Mekanisme pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 35

MEKANISME PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PowerPoint PPT Presentation


  • 866 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK. MEKANISME PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK. DASAR HUKUM. UU NO. 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA. UU NO. 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA.

Download Presentation

MEKANISME PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mekanisme pengelolaan penerimaan negara bukan pajak

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

MEKANISME PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK


Dasar hukum

DASAR HUKUM

UU NO. 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA

UU NO. 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA

PAKET UU KEUANGAN NEGARA

UU NO. 15 TAHUN 2004

TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA


Dasar hukum pnbp

PP NO. 22 TAHUN 1997 TENTANG JENIS DAN PENYETORAN PNBP

PP NO. 1 TAHUN 2004 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN RENCANA DAN LAPORAN REALISASI PNBP

PP NO. 73 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN PNBP YANG BERSUMBER DARI KEGIATAN TERTENTU

DASAR HUKUM PNBP

UU NO. 20 TAHUN 1997 TENTANG PNBP

PP NO. 29 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENENTUAN JUMLAH, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PNBP YANG TERUTANG

PP NO. 22 TAHUN 2005 TENTANG PEMERIKSAAN PNBP

PP NO. 34 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN ATAS PENETAPAN PNBP YANG TERUTANG

KMK TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PNBP PADA K/L

PP TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PNBP YANG BERLAKU PADA K/L

PMK 231/PMK.02/2009TENTANG PEDOMAN UMUM PEMERIKSAAN

PMK 3/PMK.02/2013 TENTANG TATA CARA PENYETORAN PNBP OLEH BENDAHARA PENERIMA


Mekanisme pengelolaan penerimaan negara bukan pajak

PERMASALAHAN PNBP


Mekanisme pengelolaan penerimaan negara bukan pajak

LANGKAH-LANGKAH YANG TELAH DAN AKAN DILAKUKAN


Mekanisme pengelolaan penerimaan negara bukan pajak

Pemanfaatan BMN

Sewa Tanah danBangunan

Jasa Giro

Denda Keterlambatan

Gambaran Umum PNBP

Umum

Sisa Anggaran TAYL

Hasil penjualan dokumen lelang

Sesuai Tusi

Migas

Pengelolaan PNBP

K/L

Fungsional

BUN

Panas Bumi

BUMN

BLU Penuh

BLU

BLU Bertahap


Mekanisme pengelolaan penerimaan negara bukan pajak

ASAS-ASAS PENGELOLAAN PNBP


Mekanisme pengelolaan penerimaan negara bukan pajak

ASAS-ASAS PENGELOLAAN PNBP


Mekanisme pengelolaan penerimaan negara bukan pajak

PENGERTIAN PNBP

Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari perpajakan

(Pasal 1 angka 1 UU No 20 Tahun 1997)


Mekanisme pengelolaan penerimaan negara bukan pajak

TARIF PNBP


Mekanisme pengelolaan penerimaan negara bukan pajak

TARIF PNBP

  • Hal-hal yang harusdiperhatikandalampenyusunan RPP jenisdantarifatasjenis PNBP

    • Jeniskegiatanataupelayanan yang menghasilkan PNBP merupakankewenangandariKementerian/Lembaga yang bersangkutan.

    • Jenisdantarifatasjenis PNBP yang diusulkandalam RPP adalahjenis PNBP fungsional. Untukjenis PNBP umum, seperti PNBP daripemanfaatanBarangMilik Negara tidakdimasukkandalamusulan RPP.

    • Ketepatanatasbesarantarifdansatuanatasjenis PNBP yang diusulkan.

PENYUSUNANJENIS DAN TARIF ATASJENISPNBP

  • PendekatanBiayadalamPenentuanTarif PNBP

    • Tarif cost minus tarif PNBP yang dikenakanlebihrendahdaribiayalayanan.

    • Tarif cost recovery tarif PNBP yang dikenakansamadenganbiayalayanan.

