Download
1 / 6
60 likes | 290 Views
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI KEMENTERIAN PERDAGANGAN. POKOK – POKOK PENGATURAN IMPOR KAYU DAN PRODUK KAYU. DASAR HUKUM PENGATURAN. UU No. 41 Tahun 1999 TENTANG KEHUTANAN. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004.
E N D
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI KEMENTERIAN PERDAGANGAN POKOK – POKOK PENGATURAN IMPOR KAYU DAN PRODUK KAYU
DASAR HUKUM PENGATURAN UU No. 41 Tahun 1999 TENTANG KEHUTANAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP; MELINDUNGI INDUSTRI DALAM NEGERI;
ALASAN PENGATURAN Adanya trend peningkatanimporkayudanprodukkayudariperiode 2007 - 2011 sebesar 14,41%, dengan trend terbesaruntukimporkerajinankayusebesar 30,03% (data terlampir); Adanyabahanbakuindustrikehutanan yang berasaldarikayuimpordandikhawatirkanakandapatmenjadi modus “pencuciankayu” yang diperolehsecara illegal dari Indonesia; MendukungSistem Verifikasi LegalitasKayu (SVLK) yang telahdilakukanolehKementerianKehutanansesuaiPerjanjianForest Law Enforcement Governance and Trade-Voluntary Patnership Agreement (FLEGT-VPA)antara Indonesia danUniEropa. SuratMenteriKehutanankepadaMenteriPerdaganganNomor S.93/Menhut-VI/2013 tertanggal 7 Januari 2013 tentangPengaturanImporKayu
MEKANISME PENGATURAN Impor Kayu hanya dapat dilaksanakan oleh perusahaan yang telah mendapatregistrasidariKementerianPerdagangan. melaluimekanisme IT dan IP Setiappelaksanaanimporkayudanprodukkayuwajibmelampirkanbuktiverifikasilegalitaskayudanprodukkayu. (“Legal Origin”) Setiap importir yang sudah mendapatkan persetujuan impor kayu dan produk kayu wajib dilakukan verifikasi terlebih dahulu di pelabuhan muat. (dibedakan antara bahan baku dan produk jadi) Pengaturan Kewajiban dan Sanksi yang jelas (Diambil dari UU) Necessity for domestic protection (Limitation for port of entry etc.)?
KESIMPULAN RAPAT (5 Maret 2013) Menyepakatiuntukmelakukanpengaturanimporkayudanprodukkayumelaluimekanisme IP dan IT untukpelakuusaha. Setiappelaksanaanimporkayudanprodukkayuwajibmelampirkanbuktiverifikasilegalitaskayudanprodukkayu. (“Legal Origin”) Detail dokumen yang disyaratkanakandilengkapiolehKemenhut Setiap importasi yang sudah mendapatkan persetujuan impor kayu dan produk kayu wajib dilakukan verifikasi terlebih dahulu di pelabuhan muat, yang dibedakan antara bahan baku dan produk jadi. Perlu klarifikasi lebih lanjut kepada pihak industri, yang akan dilakukan pada saat Public Hearing Pengaturan Kewajiban dan Sanksi yang jelas (Diambil dari UU Kehutanan) Kajian untuk pembatasan pemasukan importasi kayu dan produk kayu melalui pelabuhan tertentu. akan dikaji lebih lanjut oleh Kemenperin
