“ PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN ”

1. “ PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN ” Disajikan dalam : Refresher Course Kepala Kejaksaan Negeri Di Grand Angkasa Hotel , Medan 12 Agustus 2008

2. Perintah Harian Jaksa Agung R.I. : • Lakukan introspeksi dan koreksi mendasar untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat ; • Bersikap tegar dan jangan patah semangat dalam menghadapi krisis sekarang ini ; • Tegakkan hukum tanpa pandang bulu dengan mengedepankan moral yang baik ; • Kembalikan citra dan kredibilitas Kejaksaan melalui kerja keras serta bukti – bukti yang nyata.

3. PERJA PEMBARUAN Dalam mengelola kepegawaian tersebut harus memperhatikan program Pembaruan Kejaksaan Republik Indonesia yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Jaksa Agung (Perja) pada tanggal 12 Juli 2007 yang terdiri dari : Perja Sistem Rekrutmen CPNS dan Calon Jaksa ; Perja Pembinaan Karir; Perja Pendidikan dan Latihan; Perja Kode Perilaku Jaksa; Perja Standar Minimum Profesi Jaksa ; Perja penyelenggaraan Pengawasan .

4. Biro Kepegawaian Pengelolaan Kepegawaian di Kejaksaan Agung ditangani oleh Biro Kepegawaian dan di bagi menjadi : • Bagian Umum, tugasnya adalah: • Mengelola urusan tata naskah pegawai ; • Mengelola data pegawai serta • Menyusun peraturan dan petunjuk teknis kepegawaian; • Bagian Pengembangan, tugasnya adalahmengelola : • Penyusunan program pendidikan berjangka ; • Program pendidikan terpadu ; • Penyusunan formasi pegawai berdasarkan hasil analisis jabatan ; • Penyusunan rencana dan pengadaan pegawai ; • Penyusunan pola karir pegawai ; • Penyiapan ujian prajabatan dan ujian dinas ; • Pengembangan kemampuan pegawai ; • Bimbingan administrasi kekaryaan serta • Administrasi perizinan pegawai,.

5. Dari ke empat bagian tersebut ada beberapa hal yang perlu mendapat titik perhatian, yaitu sebagai berikut : Bagian Kepangkatan, mengelola penyiapan : Penetapan pengangkatan ; Kepangkatan ; Penempatan pegawai . Bagian Pemberhentian dan Pensiun : Mengelola penyiapan bahan untuk penetapan pemberhentian dan pensiunan. • PENGELOLAAN DATA PEGAWAI (Diatur dalam pasal 71 ayat (1) KEPJA No. : KEP – 115/J.A/10/1999) • Adalah melakukan pengumpulan bahan dan Penyajian : • Data kepegawaian ; • Penyusunan statistik ; • Pencatatan mutasi dan prestasi kepegawaian ; • Penyusunan data kepegawaian ; • Penyusunan daftar kepangkatan serta • Pemeliharaan dokumentasi ;

6. PENGADAAN PEGAWAI (Diatur dalam pasal 75 ayat 1 KEPJA No. : KEP – 115/J.A/10/1999) Adalah melakukan penyusunan formasi pegawai berdasarkan hasil analisis jabatan, penyusunan rencana dan pengadaan pegawai. Titik perhatian dalam pengadaan pegawai di sini adalah mencari sumber daya manusia yang berkualitas sehingga dapat dijadikan aset Kejaksaan di masa depan. Untuk mendukung hal tersebut, diluncurkanlah Perja Pembaruan tentang Rekrutmen CPNS yang beberapa isinya antara lain : • Pemberlakuan Akreditasi B ; • Pemberlakuan TOEFL ; • Pemberlakuan Indeks Prestasi tertentu. • Melibatkan pihak ketiga yang Independen. • Penerapan prinsip Obyektif, Transparan dan Akuntabel.

