html5-img
1 / 25

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI. PERMENDIKBUD 49 / 2014 STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI. PENDIDIKAN. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT. PENELITIAN. SISTEMATIKA PERMENDIKBUD STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI.

damian-snow
Download Presentation

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI PERMENDIKBUD 49 / 2014 STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI PENDIDIKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PENELITIAN

  2. SISTEMATIKA PERMENDIKBUD STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

  3. RUANG LINGKUP STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI TUJUAN : MENJAMIN TERCAPAINYA TUJUAN PENDIDIKAN TINGGI MENJAMIN MUTU PEMBELAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MENDORONG PT MELAMPAUI SN DIKTI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STANDAR NASIONAL PENELITIAN PERAN: SEBAGAI DASAR PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN PT DAN IZIN PEMBUKAAN PRODI SEBAGAI DASAR PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SEBAGAI DASAR PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

  4. 1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN dirumuskan oleh forum prodi sejenis atau pengelola prodi (dlm hal tdk memiliki forum Prodi) dan ditetapkan dalam SK Dirjen KKNI dirumuskan sesuai jenis dan jenjang program studi, dicantumkan pada Lampiran SN DIKTI, dan dapat ditambahkan oleh Perguruan Tinggi STANDAR KOMPETENSI LULUSAN STANDAR DITENDIK STANDAR SARPRAS 9 CAPAIAN PEMBELAJARAN ACUAN ACUAN 8 Ketrampilankhusus sikap STANDAR ISI STANDAR PROSES STANDAR PENILAIAN 7 MENCAPAI MENCAPAI Ketrampilanumum Pengetahuan 6 STANDAR PENGELO-LAAN STANDAR PEMBIAYAAN 5 4 3 2 1

  5. 2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN Dituangkandalam BAHAN KAJIAN yang distrukturkandalambentuk MATAKULIAH

  6. 3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN BEBAN BELAJAR MAHASISWA INTERAKSI DOSEN-MAHASISWA-SUMBER & LINGKUNGAN BELAJAR PERENCANAAN PEMBELAJARAN : RPS PELAKSANAAN PEMBELAJARAN BENTUK PEMBELAJARAN KULIAH RESPONSI DAN TUTORIAL METODE DISKUSI KELOMPOK, SIMULASI, STUDI KASUS, KOLABORATIF, KOOPERATIF, PROYEK BASED, PROBLEM BASED, DAN LAINNYA SEMINAR PRAKTIKUM/PRAKTIK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PENELITIAN KARAKTERISTIK: INTERAKTIF, HOLISTIK, INTEGRATIF, SAINTIFIK, KONTEKSTUAL, TEMATIK, EFEKTIF, KOLABORATIF, DAN BERPUSAT PADA MAHASISWA

  7. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN (BEBAN BELAJAR MAHASISWA) Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester tahun pertama dapat ditambah hingga 64 (enam puluh empat) jam per minggu setara dengan 24 (dua puluh empat) sks per semester.Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi dan berpotensi menghasilkan penelitian yang sangat inovatif sebagaimana ditetapkan senat perguruan tinggi dapat mengikuti program doktor bersamaan dengan penyelesaian program magister paling sedikit setelah menempuh program magister 1 (satu) tahun.

  8. RincianWaktu 1 sksKegiatanPembelajaran (1) Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks). (2) Satu sks setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester. (3) Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks. (4) Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu.

