penghindaran pajak berganda n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA PowerPoint Presentation
Download Presentation
PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 74

PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA - PowerPoint PPT Presentation


  • 801 Views
  • Uploaded on

PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA. KETENTUAN ANTI PENGHINDARAN PAJAK Pasal 18 UU PPh. POKOK-POKOK BAHASAN. 1. Thin Capitalization 2. Controlled Foreign Corporation 3. Transfer Pricing 4. Anti Stepping 5. Treaty Abuse 6. Associated Enterprises ( hubungan istimewa )

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA' - cloris


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pokok pokok bahasan
POKOK-POKOK BAHASAN

1. Thin Capitalization

2. Controlled Foreign Corporation

3. Transfer Pricing

4. Anti Stepping

5. Treaty Abuse

6. Associated Enterprises (hubunganistimewa)

7. Special Purpose Company

8. Tax Haven Country

praktek perpajakan yang dilarang
PraktekPerpajakan yang dilarang

1. Tax Haven Country dan Preferential Tax

Regime

2. Controlled Foreign Corporations (CFC)

3. Transfer Pricing

4. Thin Capitalization

5. Treaty Shopping

6. Special Purpose Company

1 thin capitalization
1. THIN CAPITALIZATION

Pengertian:

Suatuperusahaandisebutthinly capitalizedapabilaterdapatperbandingan yang tinggiantara :

modal hutang (debt capital) dan modal ekuitas (equity capital).

Kriteria yang umumnyaditerapkanuntukmenyebutsuatuperusahaansebagaithinly capitalizedadalahrasiocapital gear, leverage, atau DER.

(Diterjemahkandari IBFD International Tax Glossary, 2005)

thin capitalization
THIN CAPITALIZATION

Pasal 18 ayat (1) UU PPh:

Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang‐undang ini.

Pasal 18 ayat (3) UU PPh:

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya‐plus, atau metode lainnya.

thin capitalization1
THIN CAPITALIZATION

INVESTOR

Opsi I: Investasi dalam bentuk ekuitas $1 juta

PERUSAHAAN

Opsi II: Investasi dalam bentuk ekuitas $100 ribu

dan dalam bentuk pinjaman $900 ribu

Opsi III: Investasi dalam bentuk ekuitas $100 ribu,

menjamin pinjaman bank $900 ribu.

Deposit

Pinjaman

BANK

slide8

KASUS THIN CAP.

US –Parent Co.

Investasi $ 1 juta

PT ABC

di Indonesia

Expected Return 10%

Skenario 1:

Pembiayaan Ekuitas $ 1 juta

Skenario 2:

Pembiayaan Hutang $ 1 juta

@ 10% interest

Asumsi:

Withholding tax atas bunga dan

dividen : 20%

Tarif PPh di Indonesia: 25%

Laba sblm bunga & pajak: $ 150 rb

Dividen payout ratio: 100%

Diminta:

Hitung beban pajak dan Return on investment msg2 skenario

2 controlled foreign company
2.CONTROLLED FOREIGN COMPANY

Pengertian:

CFC Rules adalah ketentuanpencegahanataspenghindaranpajak yang dilakukanoleh WP dalamnegeri yang melakukanpengalihanpenghasilankeperusahaanterkendali yang beradadinegara-negara yang mengenakanpajakrendahatautidakmengenakanpajak.

(Diterjemahkandari IBFD International Tax Glossary, 2005)

slide11
Sebelum ada CFC Setelah ada CFC

CONTROLLED FOREIGN COMPANY

  • WPDN mendirikan CFC di “low-tax jurisdiction”,
  • Income dari LN dialihkan ke CFC,
  • WPDN tidak meminta haknya atas laba bersih CFC untuk menunda pajak.

LN

Income: $

Indonesia

Income: Rp

PT ABC

Income: $

CFC

2

  • Income dari DN dan LN dikenakan pajak di Indonesia sekaligus melalui SPT yang disampaikan PT ABC.
  • PT ABC bermaksud menunda pajak atas Income dari LN di Indonesia.

1

LN

Low-tax

jurisdiction

3

Indonesia

Dividen?

