1 / 21

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2012

SELAMAT DATANG PADA ACARA UJI PUBLIK PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2008 TENTANG GURU. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2012. AGT-NOVEMBER 2012. PP PERUBAHAN PP 74/2008. PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REVISI PP 74/ 2008.

yoko
Download Presentation

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SELAMAT DATANGPADA ACARA UJI PUBLIK PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2008 TENTANG GURU KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2012 UJI PUBLIK-REVISI PP 74 TH.2008

  2. AGT-NOVEMBER 2012 PP PERUBAHAN PP 74/2008 PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REVISI PP 74/ 2008 RAKOR BERSAMA WAMEN II&III RAKOR BERSAMA WAMEN I IDENTIFIKASI PERMASALAHAN & PEMBAHASAN AWAL REVISI PP PEMBAHASAN MASUKAN REVISI PP DISPOSISI PENUGASAN SURAT TUGAS NO.54002/WM/TU/2012, 21 JUNI 2012 WAMEN, ESELON-I, ESELON-II TIM RUU-RPP WAMEN, ESELON-I, ESELON-II TIM RUU-RPP TIM RUU-RPP, BALITBANG, BPSDMPK-PMP, AHLI TIM RUU-RPP, BALITBANG, BPSDMPK-PMP, AHLI 29 JUNI 2012 3 -23 JULI 2012 25 JULI 2012 26 JULI- 7 AGT I2012 8, 29 AGT2012 PETA MASUKAN DIM REVISI PP MASUKAN SUBSANSI REVISI PP PETA MASALAH USULAN PERUBAHAN PP MASUKAN SUBSTANSI REVISI PP UJI PUBLIK-REVISI PP 74 TH.2008

  3. TUJUAN UJI PUBLIK MENGHIMPUN TANGGAPAN, KOMENTAR, GAGASAN, DAN MASUKANTERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN PP 74/2008

  4. SKENARIO UJI PUBLIK KERJA INDIVIDUAL PLENO II & III PLENO I PEMBUKAAN PAPARAN NARASUMBER PEMBERIAN MASUKAN/TANGGAPAN (secara perorangan) DISKUSI PENUTUPAN PUKUL 09.00 S.D 10.15 PUKUL 10.30 S.D 12.00 PUKUL 13.00 – 15.00 PESERTA: DINAS PENDIDIKAN, DPRD, PIMPINAN LPTK, PAKAR, ASOSIASI PROFESI, PENYELENGGARA PENDIDIKAN/YAYASAN, GURU/ KEPALA SEKOLAH, DEWAN PENDIDIKAN, KOMITE SEKOLAH

  5. ACARA UJI PUBLIK PERUBAHAN PP NO. 74 TAHUN 2008 TENTANG GURU

  6. Terdapat 18 butir perubahan dalam Rancangan Perubahan PP Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru Tim Revisi PP 74/2008

  7. No urut 1: PerubahanPasal 1 angka 8 dalam PP 74/2008. Penegasan konsep “guru tetap” yang diangkat oleh lembaga pendidikan yang didirikan masyarakat dan pengalaman kerjamenjadi minimal 3 (tiga) tahun. No urut2: PenambahanPasal 4 ayat (3) Pendidikan profesi saat ini perlu mempertimbangkan konsistensi dan koherensi pendidikan guru, mulai dari tahap perencanaan, pendidikan, penempatan sampai dengan pembinaan. Tim Revisi PP 74/2008

  8. No urut3: Penambahan Pasal 9 ayat (2), (4), dan (5). Perlu rincian substansi ujian tertulis dan ujian kinerja pada Pendidikan profesi. No urut4: Perubahan Pasal 10 ayat (5) dan (6). Perolehan dan penggunaan sertifikat pendidik dengan nomor registrasi tunggal. Tim Revisi PP 74/2008

  9. No urut5: Penambahan pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) Pemerintah perlu melakukan pendataan dan validasi guru secara berkala dalam rangka efektifitas sertifikat dan perencanaan kebutuhan guru. No urut6: Perubahan Pasal 12 Perubahan konsep dan mekanisme uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik, yaitu melalui pendidikan dan pelatihan profesi guru (PLPG), atau pendidikan profesi guru (PPG). Tim Revisi PP 74/2008