  9. Beban Belajar Normal Mahasiswa Beban belajar normal mahasiswa: 8-9 jam/hari 1 sks = 160 menit  2,67 jam 8 jam/hari x 6 hari/mg = 48 jam/mg  2,67 jam/sks  18 sks/mg/smt 9 jam/hari x 6 hari/mg = 54 jam/mg  2,67 jam/sks  20 sks/mg/smt

  10. RincianWaktu 1 sksKegiatanPembelajaran S2(SuratEdaranDirjen DIKTI:526/E.E3/MI/2014) • Dasar CP Ketrampilanumumuntuk program: • Program S2, kemampuanmenuliskaryailmiahdalamjurnalnasionalterakreditasidanpengakuanbertarafinternasional; • Program S3, kemampuanmenuliskaryailmiahdalamjurnalnasionalterakreditasidanjurnalinternasionalterindeks;

  11. RincianWaktu 1 sksKegiatanPembelajaran S3(SuratEdaranDirjen DIKTI:526/E.E3/MI/2014) • Dasar CP Ketrampilanumumuntuk program: • Program S2, kemampuanmenuliskaryailmiahdalamjurnalnasionalterakreditasidanpengakuanbertarafinternasional; • Program S3, kemampuanmenuliskaryailmiahdalamjurnalnasionalterakreditasidanjurnalinternasionalterindeks;

  12. SE Dirjen No.526/E.E3/MI/2014 tentangPenjelasan SN DIKTI Program Pascasarjana • Untuk Magister beban 72 SKS dg proporsi: - Perkuliahan : ± 32 SKS - Proposal Tesis : ± 5 SKS - Penelitian & Penulisan Tesis : ± 20 SKS - Seminar : ± 5 SKS - Karya Ilmiah : ± 10 SKS • Untuk Doktor beban 72 SKS dg proporsi: - Perkuliahan : ± 12 SKS - Proposal Tesis : ± 5 SKS - Penelitian & Penulisan Tesis : ± 30 SKS - Seminar : ± 5 SKS - Karya Ilmiah : ± 20 SKS Jumlah SKS penelitian dapat mencapai lebih dari ± 40 SKS untuk Magister, dan ± 60 SKS untuk Doktor yang dapat didistribusikan sejak semester 1. Calon mahasiswa Program Magister dan Program Doktor harus memiliki sinopsis tentang penelitian yang akan diajukan

  13. 4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN Prinsip : Edukatif, Otentik, Obyektif, Akuntabel, transparan, danterintegrasi PelaksanaPenilaian: Dosenatau Tim DosenPengamputanpaataudenganmenyertakanpihak lain. 4. Pemberiannilaiakhir 1. PerencanaanPenilaian 2. Pemberiantugasatausoal menyusun, menyampaikan, menyepakatitahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, danbobotpenilaianantarapenilaidan yang dinilaisesuaidenganrencanapembelajaran TeknikPenilaian:Observasi, partisipasi, unjukkerja, testertulis, teslisan, danangket melaksanakan proses penilaian memberikanumpanbalikdankonfirmasihasilpenilaian KategoriNilai: A-E atau 4-0 mendokumentasikanpenilaian proses danhasilbelajarmahasiswa Kelulusan: Diploma & Sarjana: ≥ 2.00 Selain itu: ≥ 3.00 3. Observasikinerjadanpengembalianhasilobservasi

  14. 5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

  15. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

  16. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BEBAN KERJA DOSEN : PALING SEDIKIT 40 JAM PER-MINGGU BukanPejabatStrukutural: Minimal 12 sksbebanbelajarmahasiswa KEGIATAN POKOK : Perencanaan, Pelaksanaan, danPengendalian Proses Pembelajaran PelaksanaanEvaluasiHasilPembelajaran PembimbingandanPelatihan Penelitian PengabdianKepadaMasyarakat PejabatStrukutural: Menyesuaikanbebantugastambahan PembimbingPenelitianterstuktur: Paling banyak 10 Mahasiswa KEGIATAN TUGAS TAMBAHAN KEGIATAN PENUNJANG

  17. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DOSEN, TERDIRI DARI : DOSEN TETAP DAN TIDAK TETAP DOSEN TETAP: Pendidiktetappada 1 PT dantidakmenjadipegawaitetap di tempat lain. Jumlahnya minimal 75% darijumlahseluruhdosen Yang penuhwaktu, minimal 6 orang per prodi Program Sp-2, doktor, dandoktorterapan, minimal 2 orang guru besar TENAGA KEPENDIDIKAN, Paling rendahlulusan program D-3, kecualiuntuktenagaadministrasi, paling rendah SMA atausederajat Yang memerlukankeahliankhusus, harusmemilikisertifikatkompetensisesuaibidangnya