Penyertaan

PT ABC

Income

Rp

2 controlled foreign company1
2. CONTROLLED FOREIGN COMPANY

Pasal 18 ayat (2) UU PPh:

Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, dengan ketentuan sebagai berikut:

  • besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atau
  • secara bersama‐sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor.

Peraturan pelaksanaan: PMK No.256/PMK.03/2008

pmk 256 pmk 03 2008
PMK-256/PMK.03/2008

APABILA:

WPDN mempunyaiperusahaandi LN yang tidakterdaftarpada bursa efekdi LN,

WPDN memilikipenyertaan modal minimal 50%, sendiriataubersama-samadengan WPDN lain, dan

Penghasilandividendari CFC < [lababersih CFC X % penyertaanpada CFC],

MAKA:

Saatpengakuandividenditetapkanpadabulan ke-4 setelahbataswaktupenyampaian SPT perusahaandi LN berakhirataupadabulan ke-7 setelahtahunpajakperusahandi LN berakhir.

Besarnyadividenadalahlababersih CFC dikalikanbesarnyakepemilikanpada CFC.

3 anti stepping
3. Anti Stepping

Ketentuan Anti Stepping dalam UU PPh

Pasal 18 ayat (3b):

WP yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (special purpose company), dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang WP yang bersangkutan mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga.

ketentuan anti stepping dalam uu pph
KetentuanAnti Steppingdalam UU PPh

Penjelasan Pasal 18 ayat (3b):

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penghindaran pajak oleh WP yang melakukan pembelian saham/penyertaan pada suatu perusahaan WP dalam negeri melalui perusahaan luar negeri yang didirikan khusus untuk tujuan tersebut (special purpose company).

ABC

ABC

Dapat

ditetapkan

menjadi

SPC

Saham/

Aktiva

SPC

$

Saham/

Aktiva

$

PQR

PQR

16

ketentuan anti stepping dalam uu pph1
KetentuanAnti Steppingdalam UU PPh

Pasal 18 ayat (3c):

Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (conduit company atau special purpose company) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (tax haven country) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau BUT di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau BUT di Indonesia.

17

4 transfer pricing
4. TRANSFER PRICING

Pengertian:

Adalahwilayahdalamhukumpajakdanekonomiuntukmeyakinkanbahwapenentuanharga yang ditetapkanolehpihak-pihak yang berhubunganistimewaataspengalihanbarang, jasa, danhartatakberwujudtelahsesuaidenganprinsip arm’s length.

(Diterjemahkandari IBFD International Tax Glossary, 2005)

Prinsip arm’s length:

Prinsip yang mensyaratkanpihak-pihak yang berhubunganistimewamenentukanharga yang sama, royaltidanimbalan lain dalam transaksi yang terkendali (controlled transaction) denganharga, royalti, atauimbalan lain dalamtransaksi yang tidakterkendali (uncontrolled transaction) dalamkondisi yang dapatdiperbandingkan (comparable circumstances).

(Diterjemahkandari IBFD International Tax Glossary, 2005)

slide18

Apabilakondisi dalam

transaksi yang dilakukanantarapihak-pihak yang mempunyai

Hubungan Istimewa sama atau sebandingdengan kondisi dalam

transaksi yang dilakukanantarapihak-pihak yang tidak mempunyai

Hubungan Istimewa yang menjadipembanding, maka harga atau laba

dalam transaksi yang dilakukanantarapihak-pihak yang mempunyai

Hubungan Istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang

harga atau labadalam transaksi yang dilakukanantarapihak-pihak

yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadipembanding

PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA

(ARM’S LENGTH PRINCIPLE)

slide19

“None of the differences (if any) between the situations being compared could materially effect the condition being examined, or that reasonably accurate adjustments can be made to eliminate the effect of any such differences”

(Par. 1.33 OECD TP Guidelines 2010)

Tidak terdapat perbedaansecara material antara transaksi afiliasi dengan transaksi independen yang dapatmempengaruhi harga atau laba yang diperbandingkan dan seandainya terdapat perbedaan, perbedaantersebutdapatdisesuaikan

(Pasal 4 ayat (1) PER-43/PJ/2010)

SEBANDING (TO BE COMPARABLE)

konsep kesebandingan
Konsep Kesebandingan

Dapat diperbandingkan (comparable) adalah :

