PERAN & FUNGSI BANK SENTRAL

1. Kelompok 2 : Desi wulandari k A 210110182 Dewi arianti puji A 210110183 Ani fatmawati A210110192 Rezky novita yeni A 210080130 PERAN & FUNGSIBANK SENTRAL

2. BANK SENTRAL Dalamperekonomian modern setiapnegaramemiliki Bank Sentralatausetidak-tidaknyaadasalahsatu bank ataulembaga yang bertindakdanmenjalankanfungsi bank sentral. Bank sentralmemilikifungsi yang sangatpentingdalampengaturanekonomidanmoneter yang dalamkegiatannyadapatbertindaksebagaiagenpemerintah. Menurut UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, bank inimerupakanlembaganegara yang independenbebasdaricampurtanganpemerintahataupihaklainnya, kecualiuntukhal-hal yang tegasdiaturdalamundang-undangtersebut. Bank Sentralbertugasuntukmelaksanakanfungsi-fungsiPemerintahdalambidangEkonaomidanMoneter, karena bank SentraladalahjugabagiandariPemerintah

3. 1. TUJUAN DAN TUGAS Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Menetapkan & melaksanakan kebijakan moneter MENCAPAI & MEMELIHARA KESTABILAN NILAI RUPIAH Mengatur & mengawasi Bank Pasal 7 dan 8

4. Fungsi Bank Sentral • MelaksanakankebijakanmoneterdanKeuangan. KebijaksanaanMoneteradalahkebijaksanaan yang diambilolehpemerintah, yang berkenaandenganjumlahuang yang beredardalammasyarakat.

5. TujuanKebijaksanaanmoneter • Untukmenyesuaikanjumlahuang yang beredardalammasyarakat • Mengarahkanpenggunaanuangdankredit, sehingganilaiuangnegara yang bersangkutandapatdipertahankankestabilannya • Mendorongprodusenuntukmeningkatkankegiatanproduksinya • Mengusahakan agar kebijakanmoneterdapatdilaksanakantanpamemberatkanbebankeuangannegaramaupunmasyarakat

6. MemberinasehatkepadaPemerintahuntuksoal-soalmoneterdankeuanganMemberinasehatkepadaPemerintahuntuksoal-soalmoneterdankeuangan • Memeliharacadangan / cash reverse bank umum • Memeliharamanajemencadangandevisanegara ; - Internal reverse : Untukkeperluanjumlahuang yang beredar - External reverse : Untukkeperluanalatpembayaran international

7. 5. Melakukanpengawasan, pembinaandanpengaturanperbankan. Fungsipengawasandalambentuk : • Prudential Supervision : Pengawasan bank yang diarahkan agar individual bank dapatdijagakelangsunganhidupnyasehinggakepentinganmasyarakatdapatdilindungi • Monetary Supervision : Menjaganilaimatauangnegara yang bersangkutansehingga bank tersebutdapatmenjadipenyanggakebijakanmonetermaupunkebijakanekonomipemerintahlainnya

8. Mengawasikredit • SebagaiLender of Last Resort • Memeliharastabilitasmoneter • Melancarkanpembiayaanpembangunanekonomi • Mendorongpengembanganperbankandansistemkeuangan yang sehat

9. Perbedaan Bank Sentraldengan Bank Umum Bank sentral Bank umum Merupakanbadanusaha yang mencariuntung Umumnyasecarakuantitasdimilikidandikelolaolehpihakswasta Diawasidandibinaoleh bank sentral Kegiatanoperasinyadipengaruhioleh bank sentral Hanyadapatmenciptakanuanggiral Melakukanpersainganantar bank Harusmemilikirekeningpada bank sentral Melayanibaikpribadimaupunperusahaan (masyarakat) secaraumum • Lembaga yang tidakmencarikeuntungan • Kegiatan bank dikelolaolehpemerintah • Bertindaksebagaipengawasdanpembina bank • Dapatsecaralangsungmempengaruhikegiatanusaha bank • Mengeluarkanuangkertasdanuanglogam • Tidakmemilikisaingan • BertindaksebagaiLender of The Last Resort bagiperbankan • Tidakmelayanijasaperbankanbagiindividudanperusahaan non-LembagaKeuangan

