Akuntansi ppn
Download
1 / 26

Akuntansi PPN - PowerPoint PPT Presentation


  • 235 Views
  • Uploaded on

Akuntansi PPN. Anang Mury Kurniawan. E-mail : [email protected] Mekanisme PPN Indonesia 1. PKP yg melakukan penyerahan BKP wajib memungut PPN dari pembeli/penerima BKP/JKP dg membuat FP. 2. PPN yg tercantum dlm FP merupakan PK (Out Put Tax) bagi PKP

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Akuntansi PPN' - jeroen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Akuntansi ppn

Akuntansi PPN

Anang Mury Kurniawan

E-mail : [email protected]


Mekanisme PPN Indonesia

1. PKP yg melakukan penyerahan BKP wajib memungut PPN dari

pembeli/penerima BKP/JKP dg membuat FP.

2. PPN yg tercantum dlm FP merupakan PK (Out Put Tax) bagi PKP

Penjual BKP/JKP, yg sifatnya sbg pajak yg harus dibayar (hutang pajak).

3. Pada waktu PKP di atas melakukan pembelian/perolehan BKP/JKP yg

dikenakan PPN, PPN tersebut merupakan PM (In Put Tax), yg sifatnya

sbg pajak yg dibayar di muka, sepanjang BKP/JKP yg dibeli tersebut

berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya.

4. Untuk setiap masa pajak (setiap bulan), apabila jumlah PK lebih besar dari

pada PM, maka selisihnya harus disetor ke Kas Negara selambat-

lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. Dan sebaliknya, apabila jumlah

PM lebih besar dari pada PK, maka selisih tersebut dapat diminta kembali

(restitusi) atau di kompensasi ke masa pajak berikutnya.

5. Pengusaha Kena Pajak di atas wajib menyampaikan Laporan Perhitungan

PPN setiap bulan (SPT Masa PPN) ke Kantor Pelayanan Pajak terkait

selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.


Macam Faktur pajak

( Pasal 13 UU PPN)

- Faktur pajak Standar

- Faktur pajak Gabungan

- Faktur pajak Sederhana

- Dokumen-dokumen tertentu yg ditetapkan sebagai Faktur pajak Standar oleh Dirjen pajak.


FAKTUR PAJAK STANDAR

Ps. 13 ayat (5)

HARUS DICANTUMKAN PALING SEDIKIT :

NAMA, ALAMAT, NPW YANG MENYERAHKAN BKP/JKP

NAMA, ALAMAT, NPWP PEMBELI BKP / PENERIMA JKP

JENIS BARANG/JASA, JUMLAH HARGA JUAL

ATAU PENGGANTIAN & POTONGAN HARGA

PPN YG DIPUNGUT

PPn BM YG DIPUNGUT

KODE, NO. SERI & TGL. PEMBUATAN FAKTUR PAJAK

NAMA, JABATAN & TANDA TANGAN YG BERHAK

MENANDATANGANI FAKTUR PAJAK

FAKTUR PAJAK HARUS DIISI DENGAN LENGKAP, JELAS, DAN BENAR BAIK FORMAL MAUPUN MATERIIL & DITANDATANGANI OLEH PEJABAT YANG DITUNJUK

OLEH PKP UNTUK MENANDATANGANINYA


Faktur penjualan dapat sebagai faktur pajak standar
Faktur Penjualan dapat sebagai Faktur Pajak Standar

Faktur Penjualan yg memuat keterangan & yg pengisiannya sesuai dg ketentuan dapat dipersamakan dg Faktur Pajak Standar.


SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK STANDAR

  • Saat Pembuatan FP Standar Paling Lambat :

  • akhir bln berikutnya setelah bln pnyrhn dlm hal pmbyrn diterima setelah akhir bln berikutnya setelah bulan pnyrhn

  • saat penerimaan pmbyrn dlm hal pmbyrn terjadi sebelum akhir bln berikutnya setelah bln pnyrhn;

  • saat penerimaan pmbyrn dlm hal penerimaan pmbyrn terjadi sebelum pnyrhn;

  • pada saat penerimaan pmbyrn termin dlm hal pnyrhn sebagian tahap pekerjaan; atau

  • pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah sebagai Pemungut PPN


Contoh
Contoh

  • PT ABC menyerahkan BKP kepada PT XYZ tanggal 5 April 2009 pembayaran dilakukan tanggal 30 Juni 2009

  • PT ABC menyerahkan BKP kepada PT XYZ tanggal 18 Mei 2009 pembayaran tanggal 3 Juni 2009