  • tidak ada perbedaan yang signifikan di antara pihak yang diperbandingkan,
  • Ada perbedaantetapitidaksignifikan
  • Jika terdapat perbedaan, dapat dilakukan penyesuaian untuk mengurangi perbedaan tersebut sehingga dapat diperbandingkan .
slide21

KONSEP KESEBANDINGAN

comparable picture

Picture WP

  • Identifikasi dan kuantifikasibedakondisi
  • Lakukan penyesuaian atas perbedaan tersebut
4 transfer pricing1
4. TRANSFER PRICING

Key Questions:

  • Apakah harga transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berafiliasi telah menerapkan arm’s lengthprinciple?
  • Bagaimana Wajib Pajak menentukan dan menerapkan arms’ length principle dalam transaksi dengan afiliasinya?
4 transfer pricing2
4. TRANSFER PRICING

Transfer Pricing Rules:

PER-43/2010 joPER-32/PJ/2011

Langkah-langkah menentukan arms’ length price:

  • Melakukan Comparability Analysis dan Penentuan Comparables/pembanding
  • Menentukan Transfer Pricing Method
  • Menentukan harga/laba wajar berdasarkan langkah 1 dan langkah 2
  • Mendokumentasikan pelaksanaan langkah-langkah penerapan arm’s length principle.
slide25

OECD Guidelines Para 1.19 – 1.35

  • Karakteristikbarangdan/ataujasa
  • AnalisisFungsional
  • PersyaratanKontrak
  • KondisiPerekonomian
  • StrategiBisnis

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ANALISIS KESEBANDINGAN

slide26

Barang berwujud :

  • Ciri-cirifisikbarang.
  • Kualitasbarang.
  • Daya tahanbarang.
  • Tingkat ketersediaanbarang.
  • Jumlah penawaranbarang.
  • Barang tidak berwujud :
  • Jenis transaksi.
  • Jenisbarang tidak berwujud yang diserahkan.
  • Jangkawaktu dan tingkatperlindungan yang diberikan.
  • Potensimanfaat yang dapatdiperolehdaripenggunaanbarang tidak berwujudtersebut.
  • Jasa
  • Sifat dan jenis jasa.
  • Cakupanpemberian jasa.

KARAKTERISTIK BARANG DAN/ATAU JASA

(Pasal 6 Ayat (2), (3), (4) PER-43/PJ/2010)

slide27

KARAKTERISTIK BARANG DAN/ATAU JASA (2)

(Pasal 6 Ayat (2), (3), (4) PER-43/PJ/2010)

?

Apakah kedua barang tersebut sebanding dari sisi karakteristik produk?

slide28

Yang harus dipertimbangkan dalam melakukananalisisfungsional :

  • Fungsiutama yang dilakukan oleh perusahaan (contoh : desain, pemasaran, penelitian, pengembangan, manajemen, promosi, dll).
  • Aktiva yang digunakan (contoh : tanah, bangunan, harta tidak berwujud).
  • Risiko yang ditanggung oleh perusahaan (contoh : risikopasar, risikopersediaan, dll).

ANALISIS FUNGSIONAL

(Pasal 7 PER-43/PJ/2010)

slide29

ANALISIS FUNGSIONAL (2)

(Pasal 7 PER-43/PJ/2010)

Apakah kedua perusahaan penyedia jasa tersebut sebanding dari sisi fungsi, aset dan risiko?

Jasa Pengeboran Minyak

?

Jasa Pengeboran Sumur

Drilling Service

Machinery

Accident Risk

Drilling Service

Machinery

Accident Risk

slide30

Tingkat tanggungjawab.

  • Risiko.
  • Pembagiankeuntungan.

PERSYARATAN KONTRAK

(Pasal 8 PER-43/PJ/2010)

slide31

PERSYARATAN KONTRAK (2)

(Pasal 8 PER-43/PJ/2010)

Customer A

(Independen)

CIF

PT A

(Manufacturing)

Customer B

(Afiliasi)

FOB

Apakah kedua transaksi tersebut sebanding?

slide32

Keadaangeografis.

  • Luaspasar.
  • Tingkat persaingan .
  • Tingkat permintaan dan penawaran.
  • Tingkat ketersediaanbarang atau jasa pengganti.

