1 / 27

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2012

Kebijakan Kemdikbud dalam Sinergitas Implementasi Bantuan Siswa Miskin dengan Program Keluarga Harapan. Disampaikan dalam Rakor Program Keluarga Harapan Yogyakarta, 04 April 2012. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2012. 1.

vondra
Download Presentation

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Kebijakan Kemdikbud dalam Sinergitas Implementasi Bantuan Siswa Miskin dengan Program Keluarga Harapan Disampaikan dalam Rakor Program Keluarga Harapan Yogyakarta, 04 April 2012 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2012 1

  2. TUPOKSI KEMDIKBUD DALAM PELAKSANAAN PKH IbuHamil AnakBalita Usia 6-18 yang belummenyelesaikandikdasdansedangbersekolah Usia 6-18 yang belummenyelesaikandikdasdanbekerja Usia 6-18 yang belummenyelesaikandikdasdan dijalanan 2

  3. A PENYEDIAAN FASILITAS PENDIDIKAN DASAR 3

  4. AngkaPartisipasiMurni (APM) SD/MI Tahun 2010/2011 Rata-Rata Nasional APM SD 95,41%

  5. APM dan APK SMP/MTs Tahun 2010/2011 APM APK Rata-Rata Nasional APM SMP 75,64% Rata-Rata Nasional APK SMP 98,2%

  6. PerkembanganJumlah SD NegeridanSwastaTahun 2003/2004-2009/2010 Jumlah SD Daya tampung untuk Pelaksanaan Program PKH Sumber: Pusat Statistik Pendidikan Kemdiknas

  7. FasilitasBelajar SMP Daya tampung untuk Pelaksanaan Program PKH

  8. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Guru & Dosen • Guru wajibmemilikikualifikasiakademik, kompetensi, sertifikatpendidik, sehatjasmanidanrohani, sertamemilikikemampuanuntukmewujudkantujuanpendidikannasional. (UU 14/2005 pasal 8) TREND % GURU TERSERTIFIKASI TREND % GURU BERKUALIFIKASI S1/4 < S1/D4 BELUM TERSERTIFIKASI TERSERTIFIKASI > S1/D4 Layanan yang Berkualitas pada Siswa Peserta PKH 8

  9. B PROGRAM BOS 2012 9

  10. Alokasi BOS Tahun 2011-2012 Biaya Satuan BOS 2012: 1. SD : Rp. 580.000,-/siswa/tahun 2. SMP : Rp. 710.000,-/siswa/tahun 10

  11. Karakteristik BOS Tahun 2012 Mekanisme penyaluran BOS tahun 2012 Realisasi Penyaluran BOS 2012 Per 19 Januari 2012 PENGGUNAAN DANA BOS Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa Kegiatan Ulangan dan Ujian Pembelian bahan-bahan habis pakai Langganan daya dan jasa Perawatan sekolah Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Pengembanganprofesi guru Membantusiswamiskin Pembiayaanpengelolaan BOS Pembelianperangkatkomputer Biayalainnyajikaseluruhkomponen 1 s.d 12 telahterpenuhipendanaannyadari BOS Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pusat • Pemerintah Daerah Provinsi wajib membuat dan menyampaikan: • Laporan Realisasi Penyaluran BOS kepada MenKeu c.q. DJPK • Laporan Penggunaan BOS kepada Mendikbud c.q. DJ DikDas. • Penyampaian Laporan Realisasi Penyaluran: • akhir Maret 2012 untuk penyaluran Triwulan I; • akhir Juni 2012 untuk penyaluran Triwulan II; • akhir September 2012 untuk penyaluran Triwulan III • akhir Desember 2012 untuk penyaluran Triwulan IV. Provinsi Kab/Kota Sekolah 11 *) Nilai Rp – 99,81%

  12. Persentase Penyaluran BOS 2010, 2011, dan 2012 Triwulan 1 Bulan ke-2 Bulan ke-1 Bulan ke-3 19 Jan 2012 Lebih difokuskan pendampingan pada penggunaan dan pertanggung jawaban BOS 2011 2012 2010 12 *) Nilai Rp – 99,81%

  13. Hal-hal Baru Dalam Dana BOS Tahun 2012 Peningkatan satuan biaya BOS untuk menjamin pendidikan dasar yang bebas pungutan • Mencakup 100% biaya operasional sekolah pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP). • Dapat digunakan untuk biaya personal untuk siswa dari keluarga miskin, antara lain: • Tambahan bantuan biaya transportasi • Alat transportasi sederhana bagi siswa miskin yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll) • Seragam, sepatu dan alat tulis bagi siswa penerima subsidi siswa miskin (SSM) • Penyaluran daerah sulit, terpencil, terisolir (1.201 kec di 161 Kabupaten) dilakukan setiap semester agar lebih mempermudah pengambilan pada bank penyalur yang ditunjuk. 13

  14. C KOMPLEMENTARITAS PROGRAM 14

  15. Pro Poor Policy (Subsidi Siswa Miskin=SSM) Penyesuaian subsidi BBM akan berdampak pada pergeseran jumlah keluarga near poor menjadi poor dan peningkatan biaya personal siswa. Kebijakan yang diambil adalah memperluas cakupan penerima SSM dan meningkatkan satuan biaya SSM Perluasan Cakupan Jumlah Siswa Peningkatan Satuan Biaya Rp.780rb/thn Rp.1.000rb/thn Rp.550rb/thn Rp.750rb/thn Survey Bank Dunia 2011: Satuan Biaya lama SSM belum mencakup 100% kebutuhan personal siswa miskin Rp.360rb/thn Rp.450rb/thn Ribu Siswa Ribu Rp Mencakup 1 x Garis Kemiskinan (existing) satuan biaya lama 15 Mencakup 1,25 x Garis Kemiskinan (APBN-P 2012) Satuan biaya baru

