slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
PPN & PPnBM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

PPN & PPnBM - PowerPoint PPT Presentation


  • 368 Views
  • Uploaded on

PPN & PPnBM. KUWAT RIYANTO, SE, M.M. DASAR HUKUM. UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 , UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1994, UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2000

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PPN & PPnBM' - danton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

PPN & PPnBM

KUWAT RIYANTO, SE, M.M

enny, 2008

dasar hukum
DASAR HUKUM
  • UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983,
  • UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1994,
  • UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2000
  • UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2009, (TERAKHIR) TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
pengertian
Pengertian

Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan

slide4

PENGERTIAN PPN

PPN ADALAHPAJAK YANG DIKENAKAN KARENA ADANYA PERTAMBAHAN NILAI SUATU BARANG / JASA

p engenaan ppn
Pengenaan PPN

PPN dikenakan dengan syarat :

  • Syarat Subyek pajak : Pengusaha Kena Pajak
  • Syarat Obyek Pajak :

a. Barang kena Pajak(BKP)/Jasa kena Pajak (JKP)

b. Adanya aktivitas Penyerahan Kena Pajak

bkp jkp
BKP & JKP
  • Setiap barang adalah Barang kena pajak/BKP kecuali yang dikecualikan menurut UU.
  • Setiap Jasa adalah Jasa kena pajak/JKP kecuali yang dikecualikan menurut UU.
  • Apabila barang/jasa tersebut tidak dikecualikan berarti termasuk Barang/Jasa Kena Pajak.
karakteristik ppn
Karakteristik PPN
  • PPN bersifat Multi-stage dan Tidak Menimbulkan pajak berganda
slide8

B A R A N G

BARANG

BERWUJUD

BARANG

TIDAK BERWUJUD

BARANG

BERGERAK

  • CONTOH :
  • HAK ATAS MEREK
  • DAGANG
  • HAK PATEN
  • HAK CIPTA

BARANG

TIDAK BERGERAK

slide9

YANG

MENYEBABKAN

J A S A

SETIAP KEGIATAN PELAYANAN BERDASARKAN

SUATU PERIKATAN/PERBUATAN HUKUM

- SUATU BARANG;

- FASILITAS;

- KEMUDAHAN;

- HAK

TERMASUK

TERSEDIA UNTUK DIPAKAI

JASA YG DILAKUKAN UNTUK MENGHASILKAN

BARANG KARENA PESANAN ATAU PERMINTAAN

DGN BAHAN & ATAS PETUNJUK DARI PEMESAN

slide10

KELOMPOK JENIS BARANG YANG TIDAK

DIKENAKAN PPN

BARANG HASIL PERTAMBANGAN ATAU HASIL PENGEBORAN YANG DIAMBIL

LANGSUNG DARI SUMBERNYA SEPERTI MINYAK MENTAH, GAS BUMI,

BIJI BESI/TIMAH/EMAS, batu bara, Galian C (asbes, batu tulis, batu setengah

permata, batu kapur, batu apung, batu permata dll)

BARANG-BARANG KEBUTUHAN POKOK YANGSANGAT DIBUTUHKAN OLEH

RAKYAT BANYAK, SEPERTI BERAS & GABAH, JAGUNG, SAGU, KEDELAI,

GARAM BAIK YG BERYODIUM MAUPUN YG TIDAK BERYODIUM, daging segar,

Telur, susu, buah segar, sayur segar

MAKANAN DAN MINUMAN YG DISAJIKAN DI HOTEL,

RUMAH MAKAN, WARUNG DAN SEJENISNYA, katering

(UNTUK MENGHINDARI PAJAK BERGANDA, KARENA

SUDAH MERUPAKAN OBYEK PAJAK DAERAH)

UANG, EMAS BATANGAN, DAN

SURAT-SURAT BERHARGA

slide11

JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PPN

Jasa Di Bidang Pelayanan Kesehatan Medik, Seperti Dokter Umum , Dokter Spesialis

Jasa Di Bidang Pelayanan Sosial, Seperti Panti Asuhan,Jasa Pemakaman,

Pemadam Kebakaran, Jasa Tempat Olahraga Non Komersial

Jasa Di Bidang Pengiriman Surat Dengan Perangko

JASA Keuangan Di Bidang Perbankan, Asuransi, Dan Sewa

Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Termasuk sistem Syariah

jasa asuransi

Jasa Keagamaan, Seperti Pemberian Khotbah,Atau Dakwah

Jasa Pendidikan (sekolah maupun luar sekolah)

