Download
kelembagaan dan perizinan bank syariah n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KELEMBAGAAN DAN PERIZINAN BANK SYARIAH PowerPoint Presentation
Download Presentation
KELEMBAGAAN DAN PERIZINAN BANK SYARIAH

KELEMBAGAAN DAN PERIZINAN BANK SYARIAH

918 Views Download Presentation
Download Presentation

KELEMBAGAAN DAN PERIZINAN BANK SYARIAH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. KELEMBAGAAN DAN PERIZINANBANK SYARIAH • Direktorat Perbankan Syariah • Bank Indonesia Bank Indonesia 2007

  2. AGENDA : • PENDAHULUAN • LANDASAN HUKUM • KELEMBAGAAN & PERIZINAN BANK SYARIAH • PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN BANK SYARIAH

  3. PENDAHULUAN

  4. PENDAHULUAN Dari sisi ketentuan, “Penguatan Kelembagaan Bank Syariah” antara lain dilakukan dengan : • Review atas ketentuan khususnya yang menghambat/disintensif • Penyempurnaan/penyusunan ketentuan yang memfasilitasi pendirian Bank Syariah Penyempurnaan ketentuan dapat bersifat relaksasi atau penambahan fitur kelembagaan yang dapat mendukung perkembangan kelembagaan BS

  5. LANDASAN HUKUM Psl 8 UU No. 23/99 ttg BI diubah dgn UU No. 3/04 : Tugas BI : a. Moneter; b. Sistem Pembayaran; c. Mengatur dan mengawasi bank. BI adalah Otoritas Pengaturan & Pengawasan Bank (Termasuk Bank Syariah) • Pasal 29 (1) UU No.7/1992 • tentang Perbankan diubah dgn • UU No. 10/1998 : • Pembinaan dan Pengawasan • Bank dilakukan oleh Bank Indonesia

  6. LANDASAN HUKUM Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan bank, BI diberi kewenangan: • Menetapkan peraturan • Menetapkan perizinan kelembagaan dan kegiatan usaha • Melaksanakan Pengawasan dan pembinaan thd bank • Mengenakan sanksi Sistem Perbankan yang Sehat

  7. LANDASAN HUKUM BANK SYARIAH UU No 7/92 tentang Perbankan UU No 10/98 tentang perubahan UU 7/92 DUAL BANKING SYSTEM

  8. LANDASAN HUKUM BANK SYARIAH • Sejak adanya UU No. 7 Tahun 1992 sistem perbankan Indonesia mulai menggunakan “dual banking system” yaitu: • Bank Konvensional • Bank Syariah • Ps 6 Huruf m UU NO.7 Tahun 1992: “menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai yg ditetapkan dlm Peraturan Pemerintah”

  9. LANDASAN HUKUM BANK SYARIAH Dual Banking System lebih ditegaskan lagi dengan perubahan UU No.7 Tahun 1992 yaitu UU No. 10 Tahun 1998 • Pasal 1 ayat 3 UU No.10 Tahun 1998: Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. • Pasal 1 ayat 4 UU No.10 Tahun 1998: BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

  10. TIPE BANK SYARIAH DI INDONESIA KELEMBAGAAN & PERIZINAN BANK SYARIAH BUS KC BA - UUS BUK - UUS BANK SYARIAH BPRS KPW S

  11. KETENTUAN KELEMBAGAAN BUS KELEMBAGAAN & PERIZINAN BANK SYARIAH • Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah • SE BI No. 7/5/DPbS tanggal 8 Februari 2005 • SE BI No. 8/9/DPbS tanggal 1 Maret 2006 perihal Perubahan atas SE BI No. 7/5/DPbS • Peraturan Bank Indonesia No.5/25/PBI/2002 tanggal 10 November 2003 dan SE Ekstern No.6/15/DPNP tanggal 31 Maret 2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)

  12. KETENTUAN UMUM BUS KELEMBAGAAN & PERIZINAN BANK SYARIAH • Badan Hukum • Perseroan Terbatas; • Koperasi; atau • Perusahaan Daerah • Modal Disetor pendirian BUS sekurang-kurangnya sebesar Rp1 Trilyun • Kepemilikan : WNI dan atau badan hukum Indonesia; atau WNI dan atau badan hukum Indonesia dengan WNA dan atau badan hukum asing secara kemitraan

  13. KELEMBAGAAN & PERIZINAN BANK SYARIAH KETENTUAN UMUM BUS • Kepengurusan terdiri dari Direksi dan Dewan Komisaris atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu • Memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) • Calon pemegang saham pengendali, pengurus dan DPS tidak tercantum dalam DTL dan Daftar Kredit Macet serta lulus dalam Fit and Proper Test BI