  16. Alokasi Anggaran Pro Poor Policy (Subsidi Siswa Miskin) (Rp.000) • Catatan: • Kenaikan unit cost adalah: • jenjang SD dariRp. 360 ribumenjadiRp. 450 ribu/siswa/tahun, • jenjang SMP dariRp. 550 ribumenjadiRp. 750 ribu/siswa/tahun, • jenjang SM dariRp. 780 ribumenjadiRp. 1 juta/siswa/tahun • BidikMisidariRp. 12 jutamenjadiRp. 13,67 juta/siswa/tahun • Untukpenambahansiswabaru, cakupanSSM ditingkatkandari: • jenjang SD dari 12,9% menjadi 35,7% • Jenjang SMP dari14,2% menjadi 29,5% • ,jenjang SMA dari12,3%menjadi16,9% • Jenjang SMK dari15,5% menjadi19,0% • PenerimaBeasiswaBidikMisiditambah12.000 mahasiswa Jumlah sasaran penerima Subsidi Siswa/Mahasiswa Miskin dari 6,0 jt siswa/mhs menjadi 14,0j t siswa/mhs: Diberikanuntuk9bulan Diberikanuntuk9bulan 16

  17. Outcome Pro Poor Policy (Subsidi Siswa Miskin) ...Perluasan cakupan subsidisiswamiskindan peningkatan satuan biaya akanmenyelamatkan paling sedikit14 juta siswadariputussekolahdantidak bisa melanjutkankejenjangpendidikan yang lebihtinggi... PT 5,2 juta 2012 2011 ≈ 1,5 jt ≈ 371 ribu SMA/MA/SMK 9,28 juta 48,4% 4,0% ≈ 466 ribu ≈ 205 ribu SMP/MTs 12,83 juta 10,9% 1,6% ≈ 366 ribu ≈ 397 ribu SD/MI 30,58 juta 7,2% 1,3% = % drop out = % lulusan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi Penerima subsidi siswa miskin akan dijamin keberkelanjutan pendidikannya pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi 17

  18. Kriteria Dasar Penentuan Sasaran SSM Sekolah Dasar • Berstatus siswa Sekolah Dasar; • Minimal tingkat kehadiran siswa di kelas 75%; • Berasal dari keluarga tidak mampu/miskin; • Diusulkan oleh Kepala Sekolah ybs; • Memiliki kepribadian terpuji; • Mempertimbangkan isu Gender dengan perbandingan sasaran siswa perempuan dan laki-laki 55% : 45%.

  19. Kriteria Dasar Penentuan Sasaran SSM SMP • Persyaratan Siswa • Siswa SMP negeri maupun swasta • Terancam putus sekolah karena kesulitan biaya • Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain • Telah dibebaskan dari segala jenis iuran sekolah • Persyaratan Sekolah • Sekolah yang mempunyai siswa yang berasal dari keluarga miskin • Sekolah yang memiliki ijin operasional/kelembagaan 19

  20. D SINERGITAS PROGRAM 20

  21. Agenda Aksi Sinergitas • Mengembangkan mekanisme verifikasi data SSM-PKH • Menyiapakan format daftar hadir siswa penerima PKH dan SSM • Menyiapkan mekanisme pelaporan • Surat Edaran baru Dirjen Pendidikan Dasar kepada Bupati/Walikota untuk memperkuat surat edaran yang ada • Data Sasaran PKH di masing-masing Kab/Kota untuk disinkronisasikan dengan program SSM

  22. KomitmenKemdikbud • Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional kepada Gubernur dan Bupati serta Walikota Seluruh Indonesia No. 90/MPN/LL/2009 tanggal 25 Juni 2009: untuk dapat memberikan prioritas kepada anak-anak usia sekolah wajib belajar dari RTSM untuk memperoleh Beasiswa Miskin yang anggarannya disediakan Pemerintah • Surat Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Menengah (yang ditandatangani Direktur Pendidikan Pembinaan TK dan SD) kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Seluruh Indonesia up. Kepala Bidang yang Menangani SD No. 728/C2/KU/2010 tanggal 19 Juli 2010 22

  23. E PENEMPATAN PEKERJA ANAK ATAU ANAK JALANAN YANG SUDAH DI RUMAH SINGGAH KE SATUAN PENDIDIKAN 23

  24. Beberapa Program PendidikanDasaruntukMenampungPekerjaAnak/AnakJalanankeSatuanPendidikan • PenyediaanSubsidiSiswaMiskin (SSM) untukJenjangPendidikanDasar • Penyelenggaraan Program Paket A • Penyelenggaraan Program ProgramPaket B • Penyelenggaraan Program SMP Terbuka • Pemberian SSM siswa SMP terbuka

  25. JumlahLembagaPenyelenggaraPendidikanJenjang SMP

  26. Kesimpulan Program-program pendidikan dasar Kemdikbud siap mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan PKH, terutama dalam hal: • Penyediaan fasilitas pendidikan dasar di lokasi-lokasi PKH (Supply Side) • Mendukung dan memperkuat pelaksanaan verifikasi PKH • Komplementaritas program, antara lain seperti: penyediaan subsidi siswa miskin jenjang pendidikan dasar, penyelenggaran SMP Terbuka, Paket A, dan Paket B • Memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi program

  27. TerimaKasih 27

More Related