KONDISI PEREKONOMIAN

(Pasal 9 PER-43/PJ/2010)

slide33

KONDISI PEREKONOMIAN (2)

(Pasal 9 PER-43/PJ/2010)

INDONESIA

LUAR NEGERI

AMERIKA SERIKAT

(Independen)

100

PT A

ZIMBABWE

(Afiliasi)

80

Apakah kedua transaksi tersebut sebanding?

slide34

Inovasidanpengembanganprodukbaru.

  • Tingkat penetrasipasar.
  • Kebijakanusahalainnya.

STRATEGI BISNIS

(Pasal 10 PER-43/PJ/2010)

internal external comparables
INTERNAL & EXTERNAL COMPARABLES

Internal :

Taxpayer (tested party) sells the same of similar products or provides the same or similar services under comparable conditions to unrelated (independent) parties.

External :

Unrelated/third parties perform similar functions and sell the same or similar products or provide the same or similar services to unrelated parties under similar conditions

transfer pricing methods
Transfer Pricing Methods
  • DGT endorsed the use of 5 TP methods:

Traditional Transaction Methods:

    • Comparable Uncontrolled Price (CUP) Method;
    • Resale Price Method (RPM);
    • Cost Plus Method (CPM);

Transactional Profit Methods:

    • Profit Split Method (PSM); and
    • Transactional Net Margin Method (TNMM).
slide39

1. CUP (Comparable Uncontrolled Price)

Distributor

Product A

Third Parties

Parent Company

Third Parties

Subsidiary

Price $100

Manufacturer

Hongkong

Produk A

Price $120

Third Parties

Third Parties

Distributor

Taiwan

Indonesia

slide40

1. CUP (Comparable Uncontrolled Price)

Distributor

Coals

Third Parties

Parent Company

Third Parties

Subsidiary

Price $100

Manufacturer

Coals

Third Parties

Third Parties

Third Parties

Price $120

Manufacturer

Distributor

Singapura

Indonesia

slide42

2. Cost Plus Method

Gross Mark-up 20%

Distributor

Third Parties

PT Anak

Third Parties

Parent Co.

Manufacturer

Tested Party

Gross Mark-Up

= Gross Profit / COGS

Gross Mark-up 30%

Third Parties

Third Parties

Third Parties

Distributor

Manufacturer

Singapura

Indonesia

slide45

3. Resale Price Method

Gross Margin 20%

Distributor

Third Parties

Parent company

Third Parties

PT AnginRibut

Manufacturer

Tested Party

Gross Margin

= Gross Profit / Sales

Gross Margin 40%

Third Parties

Third Parties

Third Parties

Manufacturer

Distributor

Vietnam

Indonesia

what is a profit method
What is a “profit method”?
  • Uses net profitability to judge transfer pricing
  • Must be transactional
    • Total profit comparisons can only be used to select cases but not to examine them!
what is net
What is “net”?
  • “Net” profit is gross profit (sales minus cost of goods sold/manufactured) less operating expenses
  • Operating expenses exclude
    • Extraordinary expenses;
    • Interest; and
    • Taxes
  • EBIT = Earnings Before Interest and Taxes (and Extraordinary Items)
net operating profit
Net/Operating Profit

Net profit margin = 4%

Net profit 4Sales 100

transactional net margin method tnmm
Transactional Net Margin Method (TNMM)
  • TNMM examines the net profit margin relative to an appropriate base (e.g. costs, sales, assets) that a taxpayer realizes from a controlled transaction
  • Must be applied in a manner consistent with resale price / cost plus method
tnmm compared to cost plus resale price method
TNMM compared to cost plus / resale price method
  • Cost Plus/Resale Price methods use gross profit margins computed after direct and indirect production/selling costs
    • no clear line, allowing for some variation in practice, but generally excludes most operating expenses
    • e.g. selling, general, and administrative expenses would be excluded
  • TNMM uses net profit margins, i.e. net profit margin computed after all operating expenses (except interest, taxes and extraordinary items)
choosing the right net margin 1
Choosing the right net margin (1)
  • Net profit over sales
    • useful for distribution, e.g., functions where personnel rather than capital assets are important to the business
    • resale price method analogue
  • Net profit over costs
    • useful for manufacturing
    • cost plus method analogue
    • measurement consistency (cost basis) may be difficult
choosing the right net margin 2
Choosing the right net margin (2)
  • Net profit over assets
    • Asset intensive (certain manufacturing activities) and capital intensive financial activities
    • Operating assets only (tangible, intangible and working capital assets such as inventory and trade receivables)
slide57