  • PT ABC menyarahkan BKP kepada PT XYZ senilai 10 juta tanggal 5 Juni 2009 dengan dibayar uang muka 2 juta, sisanya dilunasi tanggal 2 Agustus 2009

  • PT ABC menyerahkan BKP kepada Pemda DKI tanggal 20 Mei 2009 pembayaran tanggal 4 Juni 2009


Faktur pajak Gabungan

- Faktur pajak Standar yg memuat lebih dari satu transaksi

- Dalam satu bulan takwim

- Utk pembeli BKP/penerima JKP yg sama

Dalam hal ini, PKP diperkenankan utk membuat satu Faktur pajak yg meliputi semua penyerahan BKP/JKP yg terjadi selama satu bulan takwim kpd pembeli BKP/penerima JKP yg sama


SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK GABUNGAN

Saat Pembuatan FP Gabungan :

pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan, dalam hal pembayaran baik sebagian atau seluruhnya terjadi setelah berakhirnya bulan penyerahan; atau

pada akhir bulan penyerahan, dalam hal pembayaran baik sebagian atau seluruhnya terjadi sebelum berakhirnya bulan penyerahan


Faktur pajak Sederhana

psl 13 UU PPN

- Dibuat dalam hal penyerahan BKP/JKP kpd konsumen akhir atau

kpd pembeli BKP/penerima JKP yg identitasnya tidak lengkap.

- Bisa berupa bon kontan, faktur penjualan, segi cash register, karcis,

kuitansi, atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lainnya

- Dibuat minimal rangkap dua.

- PPN yg tercantum dalam Faktur pajak Sederhana tidak dapat dikreditkan oleh Pembeli BKP/ Penerima JKP.

- Harus dibuat selambat-lambatnya pd saat penyerahan BKP/JKP

atau pd saat pembayaran apabila pembayaran diterima sebelum

penyerahan BKP/JKP.


FAKTUR PAJAK SEDERHANA

KEPADA

PKP YG MELAKUKAN

PENYERAHAN

  • KONSUMEN AKHIR

  • PEMBELI BKP/PENERIMA JKP

  • TIDAK DIKETAHUI IDENTITASNYA

DAPAT MEMBUAT FAKTUR PAJAK SEDERHANA

FP SEDERHANA PALING SEDIKIT HARUS MEMUAT :

NAMA, ALAMAT DAN NPW YANG MENYERAHKAN

BKP ATAU JKP

JENIS & KUANTUM BKP/JKP YG DISERAHKAN

JUMLAH HARGA JUAL ATAU PENGGANTIAN

YG SUDAH TERMASUK PPN ATAU BESARNYA PPN

DICANTUMKAN SECARA TERPISAH

TANGGAL PEMBUATAN

FAKTUR PAJAK SEDERHANA


FAKTUR PAJAK SEDERHANA

(Bentuk, Saat Pembuatan & Kegunaan)

  • FAKTUR PAJAK SEDERHANA DAPAT BERUPA :

  • BON KONTAN,

  • FAKTUR PENJUALAN,

  • SEGI CASH REGISTER,

  • KARCIS, KUITANSI

  • TANDA BUKTI PENYERAHAN DAN PEMBAYARAN LAIN YANG SEJENIS

YANG DIPAKAI SEBAGAI TANDA BUKTI PENYERAHAN/PEMBAYARAN BKP/JKP OLEH PKP YBS.

FAKTUR PAJAK STANDAR YANG DIISI TIDAK LENGKAP BUKAN MERUPAKAN FAKTUR PAJAK SEDERHANA

FAKTUR PAJAK SEDERHANA DIBUAT PADA SAAT PENYERAHAN BKP/JKP ATAU PADA SAAT PEMBAYARAN APABILA PEMBAYARAN DITERIMA SEBELUM PENYERAHAN BKP/JKP

FAKTUR PAJAK SEDERHANA TIDAK DAPAT DIGUNAKAN OLEH PEMBELI BKP / PENERIMA JKP SEBATGAI DASAR UNTUK PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN


DOKUMEN-DOKUMEN TERTENTU YG DIPERLAKUKAN SEBAGAI FAKTUR PAJAK STANDAR

Ps. 13 ayat (6) jo.KEP DJP No. 522/PJ/2000

  • DOKUMEN TERTENTU SEBAGAI FAKTUR PAJAK HARUS MEMUAT SEKURANG KURANGNYA:

  • IDENTITAS YANG BERWENANG MENERBITKAN DOKUMEN;

  • NAMA & ALAMAT PENERIMA DOKUMEN;

  • NPWP DLM HAL PENERIMA DOKUMEN ADALAH WP DALAM NEGERI

  • JUMLAH SATUAN BARANG APABILA ADA;