    • Tarif cost plus tarif PNBP yang dikenakanlebihtinggidaribiayalayanan


Mekanisme pengelolaan penerimaan negara bukan pajak

TARIF PNBP

  • PendekatandalamPenentuanTarifPNBP

    • TarifspesifiktarifPNBPditetapkandalambentuksatuanmatauangtertentu.

    • Contoh: biayapendaftaranSekolah Usaha PerikananMenengah Rp25.000 per orang

    • TarifadvaloremtarifPNBPditetapkandalambentukpersentasedarisuatuperhitungantertentu

    • Contoh: tarifpungutanhasilperikanan 1% x produktifitaskapalx hargapatokanikan

PENYUSUNANJENIS DAN TARIF ATASJENISPNBP


Mekanisme pengelolaan penerimaan negara bukan pajak

PROSES PENETAPAN PP TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PNBP YANG BERLAKU PADA K/L

Presiden

Konsep RPP Hasil Harmonisasi dan surat Menkumham ke MK

11

Konsep RPP Hasil Harmonisasi untuk ditetapkan

10

9

Menteri Hukum dan HAM

Menteri/ Pimpinan K/L

Menteri Keuangan

8

1

Konsep RPP

2

7

Dirjen Anggaran

  • Pembahasan dengan instansi terkait :

  • K/L bersangkutan

  • Biro Hukum, Kemkeu

  • DJKN, Kemkeu (jika terdapat jenis PNBP berupa pemanfaatan aset negara)

  • Kem. Hukum dan HAM

  • Sekretariat Negara

Konsep RPP Hasil Pembahasan dan surat MK ke Menkumham

3

6

4

Direktur PNBP

5


Siklus penyusunan dan penetapan apbn menurut pp 90 2010

SIKLUS PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBN MENURUT PP 90/2010

  • Pembahasan :

  • RUU APBN;

  • NK.

  • Pembcranpendhluan:

  • PPKF dan KEM;

  • RKP;

  • RincianBelanja.

Penetapan UU APBN

14

6

13

  • Finalisasi :

  • PPKF dan KEM;

  • RKP dan RB;

  • Kbijkumum;

  • Prtasangg.

PenetapanPrioritas Pembangunan

KerpresAlokasiAnggaran K/L

RUU APBN,

Nota Keu

Penetpn RKA-KL

15

1

10

16b

5

7

11

PaguIndikatif/ Rancangan RKP

12

Pembhsan

proposal K/L

Rekonslsi

RKA-KL

17

2

BA HasilPembahasan

Pengesahankonsep DIPA

RUU APBN,

Nota Keu

16

  • Penyusunan:

  • PPKF dan KEM;

  • Paguawal APBN;

  • RincianBelanja.

PaguAnggaran K/L

Himp RKA-KL

SP RKA-K/L

9

19

4

18

Penlhan

RKA-KL

3

8

16a

New Initiatives proposal

Konsep DIPA

DIPA

RKA-KL

Renja KL

17

Renstra KL


Mekanisme pengelolaan penerimaan negara bukan pajak

RENCANA PNBP

InstansiPemerintah yang ditunjukuntukmenagihdanataumemungut PNBP wajibmenyampaikan target (rencana) PNBP secaratertuliskepadaMenteriKeuangan.

  • (Pasal 7 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1997)

PejabatInstansipemerintahwajibmelaksanakanpenyusunan target (rencana) PNBP dalamlingkunganinstansipemerintah yang bersangkutan.

  • (Pasal 2 ayat 1 PP No. 1 Tahun 2004)


Mekanisme pengelolaan penerimaan negara bukan pajak

PENYUSUNAN TARGET PNBP

  • Target PNBP merupakanhasilpenghitunganataupenetapanPNBP, yang diperkirakanakanditerimadalam 1 (satu) tahun yang akandatang(1 Januaris.d. 31 Desembertahun yang akandatang).

  • Penyusunan target (rencana) PNBP dikoordinasikanoleh Biro PerencanaandanKeuanganmasing – masing K/L.