7. PENYUSUNAN POLA KARIR PEGAWAI(Diatur dalam pasal 73 huruf d, pasal 75 ayat 2 KEPJA No. : KEP – 115/J.A/10/1999) Adalah penyiapan bahan pelaksanaan ujian prajabatan dan ujian dinas serta pelaksanaan ujian bagi pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan penjenjangan. (Diklatpim III, II dan I). Penentuan pola karir di sini adalah untuk : Mengatur dan mengarahkan perjalanan karir pegawai sehingga masa depan pegawai menjadi jelas ; Menghindari terjadinya tumpang tindih maupun Ketidak adilan perjalanan karir seseorang. PENYARINGAN PESERTA DIKLAT(Diatur dalam pasal 73 huruf e, pasal 75 ayat 2 KEPJA No. : KEP -115/J.A/10/1999) Adalah melakukan penyaringan (seleksi) pegawai yang akan megikuti Pendidikan dan Pelatihan seperti diklat Pidsus, Pidum, Intelijen, Pengawasan, Datun, Pembinaan, Tindak Pidana Pencucian Uang, Traficking, Terorisme, PPPJ maupun diklat – diklat lain yang diseleng-garakan bekerjasama dengan instasi atau lembaga – lembaga lain.

8. Adalah melakukan tugas administrasi pegawai yang dikaryakan dan administrasi perizinan pegawai. Kekaryaan di sini, maksudnya adalah pegawai atau pejabat kejaksaan yang ditugaskan atau bekerja di luar institusi Kejaksaan namun masalah kepegawaiannya masih termasuk / menginduk dan mengikuti tata aturan Kejaksaan misalnya pegawai Kejaksaan yang diangkat menjadi Gubernur, Walikota / Bupati, Direktur suatu institusi dll. KEKARYAAN / PERIZINAN(Diatur dalam pasal 75 ayat 3 KEPJA No. : KEP – 115/J.A/10/1999) PENGANGKATAN(Diatur dalam pasal 77 huruf a, pasal 79 KEPJA No. : KEP 115/J.A/10/1999) Yang dimaksud penetapan pengangkatan pegawai Kejaksaan adalah proses pengangkatan seorang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kejaksaan.

9. Lingkup tugas Kepangkatan adalah penyiapan bahan untuk penetapan kepangkatan pegawai serta penyiapan ketentuan-ketentuan mengenai jabatan fungsional serta administrasinya. Jaksa adalah jabatan fungsional yang kenaikan pangkatnya berpedoman pada KEPJA nomor : KEP-145/A/J.A/03/2003 tanggal 23 Pebruari 2003 tentang pedoman pelaksanaan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kejaksaan Agung R.I dan SEJA nomor : SE-004/A/J.A/11/2007 tanggal 29 Nopember 2007 tentang penyusunan dan penilaian angka kredit serta kenaikan pangkat jaksa, perlu diperhatikan hal – hal sebagai berikut : KEPANGKATAN(Diatur dalam pasal 77 huruf b dan c, pasal 79 KEPJA No. : KEP – 115/J.A/10/1999) • A. Penyusunan dan Penilaian Angka Kredit : • Dasar penyusunan dan penilaian adalah benar-benar hasil kerja jaksa yang bersangkutan, bukan kegiatan orang lain, rekayasa dan perbuatan curang lainnya ; • Penyusunan dan penilaian angka kredit bagi jabatan jaksa berpedoman pada SE bersama Jaksa Agung RI dan Kepala BAKN nomor : SE-005/J.A/8/1990 dan nomor : 41/SE/1990 ;

10. b. Kenaikan Pangkat : • Bahwa kenaikan pangkat bukan semata mata hak, namun merupakan penghargaan atas kinerja dan prestasi ; • Kenaikan pangkat terhadap jaksa yang menduduki jabatan struktural harus 1 (satu) tingkat dibawah atasan langsung ; • Kenaikan pangkat maksimal diberikan sampai dengan jenjang pangkat tertinggi dalam jabatan struktural yang di dudukinya ; • Apabila terdapat jaksa yang menghendaki melepaskan jabatan strukturalnya untuk kenaikan pangkat, harus membuat surat pernyataan melepaskan jabatan struktural diatas kertas bermaterai ; Pejabat yang menandatangani surat pernyataan melakukan kegiatan bertanggungjawab atas kebenaran dan obyektifitas kegiatan yang dilaksanakan ; Tim penilai jabatan jaksa harus bertanggungjawab atas obyektifitas dan kebenaran dalam penilaian angka kredit.