10. 2. STATUS DAN KEDUDUKAN • BI sebagai lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berada di luar Pemerintah. • BI adalah badan hukum. Sebagai badan hukum publik berwenang menetapkan peraturan dan mengenakan sanksi dalam batas kewenangannya. (Pasal 4)

11. 2. STATUS DAN KEDUDUKAN Meyampaikan laporan keuangan BI yang telah diperiksa MAHKAMAH AGUNG Lembaga Negara BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PRESIDEN Kepala Negara Kepala Pe- merintahan Memeriksa laporan keuangan BI Mengambil sumpah dan janji anggota Dewan Gubernur Informasi tertulis triw/sewkt2 • UU BI (UUD 45) • Pimpinan BI (UU BI) Informasi Tahunan Tertulis Lembaga Negara (UU No.23/1999 jo UU No.3/2004) BADAN SUPERVISI DEPARTEMEN BANK INDONESIA Lembaga negara yang independen dan Badan Hukum PUBLIK ( Informasi Tahunan )

12. 3. KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KEPADA BANK • BI tidak lagi berfungsi sebagai “banker’s bank” yaitu memberikan kredit likuiditas utk tujuan peningkatan produksi dan lain-lain sesuai dg program Pemerintah. • BI hanya berfungsi sbg “lender of the last resort ” yaitu upaya utk meningkatkan efektivitas pengendalian moneter. Dalam hal ini BI dpt memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dg syarat :  jangka waktu paling lama 90 hari;  penggunaannya hanya utk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek (mismatch : arus dana masuk < arus dana keluar); dan  wajib dijamin dg surat berharga atau tagihan yg berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. (Pasal 11)

13. 3. KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KEPADA BANK • BI dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat kepada bank dg syarat :  bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan;  pendanaannya menjadi beban Pemerintah. • Ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan bank yang berdampak sistemik, pem-berian fasilitas pembiayaan darurat, dan sumber pendana- an yang berasal dari APBN diatur dalam UU tersendiri akhir Februari 2004. (Pasal 11)

14. 4. KREDIT KEPADA PEMERINTAH • BI dilarang memberikan kredit kepada Pemerintah. • Dalam hal BI melanggar hal tersebut, maka perjanjian pemberian kredit kepada Pemerintah menjadi batal demi hukum. • Pembatalan demi hukum dapat diajukan oleh DPR dan atau masyarakat kepada MA. (Pasal 56)

15. 5. KREDIT PROGRAM • BI tidak lagi diberikan tugas untuk memberikan kredit program dalam rangka mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah. Tugas pemberian kredit program ini akan dilakukan oleh suatu BUMN yang akan ditunjuk oleh Pemerintah. • BI berupaya agar peralihan pelaksanaan tugas pemberian kredit program dapat dilakukan sebaik-baiknya. • BI juga siap memberikan bantuan teknis mengenai mekanisme dan administrasi pelaksanaan pembiayaan kredit program oleh lembaga baru tsb. (Pasal 74)

16. Dewan Gubernur terdiri atas seorang Gubernur, seorang Deputi Gubernur Senior, dan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang atau sebanyak-banyak-nya 7 (tujuh) orang Deputi Gubernur. • Jumlah anggota Dewan Gubernur disesuaikan setelah fungsi pengawasan bank dialihkan kpd lembaga peng- awasan sektor jasa keuangan dengan mempertimbang-kan prinsip efisiensi. • Dewan Gubernur dipimpin oleh Gubernur dengan Deputi Gubernur Senior sebagai wakil. (Pasal 37) 6. DEWAN GUBERNUR