  • Target (rencana) PNBP disusun se-realistismungkindenganmenggunakan formula volume x tarif per jenis PNBP sesuai dengan PP tarif PNBP dan tarif layanan yang ditetapkan Menkeu untuk satker BLU.

  • Dalampenyusunan target, masing – masingjenis PNBP dikelompokkansesuaiAkun PNBP, denganmengacupada PMK No. 91/PMK.06/2007 tentangBaganAkunStandardanPerdirjenPerbendaharaanNomor: PER-80/PB/2011 tentangPenambahandanPerubahanAkunPendapatan, Belanja, dan Transfer Daerah PadaBaganAkunStandar.

  • Penyusunan target (rencana) PNBP dilakukansecaraberjenjangnaiksesuaiklasifikasimenurutorganisasi, mulaidariOrganisasiPenggunaAnggaran/KuasaPenggunaAnggarantingkatterendahhingga yang tertinggi,yaitudaritingkatSatker/UPT, Unit Eselon I s.d. K/L.


Mekanisme pengelolaan penerimaan negara bukan pajak

PENYUSUNAN TARGET PNBP

OUTLINE PROPOSAL TARGET DAN PAGUPENGGUNAANPNBP

  • Latarbelakang;

  • Visidanmisi;

  • Tugaspokokdanfungsi;

  • RealisasiPNBPdanpenggunaandanaPNBP 3 (tiga) tahunterakhirdaritahunanggaranberjalan;

  • Pokok-pokokkebijakanPNBP;

  • Target PNBP TA yang dianggarkan;

  • Alasan/justifikasikenaikanataupenurunan target PNBP TA yang dianggarkandari target tahunanggaransebelumnya;

  • Besaranpagu yang diusulkanuntukdibiayaidaridanaPNBPdenganmengacupadapersetujuanpenggunaansebagiandanaPNBP yang ditetapkanMenteriKeuangan;

  • Perkiraan target danpagupenggunaanPNBP 3 (tiga) tahun yang akandatangdaritahun yang dianggarkan.


Mekanisme pengelolaan penerimaan negara bukan pajak

PENYUSUNAN TARGET PNBP

HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN :

  • Penyusunan Target PNBP yang realistis

Jan - Des

Target diusulkan secara berjenjang (bottom-up) satker s.d. KL


Mekanisme pengelolaan penerimaan negara bukan pajak

PENYUSUNAN TARGET PNBP 2015

b. Target disusun dengan mempertimbangkan data historis (realisasi 3 tahun)


Mekanisme pengelolaan penerimaan negara bukan pajak

PENYUSUNAN TARGET PNBP 2015

c. Target disusun dengan pendekatan Medium Terms Budget (telah diperkirakan sampai tahun X+3)


Mekanisme pengelolaan penerimaan negara bukan pajak

PENYUSUNAN TARGET PNBP 2015

d. Target disusun dengan pendekatan Bottom Up (dimulai Satker kemudian berjenjang sampai KL)


Mekanisme pengelolaan penerimaan negara bukan pajak

PENYUSUNAN PAGU PENGGUNAAN PNBP

Berdasarkan target (rencana) PNBP dariKementerian/Lembaga, Direktorat PNBP menetapkanpagupenggunaan PNBP dengan formula sebagaiberikut :

Dalamrangkapenyusunan RAPBN, Menteri/ PimpinanLembagaselakupenggunaanggaran/penggunabarangmenyusunRencanaKerjadanAnggaranKementerian Negara/Lembaga (RKA-KL).

  • (Pasal 14 UU No. 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara)

% PERSETUJUAN PENGGUNAAN PNBP DARI MENKEU

PAGU PENGGUNAAN PNBP

TARGET (RENCANA) PNBP

  • Pengalokasianpagupenggunaan PNBP lebihlanjutkedalam program, sub program, kegiatan, sub kegiatan, danakunbelanjadilakukanolehDirektoratAnggaran I, II, III denganberpedomanpadajuknispenyusunan RKA-KL serta KMK PersetujuanPenggunaanSebagian Dana PNBP.