11. Terhadap jaksa yang melepaskan jabatan struktural atas permintaan sendiri, tidak dapat diangkat kembali dalam jabatan struktural kecuali persetujuan Jaksa Agung ; • Pejabat yang mengusulkan kenaikan pangkat jaksa harus bertanggung jawab atas kebenaran usul kenaikan pangkat dimaksud. Terhadap penyimpangan penyusunan / pembuatan angka kredit, penandatanganan kegiatan, tim penilai angka kredit, pengusul angka kredit dan pihak-pihak terkait lainnya terhadap penyusunan dan penilaian angka kredit serta pengusulan kenaikan pangkat akan dikenakan sanksi kepegawaian sebagaimana diatur dalam PP no. : 30 tahun 1980 tentang Perturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. c. Sanksi :

12. MUTASI • Menurut PP Nomor : 100 Tahun 2000 jo PP Nomor: 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural dalam pasal 9 ayat (2) disebutkan bahwa mutasi secara normal adalah pada saat pegawai telah bertugas selama 3 – 5 tahun. • Sedangkan dalam Perja Nomor : 065 /A/JA/07/2007 tentang Pembinaan Karir yaitu pada pasal 12 ayat (1) huruf a.5 disebutkan bahwa mutasi hendaknya tidaklebih dari 3 tahun. • Mutasi terdiri dari : • Mutasi Nasional : • Kaderisasi ; • Promosi ; • Penyegaran ; • Perluasan Wawasan ; • Kebijakan Pimpinan. • Mutasi Lokal : • Yaitu mutasi untuk eselon IV dan Jaksa Fungsional dengan pangkat maksimal IV/a.

13. PEMBERHENTIAN PNS Menurut PP Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS disebabkan : - Atas permintaan sendiri ; - Tidak cakap jasmani / rohani ; - Mencapai batas usia pensiun ; - Meninggalkan tugas ; - Penyederhanaan organisasi ; - Meninggal dunia atau hilang ; - Melakukan pelanggaran / tindak pidana / penyelewengan ; - Hal – hal lain. • MENINGGALKAN TUGAS : • Meninggalkan tugas secara tidak sah selama 2 bulan terus menerus maka pada bulan ketiga gaji akan dihentikan ; • Apabila meninggalkan tugas kurang dari 6 bulan kemudian lapor diri maka pegawai tersebut dapat : • Ditugaskan kembali bila alasan dapat diterima ; • Diberhentikan dengan hormat, apabila meninggalkan tugas yang disebabkan karena kelalaian PNS atau karena mengganggu suasana kerja.

14. 3. Apabila meninggalkan tugas 6 bulan terus menerus secara tidak sah maka pegawai tersebut diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS. • Surat JAMBIN Nomor : B-002/C/Cp.3/01/2001 tanggal 11 Januari 2001 jo Nomor : 328/C/Cp.3/2/2002 tanggal 4 Pebruari 2002 : Paling lambat 1 bulan setelah menerima Kepja Mutasi harus melaksanakan tugas.

15. Pasal 2 Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan alasan: Permintaan sendiri; Sakit jasmani atau rohani terus-menerus; Telah mencapai usia 62 (enam puluh dua) tahun; Meninggal dunia; atau Tidak cakap dalam menjalankan tugas. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2008TENTANGTATA CARA PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT, PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT, DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA, SERTA HAK JABATAN FUNGSIONAL JAKSA YANG TERKENA PEMBERHENTIAN

16. Dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; Terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas/pekerjaanya; Melanggar larangan perangkapan jabatan/pekerjaan; Melanggar sumpah atau janji jabatan; atau Melakukan perbuatan tercela. Pasal 5Jaksa diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya dengan alasan :

17. 1.Jaksa diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung dengan alasan : Diperoleh bukti yang cukup untuk diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, huruf c, hurup d, atau huruf e; Dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana tanpa ditahan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum Acara Pidana. Pasal 10Pemberhentian Sementara

18. 2. Apabila terdapat perintah penangkapan yang diikuti denganpenahanan secara sah oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang jaksa, dengan sendirinya jaksa yang bersangkutan diberhentikan sementara oleh Jaksa Agung. Jaksa yang diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya berdasarkan alasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan sendirinya diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pasal 8