  • DPP; & JUMLAH PPN TERUTANG, KECUALI DLM HAL EKSPOR

DOKUMEN DI BAWAH INI DIPERLAKUKAN SEBAGAI FAKTUR PAJAK STANDAR SEPANJANG MEMENUHI PERSYARATAN TERSEBUT DI ATAS

  • PIB YANG DILAMPIRI SSP / BUKTI PUNGUTAN PAJAK OLEH DJBC

  • PEB YG TLH DIFIAT MUAT OLEH DJBC YG DILAMPIRI INVOICE

  • SURAT PERINTAH PENYERAHAN BARANG (SPPB) YANG DIBUAT OLEH BULOG / DOLOG UNTUK PENYALURAN TEPUNG TERIGU

  • PAKTUR NOTA BON PENYERAHAN (PNBP) YANG DIBUAT OLEH PERTAMINA UNTUK PENYERAHAN BBM / NON BBM

  • TANDA PEMBAYARAN ATAU KUITANSI TELEPON

  • TICKET, TAGIHAN SURAT MUATAN UDARA (AIRWAY BILL) ATAU DELIVERY BILL YANG DIBUAT/DIKELUARKAN UNTUK PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UDARA DALAM NEGERI

  • SSP UNTUK PEMBAYARAN PPN ATAS PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD DAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN

  • NOTA PENJUALAN JASA YANG DIBUAT/DIKELUARKAN UNTUK PENYERAHAN JASA KEPELABUHANAN


Nota Retur ( Pasal 5A UUNomor 18 Th 2000) PAJAK STANDAR

Nota Retur dibuat dalam hal terjadi pengembalian BKP dari pembeli kpd penjualan kecuali jika diganti dg BKP yg jenisnya, typenya, jumlnya, & harganya sama.

Retur hanya mungkin terjadi dalam transaksi penyerahan Barang, & tidak dapat terjadi dalam penyerahan jasa.

Nota Retur minimal harus memuat :

- Nomor Urut Nota Retur.

- Nomor Seri & tgl Faktur pajak atas BKP yg dikembalikan

- Nama, Alamat, & NPWP pembeli BKP yg dikembalikan.

- Nama, alamat, NPWP penjual yg menerbitkan Faktur pajak.

- Jenis & harga jual BKP yg dikembalikan.

- PPN/PPn BM yg dikembalikan

- Tgl pembuatan Nota Retur

- Tandatangan Pembeli.


Prinsip prengkreditan pm pasal 9 uu ppn jo pp 143 2000
Prinsip Prengkreditan PM PAJAK STANDARPasal 9 UU PPN Jo PP 143/2000

  • PM dlm suatu masa pajak dikreditkan dg PK yg dipungut dalam masa pajak yg sama

  • Apabila tidak dapat dikreditkan pd masa pajak yg sama (misalnya Faktur pajak-nya diterima terlambat), PM tsb masih bisa dikreditkan pd masa pajak berikutnya, selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya masa pajak yg bersangkutan, sepanjang

    • Belum dibebankan sebagai biaya

    • Belum dilakukan pemeriksaan oleh fiskus

  • Dalam hal pd suatu masa pajak belum terdapat PK (misalnya ; belum ada produksi/penjualan), PM tetap dapat dikreditkan

  • Jika PK lebih besar dari pd PM, maka selisihnya harus disetor ke kas negara selambat-lambatnya tgl 15 bulan berikutnya

  • Jika PM lebih besar dari pd PK, maka kelebihan tsb dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau diminta kembali (direstitusi).

  • PM yg dapat dikreditkan, adalah PM atas perolehan BKP/JKP yg berhubungan langsung dg kegiatan usaha (produksi, manajemen, distribusi, & pemasaran) dari BKP/JKP yg diserahkan/yg dijual


  • PM yg Tidak Dapat Dikreditkan PAJAK STANDAR

  • ( Pasal 9 & Pasal 16B UU PPN )

  • PM yg dibayar sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP

  • PM atas perolehan BKP atau Jasa Kena pajak yg tidak berhubungan langsung dg kegiatan usaha.

  • PM atas perolehan & pemeliharaan mobil jenis sedan, jeep, station wagon, van, & combi, kecuali barang dagangan atau disewakan.

  • PM yg tercantum dalam Faktur pajak Sederhana.

  • PM yg tecantum dalam Faktur pajak Standar yg tidak memenuhi ketentuan

  • PM yg dibayar setelah ditagih dg penerbitan ketetapan pajak.

  • PM yg belum dikreditkan dalam SPT, yg diketemukan dalam pemeriksaan.