  18. 7. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN Alatperaga, pustaka, alatlaboratorium, dll. SARANA Sumberdayafisik yang digunakanlangsunguntukmengeksekusisuatukegiatan Lahan, Bangunan, jalan, jaringan, dll Sumberdayafisik yang digunakanuntukmenunjangpenyelenggaraansuatukegiatan PRASARANA HARUS SESUAI DENGAN DENGAN KEBUTUHAN ISI DAN PROSES PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMENUHAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN KETENTUAN LEBIH LANJUT DIATUR DALAM PERATURAN DIRJEN DIKTI

  19. 7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI melakukanpenyusunankurikulumdanrencanapembelajarandalamsetiapmatakuliah; menyelenggarakan program pembelajaransesuaistandarisi, standar proses, standarpenilaian yang telahditetapkandalamrangkamencapaicapaianpembelajaranlulusan; melakukankegiatansistemik yang menciptakansuasanaakademikdanbudayamutu yang baik; melakukankegiatanpemantauandanevaluasisecaraperiodikdalamrangkamenjagadanmeningkatkanmutu proses pembelajaran; dan melaporkanhasil program pembelajaransecaraperiodiksebagaisumber data daninformasidalampengambilankeputusanperbaikandanpengembanganmutupembelajaran

  20. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN PERGURUAN TINGGI menyusunkebijakan, rencanastrategis, danoperasionalterkaitdenganpembelajaran yang dapatdiaksesolehsivitasakademikadanpemangkukepentingan, sertadapatdijadikanpedomanbagi program studidalammelaksanakan program pembelajaran; menyelenggarakanpembelajaransesuaidenganjenisdan program pendidikan yang selarasdengancapaianpembelajaranlulusan; menjaga dan meningkatkanmutupengelolaanprogramstudidalammelaksanakanprogrampembelajaran secara berkelanjutandengansasaran yang sesuaidenganvisidanmisiperguruantinggi; melakukanpemantauandanevaluasiterhadapkegiatan program studidalammelaksanakankegiatanpembelajaran; memilikipanduanperencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminanmutu, danpengembangankegiatanpembelajarandandosen; menyampaikanlaporankinerja program studidalammenyelenggarakan program pembelajaran paling sedikitmelaluipangkalan data pendidikantinggi

  21. 8. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN BIAYA PENDIDIKAN TINGGI BIAYA INVESTASI pengadaansarana dan prasarana, pengembangandosen, dan tenagakependidikanpendidikantinggi untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung Ditetapkan per mahasiswa per tahun (Standar Satuan Biaya Operasional Dikti Estándar Satuan Biaya Operasional Dikti ditetapkan oleh Menteri secara periodik dengan mempertimbangkan: jenis Prodi, tingkat akreditasi, dan indeks kemahalan wilayah BIAYA OPERASIONAL PEMBIAYAAN Perguruantinggiwajibmenyusunkebijakan, mekanisme, danprosedurdalammenggalangsumberdana lain secaraakuntabeldantransparandalamrangkapeningkatankualitaspendidikan PENDANAAN

  22. STANDAR NASIONAL PENELITIAN

  23. STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

  24. KETENTUAN PERALIHAN Rumusan pengetahuan dan keterampilan khususyang belum dikaji dan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu internal dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi; Lahan perguruan tinggi yang digunakan melalui perjanjian sewa menyewa paling lama 10 (sepuluh) tahun; Pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun; Peraturan Menteri yang terbit sebelum peraturan ini dinyatakan masih berlaku selama tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

  25. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI TERIMA KASIH

More Related