1 / 26

PPN

PPN. POKOK PEMBAHASAN. Definisi Subjek PPN : PKP Objek PPN : BKP / JKP Tarif Pajak Saat Pemungutan. PENGERTIAN UMUM PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN). PAJAK ATAS KONSUMSI BARANG ATAU JASA. DI DALAM DAERAH PABEAN. OLEH. - ORANG PRIBADI - BADAN.

pennie
Download Presentation

PPN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PPN

  2. POKOKPEMBAHASAN • Definisi • SubjekPPN : PKP • ObjekPPN : BKP/JKP • TarifPajak • SaatPemungutan

  3. PENGERTIAN UMUM PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PAJAKATASKONSUMSIBARANGATAUJASA DI DALAM DAERAH PABEAN OLEH -ORANGPRIBADI - BADAN

  4. BAGIPEMBELIMERUPAKANBUKTIPAJAKMASUKAN BAGIPENJUALMERUPAKANBUKTIPAJAKKELUARAN CIRI KHAS PPN • PENGENAAN PPN DILAKSANAKAN BERDASARKAN SISTEM FAKTUR • SETIAP TERJADINYA PENYERAHAN BKP / JKP, WAJIB DIBUATKAN FAKTUR PAJAK FAKTUR PAJAK MERUPAKAN BUKTI PUNGUTAN PPN

  5. BARANGKENA PAJAK JASA KENA PAJAK SETIAPBARANGKECUALI… SETIAPJASA KECUALI… • KELOMPOKBARANGYG • TIDAKDIKENAKANPPN • PENYERAHANBARANG • YGTIDAKDIPUNGUTPPN • PENYERAHANBARANG • YGDIBEBASKANPPN • KELOMPOKJASAYG • TIDAKDIKENAKANPPN

  6. KPP Pratama Jambi

  7. KPP Pratama Jambi

  8. KPP Pratama Jambi

  9. KPP Pratama Jambi

  10. PENGUSAHA Ps. 1 angka 14 ORANG PRIBADI BADAN DALAM KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAANNYA - MENGHASILKAN BARANG; - MENGIMPOR BARANG; - MENGEKSPOR BARANG; - MELAKUKAN USAHA PERDAGANGAN; - MELAKUKAN USAHA JASA; - MEMANFAATKAN BARANG TIDAK BERWUJUD / JASA DARI LUAR DAERAH PABEAN

  11. PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) Ps. 1 angka 15 PENGUSAHA YANG MELAKUKAN PENYERAHAN BKP/JKP YANG DIKENAKAN PAJAK BERDASARKAN UU PPN TIDAK TERMASUK PENGUSAHA KECIL, KECUALI PENGUSAHA KECIL YANG MEMILIH UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP

  12. TARIF PPN & PPn BM 10 % DENGAN PP TARIF PPN (Ps. 7) TARIF PPN DAPAT DIUBAH ATAS EKSPOR BKP 0% SERENDAH-2 NYA 5 % SETINGGI-2 NYA 15 %

  13. SAAT TERUTANGNYA PAJAK Ps. 11 ayat (1), (2), (4) TERJADI PADA SAAT : PENYERAHAN BKP/JKP SAAT PEMBAYARAN APABILA PEMBAYARAN DITERIMA SEBELUM PENYERAHAN

  14. PM DIKREDITKAN DG PK UNTUK MASA PAJAK YG SAMA Ps. 9 (2) PK > PM PK < PM PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN SELISIH DIBAYAR OLEH PKP Ps. 9 (3) SELISIH DAPAT DIMINTA KEMBALI ATAU DIKOMPENSASI KE MASA PAJAK BERIKUTNYA Ps. 9 (4) DALAM HAL BELUM ADA PK DALAM SUATU MASA PAJAK, PAJAK MASUKAN TETAP DAPAT DIKREDITKAN Ps. 9 ayat (2a)

  15. PM YANG DAPAT DIKREDITKAN TETAPI BELUM DIKREDITKAN DG PK PADA MASA PAJAK YG SAMA Ps. 9 ayat (9) DAPAT DIKREDITKAN PADA MASA PAJAK BERIKUTNYA SEPANJANG PM TSB. BELUM DIBEBANKAN SBG BIAYA ATAU BELUM DIKAPITALISASIKAN DGN HARGA PEROLEHAN BKP/JKP YBS. & BELUM DILAKUKAN PEMERIKSAAN PALING LAMBAT 3 (TIGA) BULAN SETELAH BERAKHIRNYA MASA PAJAK APABILA JANGKA WAKTU TSB. DILAMPAUI PENGKREDITAN PM DAPAT DILAKUKAN MELALUI PEMBETULAN SPT MASA PPN YBS

  16. KODE DAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK STANDAR (Mulai 1 Januari 2007) 0 0 0 . 0 0 0 – 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 Kode Transaksi Kode Cabang Tahun Penerbitan Nomor Urut Kode Status KodeFP Standar Nomor SeriFP Standar

  17. KODE FAKTUR PAJAK STANDAR Kode Transaksi : 01-kepada Selain Pemungut PPN 02-kepada Pemungut Bendaharawan 03-kepada Pemungut PPN lainnya 04-yg mnggnkn DPP Nilai Lain kpd Selain Pemungut PPN 05-yg PM-nya diDeemed kpd Selain Pemungut PPN 06-penyerahan Lainnya kpd Selain Pemungut PPN 07-yang PPN-nya TDP kpd Selain Pemungut PPN 08-yg dibbskan dr pengenaan PPN kpd Selain Pemungut PPN 09-pnyrhn Aktiva pasal 16 D kpd Selain Pemungut PPN Kode Status : 0 – Normal 1 - Penggantian

  18. KETENTUAN PENTING • Penandatanganan • PKP memberitahukan Pejabat yg ditunjuk (dapat lebih dari 1) dan contoh tanda tangannya, paling lambat sebelum menandatangani • PKP memberitahukan bila ada perubahan • PKP OP yg tidak memiliki struktur org yg FP-nya ditandatangani oleh Kuasa wajib memberitahukan + surat kuasa. • Pejabat yg ditunjuk termasuk Pejabat di Cabang yg menandatangani FP yg diterbitkan secara online

  19. FAKTURKTRANSAKSI ANTAR SWASTA 0 1 0 . 0 0 0 – 0 9 . 0 0 0 0 0 0 0 1

  20. TRANSAKSI BENDAHARAWAN PEMERINTAH DG SWASTA 0 2 0 . 0 0 0 – 0 9 . 0 0 0 0 0 0 0 1

  21. SEKIAN TERIMA KASIH

More Related