasiterdekat

  8. Permendikbud 22/2016 tentangStandar Proses Jumlahrombonganbelajar per satuanpendidikandanjumlahmaksimumpesertadidikdalamsetiaprombonganbelajardinyatakandalamtabelberikut:

  9. PENETAPAN ZONASI (Permendikbud 51/2018) Prinsip: “Mendekatkan Domisili Peserta Didik Dengan Sekolah” Pengumuman Pelibatan MKKS Penetapan Wilayah Penetapan semuawilayah Kerja Sama Pemda • wajib diumumkan paling lama 1 bulan sebelum pengumuman PPDB • WajibdilaporkankeLPMP • Ditetapkan setiap jenjang oleh Pemda • Melibatkan KKS/MKKS • wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan zonasi sesuai jenjang • wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia Sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut • dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar Pemda bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan Prov/Kab/Kota

  10. PENGECUALIAN JALUR PPDB Jalur PPDB dikecualikanbagi SekolahSwasta SMK Negeri SekolahKerja Sama (SPK) Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) Sekolah Pendidikan khusus SekolahLayananKhusus SekolahBerasrama; Sekolah di daerahtertinggal, terdepan, dan terluar; Sekolah di daerah yang jumlahpendudukusiaSekolahtidakdapatmemenuhiketentuanjumlahpesertadidikdalam 1 Rombel ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dilaporkankepadaDirjenDikdasmen

  11. Pelaksanaan PPDB & Proses Pembelajaran Rentandengan Pungutan Liar RentandenganTindakKekerasan • PengenalanLingkunganSekolah • Masa OrientasiEkstrakurikuler • Seluruh Proses Pembelajaran

  12. MASA ORIENTASI SEKOLAH, SEBELUM DILAKUKAN PERUBAHAN KEBIJAKAN SESUAI PERMENDIKBUD 18/2016 TENTANG PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH SMAN Don Bosco Jakarta “Ary, siswabaru SMA Don Bosco Jakarta di tahun 2012 mendapatkankekerasandarikakakkelasnyasaatkegiatan ‘pengakrabandiri’, dengandisundutrokok, dipaksaminumminumankeras, narkoba, dansiksaanfisiklainnya”. https://news.okezone.com/read/2014/08/11/560/1022853/tragedi-mos-dengan-kekerasan-1

  13. TERMASUK KEKERASAN PASCA MOS, SAAT MASA ORIENTASI MASUK KEGIATAN EKSTRAKURIKULER Ekskul Pecinta Alam, SMAN 3 Jakarta “Arfianddan Pandian, siswa SMAN 3 Jakarta di tahun 2014 menghembuskannafasterakhirnyasetelahdisiksakakakkelasdan alumni SMA tersebutsaatorientasiekstrakurikulerPecintaAlamdenganditemukan 37 lukalebamsekujurtubuhkarenabendatumpul” https://news.okezone.com/read/2014/08/11/560/1022856/tragedi-mos-dengan-kekerasan-2

  14. PERUBAHAN PARADIGMA DALAM MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH Sejumlah murid kelas 7 SMPN 19 Surabaya melihatisikompostersaatmengikutiLayananOrientasiSiswa (LOS) di halamansekolahmereka di Surabaya, JawaTimur, Senin (17/7/2018) Sumber: tirto.id Sejumlah murid kelas 7 SMPN 3 Banjarbaru Kalimantan Selatan mendapatkanpenyuluhantentangBahayaNarkobadanTertibLalu Lintas olehPolresBanjarbaru, Rabu (4/6/2018) Sumber: banjarbaru.kalsel.polri.go.id

  15. Permendikbud 18/2016

  16. Pengertian& Tujuan PLS Permendikbud 18/2016 PENGERTIAN Pengenalan Lingkungan Sekolah adalah kegiatan pertama masuk Sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur Sekolah. PENGERTIAN TUJUAN • : • Mengenali potensi diri (siswa mengenal sekolah, sekolah mengenal siswa) • Membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya • Menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru • Mengembangkan interaksi dan perilaku positif antar siswa dan warga sekolah lainnya

  17. Waktu Maksimal 3 hari, pada minggu pertama awal tahun pelajaran. Dilaksanakan hanya pada hari sekolah dan jam pelajaran Pelaksanaan PLS JuliTahun Pelajaran Baru Pengecualian: untukSekolahBerasrama, denganmelaporkankepadaDinas Pendidikan Daerah disertairincianrancangankegiatannya

  18. Rambu-RambuPelaksanaan PLS !

  19. ! Rambu-RambuPelaksanaan PLS Melibatkansiswa Tidakmemilikikecenderungansifatburuk/riwayatpelakutindakkekerasan Memilikiprestasiakademik dan nonakademikdibuktikandenganrapor/penghargaan efektivitas efisiensi pelaksanaan PLS menghindariperpeloncoan Melibatkan Pengurus OSIS/MPK maksimal 2 orang per rombel/kelas; Siswatidakmemilikikecenderungansifatburuk/riwayatsebagaipelakutindakkekerasan 1 2 Jikajumlah guru terbatas Jikabelummemiliki OSIS/MPK 19

