PPN

1. PPN

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 • Melakukan: • Penyerahan BKP • Penyerahan JKP • Ekspor BKP Berwujud • Ekspor BKP Tidak Berwujud • Ekspor JKP Dapat Memilih Dapat Memilih Wajib Peredaran/ Penerimaan bruto 1 tahun <4,8 M juta Peredaran/ Penerimaan bruto 1 tahun > 4,8 M Pengusaha Wajib memungut, menyetor, dan melapor PPN terutang Bermaksud melakukan penyerahan/ekspor PKP Pasal 2 Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PMK 197/2013 Pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan penyerahan, dapat melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I 2

3. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak uang, emas batangan, dan surat berharga BACK jasa pengiriman surat dengan perangko Jasa pelayanan kesehatan medis jasa asuransi jasa keuangan jasa keagamaan jasa pendidikan jasa pelayanan sosial jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan jasa perhotelan jasa penyediaan tempat parkir jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam jasa kesenian dan hiburan jasa pengiriman uang dengan wesel pos jasa boga atau katering barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya jasa angkutan umum di darat & di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yg menjadi bagian yg tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum NON BKP NON JKP Pasal 7 Kriteria dan Rincian Non BKP dan Non JKP Diatur lebih lanjut di PMK Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I 3

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 PPN ditulis terpisah Harga sudah termasuk PPN Harga termasuk PPN & PPnBM Dianggap belum termasuk PPN Jika Tidak Kontrak atau Perjanjian PPN = 10 . x harga/pembayaran 110 + t PPnBM = t . x harga/pembayaran 110 + t PPN = 10 . x harga/pembayaran 110 PPN = 10 % x harga/pembayaran Pasal 10 & 11 Rumus Penghitungan PPN ATAU ATAU t = Tarif PPnBM Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I 4

5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 PPN dipungut terlalu besar PPN seharusnya tidak dipungut Salah Pungut PPN • Pihak Yang Terpungut: • importir; • pembeli barang atau penerima jasa • (termasuk Pemungut PPN); • pihak yang memanfaatkan barang tidak berwujud atau jasa dari luar Daerah Pabean. • sepanjang: • belum dikreditkan • belum dibiayakan • belum dikapitalisasi PPN tersebut telah disetor dan dilaporkan PPN dapat dimintakan kembali oleh Pihak Yang Terpungut Pasal 13 Kesalahan Pemungutan PPN Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I 5

6. BACK Kecuali Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 SKPKB TANGGUNG JAWAB RENTENG PPN dapat ditagih kepada penjual Menunjukkan bukti telah membayar PPN PENJUAL PEMBELI Pasal 4 Tanggung Renteng ? Pungut PPN ATAU Ps 16F UU PPN Penjual adalah penanggung jawab PPN (menyetor PPN), namun untuk kondisi tertentu Pembeli dapat dikenai tanggung jawab renteng. Diatur lebih lanjut di PMK Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I 6

7. Faktur Pajak yg dapat berupa faktur penjualan (Penj. Ps. 13 ay. 1) Faktur Pajak (Ps. 1 angka 23 UU PPN 1984) Adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP Faktur Pajak Gabungan (Penj. Ps. 13 ay. 2) Dok. Tertentu yg. ditetapkan sbg Faktur Pajak(Penj. Ps. 13 ay.1)

8. Melakukanekspor BKP Berwujuddimaksudda- lam Ps. 4 ay. (1) huruf f Melakukan penyer. BKP dimaksud dlm Ps. 4 ay. (1) huruf a Melakukan penyer. BKP dimaksud dlm Ps. 16D PKP (Ps. 13 ay 1 UU PPN 1984) WAJIB MEMBUAT FAKTUR PAJAKUNTUK SETIAP : Melakukan ekspor BKP Tdk Berwujud oleh PKP sbgmn dimaksud dalam Ps. 4 ay. (1) huruf g Melakukan ekspor JKP oleh PKP sbgmn dimaksud- dlm Ps. 4 ayat (1) huruf h Melakukan penyer. JKP dimaksud dlm Ps. 4 ay. (1) huruf c