17. Dewan Gubernur Pemimpin Bank Indonesia 6. DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA • Pasal 37 • DG terdiri atas seorg Gub, seorg DGS, & sekurang2 nya 4 atau sebanyak2nya 7 org DpG. Jlh angt DG akan disesuaikan setelah fungsi pengawasan bank dialihkan kpd LPJK dg mempertimbangkan prinsip efisiensi. • DG dipimpin oleh Gub dan DGS sbg wakil • Jika Gub & DGS berha-langan, ditunjuk seorang DpG utk memimpin DG. • Jika penunjukan tdk dpt dilaksanakan, seorg DpG yg paling lama masa jabatannya bertindak sbg pemimpin DG Pasal 36 Dalam melaksanakan tugasnya, BI dipimpin oleh Dewan Gubernur Gubernur 1 orang Pemimpin Dewan Gubernur Deputi Gubernur Senior 1 orang Wakil Gubernur Deputi Gubernur 4 s/d 7 orang 14

18. Untuk meningkatkan akuntabilitas, independensi, transpa-ransi, & kredibilitas BI, serta utk membantu DPR dlm melak-sanakan fungsi pengawasan dibentuk Badan Supervisi. • Tugas Badan Supervisi melakukan telaah atas : a. laporan keuangan tahunan BI; b. anggaran operasional & investasi BI; c. prosedur pengambilan keputusan kegiatan operasional di luar kebijakan moneter dan pengelolaan aset BI. Hasil telaah tsb disampaikan kpd DPR. • Badan Supervisi tidak dapat : a. menghadiri RDG; • b. mencampuri dan menilai kebijakan BI; • c. mengevaluasi kinerja DG; • d. menyatakan pendapat untuk mewakili BI; • e. menyampaikan informasi yg terkait dg pelaksanaan • tugasnya langsung kpd publik. (Pasal 58A) 7. BADAN SUPERVISI

19. Badan Supervisi terdiri 5 anggota : 1 Ketua; (merangkap anggota, dipilih dari & oleh anggota Badan Supervisi); 4 Anggota; (diusulkan Presiden sekurang2nya 10 orang, dipilih DPR & diangkat Presiden, masa jabatan 3 tahun & dpt dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. • Syarat keanggotaan : mempunyai integritas, moralitas, kemampuan/kapabilitas/ keahlian, profesionalisme, & berpengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum. • Badan Supervisi menyampaikan pelaksanaan tugasnya kpd DPR sekurang2nya sekali dalam 3 bulan atau se-waktu2 apabila diminta DPR (Pasal 58A) 7. BADAN SUPERVISI

20. 8. TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS • Independensimemberikankewenangan yang lebihbesarkepada Bank Indonesia untukmenjaminkeberhasilantujuanmemeliharastabilitasnilai rupiah. • Agar independensi yang diberikankpd BI dilaksanakan dg penuhtanggungjawab, BI dituntutuntuk : - transparan; dan - memenuhiprinsipakuntabilitaspublikdalam menetapkankebijakannya; serta - terbukabagipengawasanmasyarakat.

21. 8. TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TRANSPARANSI • BI wajib menyampaikan laporan tahunan & triwulanan kpd masyarakat melalui media massa dg mencantumkan ringkasannya dlm Berita Negara (Ps. 58 ayat (5)) • BI wajib menyampaikan informasi kpd masyarakat setiap awal th anggaran melalui media massa : a. evaluasi pelaks kebijakan moneter th sebelumnya; b. rencana kebijakan moneter & penetapan sasaran moneter th yad (Ps. 58 ayat (6)) • BI wajib mengumumkan laporan tahunan keuangan singkat BI kpd masyarakat melalui media massa (yg telah diaudit oleh BPK) (Ps. 61 ayat (4))

22. 8. TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TRANSPARANSI • BI menyusun neraca singkat mingguan yg diumumkan dlm Berita Negara RI (Ps. 63) • BI wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan BI kpd BPK untuk diperiksa (Ps. 61 ayat (2)) • BPK dpt melakukan pemeriksaan khusus terhadap BI atas permintaan DPR apabila diperlukan, utk mengetahui lebih dalam mengenai suatu permasalahan/kegiatan yg berkaitan dg pengelolaan keuangan & pelaksanaan anggaran oleh BI (Ps. 59)