  14. KELEMBAGAAN & PERIZINAN BANK SYARIAH PENDIRIAN BUS • Pendirian Bank Bank Baru - Persetujuan Prinsip - Izin Usaha • Konversi BUK  BUS

  15. KELEMBAGAAN & PERIZINAN BANK SYARIAH PENDIRIAN BUS • Persetujuan Prinsip yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank Persetujuan/penolakan permohonan persetujuan prinsip diberikan dalam jangka waktu 60 hari setelah dokumen lengkap Persetujuan prinsip berlaku dalam jangka waktu 360 hari

  16. KELEMBAGAAN & PERIZINAN BANK SYARIAH PENDIRIAN BUS • Izin Usaha yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha bank setelah persiapan pendirian bank telah selesai dilakukan Diajukan dalam jangka waktu 360 hari sejak tanggal persetujuan prinsip dikeluarkan Persetujuan/penolakan permohonan Izin Usaha bank diberikan selambat-lambatnya 60 hari setelah dokumen diterima lengkap. Bank wajib melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya 60 hari terhitung sejak tanggal izin usaha bank.

  17. KELEMBAGAAN & PERIZINAN BANK SYARIAH • KONVERSI BU KONVENSIONAL  BUS • Izin Gubernur BI • Masuk dalam Rencana Bisnis Bank • Proses perizinan dilakukan 1 tahap (izin perubahan kegiatan usaha) • Izin berlaku sejak tgl. Persetujuan Perubahan AD atau Akta Pendirian termasuk AD oleh instansi yang berwenang. • Bank wajib melakukan kegiatan syariah 60 hari setelah izin diberlakukan. • Bank wajib menyelesaikan hak & kewajiban konvensional max 360 hari sejak tgl. Izin perubahan kegiatan usaha dikeluarkan oleh BI. • Waktu penyelesaian aktiva produktif dapat diperpanjang atas permohonan Bank

  18. KELEMBAGAAN & PERIZINAN BANK SYARIAH STRUKTUR JARINGAN KANTOR BUS KANTOR PUSAT BUS KLN KC Syariah LN KPw KC Syariah KCP Syariah Unit Pelayanan Syariah KK Syariah Kantor di bawah kantor cabang Keg. Kas Di luar Kantor - ATM, Payment Point dll

  19. KETENTUAN KELEMBAGAAN UUS KELEMBAGAAN & PERIZINAN BANK SYARIAH • PBI No. 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional • SE BI No.8/8/DPbS tanggal 1 Maret 2006 • PBI No. 9/7/PBI/2007 tentang Perubahan atas PBI No. 8/3/PBI/2006

  20. KELEMBAGAAN & PERIZINAN BANK SYARIAH KETENTUAN UMUM UUS • UUS adalah Unit kerja di kantor pusat Bank sebagai kantor induk KCS dan Unit Syariah • Tugas UUS : Mengawasi dan mengatur, menempatkan dan mengelola dana KCS, menerima & menatausahakan laporan serta melakukan kegiatan lain kegiatan syariah Bank • Rencana kegiatan UUS wajib dicantumkan dalam rencana bisnis Bank • Pemimpin UUS paling rendah satu tingkat dibawah direksi

  21. KELEMBAGAAN & PERIZINAN BANK SYARIAH STRUKTUR JARINGAN KANTOR UUS BOD DPS DIVISI SYARIAH (UUS) DIVISI DIVISI DIVISI KC Syariah KC Konvensional KLS US KCP Syariah KK Syariah KCP Konvensional KLS US

  22. KELEMBAGAAN & PERIZINAN BANK SYARIAH PEMBUKAAN KCS PERTAMA • Bank Yang Telah Membuka UUS dapat membuka KCS dengan cara : • Buka KCS baru • Konversi KCK → KCS • Meningkatkan Status KCPK → KCS • Konversi KCK Yang Telah Membuka Unit Syariah (US) → KCS • Meningkatkan Status KCPK Yang Telah Membuka US → KCS • Membuka KCS baru Yang Berasal Dari US • Bank Yang Membuka KCS wajib : • Menyisihkan modal kerja cover biaya operasional awal • Memenuhi rasio KPMM PEMBUKAAN KCS BERIKUTNYA TIDAK MELALUI IZIN PRINSIP

  23. KELEMBAGAAN & PERIZINAN BANK SYARIAH KETENTUAN KELEMBAGAAN BPRS • PBI No.6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang BPR Berdasarkan Prinsip Syariah • SE BI No.6/31/DPbS tanggal 28 Juli 2004 • PBI No. 8/25/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas PBI No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang BPR Berdasarkan Prinsip Syariah • SE BI No.8/25/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 • PBI No.6/23/PBI/2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) BPR