  20. BagaimanaDengan Masa PengenalanEkskul? Permendikbud 18/2016 TUGAS SEKOLAH • Wajib MEMINTA dan MENDAPATKAN ijinsecaratertuliskepadadandariorgtua/walisiswa • Wajib MENYERTAKAN RINCIAN KEGIATAN pengenalananggotabaruekskulpadasaatmemintaijintertuliskepadaorangtua/wali • Menugaskan minimal 2 orang guru untukmendampingikegiatanpengenalananggotabaruekskul • Jikaterdapat POTENSI RISIKO bagisiswabaru, sekolahwajibmembuat PEMETAAN DAN PENANGAN RISIKO sertamemberitahukankepadaorgtua/waliuntukmendapatpersetujuan

  21. CONTOH KEGIATAN SAAT PLS (Lampiran I Permendikbud 18/2016)

  22. UPAYA SEKOLAH DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN DI SEKOLAH (Permendikbud 82/2015) PENCEGAHAN PENANGGULANGAN SANKSI • Wajib memasang PAPAN INFORMASI tindak kekerasan di serambi sekolah yang mudah dilihat dan memuat informasi untuk pelaporan serta permintaan bantuan. • Guru/kepsek wajib segera melaporkan kepada orangtua/wali jika ada dugaan/gejala kekerasan; • Menyusun, mengumumkan dan menerapkan Prosedur Operasi Standar (POS)  berisi langkah-langkah wajib warga sekolah untuk mencegah tindak kekerasan; • Membentuk tim pencegahan kekerasan: dari unsur guru, siswa dan orangtua; • Bekerjasama dengan lembaga psikologi, pakar pendidikan dan organisasi keagamaan untuk kegiatan yang bersifat edukatif. • Melaporkankepada orang tua/walisiswasetiapterjadikekerasan, sertamelaporkepadadinaspendidikandanaparatpenegakhukumdalamhal yang mengakibatkanlukafisikberat/cacat/kematian; • Melakukanidentifikasifaktakejadiandanmenindaklanjutikasussecaraproporsionalsesuaitingkatkekerasan; • Menjaminhaksiswatetapmendapatkanpendidikan. • Memfasilitasisiswamendapatkanperlindunganhukumataupemulihan • SanksikepadaSiswa: teguranlisan/tertulis (yang menjadiaspekpenilaiansikap di rapordanmenentukankelulusanataukenaikankelas), dantindakan lain yang bersifatedukatif (sepertikonselingpsikolog/guru BK). • Sanksikepada Guru dan Tenaga Kependidikannya: teguranlisan/tertulis (jikaringan), penguranganhak, pembebasantugas, pemberhentiansementara/tetapdarijabatanataupemutusanhubungankerja(jikakejadianberulang/lukaberat/cacatfisik/kematian)

  23. PAPAN INFORMASI SEKOLAH AMAN diletakkan di serambisekolah SMAN XX KOTA _____ Kawal sekolah aman! Jangan diamkan aksi kekerasan seperti penganiayaan, pelecehan, perpeloncoan, perundungan, pemerasan, dan tindak kekerasan lainnya, terjadi dan mencemari sekolah kita. 80 cm • Kontak pelaporan dan permintaan bantuan: • Telepon SMAN XX Kota _____: 021-722-XXXX • Telepon Dinas Pendidikan _____: 021-390-XXXX • Telepon Polsek Kecamatan _____: 021-739-XXXX • Laman pengaduan http://sekolahaman.kemdikbud.go.id • SMS Kemdikbud : 0811-976-929 • Telepon Kemdikbud: 021-5790-3020 atau 021-570-3303 • Email Kemdikbud: laporkekerasan@kemdikbud.go.id 120 cm

  24. UPAYA DINAS/PEMDA DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN DI SEKOLAH (Permendikbud 82/2015) PENCEGAHAN PENANGGULANGAN SANKSI • Membentuk Gugus Pencegahan Tindak Kekerasan (permanen) yang terdiri dari: guru, tenaga kependidikan, perwakilan komite sekolah, organisasi profesi psikolog, perangkat daerah pemda setempat, tokoh masyarakat/agama; • Mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan tugas gugus pencegahan. • Bekerjasama dengan aparat keamanan dalam melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan; • Melakukan pemantauan setiap enam bulan terhadap upaya sekolah dalam mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan, serta mengumumkan secara terbuka hasil pemantauan. • Wajibmembentuktimadhocpenanggulangan yang independenuntukmelakukantindakanawalpenanggulangan, jugaberkoordinasidenganaparatpenegakhukum. Tim inimelibatkantokohmasyarakat, pemerhatipendidikan, dan/ataupsikolog; • Wajibmemantaudanmembantuupayapenanggulangantindakkekerasanolehsekolah; • Menjaminterlaksananyapemberianhaksiswauntukmendapatkanperlindunganhukum, hakpendidikan, danpemulihan yang dilakukansekolah. • SanksidariPemdakepada Guru dan Tenaga Kependidikan (SekolahNegeri): teguranlisan / tertulis (jikaringan), penundaanataupenguranganhak, pembebasantugas, pemberhentiansementara / tetapdarijabatan(jikakejadianberulang / lukaberat / cacatfisik/kematian). • SanksidariPemdakepadaSekolah: pemberhentianbantuan, penggabungan (untuksekolahnegeri), penutupansekolah.