  • PM atas perolehan BKP/JKP utk menghasilkan penyerahan BKP/JKP yg mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN


Jurnal standar penjualan tunai kredit dg fp standar fp sederhana
Jurnal Standar PAJAK STANDARPenjualan Tunai / Kredit dg FP Standar / FP Sederhana

Kas 110.000

Penjualan 110.000

PPN (PK) 10.000

Piutang dagang 110.000

Penjualan 110.000

PPN (PK) 10.000


Jurnal standar penjualan kredit belum diterbitkan fp
Jurnal Standar PAJAK STANDARPenjualan Kredit Belum Diterbitkan FP

Piutang Dagang 110.000

Penjualan 100.000

PPN (PK – BDF) 10.000

PPN (PK – BDF) 10.000

PPN (PK) 10.000


Jurnal standar retur penjualan diterima nota retur
Jurnal Standar PAJAK STANDARRetur Penjualan - Diterima Nota Retur

Piutang Dagang 110.000

Penjualan 100.000

PPN (PK) 10.000

Retur Penjualan 20.000

PPN (Retur PK) 2000

Piutang Dagang 22.000


Jurnal standar pembelian dg fp standar dapat dikreditkan
Jurnal Standar PAJAK STANDARPembelian dg FP Standar Dapat Dikreditkan

Pembelian 100.000

PPN (PM – DDK) 10.000

Kas 110.000


Jurnal standar pembelian dg fp standar fp sederhana tidak dapat dikreditkan
Jurnal Standar PAJAK STANDARPembelian dg FP Standar / FP Sederhana Tidak Dapat Dikreditkan

Diperlakukan sebagai biaya / expense

Pembelian 100.000

PPN (PM – TDK) 10.000

Kas 110.000

Diperlakukan sebagai cost / dikapitalisasi

Pembelian 110.000

Kas 110.000


Jurnal standar pembelian dg fp standar belum diterima
Jurnal Standar PAJAK STANDARPembelian dg FP Standar Belum Diterima

Pembelian 100.000

PPN (PM – BDF) 10.000

Kas 110.000

PPN (PM – DDK) 10.000

PPN (PM – BDF) 10.000


Jurnal standar retur pembelian dg diterbitkan nota retur
Jurnal Standar PAJAK STANDARRetur Pembelian dg Diterbitkan Nota Retur

Pembelian 100.000

PPN (PM – DDK) 10.000

Hutang Dagang 110.000

Hutang Dagang 22.000

Retur Pembelian 20.000

PPN (Retur PM) 2.000


Jurnal standar penyetoran ppn kurang bayar ke kas negara
Jurnal Standar PAJAK STANDARPenyetoran PPN Kurang Bayar ke Kas Negara

Pembelian 100.000

PPN (PM – DDK) 10.000

Piutang Dagang 110.000

Hutang Dagang 165.000

Penjualan 150.000

PPN (PK) 15.000

PPN (PK) 15.000

PPN (PM – DDK) 10.000

Kas 5.000


  • 01/02/2009 Penjualan tunai barang dagangan senilai Rp 50.000.000 dengan dibuatkan bukti faktur pajak sederhana

  • 02/02/2009 Penjualan kredit barang dagangan senilai Rp 100.000.000 dengan dibuatkan bukti faktur pajak standar

  • 03/02/2009 Diterima kembali barang dagang senilai Rp 20.000.000 dengan bukti nota retur

  • 04/02/2009 Penjualan kredit barang dagangan senilai Rp 70.000.000 faktur pajak standar belum dibuat

  • 05/02/2009 Dibuatkan faktur pajak standar atas transaksi tanggal 04/02/2009


  • 06/02/2008 Pembelian tunai barang dagangan senilai Rp 10.000.000 dengan diberikan bukti faktur pajak standar

  • 07/02/2008 Pembelian tunai barang dagangan senilai Rp 13.200.000 termasuk PPN dengan diberikan bukti faktur pajak sederhana

  • 08/02/2008 Pembayaran biaya servis mobil sedan senilai Rp 3.000.000 dengan diberikan bukti faktur pajak standar

  • 09/02/2008 Pembelian Pembelian kredit barang dagangan senilai Rp 20.000.000 dengan diberikan bukti faktur pajak standar

  • 10/02/2008 Dikembalikan barang yg dibeli tgl 10/02/2008 dagangan senilai Rp 5.000.000 dg dibuatkan nota retur

  • 11/02/2008 Pembelian Pembelian kredit barang dagangan senilai Rp 30.000.000 faktur pajak standar belum diterima

  • 12/02/2008 diterima bukti faktur pajak standar atas transaksi tanggal 11/02/2008


ad