Mekanisme pengelolaan penerimaan negara bukan pajak

PENGGUNAAN PNBP

Dengan tetap memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, sebagian dana PNBP dapat digunakan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis PNBP tersebut oleh instansi yang bersangkutan.

(Pasal 8 UU No 20 Tahun1997danPasal 4 ayat (1) PP No. 73 Tahun1999)

InstansidapatmenggunakansebagiandanaPenerimaan Negara BukanPajaksebagaimanadimaksuddalamPasal 4 setelahmemperolehpersetujuandariMenteri.

(Pasal 5 PP Nomor 73 Tahun 1999)

  • Sebagian dana PNBP dapat digunakan untuk membiayaikegiatan tertentu meliputi :

  • 1. Penelitian dan pengembangan teknologi,

  • 2. Pelayanan kesehatan,

  • 3. Pendidikan dan pelatihan,

  • 4. Penegakan hukum,

  • 5.Pelayanan yang melibatkan kekayaan intelektual tertentu,

  • Pelestarian Sumber Daya Alam.


Mekanisme pengelolaan penerimaan negara bukan pajak

MEKANISME PENGELOLAAN PNBP

Seluruh PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara.

(Pasal 4 UU No. 20 Tahun 1997)

Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN.

(Pasal 3ayat 5 UU No. 17 Tahun 2003)

  • PenerimaanharusdisetorseluruhnyakeKas Negara tepatpadawaktunya.

  • (Pasal 16 ayat 2 UU No. 1 Tahun 2004)


Mekanisme pengelolaan penerimaan negara bukan pajak

MEKANISME PENGELOLAAN PNBP

SeluruhPNBP dikeloladalamsistemAPBN.

(Pasal 5 UU No. 20 Tahun 1997)

PenerimaanKementerianNegara/Lembaga/ SatuanKerjaperangkatdaerahtidakbolehdigunakanlangsunguntukmembiayaipengeluaran.

  • (Pasal 16 ayat 3 UU No. 1 Tahun 2004)

Menteri dapat menunjuk Instansi Pemerintah untuk menagih dan atau memungut PNBP yang Terutang.

(Pasal 6 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1997)


Mekanisme pengelolaan penerimaan negara bukan pajak

MEKANISME PENGELOLAAN PNBP

  • InstansiPemerintahwajibmenagihdanataumemungut PNBP yang terutangdanwajibmenyetorlangsungkeKas Negara

  • Seluruh PNBP dikeloladalamsistem APBN

  • Seluruh PNBP wajibdisetorlangsungsecepatnyakeKasNegara

PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PNBP (PMK No.3 Thn 2013)

PENYETORAN PNBP OLEH BENDAHARA PENERIMAAN

  • Penyetoran PNBP dilaksanakanolehBendaharaPenerimaansetiapakhirharikerjasaat PNBP diterima

  • Penyetoran PNBP dapatdilakukanpadaharikerjaberikutnyadalamkeadaan:

    • PNBP diterimapadaharilibur/yang diliburkan

    • Layanan Bank/Pospersepsi yang sekotadengantempat/kedudukanbendaharapenerimaantidaktersedia

      Penyetoran PNBP dapatdilakukansecaraberkala (minimal satu kali seminggu) berdasarkanpertimbangan:

    • Kondisigeografis;

    • Jaraktempuh;

    • Biayapenyetoranlebihbesardaripenerimaan.