Jasa Kesenian Dan Hiburan

Jasa Di Bidang Penyiaran Yang Bukan Bersifat Iklan

Jasa Angkutan Umum Di Darat Dan Di Air, Angkutan Udara LN

Jasa Tenaga Kerja, termasuk Jasa Penyelenggaraan Latihan Bagi Tenaga Kerja

Jasa Perhotelan, Seperti Persewaan Kamar Di Hotel, Motel, Losmen Dan Hostel

Jasa Yang Disediakan Oleh Pemerintah Dalam Rangka

Menjalankan Pemerintahan Secara Umum

Jasa penyediaan tempat parkir

Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam

Jasa pengiriman uang dengan wesel pos

jasa boga atau katering

slide12

OBJEK PAJAK : PENGERTIAN PENYERAHAN BKP

PENYERAHAN HAK ATAS BKP Karena SUATU

Perjanjian, Mis : Jual Beli, Tukar Menukar, Jual Beli Dengan Angsuran

Pengalihan Bkp Oleh Karena Suatu Perjanjian

Sewa Beli, Atau Perjanjian Leasing Dgn Hak Opsi

Penyerahan Bkp Kepada Pedagang Perantara

(Komisioner), Atau Melalui Juru Lelang

Pemakaian Sendiri & Pemberian Cuma-cuma Atas Bkp, Seperti Pemberian Contoh Barang Untuk Promosi Kepada Relasi Atau Pembeli

Persediaan Bkp & Aktiva Yg Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjual Belikan

Yg Masih Tersisa Pada Saat Pembubaran Perusahaan,

Sepanjang Ppn Atas Perolehan Aktiva Tsb. Menurut Ketentuan Dapat Dikreditkan

Penyerahan Bkp Dari Pusat Ke Cabang Atau

Sebaliknya & Penyerahan Bkp Antar Cabang

Penyerahan Bkp Secara Konsinyasi

Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka

perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah,

yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada

pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak

slide13

Bukan Obyek Pajak

BUKAN PENGERTIAN PENYERAHAN BKP

PENYERAHAN BKP KEPADA MAKELAR

SEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM KUHD

PENYERAHAN BKP UNTUK JAMINAN UTANG PIUTANG

Penyerahan Bkp Dari Pusat Ke Cabang Atau Sebaliknya &

Penyerahan ANTAR Cabang, Dalam Hal Pkp Telah Memperoleh

Ijin Pemusatan Tempat Pajak TerutangDari Direktur Jenderal Pajak

pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan,

pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihanusaha dengan syarat pihak

Yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan

adalah Pengusaha Kena Pajak;

Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk

diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan,

dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan

slide14

SUBYEK PAJAK

PENGUSAHA

ORANG PRIBADI

BADAN

  • - MENGHASILKAN BARANG;
  • - MENGIMPOR BARANG;
  • - MENGEKSPOR BARANG, termasuk ekspor barang tidak berwujud;
  • - MELAKUKAN USAHA PERDAGANGAN;
  • - MELAKUKAN USAHA JASA, termasuk mengekspor jasa;
  • MEMANFAATKAN BARANG TIDAK BERWUJUD / JASA DARI LUAR DAERAH PABEAN.
slide15

TERMASUK PENGERTIAN

MENGHASILKAN

MERAKIT = MENGGABUNGKAN BAGIAN-BAGIAN LEPAS DARI SUATU BARANG MENJADI BARANG SETENGAH JADI ATAU BARANG JADI, SEPERTI MERAKIT MOBIL, BRG ELEKTRONIK, PERABOT RUMAH TANGGA, DSB.