23. 8. TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS AKUNTABILITAS • BI wajib menyampaikan laporan tahunan kpd DPR (akunta-bilitas) & Pemerintah (informasi) pd setiap awal th anggaran : a. pelaksanaan tugas & wewenang th sebelumnya; b. rencana kebijakan, penetapan sasaran, & langkah-langkah pelaks tugas & wewenang th yad. (Ps. 58 ayat (1)) • BI wajib menyampaikan laporan triwulanan pelaks tugas & wewenangnya kpd DPR & Pemerintah. (Ps. 58 ayat (2)) • DPR mengevaluasi lap tahunan & triwulanan, & digunakan sbg bahan penilaian tahunan thd kinerja DG, dalam hal diperlukan BI wajib menyampaikan penjelasan kpd DPR. (Ps. 58 ayat (3) jo (4))

24. 8. TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS AKUNTABILITAS • BI menyampaikan anggaran kegiatan operasional & evaluasi pelaks anggaran th berjalan kpd DPR untuk mendapatkan persetujuan (Ps 60 ayat (3)). • Persetujuan DPR diberikan melalui konsultasi dg komisi yg membidangi BI & perbankan selambat2nya 31 Des tiap th anggaran, bila setelah 31 Des belum ada persetujuan, anggaran yg diusulkan dianggap disetujui (Ps 60 ayat (3)) • BI wajib menyampaikan kpd DPR secara khusus (dilaporkan scr tertutup kpd komisi yg membidangi BI & perbankan) : laporan anggaran utk kebijakan moneter, sistem pembayaran, serta pengaturan & pengawasan perbankan (Ps. 60 ayat (4))

25. 9. PBI & PDG • Peraturan Bank Indonesia (PBI) adalah ketentuan hukum yg ditetapkan oleh BI dan mengikat setiap orang atau badan & dimuat dalam Lembaran Negara RI.  PBI merupakan pelaksanaan UU yang cakupannya menjangkau seluruh bangsa & negara Indonesia. • Peraturan Dewan Gubernur (PDG) adalah ketentuan hukum yg ditetapkan oleh Dewan Gubernur yg memuat aturan-aturan intern a.l. mengenai tata tertib pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Gubernur, kepegawaian, dan organisasi BI. (Pasal 1 angka 8 & 9)

26. Gubernur, DGS, DpG, dan/atau pejabat BI tdk dpt dihukum krn telah mengambil keputusan atau kebijakan yg sejalan dengan tugas dan wewenangnya sbgmn dimaksud dlm UUBI sepanjang dilakukan dengan itikad baik. • Anggota DG tdk dpt diberhentikan dlm masa jabatannya kecuali krn ybs mengundurkan diri, terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, atau berhalangan tetap. • Dalam hal anggota DG patut diduga telah melakukan tindak pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikan, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Presiden. (Pasal 45, 48, 49) 10. PERLINDUNGAN HUKUM

27. Gubernur, DGS, DpG, pegawai BI, atau pihak lain yg ditunjuk atau disetujui oleh BI utk melakukan tugas tertentu yg memberikan keterangan & data lainnya yg bersifat rahasia yg diperoleh krn jabatannya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 tahun & paling lama 3 tahun, serta denda sekurang-kurangnya 1 milyar Rupiah & paling banyak 3 milyar Rupiah. • Apabila pelanggaran dilakukan oleh badan, diancam dengan pidana denda sekurang-kurangnya 3 milyar & paling banyak 6 milyar. • Keterangan & data lainnya yg bersifat rahasia sebagai-mana dimaksud dalam angka 1 ditetapkan dengan PDG. (Pasal 71) 11. RAHASIA JABATAN

28. TERIMA KASIH