Mekanisme pengelolaan penerimaan negara bukan pajak

MEKANISME PENGELOLAAN PNBP

1. Kepala satuan kerja dapat mengajukan permohonan untuk melakukan penyetoran secara berkala atas PNBP yang diterima kepada kepala kantor wilayah direktorat jenderal Perendaharaan disertasi dengan penjelasan perlunya penyetoran PNBP dilakukan secaraberkala

Permohonan untuk malakukan penyetoran secara berkala

(PMK No.3 Thn 2013)

  • 2. Permohonan paling sedikit dilengkapi dengan:

  • Alamat satuan kerja dan alamat bank prespsi/pos presepsi tempat penyetoran PNBP satker yang bersangkutan;

  • Penjelasan mengenai jarak tempuh, kondisi geografis, dan biaya yang dibutuhkan untuk penyetoran;

  • Data jumlah realisasi PNBP, tanggal penerimaan, dan tanggal penyetoran dalam tahun berjalan dan satu tahun sebelumnya; dan

  • Usulan periode penyetoran PNBP secara berkala yang akan dilakukan oleh satuan kerja.


Mekanisme pengelolaan penerimaan negara bukan pajak

PELAPORAN PNBP

Instansi pemerintah yang ditunjuk untuk menagih dan atau memungut PNBP yang terutang wajib menyampaikan laporan dan rencana realisasi PNBP secara tertulis dan berkala kepada Menteri Keuangan.

(Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1997)

Laporan realisasi PNBP triwulanan disampaikan secara tertulis oleh pejabat instansi pemerintah kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

  • (Pasal5ayat (1) PP No. 1 Tahun2004)


Mekanisme pengelolaan penerimaan negara bukan pajak

MEKANISME PELAPORAN PNBP

UPT/ SATKER

DITJEN X

UPT/ SATKER

SEKJEN/

SESTAMA/

SEKUM

MENTERIKEUANGAN

UPT/ SATKER

BADAN Y

UPT/ SATKER

  • Laporanrealisasitriwulanan PNBP disampaikanolehSekjenataujabatansetingkatpada K/L yang bersangkutankepadaMenteriKeuangan

  • Laporanrealisasitriwulanan PNBP terdiridarilaporanrealisasipenerimaandanpenggunaandana PNBP

UPT/ SATKER


Mekanisme pengelolaan penerimaan negara bukan pajak

SEKILAS PNBP BARANG MILIK NEGARA

BARANG MILIK NEGARA (BMN) ADALAH SEMUA BARANG YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBN ATAU BERASAL DARI PEROLEHAN LAINNYA YANG SAH

Mekanisme Pengelolaan PNBP yang Berasal dari Penggunaan dan

Pemanfaatan BMN

PENGGUNAAN ADALAH KEGIATAN YANG DILAKUKAN OLEH PENGGUNA BARANG DALAM MENGELOLA DAN MENATAUSAHAKAN BMN / BMD YANG SESUAI DENGAN TUPOKSI INSTANSI

PEMANFAATAN ADALAH KEGIATAN PENDAYAGUNAAN BMN / BMD YANG TIDAK DIGUNAKAN SESUAI TUPOKSI INSTANSI DALAM BERBAGAI BENTUK PEMANFAATAN


Mekanisme pengelolaan penerimaan negara bukan pajak

SEKILAS PNBP

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


Target dan pagu penggunaan pnbp pada kementerian pendidikan dan kebudayaan

TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

(dalam milyar rupiah)

32


Realisasi penerimaan pnbp pada kementerian pendidikan dan kebudayaan

REALISASI PENERIMAAN PNBP PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

(dalam milyar rupiah)

33


Terkait penyusunan target dan pagu pnbp ta 2015 dimohon untuk disusun secara rasional dan terukur

TerkaitPenyusunan Target danPagu PNBP TA 2015, dimohonuntukdisusunsecararasional danterukur


Mekanisme pengelolaan penerimaan negara bukan pajak

DIREKTORAT PNBP, DITJEN ANGGARAN, KEMENTERIAN KEUANGAN

GED. SUTIKNO SLAMET LT. 16, JL. DR. WAHIDIN NO. 1, JAKARTA

TELP: (021) 34357759, FAKS: (021) 3811379, SITUS: www.anggaran.depkeu.go.id


  • Login