  25. PENERAPAN BEBERAPA PPDB PeranKomiteSekolah (Permendikbud 75/2016) • KomiteSekolahberkedudukan di setiapSekolah. “pasal 2 ayat (1)” • FungsiKomiteSekolah: Peningkatan MUTU PELAYANAN Pendidikan • TugasKomiteSekolah • Memberikanpertimbangandalampenentuandanpelaksanaankebijakanpendidikanterkait: • Kebijakandan program Sekolah; • RAPBS/RKAS; • KriteriakinerjaSekolah; • Kriteriafasilitaspendidikan di Sekolah; dan • KriteriakerjasamaSekolahdenganpihak lain. • Menggalang dana dansumberdayapendidikanlainnyadarimasyarakatmelaluiupayakreatifdaninovatif • Mengawasipelayananpendidikandi Sekolah • Menindaklanjutikeluhan, saran, kritik, danaspirasimasyarakatataskinerjaSekolah

  26. PUNGUTAN LIAR

  27. PUNGUTAN LIAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

  28. METODE PENGGALANGAN DANA OLEH KOMITE SEKOLAH (Permendikbud 75/2016) BANTUAN SUMBANGAN Definisi: Pemberianuang/barang/jasaolehpemangkukepentingansatuanpendidikan di luarpesertadidikatau orang tua/wali, dengansyarat yang disepakati para pihak Definisi: Pemberianuang/barang/jasaolehpesertadidik, orang tua/walibaikperseoranganmaupunbersama-sama, masyarakatataulembagasecarasukarela, dantidakmengikatsatuanpendidikan PUNGUTAN Definisi: PenarikanuangolehSekolah(bukan oleh Komite Sekolah) kepadapesertadidik, orangtua/walinyayang bersifatwajib, mengikat, sertajumlahdanjangkawaktupemungutannyaditentukan

  29. METODE PENGGALANGAN DANA OLEH KOMITE SEKOLAH (Permendikbud 75/2016) Sumbangan WAJIB? Iuran WAJIB? INI ADALAH PUNGUTAN

  30. LARANGAN UNTUK KOMITE SEKOLAH (Permendikbud 75/2016) LaranganLainnyauntukKomiteSekolah (juga terdapat pada PP 17/2010) DILARANG menerimaSumbanganatauBantuandari: Menjualbukupelajaran, bahan ajar, perlengkapanbahan ajar, pakaianseragam, ataubahanpakaianseragam di Sekolah; Melakukanpungutankepadasiswa & orangtuasiswa; Mencederaiintegritasevaluasihasilbelajarsiswa; Mencederaiintegritasseleksipada PPDB; Melaksanakankegiatan lain yang mencederaiintegritas; Mengambil/mensiasatikeuntunganekonomidaripelaksanaankedudukan; MemanfaatkanasetSekolahuntukkepentinganpribadi/kelompokdiluaruntukurusanSekolah; Melakukankegiatanpolitikpraktis di Sekolah; dan Mengambilkeputusanatautindakanmelebihikedudukan & tusi KS. • Perusahaan rokok • dan/ataulembaga yang menggunakanmerkdagang, logo, semboyan, dan/atauwarna yang diasosiasikansebagaicirikhasperusahaanrokok • Perusahaan minumanberalkoholdan/ataulembaga yang menggunakanmerkdagang, logo, semboyan, dan/atauwarna yang diasosiasikansebagaicirikhasperusahaanberalkohol • Partaipolitik parpol

  31. PENERAPAN BEBERAPA PPDB KANALINFORMASI Data Pendidikan Daerah, Dana AlokasiKhusus (DAK), dan BantuanOperasionalSekolah (BOS) Peraturan Terkait Kemdikbud jdih.kemdikbud.go.id npd.kemdikbud.go.id simdak.dikdasmen.kemdikbud.go.id Unit Layanan Terpadu bos.kemdikbud.go.id 021-570 3303 021-5790 3020 0812 976 929 ult.kemdikbud.go.id 021-573 3125 Posko Pengaduan Itjen Kemdikbud 0812 976 929 pengaduan@kemdikbud.go.id

  32. TERIMA KASIH

More Related