MEMASAK = MENGOLAH BARANG DENGAN CARA MEMANASKAN BAIK DICAMPUR BAHAN LAIN ATAU TIDAK

MENCAMPUR = MEMPERSATUKAN DUA ATAU LEBIH UNSUR (ZAT) UNTUK MENGHASILKAN SATU ATAU LEBIH BARANG LAIN

MENGEMAS = MENEMPATKAN SUATU BARANG KE DALAM SUATU BENDA YANG MELINDUNGINYA DARI KERUSAKAN DAN ATAU UNTUK MENINGKATKAN PEMASARANNYA

MEMBOTOLKAN = MEMASUKKAN MINUMAN ATAU BENDA CAIR KE DALAM BOTOL YANG DITUTUP MENURUT CARA TERTENTU

slide16

PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)

YANG MELAKUKAN PENYARAHAN BKP/JKP

YANG DIKENAKAN PAJAK BERDASARKAN UU PPN

TIDAK TERMASUK PENGUSAHA KECIL yaitu Omzet per tahun Maks 600 Jt, KECUALI PENGUSAHA KECIL YANG MEMILIH UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP

syarat pengenaan ppn
SYARAT PENGENAAN PPN
  • Syarat Subyek pajak : Pengusaha Kena Pajak
  • Syarat Obyek Pajak :

a. Barang kena Pajak(BKP)/Jasa kena Pajak (JKP)

b. Adanya aktivitas Penyerahan Kena Pajak

tarif pajak
TARIF PAJAK

Selain Ekspor = 10% dari Dasar Pengenaan Pajak

Ekspor = 0% dari Dasar Pengenaan Pajak

slide19

DASAR PENGENAAN PAJAK

(DPP)

HARGA JUAL

YANG DIPAKAI

SEBAGAI DASAR

UNTUK

MENGHITUNG

PAJAK YANG

TERUTANG

PENGGANTIAN

NILAI IMPOR

NILAI EKSPOR

NILAI LAIN YG

DITETAPKAN

OLEH MEN KEU

slide20

NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK Ps. 1 angka 17 . Jo. KMK-567/KMK.04//2000

DLM HAL HARGA JUAL ATAU PENGGANTIAN SUKAR DITETAPKAN, MENTERI KEUANGAN DAPAT MENENTUKAN NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK

  • UNTUK PEMAKAIAN SENDIRI DAN PEMBERIAN CUMA-CUMA BKP/JKP ADALAH HARGA JUAL/PENGGANTIAN SETELAH DIKURANGI LABA KOTOR
  • UNTUK PENYERAHAN MEDIA REKAMAN SUARA ATAU GAMBAR ADALAH PERKIRAAN HARGA JUAL RATA-RATA
  • UNTUK PENYERAHAN FILM CERITA ADALAH PERKIRAAN HASIL RATA-RATA PER JUDUL FILM
  • UNTUK PERSEDIAAN BKP YANG MASIH TERSISA PADA SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN, SEPANJANG PPN ATAS PEROLEHAN AKTIVA TSB. DPT DIKREDITKAN ADALAH HARGA PASAR WAJAR
  • UNTUK AKTIVA YANG MENURUT TUJUAN SEMULA TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN YANG MASIH TERSISA PADA SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN ADALAH HARGA PASAR WAJAR
  • UNTUK KENDARAAN BERMOTOR BEKAS ADALAH 10% DARI HARGA JUAL (s.d. Maret 2010)
  • UNTUK PENYERAHAN JASA BIRO PERJALANAN/PARIWISATA ADALAH 10% DARI JUMLAH TAGIHAN ATAU JUMLAH YANG SEHARUSNYA DITAGIH
  • UNTUK JASA PENGIRIMAN PAKET ADALAH 10% DARI JUMLAH TAGIHAN ATAU JUMLAH YANG SEHARUSNYA DITAGIH
  • UNTUK JASA ANJAK PIUTANG ADALAH 5% DARI JUMLAH TAGIHAN ATAU JUMLAH YANG SEHARUSNYA DITAGIH (s.d. Maret 2010)
  • UNTUK PENYERAHAN YANG DILAKUKAN OLEH PKP PEDAGANG ECERAN EMAS PERHIASAN ADALAH 20% X JUMLAH SELURUH PENYERAHAN BARANG DAGANGAN ((s.d. Maret 2010)
mekanisme penghitungan ppn
MEKANISME PENGHITUNGAN PPN
  • Mekanisme Nilai Lain
  • Mekanisme Pedoman pengkreditan Pajak Masaukan (PM)
  • Mekanisme Pajak Keluaran – Pajak Masukan (PK – PM)
mekanisme nilai lain 75 pmk 03 2010
MEKANISME NILAI LAIN (75/PMK.03/2010)