  10. No urut7: Perubahan Pasal 12A. Pemberian sertifikat secara langsung. • kualifikasi akademik magister (S-2) atau doktor (S-3) dengan golongan paling rendah IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b; atau • golongan paling rendah IV/c, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c. Tim Revisi PP 74/2008

  11. No urut8: PenambahanPasal 15 ayat (1a) Penjabaran “guru tetap” yang diangkat Pemerintah, pemerintah daerah, atau kepala satuan pendidikan. Perubahan Pasal 15 ayat (4). Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan atau penilik PenambahanPasal 15 ayat (7) . Ketentuan “guru tetap”diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri. Tim Revisi PP 74/2008

  12. No urut 9: Perubahan Pasal 40 Kewajiban pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan satuan pendidikan memberikan pelindungan hukum, profesi, dan keselamatan/kesehatan guru. Tim Revisi PP 74/2008

  13. No urut10: • Penambahan1 ayat pada Pasal 44 ayat (3) Pengaturan tentang syarat Organisasi Profesi Guru: • Keanggotaannya terdata dan tersebar diseluruh provinsi dan kabupaten/kota minimal 25% dari jumlah guru di wilayah yang bersangkutan; • Kepengurusannya berada di Pusat dan disemua provinsi serta minimal 75% di kabupaten/kota.; • Memiliki kode etik yang mengikat perilaku guru dalam tugas keprofesionalan; • Memiliki dewan pusat kehormatan guru sampai ditingkat kabupaten/kota. Tim Revisi PP 74/2008

  14. No urut11: • Penambahan Pasal 47A ayat (1) Pengaturan tentang program peningkatan kualifikasi akademik guru dalam jabatan yang belum memperoleh S-1/D-IV melalui PPKHB dan peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi untuk guru mata pelajaran produktif. • Penambahan: Pasal 47A ayat (2) Efektifitas LPTK dengan kebijakan khusus Pemerintah No urut12: • Perubahan Pasal 48. Pembinaan berkelanjutan melalui evaluasi guru dan UKG. Tim Revisi PP 74/2008

  15. No urut 13 : Perubahan Pasal 54 ayat (1), ayat (8), dan ayat (9). Pengaturan baru beban kerja dan ekuivalensi untuk kepala satuan pendidikan, pengawas, dan penilik No urut14: Penambahan Pasal 54A Beban kerja guru dalam melaksanakan kegiatan lain di luar kegiatan mengajar, dan pelaksanaan beban kerja guru SMK sistem blok. Tim Revisi PP 74/2008

  16. No urut15: • Penambahan pasal 58 ayat (1a) beserta penjelasan Mekanisme pengangkatan guru melalui seleksi yang mencakup ujian tertulis, wawancara, dan praktik mengajar. • Penambahan Pasal 58 ayat (2a) beserta penjelasan Penegasan tentang koordinasi perencanaan guru secara Nasional oleh Menteri. • Penambahan Pasal 58 ayat (2b) beserta penjelasan Pengangkatan dan penempatan guru baru hasil program khusus. • Perubahan Pasal 58 ayat (3) Pertimbangan perencanaan kebutuhan guru. Tim Revisi PP 74/2008

  17. No urut 16: Perubahan Pasal 62 ayat (1a) Pemindahan guru antarprovinsi, antarkabupaten atau antarkota, antarkecamatan, antarsatuan pendidikan, antarjenjang pendidikan, antarjenis pendidikan, dan antarmatapelajaran/rumpun mata pelajaran. No urut17 Perubahan Pasal 65 Penghapusan huruf b dan c, karena substansi huruf b sudah diakomodasi dalam Pasal 12 ayat (1e), dan huruf c diakomodasi dalam Pasal 12 ayat (5a) Tim Revisi PP 74/2008

  18. No urut 18: Perubahan Pasal 66 Penyesuaian ketentuan peralihan bagi guru dalam jabatan yang belummemenuhikualifikasi S-1 / D-IV untukmemperolehsertifikatpendidik. Tim Revisi PP 74/2008

  19. FORMAT TANGGAPAN/KOMENTAR DAN USULAN CATATAN: SARAN/TANGGAPAN BERKAITAN DENGAN SUBSTANSI ATAUPUN REDAKSIONAL

  20. SARAN DAN MASUKAN Email: Tim RUU RPP Balitbang : timrpp_balitbang@yahoo.com Tim Revisi PP 74/2008

  21. Terima Kasih Tim Revisi PP 74/2008

More Related