9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Transaksi dengan menggunakan mata uang asing Termasuk transaksi penyerahan kepada Pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah Sesuai kurs KMK pada saat pembuatan Faktur Pajak PPN dan PPnBM dikonversi ke dalam mata uang rupiah Pasal 14 Transaksi dengan Mata Uang Asing Kurs USD: Rp9.076,00 Periode : 2-8 Januari 2012 KMK No : 1571/KM.1/2011 Kurs USD: Rp9.060,00 Periode : 23-29 Januari 2012 KMK No : 33/KM.1/2012 Kurs USD : Rp9.136,00 Periode : 9-15 Januari 2012 KMK No : 6/KM.1/2012 Kurs USD: Rp8.952,00 Periode : 30 Jan – 5 Feb 2012 KMK No : 54 /KM.1/2012 2 Januari 25 Januari • Pembayaran Di Muka • FP dibuat • Kurs : Rp9.076,00 11 Januari 5 Februari • Pelunasan Pembayaran • Tidak perlu buat FP • Barang diserahkan • FP dibuat • Kurs : Rp9.136,00 • Penggantian FP 11 Jan • Kurs : Rp9.136,00 Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I 9

10. BACK saat penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut PPN Saat Pembuatan Faktur Pajak Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I 10

11. a. Nama, alamat, NPWP yg menyerahkan BKP/JKP b. Nama, alamat, NPWP Pem- beli BKP/Penerima JKP c. Jenisbarang/jasa, jumlah HargaJual/Penggantian, danpotonganharga KETER. MINI- MAL YG WAJIB DICANTUMKAN DLM FAKTUR PAJAK (Ps. 13 ay. 5 UU PPN 1984 jo Ps.8PMK No. 84/ PMK.03/2012, 06-6-2012) Memenuhi persyaratan formal & ma- terial (Ps. 13 ay (9) d. PPN yang dipungut e. PPnBM yang dipungut f. Kode, Nomor Seri dan tgl pembuatan Faktur Pajak g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandata- ngani Faktur Pajak

12. PerubahanNomor Seri FakturPajak . . - Kodetahun Nomor Seri Kodecabang Kodetransaksi & status Jumlah Digit: 8 digit Ditentukanoleh PKP sendiri Penomoran FP Sesuaidengan Per-13/65 . . - Kodetransaksi & status Nomor Seri Jumlah Digit: 13 digit Ditentukanolehsistem DJP, termasukkodetahunakandicreateolehsistem DJP dankodecabangdihapus. Penomoran FP Sesuaidengan Per-24

13. KendaliNomorSeri FakturPajak NomorseriFakturPajakhanyadapatdiberikankepada PKP yang: • Telahdilakukanregistrasiulang PKP sesuaidengan Per-05 danperubahannyaatautelahdilakukanverifikasidalamrangkapengukuhan PKP. • Telahmelakukanupdate alamatsesuaidengankondisi yang sebenarnya, apabilaterjadiperubahanalamat . • Telahmengajukansuratpermohonankodeaktivasidan password. • Telahmenerimasuratpemberitahuankodeaktivasidari KPP . • Telahmenerimapemberitahuan password melalui e-mail. • Telahmengajukansuratpermintaannomorserifakturpajak. • Telahmemasukkankodeaktivasidan password denganbenarpadasaatmengajukanpermintaannomorserifakturpajak. • Telahmenyampaikan SPT masa PPN untuk 3 (tiga) masapajakterakhirberturut-turut yang telahjatuh tempo padatanggalsuratpermohonannomorserifakturpajakdisampaikanke KPP.

14. BACK Pasal 11 UU PPN Pasal 13 UU PPN Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Saat Pembuatan Faktur Pajak Saat Terutang Pajak Saat Penyerahan Pasal 17 Saat Penyerahan “Saat penyerahan yang merupakan dasar penentuan saat terutang PPN dan saat pembuatan Faktur Pajak disinkronisasikan dengan praktik yang lazim terjadi dalam kegiatan usaha yang tercermin dalam praktik pencatatan atau pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum serta diterapkan secara konsisten oleh PKP” “Penyerahan dianggap telah terjadi, apabila resiko dan manfaat kepemilikan barang telah berpindah kepada pembeli dan jumlah pendapatan dari transaksi tersebut dapat diukur dengan handal” “Pengakuan pendapatan atau pencatatan piutang dicerminkan dengan penerbitan invoice/faktur penjualan yang sekaligus menjadi dokumen sumber dan sebagai dasar pencatatan pengakuan pendapatan atau pencatatan piutang” Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I 14

15. BACK Saat Penyerahan BKP Tidak Bergerak Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai Barang Kena Pajak berwujud tersebut, secara hukum atau secara nyata, kepada pihak pembeli Pasal 17 Saat Penyerahan BKP Tidak Bergerak Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I 15