Dipergunakanuntukusaha :

- Usaha Jasapengirimanpaket

- Usaha Jasapaketwisata

PPN yang dibayar = 10% x DPP Nilai lain

= 10% X (10% x nilaitagihan)

= 1% x nilaitagihan/penj.

Ex. Paketwisatake Bali Rp. 100.000.000

PPN = 10% x 10% x 100.000.000 = Rp. 1.000.000

mekanisme pengkreditan pm
MEKANISME PENGKREDITAN PM

Mekanisme penghitungan PPN terhadap usaha2 tertentu atau penjualan batas tertentu dengan cara mengkreditkan Pajak masukan terhadap pajak keluaran namun pajak masukan berdasarkan prosentase dr pajak keluaran :

a. Usaha Semata2 penjualan mobil bekas

b. Usaha semata2 pedagang emas perhiasan

c. Usaha dgn omzet s.d. 1,8 M

usaha mobil bekas dan emas perhiasan pmk 79 pmk 03 2010
USAHA MOBIL BEKAS DAN EMAS PERHIASAN (PMK 79/PMK.03/2010)

1. Mobil bekas :

PK = 10 x harga jual

PM = 90% x PK

 PPN = PK – PM = 10% - (90% x10%) x jual

= 1% x harga jual

2. Pedagang Emas Perhiasan :

PK = 10 x harga jual

PM = 80% x PK

 PPN = PK – PM = 10% - (80% x10%) x jual

= 2% x harga jual

Semua Pajak masukan atas perolehan BKP/JKP tidak dpt dikreditkan

omzet s d 1 8 m pmk 74 pmk 03 2010
OMZET S.D. 1.8 M (PMK 74/PMK.03/2010)

Bagi PKP yang penyerahan BKP/JKP tidak lebih dari 1.8 M setahun  dapat menggunakan mekanisme ini

1. Untuk usaha BKP :

PK= 10% x harga jual

PM = 70% x PK

PPN = PK – PM = 3% x harga jual

2. Untuk usaha JKP :

PK = 10% x harga jual

PM = 60% x PK

PPN = PK – PM = 4% x harga jual

Pajak masukan tidak dapat dikreditkan

mekanisme umum pk pm
MEKANISME UMUM PK -PM
  • Yaitu mekanisme penghitungan PPN dengan cara mengurangkan pajak masukan (PM) dengan Pajak keluaran (PK) dalam masa yang sama
  • PPN = PK - PM
slide27

MEKANISME PK-PM PPN

  • PENGENAAN PPN DILAKSANAKAN BERDASARKAN SISTEM FAKTUR
  • SETIAP TERJADINYA PENYERAHAN BKP / JKP, WAJIB DIBUATKAN FAKTUR PAJAK

FAKTUR PAJAK MERUPAKAN BUKTI PUNGUTAN PPN

FAKTUR PAJAK BAGI PEMBELI MERUPAKAN BUKTI PAJAK MASUKAN

FAKTUR PAJAK BAGI PENJUAL MERUPAKAN BUKTI PAJAK KELUARAN

slide28

PAJAK KELUARAN

Ps. 1 angka 25

PPN YANG TERUTANG YANG WAJIB

DIPUNGUT OLEH PKP KARENA

PENYERAHAN BKP / JKP, ATAU

KARENA EKSPOR BKP

slide29

PAJAK MASUKAN

Ps. 1 angka 24

PPN YG SEHARUSNYA SUDAH

DIBAYAR OLEH PKP KARENA :

PEROLEHAN BKP

PENERIMAAN JKP

D

A

R

I

PEMANFAATAN BKP

TIDAK BERWUJUD

LUAR

DAERAH

PABEAN

PEMANFAATAN JKP

IMPOR BKP

contoh
Contoh :

PT Mecanica bergerak dibidang distributor alat listrik, transaksi dalam bulan Jan 2007 sbb:

1. Tgl 3/1 membeli barang dagangan Rp. 15.000.000

2. Tanggal 5/1 menjualbarangdaganganRp. 10.000.000

3. Tanggal 7/1 menjualbarangdaganganRp. 20.000.000

Hargatersebuttidaktermasuk PPN,

Berapa Pajak Keluaran dan Masukannya?