  24. KELEMBAGAAN & PERIZINAN BANK SYARIAH KETENTUAN UMUM BPRS • Badan Hukum BPRS • Perseroan Terbatas; • Koperasi; • Perusahaan Daerah; • Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah • Modal disetor minimum sebesar : • Rp.2 milyar untuk Jabodetabek • Rp.1 milyar untuk ibukota provinsi • Rp.500 juta untuk Kabupaten/Kota lain di luar Jabodetabek dan ibukota provinsi

  25. KELEMBAGAAN & PERIZINAN BANK SYARIAH KETENTUAN UMUM BPRS • Kepemilikan : • WNI • badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya WNI • Pemerintah Daerah • Gabungan ketiganya • Kepengurusan terdiri dari Direksi dan Dewan Komisaris atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu • Memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) • Calon pemegang saham pengendali, pengurus dan DPS tidak tercantum dalam DTL dan Daftar Kredit Macet serta lulus dalam Fit and Proper Test BI

  26. KELEMBAGAAN & PERIZINAN BANK SYARIAH PENDIRIAN BPRS • Pendirian Bank Bank Baru - Persetujuan Prinsip - Izin Usaha • Konversi BPR  BPRS

  27. KELEMBAGAAN & PERIZINAN BANK SYARIAH • Persetujuan Prinsip yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BPRS Persetujuan/penolakan permohonan persetujuan prinsip diberikan dalam jangka waktu 60 hari setelah dokumen lengkap Persetujuan prinsip berlaku dalam jangka waktu 360 hari

  28. KELEMBAGAAN & PERIZINAN BANK SYARIAH • Izin Usaha yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha BPRS setelah persiapan pendirian telah selesai dilakukan Persetujuan/penolakan permohonan Izin Usaha bank diberikan selambat-lambatnya 60 hari setelah dokumen diterima lengkap. Bank wajib melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya 60 hari terhitung sejak tanggal izin usaha bank.

  29. KELEMBAGAAN & PERIZINAN BANK SYARIAH • KONVERSI BPR KONVENSIONAL  BPRS • Izin Gubernur BI • Masuk dalam Rencana Bisnis Bank • Proses perizinan dilakukan 1 tahap (izin perubahan kegiatan usaha) • Izin berlaku sejak tgl. Persetujuan Perubahan AD atau Akta Pendirian termasuk AD oleh instansi yang berwenang. • Bank wajib melakukan kegiatan syariah 60 hari setelah izin diberlakukan. • Bank wajib menyelesaikan hak & kewajiban konvensional max 360 hari sejak tgl. Izin perubahan kegiatan usaha dikeluarkan oleh BI. • Waktu penyelesaian aktiva produktif dapat diperpanjang atas permohonan Bank

  30. KELEMBAGAAN & PERIZINAN BANK SYARIAH STRUKTUR JARINGAN KANTOR BPRS KANTOR PUSAT BPRS Dalam provinsi yg sama KC Syariah KK Syariah Dalam kabupaten/kota yg sama atau berbatasan (provinsi dapat berbeda) Keg. Kas Di luar Kantor - ATM, Payment Point dll

  31. KELEMBAGAAN & PERIZINAN BANK SYARIAH

  32. Lokakarya MUI PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH INDONESIA SEJAK 1990 1990 1992 1998 1999 2000 2001 Kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah Keluarnya Reg. Operasional & Kelembagaan Diperbolehkannya bank beroperasi secara dual system Pengenalan Dual banking system BPS lahir • UU no. 10/1998, Bank Indonesia mengakui keberadaan bank syariah dan bank konvensional • Bank konvensional diperkenankan membuka KC syariah. Peserta sepakat untuk segera mendirikan bank syariah • BI membuat dan menetapkan peraturan kelembagaan perbankan syariah • Pengembangan PUAS & SWBI UU no.23/1999: • BI bertanggungjawab terhadap pengaturan dan pengawasan perbankan termasuk bank syariah • BI dapat menetapkan kebijakan moneter dg menggunakan prinsip syariah Berdiri BUS kedua Dibuka KCS untuk yang pertama kalinya BI memiliki Tim Penelitian dan Pengaturan Perbankan Syariah Bank Muamalat Indonesia berdiri sebagai hasil dari pertemuan tahunan MUI pd bulan Agustus 1990

  33. PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN BANK SYARIAH Per 30 November 2007 UUS=26 ; Kantor (BUS&UUS)=766 ; BPRS=114 ; OC BUK=1.134

  34. TERIMA KASIH