16. BACK FP: 1 Sep 2011 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 2 1 Pasal 17 Contoh Saat Penyerahan BKP Tidak Bergerak Perjanjian jual beli sebuah rumah ditandatangani tanggal 1 Mei 2011. Perjanjian penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai rumah tersebut dibuat atau ditandatangani tanggal 1 September 2011. Bila sebelum surat atau akte tersebut dibuat atau ditandatangani, rumah telah diserahkan atau berada dalam penguasaan pembeli atau penerimanya, maka Faktur Pajak harus diterbitkan pada saat barang tersebut secara nyata diserahkan atau berada dalam penguasaan pembeli atau penerima barang. Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I 16

17. BACK Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 b. kontrak atau perjanjian ditandatangani, atau saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, sebagian atau seluruhnya a. diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten Dalam hal tidak diketahui Pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, dan penyerahan antarcabang Pasal 17 Saat Penyerahan BKP Tidak Berwujud Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I 17

18. BACK 2) kontrak atau perjanjian ditandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 3) saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya, dalam hal pemberian cuma-cuma atau pemakaian sendiri 1) diakui sebagai piutang atau penghasilan atau pada saat diterbitkan faktur penjualan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten Pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, dan penyerahan antarcabang Dalam hal tidak diketahui Pasal 17 Saat Penyerahan JKP Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I 18

19. BACK FP: 29 Sep 2011 FP: 5 Juli 2011 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Rp 10.000.000,- 1 2 Pasal 17 Contoh Saat Penyerahan JKP • PT Semangat menyewakan satu unit ruko kepada PT Diatetupa dengan masa kontrak selama 12 tahun. Dalam kontrak disepakati antara lain: • PT Diatetupa mulai menggunakan ruko tanggal 1 September 2011; • Nilai kontrak sewa selama 12 tahun adalah Rp 120.000.000,00 • Pembayaran sewa adalah tahunan dan disepakati dibayar setiap tanggal 29 September dengan pembayaran sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun. • Pada tanggal 29 September 2011 PT Diatetupa melakukan pembayaran sewa untuk tahun pertama. • PT Setiyakom adalah suatu perusahaan jasa telekomunikasi. • PT Setiyakom melakukan penagihan kepada pelanggan sesuai dengan periode pemakaian selama satu bulan. • Pengumpulan data-data pemakaian dari pelanggan memerlukan waktu beberapa hari, sehingga faktur penjualan baru dapat diterbitkan beberapa hari setelahnya. • Untuk pemakaian oleh pelanggan pada tanggal 1 – 30 Juni 2011, PT Setiyakom menerbitkan faktur penjualan (melakukan penagihan) pada tanggal 5 Juli 2011. Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I 19

20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Memiliki > 1 Tempat Kegiatan Usaha Administrasi Penjualan wajib terpusat pada tempat pemusatan Pemusatan Tempat Terutang PPN Dapat menyampaikan pemberitahuan PKP Pasal 18 Pemusatan PPN Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I 20

21. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Dibuat > 3 Bulan Faktur Pajak PKP dianggap tidak menerbitkan Faktur Pajak PPN tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat Bukan Faktur Pajak Pasal 19 Faktur Pajak Terlambat Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I 21

22. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 5 Jan 5 Apr FP > 5 April FP > 5 Jan s.d 4 April Pasal 19 Ilustrasi Faktur Pajak Terlambat Februari Maret Saat penyerahan = saat pembuatan FP • FP terlambat diterbitkan • Sanksi 2% x DPP • PM dapat dikreditkan oleh Pembeli • FP terlambat diterbitkan • Sanksi 2% x DPP • PM tidak dapat dikreditkan oleh Pembeli Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I 22

23. BACK Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 • Tanpa keterangan : • identitas pembeli • nama dan tanda tangan penjual Tidak diterbitkan Surat Tagihan Pajak Membuat Faktur Pajak tidak lengkap Pedagang Eceran Kegiatan usaha/pekerjaannya melakukan penyerahan BKP dengan cara : a. melalui suatu tempat penjualan eceran atau langsung datang ke tempat konsumen akhir; b. langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran; dan c. pada umumnya dilakukan secara tunai dan penjual/pembeli langsung menyerahkan/membawa BKP yang dibeli. • Kegiatan usaha/pekerjaannya melakukan penyerahan JKP dengan cara : • melalui suatu tempat penyerahan jasa secara langsung kepada konsumen akhir atau langsung datang ke tempat konsumen akhir; • langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran; dan • pada umumnya dilakukan secara tunai. Pasal 20 Pedagang Eceran Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I 23

24. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TERIMA KASIH Lunasi Pajaknya, Awasi Penggunaannya www.pajak.go.id