19. Jaksa yang diangkat menjadi pejabat negara atau dipekerjakan pada instansi di luar Kejaksaan Republik Indonesia dibebaskan sementara dari jabatannya dengan Keputusan Jaksa Agung. Pasal 23 (1) Jaksa yang diberhentikan sementara atau dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 15 atau yang dalam masa menunggu keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) tidak berwenang melaksanakan tugas fungsional jaksa dan tidak memperoleh tunjangan fungsional jaksa. Pasal 15Pembebasan Sementara

20. Kenaikan pangkat ; Usul mutasi ; Menduduki Jabatan yang masuk agenda Rapat Pimpinan ; Mengikuti Tes Penjenjangan ; Mengikuti seluruh jenis Diklat ; Mendapatkan Bea Siswa S-2. HUBUNGAN PENGELOLAAN KEPEGAWAIANDENGAN PENGAWASAN Dalam mengelola kepegawaian terdapat beberapa hal yang harus berhubungan bidang pengawasan, diantaranya yaitu : Untuk pelaksanaan kegiatan di atas diperlukan Rekomendasi bersih diri dari Pengawasan berupa Clearance, dengan ketentuan pegawai yang bersangkutan harus : • Tidak sedang dalam pemeriksaan ; • Tidak sedang dijatuhi hukuman dan ; • Tidak sedang menjalani hukuman. • Penjatuhan Disiplin Tingkat Berat.

21. Tertib Administrasi ; Tertib Anggaran ; Tertib Peralatan ; Tertib Perkantoran ; Tertib Disiplin Kerja ; Tertib Kepegawaian ; Tertib Moral. Jaksa juga dituntut untuk menjunjung tinggi Doktrin Tri Krama Adhyaksa yaitu Satya Adhi Wicaksana dan Ketentuan 7 Tertib yaitu : Khusus untuk Jaksa ditambah dengan Kode Perilaku Jaksa sebagaimana diatur dalam Perja Nomor : PER-067/A/JA/07/2007 terdiri 14 Kewajiban dan 8 Larangan yaitu :

22. Mentaati kaidah hukum, peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku; • Menghormati prinsipi cepat, sederhana, biaya ringan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan; • Mendasarkan pada keyakinan dan alat bukti yang sah untuk mencapai keadilan dan kebenaran; • Bersikap mandiri, bebas dari pengaruh, tekanan/ancaman opini publik secara langsung atau tidak langsung; • Bertindak secara obyektif dan tidak memihak; • Memberitahujan dan/atau memberikan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa maupun korban; • Membangun dan memelihara hubungan fungsional antara aparat penegak hukum dan mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu; • Mengundurkan diri dari penanganan perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai atau finansial atau mempunyai nilai ekonomis secara langsung atau tidak langsung; KEWAJIBAN JAKSA :

23. Menyimpan dan memegang rahasia sesuatu yang harusnya dirahasiakan; • Menghormati kebebasan dan perbedaan pendapat sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; • Menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia dan hak-hak kebebasan sebagaimana tertera dalam peraturan perundang-undangan dan instrumen Hak Asasi Manusia yang diterima secara universal; • Menanggapi kritik dengan arif dan bijaksana; • Bertanggung jawab secara internal dan berjenjang, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan; • Bertanggung jawab secara eksternal kepada publik sesuai kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat tentang keadilan dan kebenaran. LARANGAN BAGI JAKSA : • Menggunakan jabatan dan/atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain; • Merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara;

24. Menggunakan kapasitas dan otoritasnya untuk melakukan penekanan secara fisik dan/atau psikis; Meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan serta melarang keluarganya meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan sehubungan dengan jabatannya; Menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai atau finansial atau mempunyai nilai ekonomis secara langsung atau tidak langsung; Bertindak diskriminatif dalam bentuk apapun; Membentuk opini publik yang dapat merugikan kepentingan penegak hukum; Memberikan keterangan kepada publik kecuali terbatas pada hal-hal teknis perkara yang ditangani.

25. Ter i ma Kas i h @ by Biro Kepegawaian Kejaksaan R.I.