** Pajak Keluaran (10% dari penjualan) yaitu

+ 10% X 10.000.000 (nomor 2) = 1.000.000

+ 10% X 20.000.000 (nomor 3) = 2.000.000

Jumlah Pajak Keluaran = 3.000.000

slide31

** Pajak Masukan (10% dari Pembelian) yaitu

  • + 10% X 15.000.000 (nomor 1) = 1.500.000
  • *** Jadi jumlah
  • Pajak keluaran sebesar Rp. 3.000.000
  • Pajak Masukan Rp. 1.500.000

sehingga Pajak yang harus dibayar ke kas negara adalah (PK-PM) yaitu Rp. 3.000.000 – 1.500.000 = Rp. 1.500.000,-

slide32

PM TIDAK DAPAT DIKREDITKAN

Ps. 9 ayat (8) / UU 42/2009

PEROLEHAN BKP/JKP SEBELUM PENGUSAHA DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP

PEROLEHAN BKP/JKP YG TDK MEMPUNYAI HUBUNGAN LANGSUNG DG KEGIATAN USAHA

PEROLEHAN & PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR SEDAN, JEEP, STATION

WAGON, VAN& KOMBI, KECUALI MERUPAKAN BARANG DAGANGAN ATAU DISEWAKAN

PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD ATAU PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH

PABEAN SEBELUM PENGUSAHA DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP

PEROLEHAN BKP/JKP YANG FAKTUR PAJAKNYA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN

U/ PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD ATAU PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH

PABEAN YG FAKTUR PAJAKNYA TDK MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD

DLM PASAL 13 (6)

PEROLEHAN BKP/JKP YG PM-NYA DITAGIH DG PENERBITAN KETETAPAN PAJAK

PEROLEHAN BKP/JKP YG PM-NYA TDK DILAPORKAN DLM SPT MASA PPN YG

DIKETEMUKAN PADA WAKTU DILAKUKAN PEMERIKSAAN

Perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak

sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi

faktur pajak
FAKTUR PAJAK

SETIAP PKP WAJIB MEMBUAT FAKTUR PAJAK UNTUK SETIAP :

1. PENYERAHAN BKP/ JKP

2. EKSPOR BKP

FUNGSI FAKTUR PAJAK

- BAGI YANG MEMBUAT DISEBUT FAKTUR PAJAK KELUARAN (PK)

- BAGI YANG MENERIMA (PEMBELI) DISEBUT FAKTUR PAJAK MASUKAN (PM)

BENTUK FAKTUR PAJAK : (Sesuai Per-13/PJ./2010 Mulai 1 April 2010)

  • Bentuk Faktur Pajak Disesuaikan Menurut Kepentingan PKP (boleh kecil/besar)
  • Dookumen Seperti Invoice/nota dll, asal mencantumkan isi persyaratan miniman F.P. Bisa dipersamakan sbg F.P.
slide35

CARA MENGHITUNG PPN

YANG TERUTANG

Ps. 9 ayat (1)

PPN = TARIF PPN X DPP

slide36

CARA MENGHITUNG PPN YANG TERUTANG

Penjelasan Ps. 9(1)

1. PENJUALAN TUNAI BKP OLEH PKP “A”

  • HARGA JUAL = Rp. 25.000.000
  • PPN TERUTANG 10% X Rp 25.000.000 = Rp. 2.500.000

PPN Rp. 2.500.000 MERUPAKAN :