5. Profit Split Method (Residual Analysis)

P/L of Parent Company

Sales XX.XXX

COGS X.XXX

SG&A X.XXX

OP X.XXX

P/L of Subsidiary Company

Sales XX.XXX

COGS X.XXX

SG&A X.XXX

OP X.XXX

Profit of Parent Co

Profit of Subsidiary

Combined Profits

Ordinary profit of Parent Company

Residual Profit

Ordinary Profit of Subsidiary

Ordinary profit of Parent Company

Residual Profit of Subsidiary Co

Ordinary Profit of Subsidiary

Residual Profit of Parent Co

5 treaty abuse treaty shopping
5. TREATY ABUSE/TREATY SHOPPING

Pengertian:

Situasidimanaseseorang yang tidakberhakatasmanfaat tax treaty, namunmenggunakanindividu lain ataubadanhukum lain sehinggadapatmemperolehmanfaat tax treaty yang tidaktersediasecaralangsung.

(Diterjemahkandari IBFD International Tax Glossary, 2005)

5 treaty abuse treaty shopping1
5.TREATY ABUSE /TREATY SHOPPING

Bunga

PPh: 0%/10%

menurut

P3B RI-Belanda

Investasi Ekuitas

Perusahaan

Belanda

BELANDA

INDONESIA

Pinjaman, sebesar

penghasilan bunga

Pinjaman

Tn. Budiman

PT XYZ

5 anti treaty abuse indonesia
5.ANTI TREATY ABUSE INDONESIA

Dasar Hukum:

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan P3B sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010.

Pengertian Penyalahgunaan P3B (Treaty Abuse) menurut DJP:

  • Transaksi yang tidak mempunyai substansi ekonomi dilakukan dengan menggunakan skema/struktur sedemikian rupa dengan maksud semata-mata untuk memperoleh manfaat P3B;
  • Transaksi dengan struktur/skema yang format hukumnya (legal form) berbeda dengan substansi ekonomisnya (economic substance) sedemikian rupa dengan maksud semata-mata untuk memperoleh manfaat P3B; atau
  • Penerima penghasilan bukan merupakan pemilik manfaat yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan (beneficial owner).
5 anti treaty abuse indonesia1
5.ANTI TREATY ABUSE INDONESIA

Pengertian beneficial owner adalah penerima penghasilan yang:

  • Bertindak bukan sebagai agen;
  • Bertindak bukan sebagai nominee;
  • Bukan perusahaan conduit.

Anti treaty abuse Indonesia memuat dua jenis safe harbor, yaitu:

  • Appointed persons, yaitu orang atau badan yang secara tegas dianggap tidak melakukan penyalahgunaan P3B,
  • Qualified persons, yaitu orang atau badan di luar appointed persons, namun memenuhi seluruh kriteria test.

Dalam hal terjadi penyalahgunaan P3B, maka:

  • P3B tidak dapat diterapkan, dan
  • Perlakuan perpajakan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan UU PPh.
5 anti treaty abuse indonesia2
5.ANTI TREATY ABUSE INDONESIA

Safe harbor:

Orang atau badan yang dianggap tidak melakukan penyalahgunaan P3B:

  • Individu yang tidak bertindak sebagai agen atau nominee;
  • Lembaga yang namanya disebutkan secara tegas dalam P3B atau yang telah disepakati oleh pejabat yang berwenang di Indonesia dan di negara mitra P3B;
  • WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui Kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia, selain bunga dan dividen, dalam hal WPLN bertindak tidak sebagai Agen atau Nominee.
  • Dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra P3B dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B;
  • bank; atau
5 anti treaty abuse indonesia3
5. ANTI TREATY ABUSE INDONESIA
  • perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    • Bagi perusahaan yang menerima atau memperoleh penghasilan yang di dalam pasal P3B terkait tidak mengatur persyaratan beneficial owner, yaitu pendirian perusahaan atau pengaturan struktur/skema transaksi tidak semata-mata ditujukan untuk pemanfaatan P3B;
    • Bagi perusahaan yang menerima atau memperoleh penghasilan yang di dalam pasal P3B terkait mengatur persyaratan beneficial owner, yaitu:
      • pendirian perusahaan atau pengaturan struktur/skema transaksi tidak semata-mata ditujukan untuk pemanfaatan P3B; dan
      • Kegiatan usaha dikelola manajemen sendiri yang mempunyai kewenangan yang cukup untuk menjalankan transaksi; dan
      • Perusahaan mempunyai pegawai; dan
      • Mempunyai kegiatan atau usaha aktif; dan
      • Penghasilan yang bersumber dari Indonesia terutang pajak di negara penerimanya; dan
      • Tidak menggunakan lebih dari 50% dari total penghasilannya untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain dalam bentuk, seperti: bunga, royalti, atau imbalan lainnya.
6 hubungan istimewa associated enterprises
6. Hubungan Istimewa (Associated Enterprises)

MenurutPsl 18 ayat 4 UU PPh, Hubungan Istimewa jika:

1. WajibPajakmempunyaipenyertaan modal langsungatau

tidaklangsung paling rendah 25% (duapuluh lima persen)

padaWajibPajak lain; hubunganantaraWajibPajak

denganpenyertaan paling rendah 25% (duapuluh lima persen) pada duaWajibPajakataulebih; atauhubungan di

antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;

2. WajibPajakmenguasaiWajibPajaklainnyaatauduaatau

LebihWajibPajakberadadibawahpenguasaan yang sama

baiklangsungmaupuntidaklangsung; atau

3. Terdapathubungankeluargabaiksedarahmaupunsemendadalamgarisketurunanlurusdan/ataukesampingsatuderajat

elements of associated enterprises hubungan istimewa
Elements of associated enterprises(Hubungan Istimewa)
  • De Jure Control: shareholding/voting rights =ada hak suara.
  • De Facto Control: power to govern financial and operational policies of enterprise to own benefit
associated enterprises beberapa negara
Associated enterprises - beberapanegara

• Germany:

– Sunstantial participation (holding of at least 25%)

– Controlling influence

– Influence caused by non-business relationship

– Interest in income of other person

• Japan:

– Direct or indirect ownership of at least 50% of shares

– Special reltionship enabling to substantially determine

business policies of other enterprises

• USA:

– Parties owned or controlled directly or indirectly by same

interests

pasal 18 3c uu pph
Pasal 18 (3c) UU PPh
  • Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (conduit company atau special purpose company) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (tax haven country) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia.
pasal 18 ayat 3b uu pph
Pasal 18 ayat (3b) UU PPh
  • Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (Special Purpose Company), dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga.
pasal 18 3d uu pph
Pasal 18 (3d) UU PPh
  • besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak

orang pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dapat ditentukan kembali, dalam hal pemberi kerja mengalihkan seluruh atau sebagian penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tersebut ke dalam bentuk biaya atau pengeluaran lainnya yang dibayarkan kepada perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tersebut.

8 tax haven country
8. Tax Haven Country
  • Adalahnegara yang dianggap “surgapajak”, yaitu

LampiranKhusus (3A, 3A-1 dan 3A-2, atau 3B, 3B-1 dan 3B-2) PER-34/PJ/2010

  • Negara yang mengenakantarifpajakrendahataunegara yang tidakmengenakanPPh; atau
  • Negara yang menerapkankebijakankerahasiaan bank dantidakmelakukanpertukaraninformasi.
    • Negara yang mengenakantarifrendahadalahnegara yang mengenakantarifpajakataspenghasilanlebihrendah 50% daritarifbadandi Indonesia. (untuktahun 2009 lebihrendahdari 14% danuntuktahun 2010 lebihrendahdari 12,5%)
    • Negara yang menerapkankebijakankerahasiaan bank dantidakmelakukanpertukaraninformasiadalahnegaraataujurisdiksi yang berdasarkanperundang-undangannyamelarangpemberianinformasinasabahnya, termasukuntukkeperluaninformasi yang berkaitandenganperpajakan