* PAJAK KELUARAN YG DIPUNGUT OLEH PKP “A” DAN

* PAJAK MASUKAN YG DIBAYAR OLEH PEMBELI BKP

2. PENYERAHAN JKP OLEH PKP “B”

  • NILAI PENGGANTIAN = Rp. 20.000.000
  • PPN TERUTANG 10 % X Rp. 20.000.000 = Rp. 2.000.000

PPN Rp. 2.000.000 MERUPAKAN : * PAJAK KELUARAN YG DIPUNGUT OLEH PKP “B” DAN *PAJAK MASUKAN YG DIBAYAR OLEH PENERIMA JKP

3. IMPOR BKP

  • NILAI IMPOR = Rp.15.000000
  • PPN TERUTANG 10 % X Rp.15.000.000 = Rp. 1.500.000

PPN Rp. 1.500.000 YANG DIPUNGUT MELALUI DJBC, MERUPAKAN PAJAK MASUKAN YANG DIBAYAR OLEH PIHAK YANG MENGIMPOR BKP TSB.

slide37

PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN

Ps. 9 ayat (2), (2a), (3), (4)

PM DIKREDITKAN DG PK

UNTUK MASA PAJAK YG SAMA

Ps. 9 (2)

PK > PM

PK < PM

SELISIH

DAPAT DIMINTA

KEMBALI ATAU

DIKOMPENSASI

KE MASA PAJAK

BERIKUTNYA

Ps. 9 (4)

SELISIH DIBAYAR

OLEH PKP

Ps. 9 (3)

DALAM HAL BELUM ADA PK DALAM SUATU MASA PAJAK,

PAJAK MASUKAN TETAP DAPAT DIKREDITKAN

Ps. 9 ayat (2a)

slide38

PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PKP YANG DIKENAKAN PPh DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO

Ps. 9 ayat (7)

PENGUSAHA YG DIKENAKAN PPh

MENGGUNAKAN

NORMA PENGHITUNGAN

PENGHASILAN NETO

PM DIHITUNG DENGAN MENGGUNAKAN PEDOMAN

PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PM YG DITETAPKAN

OLEH MENKEU

slide39

PEMUNGUT PPN

Ps. 1 angka 27

- BENDAHARAWAN PEMERINTAH;

- BADAN;

- INSTANSI PEMERINTAH.

YANG DITUNJUK OLEH MENTERI KEUANGAN UNTUK :

MEMUNGUT

PAJAK YG TERUTANG

OLEH PKP ATAS

PENYERAHAN BKP/

JKP KEPADA

PEMUNGUT PPN

MENYETOR

MELAPORKAN

slide40

OBYEK PPn BM

Ps. 5 ayat (1), (2)

PPn BM

DIKENAKAN ATAS

PENYERAHAN BKP YANG

TERGOLONG MEWAH

IMPOR BKP YANG

TERGOLONG MEWAH

OLEH PENGUSAHA YANG

MENGHASILKAN BKP

YANG TERGOLONG MEWAH

DALAM DAERAH PABEAN

DALAM KEGIATAN USAHA

ATAU PEKERJAAN PENGUSAHA

PPn BM DIKENAKAN HANYA SATU KALI PADA WAKTU PENYERAHAN BKP YANG TRGOLONG MEWAH OLEH PKP YANG MENGHASILKAN BARANG MEWAH ATAU PADA WAKTU IMPOR (Ps. 5 (2)

slide41

DASAR PERTIMBANGAN PENGENAAN PPn BM

Penjelasan Ps. 5 (1)

PERLU KESEIMBANGAN PEMBEBANAN PAJAK ANTARA KONSUMEN YANG BERPENGHASILAN RENDAH DENGAN KONSUMEN YANG BERPENGHASILAN TINGGI

PERLU ADANYA PENGENDALIAN POLA KONSUMSI ATAS BKP YANG TERGOLONG MEWAH

PERLU ADANYA PERLINDUNGAN TERHADAP PRODUSEN KECIL ATAU TRADISIONAL

PERLU UNTUK MENGAMANKAN PENERIMAAN NEGARA

slide42

TARIF PPn BM

Pasal 8

PALING RENDAH 10%

PALING TINGGI 200 %

ATAS EKSPOR BKP YG

TERGOLONG MEWAH 0%

Menerapkan Prinsip Tarif Variatif

Golongan & Tarif BKP yang tergolong mewah yang

dikenai PPnBM diatur dalam PP

Jenis Barang dikenai PPnBM diatur dg Permenkeu

ad